Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi BPRD DKI Jakarta guna peningkatan penerimaan PBB-P2 atas berlakunya kebijakan pembebasan PBB-P2 sampai dengan 1 miliah di DKI Jakarta yang mengakibatkan adanya potential loss. tersebut serta menganalisis hambatan-hambatan yang dirasakan dalam meningkatkan penerimaan di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat strategi yang sudah diimplementasikan dan masih dalam rencana strategi. Disamping itu, hambatan yang dirasakan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 berasal dari faktor wajib pajak dan administrasi pajak.

---

ABSTRACTThis study discusses the strategy of BPRD DKI Jakarta to increase PBB P2 revenue after the enactment of PBB P2 rsquo s exemption policy up to 1 billion in DKI Jakarta which is resulting in potential loss and to anaylyzing the perceived barriers to increasing revenue in DKI Jakarta. The approach used in this study is a qualitative approach with data collection methods in library research and in depth interviews. The results of this study indicate that there are strategies that have been implemented and still in the strategy plan. In addition, the perceived barriers to increased PBB P2 revenues come from the taxpayer and tax administration factors."

"ABSTRAKNama : Rindi Lestari Suci SofiyanaProgram Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan PerpajakanJudul : Analisis Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB-P2 OlehBadan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Provinsi DKI JakartaPembimbing : Dr. Inayati M.Si Tesis ini membahas tentang kebijakan Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB- P2 oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penagihan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan masih banyak data piutang yang belum valid dan tidak clear, jumlah SDM yang ada masih kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif dikarenakan jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak, serta masih kurang kompeten petugas pajaknya dikarenakan Tupoksi yang tidak jelas pembagiannya dan juga aturan yang ada kurang mendukung pelaksanaan dalam penagihan. Kondisi ini membuat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang optimal. Selain itu penagihan yang dilakukan masih tergolong kedalam penagihan pasif. Kata Kunci: PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Penagihan Pencairan Piutang

---

ABSTRACTName Rindi Lestari Suci SofiyanaStudy Program Tax Policy and Administrative ScienceTitle Analysis of Billing Disbursement Implementation of PBB P2Receivables by Regional Tax and Retribution Agency BPRD InDKI Jakarta ProvinceCounsellor Dr. Inayati M.Si The focus of this study is the Implementation Policy of Billing Disbursement of PBB P2 Receivable by Regional Tax and Retribution Agency BPRD in DKI Jakarta Province 2018. This research uses post positivist approach, qualitative method, data collection using in depth interview technique. The results of the analysis in this study states that the implementation of billing policy is done less than the maximum because there are still a lot of data receivables that are not valid and not clear, the number of human resources are still insufficient to be able to carry out billing effectively due to the amount of delinquent and tax object to be billed enough, and still less competent tax officers due to unclear Tupoksi division and also existing rules are less support implementation in billing. This condition makes the performance performed by the local government is less than optimal. In addition, billing is still classified into passive billing. Key words PBB P2, Policy Implementation, Receivables Collection"

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang Formulasi Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB Di DKI Jakarta. Dan juga membahas tentang Analisis Implementasi Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB Di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah : Untuk Formulasi peraturan tersebut dibuat berdasarkan adaptasi dari peraturan terlebih dahulu, hal ini juga merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak dan merupakan wewenang dari pemerintah daerah setempat. Kemudian untuk Implementasinya dapat dinimati oleh Wajib Pajak yang mengajukan terlebih dahulu untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan, akan tetapi untuk Warisan dan Hibah Wasiat Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

---

This thesis discusses about Formulation for Granting Reduction, Incentives and Exemption BPHTB in DKI Jakarta and it discusses about Analysis of Implementation Policy for Granting Reduction, Incentives and Exemption BPHTB in DKI Jakarta. The result of this research are : For the Formulation, those regulation is made based on adopting from earlier regulation, this case is also as a facilities that Tax Payer can enjoy and this regulation is the local government authority. And then for the Implementation that Tax payer can enjoy is the Tax Payer is required to submit the application first to have Reduction, Incentives and Exemption of BPHTB, nevertheless for heritage and grant will is no need to submit the application first."

