Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 209251 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tasya Nuchla Mustofa
"Salah satu kunci bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta salah satu yang paling sensitif adalah ambang batas (threshold) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di mana setiap pengusaha yang omzetnya berada di atas threshold tersebut wajib untuk mendaftarkan usahanya untuk kepentingan PPN. Terlepas dari kepentingannya, penelitian mengenai threshold yang ideal hanya mendapat sedikit perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak yang masuk sebagai salah satu urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang Pajak atas Barang dan Jasa serta peluang dan tantangannya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan threshold selama ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kewajaran usaha kecil dan mengikuti laju inflasi. Dengan menggunakan rumus Ebrill, Keen, Bodin, dan Summers, angka threshold PKP yang sesuai untuk keadaan saat ini adalah sebesar 1,28 miliar rupiah. Peluang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah peningkatan penerimaan PPN sebesar 8,8%, peningkatan penerimaan PPh hingga 14,19 triliun rupiah, dan penurunan kesempatan UMKM untuk melakukan bunching. Tantangan dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah biaya kepatuhan bagi UMKM, biaya administrasi bagi DJP, penentuan angka yang tepat, penentuan sistem implementasi yang tepat, taktik sosialisasi yang tepat, dan juga strategi pengawasan dari DJP. Atas hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan lebih banyak asosiasi UMKM dan pengusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan sumber daya UMKM serta mendapatkan lebih banyak masukan terkait kebijakan yang paling sesuai untuk UMKM dan bagi institusi perbankan untuk memasukkan Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) dan SPT PPN sebagai syarat pengajuan kredit usaha.

One of the key features of Value Added Tax—and often one of the most sensitive—is the threshold of Value-Added Tax (VAT) in which every entrepreneurs whose turnover is above the threshold are obliged to register their business for VAT purposes. Despite its importance, analitycal research on the ideal threshold has received little to none attention. This study aims to discuss the background of the plan to lower the VAT threshold in which enters as one of the urgencies for the preparation of the Draft Law on Taxes on Goods and Services as well as the opportunities and challenges for the Directorate General of Taxes (DGT) and also Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies as the data collection techniques. The results of this study indicate that the increasement in threshold level so far has been carried out to adjust to the fairness level of small businesses and to follow the inflation rate. With using Ebrill, Keen, Bodin, and Summers formula, the appropriate VAT threshold figure for the current situation is 1.28 billion rupiah. Opportunities from the plan to lower the VAT threshold are an increasement in VAT revenues of 8.8%, increasment in Income tax revenue by 14.19 trillion rupiahs, and decreasing chance for MSMEs to do bunching. The challenges of this plan to lower the VAT threshold are compliance costs for MSMEs, administrative costs for DGT, determining the right number, determining the right implementation system, the right socialization tactics, and also monitoring strategies by DGT. Based on the results of this research, the researcher provides recommendations for the government to cooperate with more MSMEs associations and entrepreneurs to gain an understanding of the conditions and resources of MSMEs and obtain more input regarding the most appropriate policies for MSMEs and for banking institution to include Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) and VAT reports as a requirement to apply for business credits.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Emy Chusnul Chotimah
"[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak yang memutus uji materi serta perbandingan dampak beban pajak ketika dibebaskan dan dikenakan PPN Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas PPN untuk barang hasil pertanian diberikan guna melindungi industri dalam negeri namun karena implementasi PP Nomor 31 Tahun 2007 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum maka diajukan uji materi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga peraturan tersebut batal demi hukum dan tidak berlaku umum Dampak beban pajak ketika dibebaskan PPN lebih kecil dibandingkan ketika dikenakan PPN baik dalam kondisi mendapatkan laba ataupun ketika mengalami kerugian.

Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007. By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss.;Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007 By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss , Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007 By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss ]"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61362
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sari Arsita
"Skripsi ini membahas tentang rencana perubahan kebijakan batas omset PKP Rp600.000.000,- terhadap UKM, latar belakang, potensi penerimaan negara dan hambatan dari perubahan kebijakan batas omset pertahun menjadi PKP bagi UKM yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan batas omset PKP adalah untuk menyederhanakan pemajakan PPN pada UKM, untuk menyesuaikan dengan laju inflasi dan untuk menggairahkan perekonomian Negara. Jumlah penerimaan negara tergantung pada perubahan naik atau turunnya batas omset PKP. Sebagai pemegang otoritas perpajakan, pemerintah sebaiknya melakukan penelitian tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga dapat menetapkan ketentuan kebijakan batasan minimal jumlah peredaran bruto (threshold) secara ideal untuk Pengusaha Kecil dan Menyederhanakan administrasi pajak pada UKM.

