Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 156028 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Galih Kenang Avianto
Identifikasi faktor adopsi sistem penilaian angka kredit (EDUPAK) Badan Kepegawaian Negara dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna = Adoption factors of the National Civil Service Agency's credit point assessment system (EDUPAK) and its effect on user satisfaction
"Sistem Penilaian Angka Kredit (EDUPAK) merupakan inisiatif layanan E-Government dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digunakan dalam manajemen angka kredit jabatan fungsional kepegawaian (JFK) mulai dari pengusulan hingga penilaian kegiatan dengan target pengguna adalah pegawai yang menduduki JFK di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2019 hingga saat ini, persentase adopsi EDUPAK belum mencapai level yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan program pengembangan karier JFK yang menjadi tugas BKN menjadi tidak tepat sasaran. Di samping itu, adanya potensi penurunan nilai kinerja JFK perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu indikator kinerja Pusat Pembinaan JFK yang mengelola EDUPAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi adopsi EDUPAK dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori technology-organization-environment. Pengujian terhadap 13 hipotesis dilakukan menggunakan metode PLS-SEM berdasarkan data valid yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor effort expectancy dan computer/internet skills berpengaruh positif terhadap adopsi EDUPAK. Di samping itu, adopsi EDUPAK juga diketahui berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna melalui faktor use. Berdasarkan evaluasi didapatkan bahwa model adopsi yang dibangun memiliki kekuatan sedang sehingga perlu diidentifikasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi variabel adopsi pada penelitian selanjutnya.
The Credit Point Assessment System (EDUPAK) is an initiative of the electronic government from the National Civil Service Agency (BKN) which is used in the management of the credit score for the functional employment position (JFK) starting from proposals to evaluation activities with the target user being employees who occupy JFK throughout Indonesia. However, since its launch in 2019 until now, the percentage of EDUPAK adoption has not reached the expected level. This causes the JFK career development program which is the task of BKN does not meet the target. In addition, the potential for a decrease in the value of JFK's performance needs attention because it is one of the performance indicators of the JFK Development Center which manages EDUPAK. Therefore, this study aims to determine the factors that influence the adoption of EDUPAK and their effect on user satisfaction. To achieve this goal, data collection was carried out using a questionnaire developed based on the theory of technology-organization-environment. Testing of the 13 hypotheses was carried out using the PLS-SEM method based on valid data that had been collected. The results of the analysis show that effort expectancy and computer/internet skills have a positive effect on EDUPAK adoption. In addition, EDUPAK adoption is also known to have a positive effect on user satisfaction through the use factor. Based on the evaluation, it was found that the adoption model that was built has moderate strength so it is necessary to identify other variables that have the potential to influence the adoption variable in future research."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nuruzakiyati
Pengaruh faktor-faktor kontijensi terhadap struktur dan efektivitas pengendalian intern pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Jakarta = The effect of contingency factors on internal control structures and its effectiveness at head office of National Civil Service Agency Jakarta
"ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh faktor-faktor kontinjensi terhadap struktur pengendalian intern dan efektivitasnya. Faktor kontinjensi yang dipilih meliputi strategi, ukuran, struktur organisasi, dan ketidakpastian lingkungan. Struktur pengendalian intern meliputi implementasi atau penerapan kelima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Sedangkan efektivitas pengendalian intern adalah sejauh mana tujuan dari pengendalian internal yang meliputi efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dicapai. Semua variabel tersebut dianggap sebagai variabel laten dalam penelitian ini dan diukur melalui indikator sebagaimana tertuang dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pejabat eselon IV yang berada pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Pengolahan data dilakukan melalui Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software Lisrel 8.80. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, struktur organisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap struktur pengendalian intern. Sedangkan strategi tidak terbukti berpengaruh terhadap struktur pengendalian intern. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa struktur pengendalian intern terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern.
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of contingency factors to the internal control structure and its effectiveness. Contingency Variables selected include strategy, size, organizational structure, and environmental uncertainty. Internal control structure includes the implementation or application of the five components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. While the effectiveness of internal control is the extent to which the objectives of internal control covering the efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial statements, safety assets and compliance with applicable laws achieved. All these variables are considered as latent variables in this study and measured through indicators as set out in Goverment Regulation Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 concerning Government Internal Control System. Data used is primary data obtained through questionnaires distributed to throughout echelon IV which are at Head office of Civil Service Agency Jakarta. Data processing is carried out through Structural Equation Modeling (SEM) using software Lisrel 8.80. The results show that the size, structure and organization of environmental uncertainty affect the internal control structure. While strategy is not proven effect to the internal control structure. The results also prove that the internal control structure affect the effectiveness of internal control."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susilo Widiyanto
Analisis proses penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara = The civil servant performance assessment process on the Personnel Bureau of National Civil Service Agency
"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan.
Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.
This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.
Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T46843
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puja Putri Abdullah
Perancangan Disaster Recovery Plan: Studi Kasus Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara = Design of Disaster Recovery Plan: A Case Study of Deputy of Civil Service Information System, National Civil Service Agency
"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.
National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Lia Septiana
Faktor-faktor penghambat kenaikan pangkat pejabat fungsional analis kepegawaian pada badan kepegawaian negara pusat = Inhibiting factors in promotion of functional position of analyst staffing in the national civil service agency of Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor Penghambat Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif, cross sectional, serta dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah terdapat 4 faktor yang menghambat kenaikan pangkat para analis kepegawaian di lingkungan BKN Pusat, yaitu penempatan yang tidak sesuai dengan formasi; kompetensi dan kreativitas pegawai yang kurang memadai; persyaratan pengusulan kenaikan pangkat yang tidak didukung oleh organisasi; serta minimnya rotasi pegawai.
ABSTRACT
This research discusses about obstacles in promotion of functional position of Analyst Staffing in The National Civil Service Agency of Indonesia. This is a qualitative research with descriptive design, cross sectional study, in-depth interviews and literature study. The results showed that there are 4 factors that inhibiting promotion: a) placement which is inconsistent to formation; competence and creativity of the employees who lack adequate; promotion requirement that not supported by the organization; and lack of employee rotation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abdur Rahman Setiawan
Pengaruh spiritual calling terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif, serta pengaruh spiritual calling dan kepuasan kerja terhadap komitmen afektif pegawai negeri sipil nonmanajerial di Badan Kepegawaian Negara = The impact of spiritual calling on job satisfaction and affective commitment and the impact of spiritual calling and job satisfaction on affective commitment of nonmanagerial civil servants at national civil service agency
"Spiritual Calling merupakan salah satu faktor penting dalam proses Manajemen SDM. Sayangnya, tidak banyak kajian tentang dampak spiritual calling terhadap komitmen afektif dan kepuasan kerja pegawai.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh spiritual calling terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif PNS nonmanajerial di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan angket. Pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling dengan jumlah responden sebanyak 261 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari spiritual calling terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif PNS Nonmanajerial di Badan Kepegawaian Negara. Kata Kunci: Spiritual Calling, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Afektif.
Spiritual Calling is one of important factors in the Human Resources Management.Unfortunately, there is only a few research studying its impact on affective commitment and job satisfaction. The focus of this research is to analyze the impact of spiritual calling on job satisfaction and affective commitment of nonmanagerial civil servants at National Civil Service Agency. This is quantitative research and using quiz. Sampling method used is proportionate stratified random with 261 respondents. The result of this research shows that there is positive and significant impact of spiritual calling on job satisfaction and affective commitment of nonmanagerial civil servants at National Civil Service Agency. Keywords Spiritual Calling,Job Satisfaction,and Affective Commitment."
2017
T48119
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didik Pamungkas
Perancangan knowledge management system pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) = Designing knowledge management system in the national civil service agency (BKN)
"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara harus siap memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang dimiliki, termasuk pengalaman di masa lalu. Kenyataan yang dihadapi pengetahuan dan pengalaman sering kali tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin masih ada di dalam kepala masing-masing pegawai. Selain itu juga adanya kemungkinan pengetahuan yang hilang akibat frekuensi keluar, masuk dan mutasi pegawai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu Knowledge Management System (KMS) sebagai sarana untuk mendukung proses knowledge management (KM) di lingkungan BKN.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah rancangan KMS yang mendukung proses KM yang dibutuhkan di BKN dengan menggunakan metodologi analisis faktor kontingensi. Selain itu untuk membantu analisis tipe budaya organisasi digunakan instrumen penilaian OCAI.
Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang mendukung proses KM dengan prioritas pengembangan proses Internalization, Externalization, Exchange, Socialization for Knowledge Sharing, dan Routines. Untuk mendukung proses tersebut dikembangkan fitur-fitur KMS manajemen dokumen, manajemen pengetahuan/pengalaman, pencarian dokumen/pengetahuan, forum diskusi dan fitur chatting.
National Civil Service Agency (BKN) as the state administering agency personnel management must be prepared to take advantage of the wealth of knowledge, including experience in the past. Reality faced by knowledge and experience are often scattered, undocumented, and may even still exist in the head of each employee. There was also the possibility of losses knowledge due to the quite high frequency of personnel transfers. Therefore, it is necessary the existence of a Knowledge Management System (KMS) as a means to support the knowledge management processes in the BKN.
