Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penduduk dunia pada tahun 2016 mencapai angka 7,6 miliar jiwa dan menjadi 7,7 miliar jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2030 diprediksi penduduk dunia mencapai 9 miliar jiwa. Masyarakat lebih banyak menempati perkotaan dimana pada tahun 2035 diprediksi 66,6% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2019 tercatat bahwa 60,93% dari penduduk perkotaan merupakan pekerja informal dengan kategori non-fixed income. Fenomena ini mendorong kebutuhan terhadap perumahan khusus pagi pekerja tersebut di perkotaan meningkat. Akan tetapi, anggaran pemerintah dalam penyediaan perumahan sangat terbatas. Pembiayaan perumahan melalui skema alternatif perlu dilakukan, salah satunya adalah menggunakan Private Finance Initiative (PFI). Untuk mempercepat penerapan PFI pada sektor perumahan di Indonesia, kelembagaan yang efektif perlu dikembangkan untuk mengintegrasikan birokrasi pelaksanaan investasi PFI yang rumit. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tujuan utama dalam mengembangkan model kelembagaan proyek PFI serta mencari hubungan untuk mengetahui penyebab peningkatan investasi skema alternatif terhadap penurunan angka backlog perumahan di perkotaan. Metode Multi Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII) dan Structural Equation Modelling (SEM) telah digunakan untuk menentukan model kelembagaan paling efektif dengan kaidah birokrasi terintegrasi melalui unit sentral PFI. Penyediaan perumahan, khususnya rumah susun, di perkotaan memiliki penekanan utama pada penyediaan penjaminan bagi MBR non-fixed income. Untuk dapat memiliki penjaminan yang baik, maka tahap paling krusial dalam sebuah proyek PFI adalah tahap perencanaan dan penyiapan. Kecepatan bukan menjadi target utama, melainkan kualitas. Model kelembagaan dengan efektivitas paling tinggi dalam menyederhanakan birokrasi terkait pelaksanaan PFI menggunakan unit sentral PFI sebagai integrator bisins proses proyek PFI. Unit sentral ini menggabungkan tiga unit kerja dari tiga instansi yang berbeda yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Melalui kelembagaan tersebut, 2 teori telah dihasilkan yaitu: 1) kesuksesan dan komitmen penyediaan rumah susun bagi MBR non-fixed income di perkotaan oleh pemerintah menjadi faktor kunci kepercayaan investor dalam peningkatan investasi perumahan; 2) kelembagaan unit sentral PFI dapat secara efektif mengurangi angka backlog perumahan di perkotaan

---

World's population reached 7,6 billion people in 2016 and gradually increased to 7,7 billion people in 2020. Further, the world would have 11 billion people by 2050. Therefore, Indonesia's household number is proliferating. Most people will live in cities by 2035 (66.6% of Indonesia's population). More than 60% of the urban population are informal workers, also called non-fixed income. The phenomenon results in the increment of house demand from the workers. However, Indonesia has a limited budget to provide the needed houses. Creative financing, such as the Private Finance Initiative (PFI), may become a solution for the limited budget availability. An institutional model needs to be developed to apply the PFI scheme effectively. An effective institutional model is needed to simplify the complex bureaucracy. Thus, this research aims to develop an institutional model of the PFI scheme and seek a relationship between investment increment and housing backlog number reduction. The Multi-Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII), and Structural Equation Modelling (SEM) were performed to determine the most influential institutional model by inserting a proposed PFI central unit to Indonesia's government system. The most critical stage of housing provision for the non-fixed income workers is the guarantee of their status. It is to improve their bankability status to banks. Planning and preparation in the PFI scheme are crucial to assure the housing provision to the workers. Duration to develop the planning and preparation documents is the second priority after the quality. The most effective institutional model combines three working units in three different institutions in a PFI central unit, i.e., Ministry of National Development Planning, Ministry of Finance, and Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Investation increasing has direct effect in positive term which proved through two final findings. The first finding indicates that the success story of housing provision for non-fixed income workers in cities becomes the most critical factor in increasing investors' trust in investing their money into the PFI project. Further, the second finding shows that an effective institutional through PFI central unit could effectively alleviate housing backlog in cities."