This thesis discusses about Changes Threshold Turnover IDR 600.000.000 to Small and Medium Enterprise, background, potential revenues and the resistance of the Changes Taxable Threshold to VAT enterprises for Small and Medium Enterprise are set by the government. This study is descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the background of the Changes Taxable Threshold limit is to simplify the VAT taxation on SMEs, to adapt to the rate of inflation and to stimulate the state's economy. Total state revenue depends on changes increase or decrease the turnover limit VAT enterprises. As the holder of the tax authorities, the government should conduct research on the Small and Medium Enterprises (SMEs) in order to set a minimum limit of the policy provisions on gross amount (threshold) is ideal for Small and simplify tax administration on SMEs."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44027
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suci Pratiwi
"Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentu
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk mengurangi sanksi administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran. Hasil penelitian adalah sistem informasi akuntansi PPN memerlukan sinergi antara kantor pusat dan unit kerja, sehingga penerbitan Faktur Pajak tepat waktu, untuk mengurangi risiko sanksi administrasi PPN. Perusahaan membutuhkan dukungan dari manajemen, jaringan, pengetahuan karyawan yang memadai, dan sosialisasi mengenai optimalisasi sistem informasi PPN

The Republic of Indonesia’s government appoints certain business entities as Value Added Tax collectors (VAT) , based on Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 37/PMK.03/2015. This creates problems for other companies, especially companies that are subsidiaries of certain business entities. This study aims to examine the ideal design of a VAT information system, using FAST method, to reduce administrative tax sanctions. The study uses a mixed-method research
approach. The results of the study conclude that a VAT-accounting information system needs synergy between the head office and work units, so that the issuance of tax invoices can be timely, to reduce the risk of VAT administrative sanctions. In addition, the company needs support from management, networks, adequate employee knowledge, and socialization regarding optimalization of the VAT information system.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tamba, Shinta Ria M.
"ABSTRACT
Penelitian ini meneliti mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan electronic book e-book baik itu tempat terutang dan saat terutang. Tujuan penelitian ada menganalisis pengenaan PPN atas e-book dengan meninjau dari karakteristik e-book, penentuan saat terutang, tempat terutang dan tarif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengenaan PPN atas e-book dipersamakan dengan buku cetak biasa dan terdapat perbedaan pendapat terkait karakteristik dari e-book yang dianggap Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak. Tidak adanya peratuan spesifik terkait tempat dan saat terutangnya juga akan menyebabkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak.

ABSTRACT
This research would like to find about imposition analysis of value added tax on electronic book submission and also its taxable event. The purpose of this study is to anlyze the imposition of VAT on e-book by reviewing characteristics of e book, determining taxable event, and tax rate. This research uses qualitative approach using data collection techniques of literature revew and field study. This research shows that the imposition of VAT on e book is equal to the printed book and there are different opinion regarding the characteristics of e book that are considered as tangible goods, intangible goods,or services. There is no spesific rule related with taxable supply will cause taxable person to do tax evasion."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raisa Rasuna
"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanullang, Sondar
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

ABSTRACT
This study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia. "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Mufidah
"Takeda merupakan perusahaan farmasi global yang telah berdiri selama 235 tahun. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat Indonesia, PT. Takeda Indonesia berupaya untuk meningkatkan produk dengan kualitas dan mutu terjamin. Dari observasi di lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya terjadinya proses pengambilan bahan baku pada waktu yang mundur dari waktu yang seharusnya sehingga waktu operator produksi bagian penimbangan memulai proses selanjutnya juga mundur. Waktu yang mundur tersebut akan berpengaruh terhadap ketelitian karena dalam jam kerja yang sama harus sudah selesai dengan target yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode multimoment observation langsung yang diambil dalam 2 minggu. Dari hasil pengamatan secara langsung dan wawancara dapat disimpulkan pemborosan (Value Added, Non Value Added but Necessary, dan Non Value Added) pada proses pengambilan bahan baku dari Gudang oleh operator produksi yang paling banyak mengambil banyak waktu yaitu transportasi sebanyak 2,99 jam. Jumlah waktu paling sedikit yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 sebanyak 0,91 jam, terbanyak yang dibutuhkan dalam pengambilan bahan baku yaitu 1,3 jam pada tanggal 26 Juli 2022. Presentase waktu terbanyak yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan bahan baku yaitu pada kategori Non Value Added but Necessary sebesar 68,14%; 72,31%; 50,26%; 69,23%; 61%; 76%; dan 48,72% dari keseluruhan total waktu dari tanggal 19-26 Juli 2022.

