Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian di perkotaan, rumah susun menjadi salah satu solusi penyediaan perumahan di perkotaan. Dengan terbatasnya anggaran pemerintah untuk menyediakan rumah susun tersebut, skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan di sektor perumahan, mengurangi ketergantungan pada APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi critical success factors dan critical failure factors serta mengetahui tingkat pengaruh faktor tersebut dalam penyediaan rumah susun sewa menggunakan skema KPBU. Penelitian dilakukan dengan survey kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan rumah susun menggunakan skema KPBU baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan dilanjutkan dengan analisis secara statistik. Lima critical success factors yang paling mempengaruhi pelaksanaan KPBU penyediaan rumah susun yaitu: dukungan pemerintah; kondisi ekonomi yang menguntungkan; ketersediaan personel yang kompeten; komitmen pemangku kepentingan dengan; dan pemeriksaan yang cermat terhadap proposal proyek KPBU. Lima critical failure factors yang paling mempengaruhi pelaksanaan KPBU penyediaan rumah susun yaitu: krisis ekonomi; korupsi dan suap diantara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; perubahan di pemerintahan; berisiko tinggi; komunikasi yang buruk antara mitra swasta. Seluruh faktor tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan mendapat perhatian lebih bagi para pihak terkait demi keberhasilan penyediaan rumah susun sewa menggunakan skema KPBU di Indonesia.

---

Along with the increasing demand for housing in urban areas, low-cost apartments are one of the solutions for providing housing in urban areas. With the limited government budget to provide these low-cost apartments, the PPP scheme is expected to be an alternative financing in the housing sector. This study aims to identify critical success factors and critical failure factors and to determine the level of influence of these factors in the provision of low-cost apartments using the PPP scheme. The research was conducted by surveying the parties involved in the provision of low-cost apartments using the PPP scheme from both the government and the private sector and continued with statistical analysis. Five critical success factors that most influence the implementation of PPP in the provision of low-cost apartments are: government support; favorable economic conditions; availability of competent personnel; stakeholder commitment to; and careful scrutiny of PPP project proposal. Five critical failure factors that most influence the implementation of PPP in the provision of low-cost apartments are: economic crisis; corruption and bribery between contracting parties; changes in government; high risk; poor communication between private partners. All of these factors are expected to be input and get more attention from the related parties for the success of providing low-cost apartments using the PPP scheme in Indonesia."

"[ABSTRAKSalah satu permasalahan di Negara yang sedang berkembang adalah tingginyaangka pertumbuhan penduduk di kota besar yang menyebabkan kebutuhan rumahtinggal meningkat. Pada sisi lain, terkendala lahan yang tersedia terbatasjumlahnya. Rusunawa adalah kebijakan pemerintah untuk dapat mengakomodasikebutuhan rumah tinggal bagi MBR. Keterbatasan anggaran yang dihadapipengelola menyebabkan pengelolaan rusunawa tidak optimal dan kualitasbangunan menurun. Salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan penyesuaiantarif sewa yang merupakan sumber penerimaan rusunawa. Dalam menetapkantarif sewa, pengelola harus tetap memperhatikan kemampuan bayar (ability topay/ATP) dan kemauan bayar (willingness to pay/WTP) penghuni yangmerupakan golongan MBR. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai ATPdan WTP penghuni di Rusunawa Bekasi Jaya serta faktor yangmempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATP rata-rata adalahRp331.000 dan WTP rata-rata adalah Rp273.000. Faktor yang secara signifikanmempengaruhi WTP adalah jenis pekerjaan kepala keluarga dan persepsi terhadaprusunawa. Kenaikan tarif optimal adalah sebesar Rp40.000 dengan peningkatankualitas layanan pengelola yang mempengaruhi persepsi penghuni, yaitupeningkatan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan rusunawa.Kata Kunci: Rumah Susun, MBR, Tarif, Ability To Pay, Willingness To Pay.

