Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"New Zealand-Cina Free Trade Agreement pertama kali resmi pada tahun 2008 lalu tahun 2016 kedua negara setuju untuk upgrade kerjasama. Selandia Baru sebagai salah satu rekan dagang Cina menikmati keuntungan perdagangan dengan Cina sejak kerjasama NZCFTA disahkan terlihat dari data ekspor ke Cina. Tidak seperti rekannya, Selandia Baru bukan satu-satunya mitra dagang Cina. Bahkan total perdagangan Cina dengan Australia lebih besar dan secara lokasi lebih dekat dari Cina. Penelitian ini mengulas tentang alasan Cina meningkatkan kerjasama dengan Selandia Baru dalam NZCFTA meskipun tidak meraup keuntungan yang substansial di perdagangannya dibanding dengan Australia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang menjelaskan kausalitas kerjasama NZCFTA bagi Cina di kawasan Indo-Pasifik dan OBOR sebagai instrumen ekonomi untuk melakukan geopolitik. Hubungan Cina dan Selandia Baru dapat dijelaskan dengan hubungan asymmetrical interpendence sementara motif dibalik sikap Cina ini ditangkap menggunakan teori motives of FTA dari Solis-Katada. Keuntungan asimetris Cina dalam NZCFTA terlihat saat melihat beragam proyek yang disepakati di Selandia Baru semakin meningkat walau tidak bernuansa perdagangan Cina meningkatkan kerjasama dengan Selandia Baru karena tujuan dan motif geopolitik Cina dikawasan Indo-Pasifik.

---

The New Zealand-China Free Trade Agreement was first official in 2008 then in 2016, the two countries agreed to upgrade cooperation. New Zealand as one of China's trading partners has enjoyed trade advantages with China since the NZCFTA cooperation was legalized, it can be seen from the export data to China. Unlike its counterpart, New Zealand is not China's only trading partner. In fact, China's total trade with Australia is larger and closer in location from China. This study examines the reasons for China to increase cooperation with New Zealand in NZCFTA even though it does not reap large profits in its trade compared to Australia. This study uses an explanatory qualitative method that explains the causality of NZCFTA cooperation for China in the Indo-Pacific

region and OBOR as an economic instrument to conduct geopolitics. China and New Zealand can be explained by an asymmetrical interdependence relationship while the motive behind China's attitude is captured using Solis-Katada's motive of FTA theory. China's asymmetrical advantage in NZCFTA is seen when the various projects agreed in New Zealand are increasing even though they are not trade nuances. China is increasing cooperation with New Zealand because of China's geopolitical goals and motives in the Indo-Pacific region."

"Keinginan untuk meningkatkan perekonomian kawasan menjadi dasar kuat bagi negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama perdagangan regional dengan partner dagang yang potensial dalam perekonomian dunia. Digagasnya ACFTA dengan China merupakan institusionalisasi dari keinginan tersebut sebagai bentuk regionalisme ekonomi, di mana kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya menjadi elemen yang penting dalam pembentukan ACFTA. Indonesia, sebagai negara ASEAN yang terlibat di dalamnya melihat bahwa keberadaan ACFTA mendatangkan peluang dan keuntungan yang besar terlepas dari defisit yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis mengapa Indonesia mempertahankan dan terlibat lebih jauh dalam ACFTA sejak tahun 2002 hingga 2012 mengingat defisit yang dialami dan tingginya tekanan domestik untuk melakukan renegosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerjasama regional, negara dapat memperoleh manfaat yang signifikan baik secara eksternal maupun internal. Walaupun mengalami defisit perdagangan, Indonesia dalam hal ini mendapatkan insentif dari keterlibatannya di ACFTA karena memutuskan untuk tidak terlibat sama sekali justru akan mendatangkan kerugian yang berupa ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara lain yang terlibat di dalamnya.