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel-variabel sosial ekonomi terhadap pengeluaran dan proporsi pengeluaran energi, listrik dan bensin rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional Susenas tahun 2014. Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran energi rumah tangga Indonesia yaitu sebesar 9,17 persen dari total pengeluarannya dan pengeluaran energi rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran untuk listrik 29,61 dan bensin 47,79 . Hasil analisis regresi dengan metode ordinary least square OLS menemukan bahwa variabel sosial ekonomi mempengaruhi signifikan terhadap pengeluaran energi rumah tangga adalah kepemilikan mobil, motor dan AC. Pemerintah dapat mendorong rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran energi dengan memperbaiki infrastruktur transportasi umum agar rumah tangga dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu Pemerintah juga dapat mendorong industri elektronik untuk memproduksi barang elektronik hemat energi terutama AC.

---

This research analyzes the influence of socio economic variables on expenditure and proportion of expenditure spending on energy, electricity and gasoline household in Indonesia by using the national socio economic survey data Susenas in 2014. The results of the descriptive analysis shows that the average household energy expenditures Indonesia, amounting to 9.17 percent of the total energy expenditure and household expenditure is still dominated by spending on electricity 29.61 and gasoline 47.79 . Regression analysis by the method of ordinary least squares OLS found that socio economic variables affect significantly on household energy expenditure is the ownership of cars, motorcycles and air conditioner. The Governments can encourage households to reduce energy expenditures by improving public transport infrastructure so that households can minimize the use of private vehicles. In addition Governments can also encourage the electronics industry to manufacture energy efficient electronic goods, especially air conditioner."

"Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan rumah tangga di Indonesia untuk menabung, sebelum dan selama wabah COVID-19. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk menganalisis data gabungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Potensi Desa (Podes) yang dikumpulkan pada tahun 2019 dan 2021.

Penelitian ini menunjukkan peningkatan probabilitas menabung uang selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Studi ini mengungkapkan bahwa rumah tangga menunjukkan perilaku finansial yang adaptif selama masa-masa sulit, menyoroti pentingnya ketahanan finansial. Korelasi positif ditemukan antara perilaku tabungan dan beberapa variabel dalam studi ini. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berhubungan dengan konsumsi, kredit, asuransi, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan. Individu dengan karakteristik tertentu seperti konsumsi yang lebih tinggi, pendidikan, atau pekerjaan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk menabung uang. Hubungan terbalik ditemukan antara perilaku tabungan dan variabel seperti jenis kelamin pria, ukuran keluarga yang lebih besar, dan kepemilikan rumah. Ada hubungan terbalik antara menabung uang dan faktor-faktor seperti ukuran keluarga yang lebih besar, kepala rumah tangga pria, dan kepemilikan rumah. Stabilitas dari faktor penentu utama perilaku tabungan bertahan dari tahun 2019 hingga 2021, menunjukkan konsistensi mereka meskipun ada gangguan ekonomi seperti pandemi. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga tentang kebiasaan finansial di Indonesia. Potensinya terletak pada membantu pembuat kebijakan dan lembaga keuangan untuk mempromosikan kebiasaan menabung yang lebih baik, yang sangat penting untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

---

This study examined the factors that impact the tendency of Indonesian households to save, before and during the COVID-19 outbreak. The study utilized logistic regression models to analyze combined data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) and Village Potential Data (Podes) gathered in 2019 and 2021. The study revealed an increase in the probability of saving money during the COVID-19 pandemic in 2021 compared to 2019. The study revealed that households displayed adaptive financial behaviors during difficult times, highlighting the significance of financial resilience. A positive correlation was found between savings behavior and several variables in the study. The factors considered are related to consumption, credit, insurance, residency, employment, education, and marital status. Individuals Household with certain characteristics such as higher consumption, education, or employment exhibit a greater inclination towards saving money. An inverse relationship was found between savings behavior and variables such as male gender, larger family size, and homeownership. There is an inverse relationship between saving money and factors such as larger family size, male household head, and homeownership. The stability of the core determinants of savings behavior persisted from 2019 to 2021, indicating their consistency despite economic disruptions such as the pandemic. This study offers valuable insights into financial habits in Indonesia. Their potential lies in assisting policymakers and financial institutions to promote better savings habits, which are essential for economic stability and growth."