---

ABSTRACTOne of the problems in developing countries is the high rate of population growthin large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand,constrained by limited amount of available land. Multistorey public house isgovernment policy to accommodate the needs of low-income homes. Budgetconstraints faced by government caused poor management and building qualitydecreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase theacceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government mustconsider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-incomeresidents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupantsin Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. Theresults showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors thatsignificantly influence the WTP is the type of work and the perception of publichouse. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for qualityof service such as safety, cleanliness, and comfort of public house.Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.;One of the problems in developing countries is the high rate of population growthin large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand,constrained by limited amount of available land. Multistorey public house isgovernment policy to accommodate the needs of low-income homes. Budgetconstraints faced by government caused poor management and building qualitydecreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase theacceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government mustconsider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-incomeresidents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupantsin Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. Theresults showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors thatsignificantly influence the WTP is the type of work and the perception of publichouse. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for qualityof service such as safety, cleanliness, and comfort of public house.Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay., One of the problems in developing countries is the high rate of population growthin large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand,constrained by limited amount of available land. Multistorey public house isgovernment policy to accommodate the needs of low-income homes. Budgetconstraints faced by government caused poor management and building qualitydecreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase theacceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government mustconsider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-incomeresidents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupantsin Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. Theresults showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors thatsignificantly influence the WTP is the type of work and the perception of publichouse. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for qualityof service such as safety, cleanliness, and comfort of public house.Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.]"

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban serah terima unit satuan rumah susun yang dikategorikan sebagai utang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan upaya yang dilakukan pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang yang telah dipailitkan terhadap pemenuhan serah terima unit satuan rumah susun. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan data sekunder. Bahwa penyerahan satuan unit merupakan salah satu kewajiban dari pengembang dan keterlambatan penyerahan merupakan salah bentuk wanprestasi sehingga mewajibkan PT. PPS (dalam pailit) membayar pembatalan dan denda keterlambatan kepada Pihak Pembeli. Pembatalan dan denda keterlambatan tersebut masuk ke dalam pengertian Utang dalam secara luas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan dan upaya hukum pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang atas pemenuhan serah terima unit tersebut adalah dengan mengajukan gugatan pailit yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST dan dikuatkan dengan putusan Mahakamah Agung No. 236/k/Pdt.Sus/2010. Proses penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tim Kurator. Menurut kesepakatan para kreditor dan berdasarkan Pasal 185 (3) Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan apartemen yang pailit tersebut.

---

This thesis discusses the obligation handover unit apartment were categorized as debt according to Law No. 37 of 2004 and the efforts made by the buyer to the developer legal responsibility which units have been bankrupte for compliance with the handover unit apartment. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytic study using secondary data. That the delivery unit is one of the developer's obligations and delay's delivery is one form of default requiring PT. PPS (on bankruptcy) to pay the cancellation and late penalties to the Purchaser. Cancellation and late penalties that go into debt in a wide sense as referred to in Article 1 paragraph (6) of the Bankruptcy Act andlegal action against the buyer's legal responsibility for compliance with the handover of the developer of the unit is to file for bankruptcy which has been granted by the Commercial Court No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST and confirmed by the Supreme Court decision No. 236/K/ Pdt.Sus/2010. Completion of the process will be transferred to Team Curator. According to the agreement of the creditors and under Article 185 (3) of the Bankruptcy Act, Supervisory Judge gives permission to resume the construction of apartments insolvent."

"Jakarta sebagai kawasan urban yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, berusaha mengembangkan hunian vertikal sebagai upaya strategi pemenuhan kebutuhan hunian. Sementara itu, masyarakat masih tersimbolisasi dengan pola kehidupan pemukiman deret. Sehingga, kondisi ini dapat menghasilkan implikasi dalam peningkatan ancaman kejahatan dalam keamanan lingkungan tinggal di hunian vertikal. Penulisan ini, bertujuan untuk melakukan identifikasi dalam terjadinya kejadian keamanan lingkungan yang berfokus pada kejahatan. Serta mempelajari fenomena terjadinya kejahatan di hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendekatan defensible space. Berdasarkan studi kasus di Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, memperlihatkan adanya pengaruh dari unsur fisik dan sosial budaya terhadap aspek keamanan lingkungan sebagai pembahasan dengan defensible space. Keduanya bersinergi mempengaruhi kualitas keamanan lingkungan setempat. Keunikan muncul dari adanya unsur sosial budaya masyarakat seperti cara bertinggal dan praktik spasial yang memperlihatkan adanya modifikasi sistem dalam defensible space yang dimiliki warga. Warga sebagai penghuni rumah susun memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan defensible space. Unsur-unsur fisik dan sosial budaya bersinergi dalam membentuk sistem defensible space yang ada di rumah susun.

