Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 memberlakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk produk evaporator impor tipe roll bond dan fin bond yang berlaku pada 11 Januari 2020. Tindakan ini diajukan oleh industri dalam negeri berdasarkan aturan Article XIX GATT 1994 dan Article II dan IV WTO Agreement on Safeguard  sebagai ketentuan untuk mengajukan tindakan pengamanan perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan  teknik analisis interaktif . Indikator kinerja pemohon sebagai dasar terdapat ancaman kerugian serius dan/atau kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri merupakan indikator dapat diterapkannya tindakan pengamanan perdagangan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Efek samping dari penerapan tindakan perdagangan adalah pengenaan bea tambahan terhadap produk impor evaporator dengan persentase lebih tinggi daripada sebelumnya.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Finance Regulation No.1/2020 that enforce the imposition of Duty on Safeguards for imported evaporator products of roll bond and fin bond types which took effect on January 11, 2020. This action was proposed by the domestic industry based on the rules of Article XIX GATT 1994 and Articles II and IV of the WTO Agreement on Safeguards as provisions for implement safeguard measures. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that used is secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Performance indicators as the basis for the threat of serious injury and/or serious injury experienced by the domestic industry are indicators that the Government can implement safeguards in accordance with applicable laws and regulations. A side effect of implementing safeguard measures is the additional tariff of imported evaporator products with a higher proportion than before."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penerapan tindakan pengamanan perdagangan terhadap Impor Ubin Keramik yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami akibat adanya lonjakan impor produk ubin keramik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum lain. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kepatuhan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan terhadap lonjakan impor ubin keramik terhadap GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards, dan PP No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan TIndakan Pengamanan Perdagangan serta preseden-preseden yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan tindakan pengaman pedagangan terhadap Impor ubin keramik belum memenuhi semua batasan yang telah diberikan oleh GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards dan juga putusan yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB dan memerlukan pembaharuan dalam metode penyelidikan serta pemberian pengamanan perdagangan.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing regarding the application of safeguards measures on the import of ceramic tiles which was conducted by the Indonesian Committee of Safeguards Measure as a protection to minimize of serious injury or threat of serious injury which was caused by the surge of import on ceramic tiles product. The method that is used in this research is prescriptive, which are to study about the purposes of the law, the value of justice, the validity of the law, the concept and the other principlas of law. Main issue in this thesis is to understand the compliance of application of safeguard measure that has been done by the Indonesian Committee of Safeguards Measure on conducting the investigation the surge of imports of ceramic tiles to the GATT 1946, WTO Agreement Safeguards, and Government Regulation No. 34/2011 regarding Antidumping Measure, Cumpolsory Measure, and Trade Safeguard Measure as well as the precedent of WTO-DSB. Based on the writers research, the application of the safeguard measures on import of the ceramic tiles did not comply to all the factors that has been made by GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards and WTO-DSB decisions. It needs modifications concerning the methods of investigation and the application of the safeguards measures."

"Pada 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UUSRG), disusul kemudian dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Sistem Resi Gudang adalah suatu sistem yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (Pasal 1 Angka (1) UUSRG), dengan demikian Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan berupa barang yang disimpan dalam gudang, juga bermanfaat untuk menstabilkan harga pasar. Resi Gudang sendiri dalam Pasal 1 Angka (2) UUSRG didefinisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Secara internasional Resi Gudang dikenal dengan istilah Warehouse Receipt, dan pembiayaan perdagangan dengan dasar Warehouse Receipt (WR)disebut Warehouse Receipt Financing (WRF). Sebelum lahirnya UUSRG pelaku usaha di Indonesia terutama importir komoditas bekerjasama dengan eksportir di luar negeri dan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan telah rutin melakukan transaksi bisnis dengan skema WRF dan sampai saat ini setelah beberapa tahun lahirnya UUSRG masih tetap dilakukan diluar kelembagaan sebagaimana UUSRG. Pada WRF diluar UUSRG, para pihak meliputi Kreditur, Debitur dan Pengelola Agunan (Collateral Manager) terikat kepada suatu Perjanjian Manajemen Agunan (Collateral Management Agreement)/ CMA. Berbeda dengan dengan Resi Gudang yang diterbitkan dalam kelembagaan dibawah UUSRG, WR yang lahir dari suatu CMA (CMA-WR) bukan merupakan suatu dokumen kepemilikan (document of title), tidak dapat diperjualbelikan (Non-Negotiable) dan tidak dapat dipindahtangankan (Non-Transferable). CMA-WR hanyalah suatu laporan ataupun bukti penerimaan dan keberadaan barang (komoditas) di suatu gudang. Pada WRF dengan CMA, bukan WR yang menjadi objek jaminan sebagaimana UUSRG tetapi adalah stok barang terkait. Dikarenakan objek jaminan dimaksud (stok barang) dianggap sama dengan objek Jaminan Fidusia, tidak jarang WRF tersebut selain diatur dengan CMA juga diletakan Jaminan Fidusia atas stok barangnya. Namun demikian, pada pada WRF dengan CMA, stok barang yang merupakan objek jaminan berada pada penguasaan Collateral Manager, untuk kepentingan dan bertindak atas nama Kreditur, bukan pada penguasaan Debitur sebagaimana karakteristik Jaminan Fidusia. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa dalam hal pengusaan objek jaminan, pada WRF dengan CMA lebih mirip dengan Gadai.

---

In July 2006, Law No.9 of 2006 on Warehouse Receipt System (UUSRG) was passed by the Indonesian Parliament which then followed almost a year after by it's implementation regulation, Goverment Regulation No. 36 of 2007. Article 1 (1) SRG describes that Warehouse Receipt System is a system involcing activities those related to issuance, transfer, collateral and transaction settlement of the Warehouse Receipt (WR). It is believed that Warehouse Receipt System (WRS) is one of the important and efective instrument in the trade finance. It may facilitate credit facilities for the corporation based on collaterlized stock of commodity in the storage, as well as giving benefit for the market price stability. WR according to Article 1 (2) SRG is defined as a document of title on commodity stock which is stored in the storage, issed by a Warehouse Manager. Worldwide it's known as Warehouse Receipt Financing (WRF). Prior to UUSRG, business practitions in Indonesia in collaboration with international commodities suppliers, bank and non-bank financial institution have started this kind of transaction and still continued after UUSRG but arranged by contracts outside UUSRG institution. In this WRF based on contracts, the parties including Creditor, Debtor and Warehouse Manager enter into a Collateral Management Agreement (CMA). WR issued by CMA (CMA-WR) is not a document of title, non negotiable and non transferable. CMA-WR is only a report or confirmation of receipt of goods (commodities) stored in the storage. CMA-WR is not the collateral in this agreement but the goods (stock) it self. There is an opinion that categorizes this kind of collateral as Jaminan Fidusia collateral (object). Goods belonging to the Debtor fiduciary transferred to the Creditor according to the mechanism under Law of Jaminan Fidusia. From the perspective of collateral custody where the goods is actually under custodial of Warehouse Manager, WRF based on CMA is more similar to a lien."