Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Foreign-Imposed Regime Change (FIRC) atau intervensi perubahan rezim merupakan salah satu instrumen kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) dalam mengejar kepentingannya. Dalam Perang Sipil Suriah, AS menjadi salah satu negara pengintervensi dan dengan tujuan untuk mengganti pemerintahan Suriah. AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup di Suriah. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup alih-alih terbuka di Suriah?” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah Logika Strategi Perubahan Rezim oleh Lindsey O’Rourke (2018) yang terdiri dari pertimbangan taktis dan keuntungan strategis intervensi. Peneliti berargumen bahwa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup karena pertimbangan taktis AS di Suriah dan rekam jejak di negara-negara target sebelumnya dan pertimbangan keuntungan strategis akan hasil yang didapat di Suriah serta posisi negara-negara rival membuat AS enggan menggunakan operasi terbuka dan memilih operasi tertutup.

---

Foreign-Imposed Regime Change is one of the United States’ (US) security policy instruments to pursue their national security interests. During the Syrian Civil War, the US intervenes with a purpose of overthrowing the incumbent Syrian government. The US uses a covert regime change for that purpose. This research is aiming at answering the question of “why does the US use a covert regime change instead of an overt regime change in Syria?” This research relies on qualitative approach to answer the research question and uses primary and secondary data collected from official documents and open-source information. This research employs the concept of the strategic logic of regime change developed by Lindsey O’Rourke (2018; 2019) to analyze the case. This research focuses on the tactical considerations and strategic benefits of an intervention and argues that US uses covert regime change operation because of the heavy cost of their previous overt regime change polices in Afghanistan, Iraq, and Libya as well as the fear of rival states’ intervention, especially from Russia, in Syria that might endanger their current geopolical standing."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perbedaan kebijakan antidumping oleh Amerika terhadap produk impor dari Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Trump dan Presiden Obama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian janji-janji kampanye dan kebijakan yang dikemukakan oleh Trump dan Obama, national security strategy dan fact sheet yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap teori keamanan nasional dan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Wallerstein. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa baik era kepemimpinan Trump dan Obama keduanya telah menerapkan sanksi antidumping namun dengan perbedaan inisiasi investigasi. Dalam penegakan hukumnya, Presiden Obama tunduk kepada peraturan WTO, sebagaimana Obama menganggap bahwa legitimasi AS sebagai negara super power harus ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kerjasama multilateral, yang sejalan dengan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Wallerstein. Sebaliknya, Presiden Trump menerapkan kebijakan antidumping dengan mengacu kepada peraturan domestik Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 yang mengesampingkan prinsip-prinsip WTO dengan alasan keamanan nasional.

---

ABSTRACT

This thesis examines U.S. antidumping policy on import products from Indonesia in the era of President Trump and President Obama. This study used qualitative research methods with the object of research consisting of campaign promises and policies put forward by Trump and Obama, national security strategies, and fact sheets issued by the United States Trade Representative. This research was conducted by utilizing the theory of national security and the theory of hegemony proposed by Wallerstein. The results of the study show that both Trump and Obama have implemented anti-dumping sanctions but with different investigative initiations. Regarding law enforcement, President Obama complied with the WTO regulations, as Obama considered that the US legitimacy as a super power country must be demonstrated through adherence to multilateral cooperation. This is in line with the theory of hegemony by Wallerstein. On the contrary, President Trump implemented an antidumping policy by referring to the domestic regulation Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 which disregards WTO principles on the grounds of U.S. national security."

"[Empat tahun sejak dimulainya pemberontakan, Suriah masih terjebakdalam perang sipil yang telah menghancurkan setiap segi wilayahnya. Jumlah korban tewas melampaui 200.000 jiwa, akan tetapi solusi politik masih jauh dari harapan. Penelitian ini menyoroti bagaimana persepsi ancaman, internal dan eksternal, mempengaruhi perilaku rezim Bashar al-Asad dalam upayanya mempertahankan legitimasi politiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah pada situasi krisis dan untuk mengeksplorasi bagaimana perang sipil yang berkepanjangan disebabkan oleh kesediaan rezim yang berkuasa untuk mengadopsi kebijakan berisikosekalipun untuk melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memahami kompleksitas perang sipil, diperlukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif rezim yang berkuasa, untuk menemukan solusi politik yang terbaik bagi tercapainya resolusi konflik.;Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil war that has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 lives with no political solution in sights. This research highlights on how threats perceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’s regime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research is to understand policy-making process by a government during crisis and to explore on how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have a risky policy for its survival. This research is done by qualitative method with a case study approach. The researcher suggest that to understand the complexity of civil war, the other analysts shall look from many angles, including government’s perspective, to find any political solution that may best resolve the conflict., Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil warthat has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 liveswith no political solution in sights. This research highlights on how threatsperceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’sregime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research isto understand policy-making process by a government during crisis and to exploreon how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have arisky policy for its survival. This research is done by qualitative method with acase study approach. The researcher suggest that to understand the complexity ofcivil war, the other analysts shall look from many angles, including government’sperspective, to find any political solution that may best resolve the conflict.]"

