Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"ABSTRAKPersalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

"

"Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefityang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selakugatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers."

"Terhadap Kasus Rujukan di BPJS Kesehatan KCU Tangerang Tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Pratama) Terhadap Kasus Rujukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penilaian BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan bekerjasama serta data peserta JKN yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai penilaian fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia dengan kasus rujukan yang terjadi di BPJS Kesehatan KCU Tangerang.

---

Referral Cases of BPJS Kesehatan KCU Tangerang Year 2016. This research explains about the relationship between assessment of the primary health care facilities with referral cases. This is a quantitative research with crosssectional study design. Data that are used in this research are secondary data from assessment report of the primary health care facilities that will cooperate with BPJS Kesehatan and data of JKN participants. Analysis result shows that there are significant relation between the score of facility healthcare and score of human resources with referral cases that happen in BPJS Kesehatan KCU Tangerang."

"Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan

---

Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants"

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"ABSTRAKNama : Juanna SoehardyProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014-2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu : kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA-CBG rsquo;s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci :Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRAKNama Juanna SoehardyProgram Studi Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014 2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA CBG rsquo s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway."

"Nama : Bambang HeriyantoPrgramStudi : EpidemiologiJudul : Hubungan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dengan PemilihanPersalinan di Fasilitas KesehatanPembimbing : Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.ScDi Provinsi Jambi, kabupaten dengan cakupan persalinan terendah difasilitas kesehatan yaitu kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 32,42 padatahun 2016.Secara nasional, sebanyak 50,5 penduduk Indonesia belum memilikijaminan kesehatan. Di Provinsi Jambi, sebanyak 61,9 penduduk belum memilikijaminan kesehatan. Riskesdas, 2013 . Tujuan penelitian adalah diketahuinyahubungan antara kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemilihan persalinandi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 danmenilai hubungan antara kepemilikan jaminan terhadap pemilihan persalinan diFasilitas Kesehatan setelah dikontrol dengan variabel-variabel lain seperti: usia,pendidikan, pekerjaan dan keterjangkuan fasilitas kesehatan.Penelitian inimenggunakan desain mixed method, yang mengkombinasikan antara pendekatankuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan data sekunder yaitudata dari hasil pendataan keluarga sehat Program Indonesia Sehat denganPendekatan Keluarga PIS-PK yang telah dilaksanakan di kabupaten TanjungJabung Timur Tahun 2017. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruhkeluarga yang menjadi target pendataan di wilayah kerja kabupaten TanjungJabung Timur Tahun 2017. Sampel adalah ibu rumah tangga yang memilikianggota keluarga berumur < 12 bulan, yaitu sebanyak 484 responden. Uji statistikpada analisis bivariat menggunakan chisquare test dan multivariat menggunakancox regresi. Hasil analisis menunjukkan prevalensi ibu bersalin melakukanpersalinan di fasilitas kesehatan sebesar 64,3 , ibu bersalin yang memilikijaminan kesehatan 49 , serta terdapat hubungan antara kepemilikan jaminankesehatan dengan pemilihan persalinan di fasilitas kesehatan, Ibu bersalin yangmemiliki jaminan kesehatan mempunyai peluang 1,9 kali melakukan pemilihanpersalinan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan ibu bersalin yang tidakmemiliki jaminan kesehatan setelah dikontrol dengan variabel-variabel usia,pendidikan, pekerjaan dan keterjangkuan fasilitas kesehatan PR : 1,934 95 CI :1,146 ndash; 3,263 . Alasan ibu bersalin memilih persalinan difasilitas kesehatankarena memiliki jaminan kesehatan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan diKabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018. Disarankan perlu peningkatandalam hal penyebarluasan informasi mengenai keikutsertaan jaminan kesehatan BPJS terutama dalam hal prosedur pendaftaran dan infromasi yang lain,peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan Rumah TungguKelahiran untuk mengatasi masalah akses persalinan di fasilitas kesehatan.Kata kunci :Persalinan di fasilitaskesehatan, jaminankesehatan, mixed method

---

Name BambangHeriyantoPrgram Study EpidemiologyTitle Relationship of Ownership of Health Insurance withElections Delivery at Health FacilitiesCounselor Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.ScIn Jambi Province, the district with the lowest coverage in health facilities isEast TanjungJabung Regency at 32.42 in 2016. Nationally, 50.5 ofIndonesians do not have health insurance. In Jambi Province, 61.9 of thepopulation does not have health insurance. Riskesdas, 2013 . The objective of thestudy is to know the relationship between health insurance ownership to theelection of delivery at Health Facility in East TanjungJabung Regency in 2018and to assess the relationship between the ownership of the guarantee on theselection of delivery at the Health Facility after being controlled with othervariables such as age, education, employment and health facility. This researchuses mixed method design, which combines quantitative approach and qualitativeapproach. By using secondary data that is data from the result of healthy familydata collection of Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK which has been implemented in East TanjungJabung Regency Year 2017. Targetpopulation in this research is all family which become target of data at work areaof Regency TanjungJabungTimur Year 2017. Samples are housewives who havefamily members."