Takeda is a global pharmaceutical company that has been around for 235 years. In meeting the needs of Indonesian consumers, PT. Takeda Indonesia strives to improve products with guaranteed quality and quality. From observations in the field, there are several things that are of concern, including the occurrence of the process of taking raw materials at a later time than it should be so that when the production operator of the weighing division starts the next process it is also backwards. The backward time will affect the accuracy because in the same working hours it must be completed with a predetermined target. This research is a descriptive research with direct multi-moment observation method taken in 2 weeks. From the results of direct observations and interviews, it can be concluded that the waste (Value Added, Non Value Added but Necessary, and Non Value Added) in the process of taking raw materials from the Warehouse by production operators takes the most time, namely transportation of 2.99 hours. The minimum amount of time was 0.91 hours on 22 July 2022, the most needed in collecting raw materials was 1.3 hours on 26 July 2022. The highest percentage of time needed to collect raw materials was in the Non Value Added but Necessary category of 68.14%; 72.31%; 50.26%; 69.23%; 61%; 76%; and 48.72% of the total time from 19-26 July 2022."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sabrina Aqira Zahra
"Financial Technology (Fintech) ikut memasuki industri jasa keuangan dengan basis teknologinya yang kuat. Peer to Peer Lending menjadi salah satu model bisnis Fintech yang paling diminati masyarakat yang mana menduduki posisi kedua dalam penggunaan fintech. Dengan besarnya potensi pertumbuhan bisnis P2P tentu juga harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. PMK No.69/2022 mengatur mengenai pengenaan PPN terhadap Jasa P2P Lending yang berfokus pada Penentuan Dasar Pengenaan Pajak mengingat maraknya bermunculan penyedia penyedia platform lending baru di masyarakat dengan sistem penagihan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang menjadi kebijakan Dasar Pengenaan Pajak dari transaksi penyerahan jasa Lending. Setelah melakukan analisis, standar DPP yang digunakan masyarakat saat ini berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi dua skema. Selain itu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Lending masih memerlukan kejelasan dalam satu kesatuan standar untuk menjadi kejelasan tahap implementasi peraturannya.

Technology has entered the financial services industry with its strong technological foundation. Peer-to-Peer Lending has become one of the most popular Fintech business models, even ranked secondth place for fintech usage among the community. Given the significant potential for P2P business growth, clear regulations are essential. Ministry of Finance Regulation No. 69/2022 addresses the imposition of Value Added Tax (VAT) on P2P Lending Services, focusing on the Determination of Taxation Basis, considering the proliferation of new lending platform providers in society with varying collection systems. This research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and literature reviews as data collection methods. The aim of this study is to analyze the aspects that constitute the Taxation Basis policy for lending service transactions. After analysis, it is evident that the current community uses different standards for the Taxable Transaction Value (DPP), which can be grouped into two schemes. Moreover, the imposition of Value Added Tax on lending activities still requires clarity in establishing a unified standard for implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radot Kornelius
"Laporan magang ini membahas tentang pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada perusahaan yang berstatus sebagai KPS Migas Pembahasan ini mencakup tahapan tahapan pengelolaan PPN di BUT S Energy yang difokuskan pada pencatatan pajak pada Bagian account payable dan Bagian pajak Pada pelaksanaannya pencatatan PPN di Bagian account payable dan Bagian pajak mengalami perbedaan yang mempengaruhi pembayaran PPN Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan tersebut adalah adanya time lag antara tagihan awal dan tagihan revisi Selain itu juga dibahas mengenai pengaruh pembukuan PPN terhadap laporan keuangan yang terjadi di BUT S Energy BUT S Energy yang memiliki base amount USD mengharuskan terjadinya translasi dalam pembukuan PPN sehingga berpengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif.

This internship report discusses the management of Value Added Tax VAT on the company 39 s status as a ldquo KPS Migas rdquo This discussion includes the stages of managing VAT in BUT S Energys which focused on the recording tax on Accounts payable section and Taxes section In the implementation VAT recording in accounts payable section and tax section experienced the differences that affect the payment of VAT Things that cause the differences in the recording are the time lag between the initial bill and bill revision It is also discussed the effect of the VAT accounting on the financial statements which occurred in the BUT S Energy BUT S Energy which has a base amount USD requires the translation in the books of VAT and therefore contributes to the comprehensive income statement."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>