---

The desire to grow the regional economy became the main reason for ASEAN states to create regional trade agreement with a potential trading partner in the world economy. The establishment of ACFTA, between ASEAN and China was an institutionalization of that desire as a step striving for economy regionalism, in which the interest of the states involved, being an important element in ACFTA. Indonesia as one of ASEAN states who took part in the agreement, seeing the existence of ACFTA could provide the opportunity and potential gain, though the deficit occured in Indonesia. This research is purposed to analyze why Indonesia decided to stay and expand its involvement in ACFTA since 2002 to 2012 through various agreement, remembering the deficit and the domestic pressure to do the renegotiation. The result of the research shows that through regional agreement with potential partner, states could achieve the benefits, both externally and internally. Despite the deficit, Indonesia still gained incentive from its involvement in ACFTA, as Indonesia believed that being left in regional trade agreement would only cause no gain and greater loss in economic growth than the other parties involved."

"[Masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak telah lama melakukan kegiatan perdagangan lintas batas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kemudian diformalkan dalam bentuk perjanjian bilateral Border Trade Agreement tahun 1970. Pergeseran paradigma ekonomi di wilayah ini menyebabkan berubahnya kepentingan perdagangan lintas batas dari semula bersifat tradisional, hingga kini lebih mirip dengan perdagangan internasional. Sayangnya, potensi ini tidak diakomodasi dengan peraturan hukum yang baik serta sarana dan prasarana yang mapan. Alhasil, kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan ini tidak berjalan dengan baik. ASEAN Economic Community 2015 memberikan mandat untuk mendorong liberalisasi perdagangan dengan tujuan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan merupakan salah satu kegiatan utama dari konsep free flow of good dalam perdagangan bebas. Penelitian ini akan dilakukan untuk memberikan analisa terkait implikasi penerapan AFTA dengan bentuk perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan saat ini dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam usaha peningkatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak. Ditemukan bahwa liberalisasi perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan akan mendorong integrasi ekonomi regional ASEAN. Pemerintah Indonesia telah berlaku aktif dalam peningkatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak dengan ikut serta dalam kerjasama subregional ASEAN dan mengimplementasikkannya ke dalam peraturan nasional.

---

Communities in the border region of West Kalimantan - Sarawak has long been conducting border trade to meet their daily needs which are then formalized in the form of Border Trade Agreement in 1970. The shifting economic paradigm in this region led to changes in the interest of border trade from a traditional trade to a more formal international trade. Unfortunately, this potential is not accommodated with legal regulations as well as established infrastructures and facilities. As a result, economic activity in the border region is not going well. ASEAN Economic Community 2015 provides a mandate to promote trade liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. Border trade is one of the main activities of the free flow of good concept in free trade. This study will be conducted to provide analysis related to the implications of the of AFTA to border trade in this border region, and policies of the central government and local governments in the efforts to increase border trade in West Kalimantan - Sarawak. It was found that the liberalization of border trade will encourage regional economic integration of ASEAN. The Government of Indonesia has been active in the improvement of border trade in border areas of West Kalimantan - Sarawak by participate in the ASEAN sub-regional cooperation and implement it into national legislation., Communities in the border region of West Kalimantan - Sarawak has long been conducting

border trade to meet their daily needs which are then formalized in the form of Border Trade

Agreement in 1970. The shifting economic paradigm in this region led to changes in the

interest of border trade from a traditional trade to a more formal international trade.

Unfortunately, this potential is not accommodated with legal regulations as well as

established infrastructures and facilities. As a result, economic activity in the border region is

not going well. ASEAN Economic Community 2015 provides a mandate to promote trade

liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. Border trade is one of the main

activities of the free flow of good concept in free trade. This study will be conducted to

provide analysis related to the implications of the of AFTA to border trade in this border

region, and policies of the central government and local governments in the efforts to

increase border trade in West Kalimantan - Sarawak. It was found that the liberalization of

border trade will encourage regional economic integration of ASEAN. The Government of

Indonesia has been active in the improvement of border trade in border areas of West

Kalimantan - Sarawak by participate in the ASEAN sub-regional cooperation and implement

it into national legislation.]"