"Skripsi ini menganalisis tingkat kesiapsiagaan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi bencana. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi (mix-method). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan  tinjauan dokumen. Pengumpulan data ini menggunakan pedoman dari PAHO: Evaluation of small&medium-sized health facilities series 4.  Variabel yang diteliti adalah potensi bencana di puskesmas, keselamatan struktural, keselamatan nonstruktural, dan aspek fungsional untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana di puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kesiapsiagaan puskesmas X adalah 0,65 dan puskesmas Y adalah 0,6. Kedua nilai tersebut masuk ke dalam tingkat kesiapsiagaan B, yang artinya puskesmas X dan Y perlu melakukan intervensi dalam jangka waktu dekat karena masih berisiko untuk menghadapi bencana. Keselamatan struktural puskesmas X dan Y mendapat nilai 0,77 yang masuk ke dalam klasifikasi “a” yang berarti kondisi struktural puskesmas memadai untuk kejadian bencana. Keselamatan nonstruktural puskesmas X mendapat nilai 0,65 dan puskesmas Y mendapat nilai 0,63, kedua nilai ini masuk ke dalam klasifikasi “b” yang artinya aspek nonstruktural puskesmas masih berisiko untuk menghadapi bencana. Aspek fungsional puskesmas X mendapat nilai  0,53 dan  nilai puskesmas Y sebesar 0,39. Aspek fungsional kedua puskesmas masuk ke dalam klasifikasi “b” yang menunjukkan bahwa aspek fungsional masih berisiko untuk menghadapi kejadian bencana. Oleh karena itu, kedua puskesmas harus terus meningkatkan kesiapan fasilitasnya, baik dari segi keselamatan struktural, nonstruktural,  dan aspek fungsional.

---

The focus of this study is to analyze the level of disaster preparedness of Puskesmas (community health centers) in DKI Jakarta Province. This study used mixed method design. The data were collected by interviews, and triangulated by document reviews and observations. The questionnaire used in this study was adapted from PAHO: Evaluation of small&medium-sized health facilities series 4. Variables in this study included potential disasters at puskesmas, structural safety, nonstructural safety, and fuctional aspects to determine the level of disaster preparedness at puskesmas. The result shows that the disaster preparedness value is 0,65 at puskesmas X, and 0,6 at puskesmas Y. Both of these values classifies as B in the disaster preparedness classification, which means in both puskesmas X and Y, intervention measures are required in the short term, due to the present potential disaster risk. Structural safety of puskesmas X and Y values at 0,77, which classifies as “a” in the safety index, meaning the structure of puskesmas will function appropriately in times of disasters. Nonstructural safety of puskesmas X values at 0,65, while puskesmas Y values at 0,63. Both of these values classify as “b”, which means nonstructural aspects of both puskesmas X and Y are still at risk regarding disaster preparedness. Functional aspects of puskesmas X values at 0,53, while puskesmas Y values at 0,39. Both of these values classify as “b”, which means functional aspects of both puskesmas X and Y are also still at risk regarding disaster preparedness. Therefore, puskesmas X and Y must continue to improve the level of preparedness of their facilities, both in terms of structural and nonstructural safety, and functional aspects. 

"

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Atas Apartemen Strata Title Di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di DKI Jakarta sangat kompleks karena apartemen tersebut merupakan suatu kawasan yang masih dalam tahap pembangunan jangka panjang serta beberapa tower sudah dihuni, sehingga pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya ada yang menjadi kewajiban developer dan ada kewajiban penghuni, namun SPPT tersebut masih atas nama PT XXX.

---

This research discusses about the analysis implementation of Land and Building Tax Treatment of Rural and Urban PBB P2 on the Apartment Strata Title In Jakarta. The purpose of this study is to analyze the tax implemntation of land and building rural and urban areas PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.

The results of this analysis, Implementation and Building Tax Rural and Urban PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta is very complex because the apartment is an area that is still in the stage of long term development as well as some of the tower is occupied, so the fulfillment of tax obligation earth and building there is the obligation of the developer and there is no obligation occupants, but SPPT are still under the name of PT XXX."