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Adapun fokus penelitian dalam tesis ini adalah intervensi yang dilakukan AS dalam konflik Suriah 2011-2016 serta kepentingan yang hendak dicapai AS di Suriah. Sehingga ada tiga konsep teori yang digunakan yakni teori konflik, intervensi dan kepentingan nasional. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian Library Research, maka penelitian ini menemukan bahwa konflik Suriah telah menjadi konflik berkepanjangan akibat keikutsertaan negara regional maupun internasional seperti AS. Dimulai dikota Deraa hingga hampir seluruh wilayah Suriah. Dimulai dari konflik pertentangan rezim hingga perebutan pengaruh dan unjuk kekuasaan. Keikut sertaan AS dalam mengintervensi Suriah dengan jalan HAM yang diawali dengan upaya-upaya diplomatik, kemudian AS melakukan intervensi dalam bentuk tindakan yang terselubung, hingga berujung pada Intervensi untuk unjuk kekuasaan dan Intervensi dalam bentuk dukungan kepada pemberontak serta jalan terakhir adalah Intervensi militer. Adapun penyebab AS melakukan intervensi di Suriah disebabkan karena adanya kepentingan diantaranya adalah Defence Interest, Ekonomi Interest, World Order Interest dan Ideologi Interest.

---

The aim of this thesis is to explore the involvement of the United States in Syria conflict. The focus of research in this thesis is the intervention of the United States on Syria conflict in 2011-2016. So, this thesis employs three theoretical concept namely conflict theory, intervention theory, national interest theory. In this research, descriptive qualitative analytical method is used to obtain the data through the library research, this study found out that the Syria conflict has been a prolonged conflict due to the participation of regional and international countries such as United States. The conflict starting in the city of Deraa to almost the entire territory of Syria. Starting from conflict of regime to struggle for influence and show of power. The United States who participated in intervening of Syria by the human rights beginning with diplomatic efforts, and the United States intervene with the form of a veiled act, until it culminates in an intervention for a show of power, and intervention in the form of support to the rebels and the last intervention is military intervention. The intervention of United States in Syria is caused by the interests of which are defense interest, interest economics, world order interest and interest ideology."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."

"Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melandasi Turki mengubah kebijakan luar negerinya sejak konflik sipil terjadi tahun 2011 di Suriah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada causal process tracing sebagai teknik analisis data. Dengan kerangka analisis politik luar negeri, penelitian ini menemukan adanya faktor internal dan eksternal sebagai pembentuk perubahan kebijakan luar negeri. Faktor internal terdiri dari isu politik identitas, pragmatisme ekonomi, dan peran kelompok kepentingan. Kemudian, faktor eksternal terdiri dari ancaman eksistensial, guncangan eksternal, desakan publik, dan persaingan di kawasan. Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perubahan sikap Turki dilandaskan pada kepentingan nasionalisme Turki yakni mencegah terbentuknya Negara Kurdi di Suriah Utara, mengendalikan kelompok Islam Radikal di Suriah, membentuk pemerintahan baru di Suriah sesuai dengan kehendak Turki, menguasai akses sumber energi di Suriah, dan melindungi wilayah kedaulatannya dari ancaman dan efek limpahan konflik Suriah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan dua rekomendasi penting. Pertama, secara akademik yang menawarkan penyempurnaan lebih lanjut dari teori perubahan politik luar negeri dengan menggabungkan pendekatan berbasis struktur dan agen. Kedua, rekomendasi kebijakan yang menawarkan secara idealitas bahwa Turki harus mengembalikan karakteristik politik luar negeri Zero Problem with Neighbour yang cenderung mengedepankan soft power dibanding hard power.