"This thesis uses general equilibrium model to examine the economic impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia. The analysis covers how price and quantity change in response to tariff liberalization under ACFTA framework. Demand and supply elasticity is needed to calculate welfare effects. Difference-in-differences method is applied to estimate demand elasticity while supply elasticity is calculated through Instrumental Variable (IV) regressions using tariff as an instrument. The results show that Indonesia's demand is elastic enough and supply to Indonesia is fairly elastic. Indonesia consumers are willing to substitute products between different sources due to price changes. ACFTA would increase production quantity for all member countries but had insignificant effect on reducing price of goods. Furthermore, I confirm result from existing literature that trade creation effect is dominated than trade diversion effect."

"ABSTRAKParadigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi padapertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda KotaBogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataanpedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budgedand Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar danmetode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan .Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang."

"AbstrakNaskah ini membahas tentang perdagangan lada Jambi yang meliputi wilayah produksi, produksi, transportasi, pemasaran dari hulu ke hilir dan aktor-aktor yang terlibat dari keseluruhan perdagangan. Jalur perdagangan dibagi dua, Pertama, dari daerah produksi di hulu dibawa ke hilir (Pelabuhan Jambi). Kedua, dari hulu melalui jalur alternatif ke Muaro Tebo menuju Selat Malaka melalui Indragiri dan Kuala Tungkal. Adapun pelaku perdagangan melibatkan produsen utama lada di Jambi. Produsen lada, petani Minangkabau yang tinggal di sepanjang Sungai Batanghari, dan pedagang adalah Portugis, Cina, Belanda, dan Inggris, maupun sultan dan bangsawan Jambi. Masa kejayaan perdagangan lada Jambi tidak bertahan lama karena petani lada beralih menanam komoditas lain, seperti padi dan kapas terlebih ketika harga lada anjlok di pasaran dunia."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah kelengkapan pengaturan perjanjian lindung nilai hedging produk terstruktur structure product jenis Target Redemption Swap untuk tujuan lindung nilai hedging dalam sistem hukum di Indonesia Menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan bagi pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lindung nilai hedging dan menganalisis keterkaitan antara azas keseimbangan para pihak dalam perjanjian dengan itikad baik serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan lindung nilai hedging terhadap kasus Standar Chartered Bank melawan PT Pelayaran Tempura Emas Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang structured product belum terlalu diatur sedemikian rupa setidaknya hingga tahun 2008 Perhatian yang serius berkenaan dengan produk terstruktur baru benar benar dilakukan pada tahun 2009 Selanjutnya masih belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan itikd baik dan bagaimana itikadbaik pada tahap pra kontrak dilaksanakan masih didebatkan karena tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdata Praktek selama ini berpedoman pada yurisprudensi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the completeness of law regulating hedging agreement on structured products particularly Target Redemption Swap type for hedging purposes To explain what kind of legal protection given to parties acting in good faith in the agreement of hedging and to analyse the relationship between the principle of the balance of the parties to the agreement in good faith as well as to analyse the ruling of judgement in the consideration of hedging above the Standard Chartered Bank against PT Pelayaran Tempura Emas case The research method deployed in this thesis is a normative juridical using cases approach The authors found that the regulation of structured products have not been arranged in that much weight at least until 2008 The serious concern with regard to new structured products actually imposed in 2009 Furthermore there is still no consensus in regard to what is meant by good faith and how the principle works at the pre contract is still debatable since there is no regulation in the Civil Code The common practice has been guided by the jurisprudence."

"Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan atau pembelian barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan tarif maupun hambatan non-tarif...."

"Tesis ini membahas mengenai Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO dalam periode 2001-2009. Dengan menggunakan pendekatan neorealis, keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal negara tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan di dalam melihat faktor internal dan eksternal Cina yang merujuk pada kemampuan negara tersebut baik di tingkat domestik maupun internasional.Hasil penulisan tesis menunjukkan keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO yang relatif dapat diukur dengan berbagai indikator ekonomi.

---

This thesis research is trying to analyse and define China as a new economic power in WTO during 2001-2009. With Neorealist Theoretical Framework, it was analised and defined that internal and external of China's capability play an important role for its success as a new economic power within WTO. This thesis research method is a qualitative method by library study to determine China's internal and external capability. It is known that eventually, China is a new economic power in WTO that can be measured with some indicators."