This research aims to develop a KMS design that supports KM processes required in BKN using contingency factor analysis methodology. In addition to helping analysis type of organizations culture used OCAI assessment instruments.
This research resulted in the design of KMS that support KM processes with process development priorities Internalization, Externalization, Exchange, Socialization for Knowledge Sharing, and Routines. To support the process, developed KMS with features document management, knowledge/experience management, search features, discussion forums and chat features."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sabila Djauhari
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi membayar zakat PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara RI Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) = Analysis of factors influencing intention pay zakat for civil servants within the Agency RI State Civil Service at the Amil Zakat Agency National (BAZNAS)
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi
PNS Badan Kepegawaian Negara RI dalam membayarkan zakat profesinya pada
BAZNAS. Theory of Planned Behavior yang dimodifikasi dengan tambahan
variabel Literasi Zakat PUSKAS BAZNAS menjadi dasar landasan teori penelitian
ini. Metode penelitian berupa kualitatif survey dan menggunakan SEM-PLS
(Structural Equation Modelling-Partial Least Square) sebagai alat analisisnya.
Sampel berupa 119 orang PNS BKN yang bertugas di BKN RI Pusat. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh secara
langsung terhadap intensi membayar zakat ASN, namun secara bersama-sama
dengan variabel lainnya, yaitu Attitude Towards Behaviour, Subjective Norms dan
Perceived Behavioral Control mempengaruhi intensi membayar zakat PNS BKN.
Variabel Attitude Towards Behaviour dan Perceived Behavioral Control
mempengaruhi intensi membayar zakat PNS BKN sedangkan variabel Subjective
Norms tidak berpengaruh terhadap intensi membayar zakat PNS BKN
This study studies the factors that influence the intention of the Civil Servants of Badan
Kepegawaian Negara RI in paying their zakat profession at BAZNAS. The Theory of
Planned Behavior which is modified with the addition of Zakat Literacy by PUSKAS
BAZNAS’s variable, form the basis of this research theory. The research method using
qualitative survey and SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square) as
an analysis tool. The sample consisted of 119 BKN civil servants who were assigned at
BKN RI Pusat. Results indicated that zakat knowledge had no direct effect on BKN
civil servants’s intention to pay zakat, but jointly with other variables, Attitude
towards behaviour, Subjective norms dan Perceived Behavioral control, had
significant effects on BKN civil servants’s intention to pay zakat. Attitude towards
behaviour and Perceived Behavioral control had significant effects on ASN
intention to pay zakat. Subjective norms had no significant effects on BKN civil
servants’s intention to pay zakat."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farhan Abdi Utama
Kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundang-undangan di Indonesia = Status of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal system
"[ABSTRAK
Tesis ini akan menguraikan mengenai eksistensi dan kedudukan Badan
Kepegawaian Negara dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara, serta
kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundangundangan
di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif,
dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan
penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan
Kepegawaian Negara memiliki kedudukan yang jelas, penting, dan strategis dalam
pembinaan manajemen kepegawaian negara. Badan Kepegawaian Negara memiliki
fungsi pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepegawaian.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara memenuhi kualifikasi sebagai
sebuah peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan yang jelas,
sehingga terhadap pelanggaran atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat dijatuhi sanksi
administrasi.
ABSTRACT
This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agency
in the development of the civil service management, as well as the status of the
Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal
system. This research is a normative legal research, by using library research and
field research. The results showed that the National Civil Service Agency has a
clear position, important, and strategic in fostering civil service management. The
National Civil Service Agency has a regulatory function in the form of the
Regulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains the
norms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. The
Regulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislation
and have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures,
and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil Service
Agency may be imposed to administrative sanctions.;This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agency
in the development of the civil service management, as well as the status of the
Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal
system. This research is a normative legal research, by using library research and
field research. The results showed that the National Civil Service Agency has a
clear position, important, and strategic in fostering civil service management. The
National Civil Service Agency has a regulatory function in the form of the
Regulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains the
norms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. The
Regulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislation
and have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures,
and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil Service
Agency may be imposed to administrative sanctions., This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agency
in the development of the civil service management, as well as the status of the
Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal
system. This research is a normative legal research, by using library research and
field research. The results showed that the National Civil Service Agency has a
clear position, important, and strategic in fostering civil service management. The
National Civil Service Agency has a regulatory function in the form of the
Regulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains the
norms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. The
Regulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislation
and have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures,
and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil Service
Agency may be imposed to administrative sanctions.]"
2015
T43148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kharisma Triyogo
Analisis sistem penggajian pegawai negeri sipil dalam perspektif manajemen aparatur sipil negara studi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara = Analysis pay system of civil service in the state civil apparatus management perspective studies in national civil service agency / Kharisma Triyogo
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.
The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T45649
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>