---

Jakarta as the most dense of urban area in Indonesia, tries to develop vertical housing as a strategy to fulfill the needs of housing. However, Jakarta communities still simbolize their living style with landed-houses. This condition has an opportunity to bring an implication in increasing occurrence of crime in vertical housing. This writing aims to identify the neighbourhood safety focused on crime occurrence. Also, studying about the phenomenon of crime occurrence in vertical housing for low income community with defensible space approach.

Based on case study in Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, shows the influence of physical and socio-cultural elements on neighbourhood safety aspects as a discussion with defensible space. Both elements synergized and affected the quality of neighbourhood safety. Uniqueness also come from the existence of socio-cultural elements such as lifestyle and spatial practices that show the contextual system modification in the defensible space owned by residents. Residents as building users have a significant role in the formation of defensible space. Physical and socio-cultural elements synergize in forming a defensible space system in the apartment."

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk adaptasi sosial penghuni rumah susun terhadap lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu mekanisme yang terjadi pada manusia, ketika ia menghadapi suatu stressor yang bersumber dari alam, lingkungan fisik maupun lingkungan yang berkaitan dengan hubungan sosial antara manusia. Dalam hal ini manusia mengembangkan suatu mekanisme penyesuaian diri yang disebut adaptasi. Dalam kaitan dengan pokok penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh. Dalam upaya penataan pemukiman kumuh tersebut, rumah susun merupakan satu pilihan utama bagi daerah kumuh yang ditata kembali. Upaya penataan pemukiman kumuh menjadi rumah susun, salah satu masalah yang dihadapi adalah membudayakan kehidupan rumah susun kepada warga yang semula menempati wilayah pemukiman perkampungan kumuh bukan rumah susun. Lingkungan pemukiman rumah susun yang merupakan lingkungan pemukiman baru bagi penghuninya, menuntut adanya proses penyesuaian teitentu sebagai suatu hunian bagi penghuninya. Penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian penghuni rumah susun terhadap rumah huniannya dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan dari penghuni rumah susun tersebut. Pada saat kebudayaan menjalani fungsinya sebagai pedoman yang membekali pemilik kebudayaan untuk menafsirkan atau memberikan pandangan terhadap lingkungan sekitarnya, proses penyesuaian mereka akan dipengaruhi pula oleh dimensi waktu (sejarah) dan sesuai dengan konteks tempat kebudayaan itu berada."

"Keterlaksanaan konstruksi constructability merupakan sebuah pendekatan yang menghubungkan proses desain dan konstruksi sehingga dapat menghemat waktu untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi Trigunarsyah, 2004. Salah satu konsep dari constructability adalah penggunaan modularisasi pracetak precast . Industrialised Building System IBS merupakan teknik konstruksi dimana komponen ndash; komponennya diproduksi di lingkungan yang terkendali di luar atau di dalam site. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang paling dominan dalam penerapan IBS serta strategi penerapan konsep constructability yang difokuskan kepada konsep penggunaan IBS untuk meningkatkan kinerja waktu pada proyek Pembangunan Rusun di Indonesia. Metode penelitian berupa studi kasus pada Proyek Rancang Bangun Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi, Kemayoran yang dibangun oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran Tahun Jamak 2016-2017. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka, wawancara semi terstruktur kepada pakar atau praktisi, dan kuesioner kepada kontraktor dan pemilik proyek, diperoleh 3 faktor pendukung yang paling dominan, 4 faktor penghambat yang paling dominan dan 11 strategi penggunaan IBS untuk meningkatkan kinerja waktu.

---

Constructability is an approach that links the design and construction process so that it can save time to complete a construction project Trigunarsyah, 2004. One concept of constructability is the use of precast modularization precast. Industrialised Building System IBS is a construction technique in which components are produced in a controlled environment outside or inside the site.