"ABSTRAKTujuan: Kepuasan pelayanan persalinan menjadi salah faktor keberhasilan pelayanan dan indikator pelayanan persalinan yang bermutu. Di Indonesia dalam pelayanan kesehatan terdiri dari tiga tingkatan fasilitas kesehatan yang mempunyai jenis pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepuasan ibu terhadap pelayanan persalinan di tiga tingkat fasilitas kesehatan dan faktor yang memengaruhinya. Metode: desain penelitian deskriptif analitik crossectional dengan jumlah responden 151 ibu postpartum. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner karakteristik ibu, Childbirth Expectation Questionnaire CEQ versi bahasa Indonesia, kuesioner dukungan sosial yang merupakan modifikasi dari postpartum support system dan family coping questionnaire versi bahasa Indonesia, dan The Satisfaction with intrapartum car versi bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada proporsi kepuasan pelayanan persalinan di tiga tingkat fasilitas kesehatan p value > 0,05 . Mayoritas responden menyatakan puas dengan pelayanan persalinan di tiga tingkat fasilitas kesehatan. Faktor yang paling memengaruhi kepuasan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat I adalah harapan persalinan OR 49,15 . Faktor yang paling memengaruhi kepuasan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat II dan III adalah dukungan sosial OR 16,55 dan 56,20 . Kesimpulan penelitian : mayoritas responden di ketiga tingkat fasilitas kesehatan menyatakan mempunyai kepuasan pelayanan persalinan yang tinggi, yaitu pada subskala perawatan interpersonal dan memiliki kepuasan yang rendah pada subskala informasi dan pengambilan keputusan.

---

ABSTRACTSatisfaction of intrapartum care become one of success factor of service and indicator of delivery service quality. In Indonesia, health care consists of three levels of health facilities that have different types of services and facilities. This study aims to identify maternal satisfaction with delivery services at three levels of health facilities and the factors that influence them. A crossectional analytic descriptive research design with the number of respondents 151 postpartum mothers. The instrument used was the mother characteristic questionnaire, Childbirth Expectation Questionnaire CEQ , a social support questionnaire that was a modification of the postpartum support system and the family coping questionnaire, and The Satisfaction with intrapartum care. The results of this study indicate that there is no difference in the pattern of satisfaction of itrapartum care at three levels of health facilities p value 0,05 . The majority of respondents expressed satisfaction with delivery services at three levels of health facilities. The most influencing factor of satisfaction of delivery service in health facility of level I is expectation of labor OR 49,15 . The factors that most influence the satisfaction of delivery service in health facility of level II and III are social support OR 16,55 dan 56,20 ."

"Tahun 2013, Program Jamkesda menambah jumlah peserta dari 183.791 menjadi 280.974 dan memberlakuan kerjasama dengan 16 rumah sakit di luar Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penentu pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesda di Kota Depok. Desan penelitian adalah cross sectional dengan sampel 107 orang yang dipilih viiipurposive dari populasi 183.791 orang. Variabel dianalisis dengan analisis bivariat. Berdasarkan analisis diketahui bahwa utilisasi secara langsung dipengaruhi aksesibilitas (biaya, jarak, waktu ke fasilitas kesehatan) dan nilai pengetahuan. Agar utilisasi lebih baik, promosi kesehatan, mempermudah aksesibilitas penting untuk dilakukan.

---

Since 2013, Jamkesda added extra participant from 183.791 to 28.974 and started contract sixteen hospitals outside the City of Depok. Purpose of this study is to determine most significant factor of the health care facility?s utilization by participants of Jamkesda Depok in 2014. With cross sectional design study, this study selected 107 respondent purposively from the population. To analyze variables, this study used logistic regression prediction model. Results showed utilization determined by accessibilities (cost, distance, and time to nearest health care facility) and knowledge score. Better utilization can be achieved with promotion and facilitation for accessibilities."