---

This study analyzes the changes in Turkey's foreign policy towards Syria. The analysis in this study identifies the causal factors that underlie Turkey's change in its foreign policy since the civil conflict occurred in 2011 in Syria. This thesis uses a qualitative research method based on causal process tracing as a data analysis technique. With the framework of foreign policy analysis, this research finds internal and external factors as the shapers of foreign policy changes. Internal factors consist of identity politics, economic pragmatism, and the role of interest groups. Then, external factors consist of existential threats, external shocks, public pressure, and competition in the region. Based on this analysis, the authors conclude that Turkey's policy changes are based on the interests of Turkish nationalism, namely preventing the formation of a Kurdish State in Northern Syria, controlling Radical Islamic groups in Syria, forming a new government in Syria under Turkey's will, controlling access to energy sources in Syria, and protect its sovereign territory from the threats and spillover effects of the Syrian conflict. Based on the analysis results, this study offers two important recommendations. First, academically that offers a further refinement of the theory of foreign policy change by combining a structure-based and agency-based approach. Second, policy recommendations offer ideals that Turkey must restore the characteristics of a "Zero Problem with Neighbor" foreign policy, which tends to prioritize soft power over hard power."

"ABSTRAK Kajian ini menyoroti pada masalah yang dikaji diambil dari konten headline yang disajikan suratkabar yang dijadikan sampel, yakni: Surat kabar Kompas, Media Indonesia, Republika, dan RakyatMerdeka. Hasil kajian surat kabar pada bulan Oktober 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut. 1)Dari Topik isu yang menonjol menyangkut Kendala dan Gangguan Sistem Informasi Partai Politik(Sipol). 2) Dari bidang masalah yang paling menonjol menyangkut isu bidang politik dalamfrekuensi penyajiannya menduduki peringkat pertama. 3) Dari asal sumber informasi yang palingdominan berasal dari kalangan pemerintah. 4) Dari sisi Cover Both Side kajian mengkaji 28 edisi,21 diantaranya menerapkan kaidah Both Side. Kajian ini merekomendasikan seyogyanya suratkabar selalu mengedepankan prinsip dan etika jurnalitik salah satunya adalah cover both sides. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"ABSTRAKPeran aktor non-negara di dalam politik dunia kontemporer semakin penting bagi dinamika politik global. Pasca peristiwa 9/11, perhatian para akademisi maupun praktisi dalam bidang studi-studi keamanan internasional tertuju pada aktor non-negara yang sering diklasifikasikan sebagai kelompok atau organisasi teroris. Karakter penggunaan kekerasan yang erat kaitannya dengan aktor ini membuat mereka dapat di klasifikasikan sebagai violent non-state actor VNSA . Tak dapat dipungkiri, bahwa aktor ini juga mampu berperan membentuk kebijakan keamanan aktor negara dan memprovokasi negara untuk berperang. Oleh karena itu, artikel ini akan menjadikan kasus keterlibatan Jabhat al Nusra; salah satu aktor non-negara yang berafiliasi dengan Al Qaeda; pada konflik sipil bersenjata di Suriah, sebagai salah satu fenomena yang menggambarkan peran dan pengaruh aktor non-negara yang berkekerasan dalam mempengaruhi sikap atau perilaku negara. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan Jabhat al Nusra mampu menjadi aktor penting dalam pusaran konflik bersenjata di Suriah sehingga mempengaruhi dinamika kebijakan luar negeri aktor negara; khusunya intervensi Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Artikel ini berargumen bahwa kondisi lingkungan kenegaraan di Suriah yang rentan fragile statehood dan karakter dari aktor non-negara itu sendiri yang memiliki potensi politik global global actorness , merupakkan faktor-faktor yang menjadikan Jabhat al Nusra mampu berkembang menjadi aktor yang utama di dalam jajaran pemberontak, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap strategi Amerika Serikat mendukung gerakan oposisi terhadap pemerintahan Bashar al Assad di Suriah.

---

ABSTRACTThe role of non state actor in contemporary world politics is increasingly important. After 9 11, scholars of security study and security practitioners begin to concern about the non state actors which usually called as terrorist group or terrorist organization. The use of violence by those actors makes them can be classified as Violent Non state Actor VNSA . It cannot be denied that VNSAs activity can affect the state security policy and provoke state to war against them. Therefore, this paper will examine Jabhat al Nusra mdash as an actor with tied to Al Qaeda mdash involvement in the Syrian armed conflict, as a phenomenon that illustrates the role and influence of VNSA in affecting state behavior. This paper will try to show any factors that allow Jabhat al Nusra capabilities to be an important actor on the conflict dynamics. This paper argue that statehood condition in Syria mdash which is encourage the development of VNSA mdash and VNSA global politics potential character, were the factors that made Jabhat al Nusra can grow to be a main actor in the rebel ranks and affecting the United States policy to support the opposition in the Syrian armed conflict. "

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."