This study aims to identify the most dominant enablers and barriers in the application of IBS and the strategy of applying the concept of constructability which is focused on using of IBS to improve the time performance in the apartment construction project in Indonesia.

The research method is a case study on the High rise Apartment Construction Design Build Project, Kemayoran that built by the Ministry of PUPR by Multi Years 2016 2017. Using the literature review methodology, semi structured interviews to experts or practitioners, and questionnaires to contractors and project owners, obtained 3 of the most dominant enablers, the 4 most dominant barriers and 11 IBS use strategies to improve time performance."

"Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner.Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian

---

The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires.

The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling."

"Jumlah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang terus meningkat akan memberikan dampak nyata pada DKI Jakarta. Dampak yang timbul adalah munculnya kawasan kumuh dan meningkatnya kebutuhan akan hunian. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus menekankan kebijakan pembangunan perumahan bersubsidi, salah satu bentuk pembangunannya yaitu dalam bentuk rusunawa. Perumnas merupakan BUMN yang menjalankan peran pembangunan dan pengelolaan Rusunawa. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara dengan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara masih memiliki beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari pengelolaan rusunawa yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi Administrasi Keuangan, masalah dalam ketersediaan dana yang terbatas dan tidak adanya dana taktis. Dimensi Teknis Sarana dan Prasarana, Perumnas dianggap banyak melakukan pembiaran dalam perawatan dan pemeliharaan. Dimensi Peersewaan, Pemasaran, dan Pembinaan Penghuni juga memiliki masalah dalam hal pembinaan penghuni yang tidak berjalan.

---

the number of population growth and city development that continues to increase will have a real impact on DKI Jakarta. The impact that arises is the emergence of slums and increased demand for shelter. Therefore, the government must emphasize the policy of subsidized housing development, one form of development that is in the form of low-cost housing. Perumnas is a BUMN that carries out the role of Rusunawa development and management. This thesis discusses Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta with post-positivists with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies, and documentation.

The results of this study show that the Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta still has several problems. This is because there are still a number of dimensions of the management of low-cost housing that are not going well. Dimensions of Financial Administration, problems in the availability of limited funds and the absence of tactical funds. Technical Dimensions of Facilities and Infrastructure, Perumnas is considered to have done a lot of neglect in care and maintenance. The Dimensions of Rental, Marketing, and Guidance of Residents also have problems in terms of coaching residents who are not runni."

"Sekitar 51% penduduk kota Jakarta termasuk golongan miskin (Konstruksi Nopember 1986), yang pada umumnya berpenghasilan rendah tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Untuk menunjang kelangsungan kehidupan manusiawinya, mereka membutuhkan rumah. Namun pada kenyataannya kebutuhan akan rumah tersebut sulit untuk dapat dipenuhi dengan usaha sendiri, mengingat adanya berbagai keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Untuk hal ini, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya bantuan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di beberapa lokasi. Tetapi sangat disayangkan, upaya yang telah dilakukan tersebut tampaknya belum berhasil mencapai sasaran penghuni kelompok tujuan (sektor informal). Keadaan ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor keterbatasan finansial dari masyarakat sektor informal, ketidak tepatan memilih lokasi lingkungan Rumah Susun Sewa Harian, belum terpenuhinya persyaratan rumah sehingga menyebabkan penghuninya tidak betah bertempat tinggal di rumah tersebut, atau oleh sebab-sebab lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebetahan penghuni Rumah Susun Sawa Harian, yang diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perumus kebijakan untuk melakukan pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di masa yang akan datang.

---

About 51% of the Jakarta population is classified as poor. A majority of group has low unfixed income and belongs to the informal sector. To sustain their living, they need housing. In reality it is difficult for them to fulfill this nee on their effort due to the limited resource. For this reason, Jakarta Municipality has taken steps to help them by developing daily rental apartment complexes. It seems that this effort has not been successful in reaching its target group (the informal sector). This condition maybe is caused by several factors such as limited financial capacities of the informal sector, mislocation of the apartment complexes, housing conditions that are below standard requirements which results in high tenants turn over because they don't feel at home in this condition.

This research is aimed at getting a description of factors that influence positive feeling about the housing. The results are expected to be use as inputs to policy makers in developing similar daily rental apartments in the future."