Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta yang berbatasan langsung dan menerima dampak dari pengembangan reklamasi pantai di utara Jakarta digunakan sebagai model pembangunan yang didasarkan pada pendekatan ekologis.Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep infrastruktur perkotaan berkelanjutan di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta, yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan modal komunitas kota, kebutuhan infrastruktur kota dan komponen kota ekologis. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, dilakukan analisis multivariat adaptasi dari Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel kompleks dan simultan. Variabel laten komponen kota ekologis bersama dimensi ekonomi dan sosial diuji kembali melalui uji keberlanjutan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan software RAP-ECOCITY (Rapid Appraisal for Ecological City) yang merupakan adaptasi dari RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan terdiri dari tata guna lahan, jaringan prasarana, bangunan/pemukiman, serta sumber daya air. Nilai indeks keberlanjutannya adalah 56,27 yang mencerminkan infrastruktur kota di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta cukup berkelanjutan secara multidimensi dimana dimensi ekonomi sangat berkelanjutan dan dimensi sosial cukup berkelanjutan; sedangkan dimensi ekologi kurang berkelanjutan. Atribut sensitif yang menjadi faktor pengungkit dari dimensi ekologi adalah kepadatan penduduk atau jumlah penghuni dalam satu rumah dan keterjangkauan terhadap pelayanan angkutan umum, dari dimensi ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan dari dimensi sosial adalah tingkat partisipasi sekolah dan jumlah pengangguran terbuka.

---

ABSTRAKHigh economic growth in the city was not balanced with the provision of adequate infrastructure. Development of waterfront revitalization area north of Jakarta which is immediately adjacent to and receive the impact of the development on the north coast Jakarta reclamation is used as a model of development based on the ecological approach. This study is aiming to examine the concept of sustainable urban infrastructure in the revitalization of the northern coast of Jakarta, which is an approach that integrates city community capital, the infrastructure demands of the city and the city ecological components. The relationship between the components is analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) which is a multivariate analysis that analyzes the complex relationship between variables simultaneously. Obtained latent variables along with sosial and economic dimensions are re-tested through sustainability test methods Multidimensional Scaling (MDS) with the RAP-Ecocity software (Rapid Appraisal for Ecological City) which is an adaptation of the RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). The factors influencing the sustainability consists of land use, the network infrastructure, building and water resources. The sustainability index is 56,27 which reflects the revitalization of the city's infrastructure in the northern coast of Jakarta is relatively sustainable with several characteristics multidimensionally. In term of economic dimension is very sustainable, in term of the social dimension is fair sustainable, but in term of ecological dimension is less sustainable. Sensitive attributes which are factors that determining the sustainability levers of ecological dimension is the population density or the number of occupants in the house and affordability of public transport services, the economic dimension is the rate of economic growth and inflation, while the social dimension is school participation rates and unemployment."

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."