"[Penelitian ini dilakukan untuk mereview regulasi tentang persyaratan luas minimal setiap kavling/unit perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA) dengan menggunakan AHP untuk CBA dalam kuesioner untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut pada saat diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan adalah dengan meniadakan ketentuan syarat luas minimal lahan setiap/kavling perumahan diKota Depok. Sehingga disarankan Pemerintah Kota Depok untuk mencabut ketentuan yang mengatur persyaratan luas minimal lahan setiap kavling/unit perumahan 120 (seratus dua puluh) meter persegi di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Rancangan Perda tentang RTRW Kota Depok tahun 2012-2032;This Study was conducted to review the regulations on minimum area requirements of each housing unit in Depok City. This study uses Regulatory Impact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtained from AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriate policy alternative to overcome problems is to drop minimum land area requirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok City Government it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of 2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032 wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for each land/housing unit., This Study was conducted to review the regulations on minimum arearequirements of each housing unit in Depok City. This study uses RegulatoryImpact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtainedfrom AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriatepolicy alternative to overcome problems is to drop minimum land arearequirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok CityGovernment it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for eachland/housing unit.]"

"Tulisan ini membahas tentang kebijakan pembangunan perumahan di Kotapraja Jakarta pada tahun 1950-1959. Pada masa ini, pemerintahan Jakarta masih berbentuk kotapraja yang dipimpin oleh seorang walikota. Pada masa ini pula, Pemerintah Kotapraja Jakarta mulai membangun dan menata kembali kotanya yang sempat terhambat akibat peperangan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan data milik Pemerintah Kotapraja Jakarta, di masa itu, Kota Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi dari luar Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial berupa maraknya permukiman-permukiman kumuh dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kotapraja Jakarta bersama Pemerintah Pusat pun membuat berbagai kebijakan untuk membangun perumahan bagi warga Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan ini tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan perumahan karena adanya perubahan terhadap fokus pembangunan ini yang lebih mengutamakan kalangan pegawai negeri untuk mengakses perumahan ini sehingga masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah tersebut dan membuat permasalahan ini tak kunjung selesai.

---

This paper discusses the housing development policy in the City of Jakarta in 1950-1959. At this time, the Jakarta government was still in the form of a municipality, led by a mayor. It was also during this period that the Municipal Government of Jakarta began to build and restructure its city which had been hampered by the war that occurred during the Independence Revolution. Based on data from the Jakarta Municipal Government, at that time, the City of Jakarta experienced a very high population increase. This increase was caused by several factors, one of which was the increase in population caused by the high flow of urbanization from outside Jakarta. This has resulted in the emergence of various social problems in the form of rampant slum settlements and people who do not have homes. To solve this problem, the Municipal Government of Jakarta together with the Central Government have made various policies to build housing for Jakarta residents. The method used in this research is the historical method in the form of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that this housing development policy has not succeeded in overcoming the problem of housing shortages because of a change in the focus of this development which prioritizes civil servants to access this housing so that the lower community does not have the opportunity to get the house and makes this problem unfinished."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah anak yang diinginkan pada tahun 2000 terhadap pendapatan per kapita rumah tangga muslim pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitaif menggunakan metode regresi OLS dengan jumlah sampel 1098 kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki yang berusia 23-34 tahun pada tahun 2000 dan beragama Islam pada tahun 2000 dan 2014 yang diambil dari data IFLS 3 dan 5. Sedangkan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan teknik convenient sampling. Responden wawancara berjumlah 7 orang yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan keagamaan berbeda. Hasil yang didapat adalah jika jumlah anak yang diinginkan tinggi pada tahun 2000 maka berpengaruh terhadap pendapatan per kapita rumah tangga muslim yang lebih tinggi pada tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah anak yang diinginkan rendah secara statistik. Selain itu, variabel pendapatan per kapita rumah tangga tahun 2000 dan variabel lain milik kepala rumah tangga seperti status pernikahan, status pekerjaan, dan umur diikuti oleh lingkungan tempat tinggal serta jumlah orang yang tinggal di rumah tangga yang sama turut memengaruhi pendapatan per kapita rumah tangga secara signifikan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to know the effect of the desired number of children in 2000 to the per capita income of Muslim households in 2014. This study used quantitative and qualitative methods. The quantitative method used OLS regression method with sample size of 1098 Muslim male household heads aged 23 34 years old in 2000 and 2014 from IFLS data 3 and 5. While, qualitative method used interview technique with convenient technique sampling. The interview respondents consisted of 7 people with different social, economic, and Islamic background. The result is, high desired number of children in 2000 affects higher per capita income of Muslim households in 2014 than low desired number of children statistically. In addition, household per capita income in 2000 and other variables such as marital status, employment status, age, residence environment, and the number of people in the same household also significantly affect per capita income of household. "

"Terbatasnya pelayanan PDAM Kota Bekasi, membuat mayoritas rumah tangga Kelurahan Jatirangga, Jatiluhur dan Sumur Batu Kota Bekasi memanfaatkan sumber air tanah menggunakan sumur bor dan sumur gali (self-supply) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Penelitian ini meninjau hubungan mengenai dampak pemilihan jenis sumber air self-supply terhadap 1) aspek kesehatan: kejadian diare pada balita, 2) aspek sosial: ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber air serta 3) ekonomi: life cycle cost (LCC) pengelolaan sumber air rumah tangga. Selanjutnya, sumber air tersebut akan ditinjau keberlanjutannya menggunakan sistem penilaian yang dikembangkan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner dan sampling air tanah terhadap 244 rumah tangga di Kelurahan Jatiluhur, Jatirangga, dan Sumur Batu Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pemilihan jenis sumber air self supply terhadap kejadian diare pada balita. Sementara, terdapat hubungan yang sangat lemah antara pemilihan jenis sumber air self-supply dengan gender peran pembersihan sumur, namun tidak ada hubungan dengan peran pengatur konsumsi air, pembiayaan air, serta perawatan sumur. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat lemah antara pemilihan jenis sumber air self-supply dengan life cycle cost yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan sumber air. Lalu, berdasarkan hasil analisis keberlanjutan sumber air self-supply, didapatkan skor akhir sebesar 65 untuk sumber air sumur bor serta 62 dari skala 100 untuk sumber air sumur gali. Nilai tersebut tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua sumber air self-supply serta termasuk dalam kategori “sedang”.

---

Lack of piped-water service from their local water company, forced majority of Jatirangga, Jatiluhur and Sumur Batu urban village’s households in Bekasi City using groundwater from borehole and dugwell (self-supply) as their main water source to

provide day-to-day needs. Therefore, this research aims to identify the correlation of choosing types of self-supply water and its impact on household’s 1) health: diarrhoea on toddlers, 2) social: gender inequality on water management, and 3) economics factor: life cycle cost (LCC) on water management. Then, each types of self-supply water were analyzed for their sustainability using scoring system developed by author. This research use data from questionnaire and water sampling performed at 244 households in Jatirangga, Jatiluhur and Sumur Batu urban village. The results show there is no correlation between types of self-supply water and diarrhoea on toddlers. While there is a slightly correlation between types of water supply to gender that responsible for well cleaning, but no correlation between types of self-supply water to gender who responsible for water consumption management, water payment, and also water source maintenance.

Also, there is a weak correlation between types of self-supply water to life cycle cost on household’s water management. Otherwise based on sustainability scoring performed by author, concluded that borehole is more sustainable than dugwell with sustainability score 65 and 62 each from 100 scale. Thus, each types of self-supply water categorized as “Medium Sustainability”."

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."