Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penegasan batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang disebabkan oleh adanya perebutan wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya penegasan batas menggunakan teori Gerardo A. Okhuysen (2009) dalam Coordination in Organization. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan teknik pengambilan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: terdapat kesenjangan dalam resource allocation (alokasi sumber daya) baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mendukung proses penegasan batas daerah, kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil keputusan dan menjalankan hasil kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara, serta belum adanya SOP atau mekanisme yang mengatur proses penegasan batas baik secara teknis maupun non teknis. Dari hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah: perlu dilakukan analisis beban kerja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (resource allocation) baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dan juga pembuatan SOP yang mengatur proses penegasan batas yang dipengaruhi oleh faktor non teknis secara detil, serta perlunya konsistensi terhadap tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengambilan keputusan dan menjalankan hasil keputusan berdasarkan mekanisme proses penegasan batas daerah.

---

This thesis discusses the factors that affect the coordination between the Central and Regional Governments in delimiting the boundaries between Merauke Regency and Boven Digoel Regency, Papua Province, which is caused by territorial disputes involving elements of indigenous peoples. This study aims to determine the factors that influence the coordination between the Central and Regional Governments in an effort to define boundaries using the theory of Gerardo A. Okhuysen (2009) in Coordination in Organization. The approach used is post positivism with qualitative data collection techniques. Based on the results of existing research, it can be concluded that the coordination process between the Central and Regional Governments has not run optimally. This is due to several factors, namely: there are gaps in resource allocation, both in terms of human resources and the budget used to support the process of affirming regional boundaries, the lack of firmness between the Central and Regional Governments in making decisions and implementing the agreed results. stated in the Minutes, and there is no SOP or mechanism that regulates the process of affirming boundaries both technically and non-technically. From the results of these conclusions, the suggestions given by the author are: it is necessary to carry out a workload analysis that considers the availability of resources (resource allocation) both in terms of human resources and budget, it is necessary to revise the Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries and also the formulation of SOPs that regulate the process of affirmation of boundaries that are influenced by non-technical factors in detail, as well as the need for consistency with the responsibility of the Central and Regional Governments in making decisions and carrying out the results of decisions based on the mechanism for the process of affirming regional boundaries."

"Tulisan ini akan menggambarkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada Orang Papua pasca lebih dari 10 tahun proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diimplementasikan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Perubahan sosial budaya yang terjadi berawal dari proses adaptasi yang dilakukan oleh Orang Papua Asli ketika menanggapi ancaman proyek MIFEE. Proses adaptasi tersebut dilakukan melalui mengenal dan mempraktikkan cara-cara bertani sebagai upaya untuk menjaga eksistensi mereka disaat hutan dideforestasi dan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Analisis yang akan dilakukan akan melihat relevansi antara proses adaptasi yang orang Papua lakukan dengan kemungkinan terjadinya perubahan sosial budaya dalam kehidupan mereka. Tulisan ini akan menggunakan studi data dokumen sebagai basis analisis dan penulisan untuk melihat bagaimana proyek pembangunan yang dilakukan secara masif, perubahan lingkungan alam, serta sistem pertanian sebagai suatu “penemuan” bagi orang Papua dapat mendorong mereka beradaptasi dan menimbulkan perubahan sosial budaya bagi kehidupan mereka. Dari studi ini telah ditemukan bahwa bentuk perubahan sosial yang terjadi pada orang Papua di Kabupaten Merauke meliputi perubahan sektor perekonomian dengan timbulnya keberagaman mata pencaharian, perubahan pada sistem pangan lokal, dan perubahan pada pola pikir yang transaksional.

---

This paper will describe the forms of socio-cultural change that have occurred to Papuans after more than 10 years of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project being implemented in Merauke Regency, Papua Province. The socio-cultural changes that occurred began with the adaptation process carried out by indigenous Papuans when responding threats from the MIFEE project. The adaptation process is carried out through recognizing and practicing of farming methods as an effort to maintain their existence when the forest is deforested and converted into agricultural land. The analysis will look at the relevance of the Papuans adaptation process to the possibility of socio-cultural change in their lives. This paper will use document data studies as the basis for analysis and writing to see how massive development projects, changes in the natural environment, and agricultural systems as an "invention" for Papuans can encourage them to adapt and cause socio- cultural changes in their lives. From this study, it has been found that the forms of socio-cultural changes that occur to Papuans in Merauke Regency include changes in the economic sector with the emergence of livelihood diversity, changes in the local food system, and changes in transactional mindsets."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan Pendapatan di Provinsi Lampung dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesenjangan di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada periode 2003-2010. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson. Nilai indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan alat analisis lainnya menggunakan regresi data panel fixed effect dengan PDRB Perkapita di Provinsi Lampung sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja dan panjang jalan.Berdasarkan hasil perhitungan dengan Indeks Williamson, selama kurun waktu 2003-2010 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di Provinsi Lampung, walau secara umum mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun. Kondisi ini diperkirakan karena ketergantungan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang cukup tinggi pada hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga laju pertumbuhan sektor pertanian yang negatif akan berdampak pada perlambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut secara keseluruhan, sedangkan sektor-sektor lainnya terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa lainnya hanya tersentra pada Kabupaten/Kota tertentu saja. Hal ini berdampak pada tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dari periode penelitian, ternyata dari tahun 2003 – 2005 angka indeks Williamson naik masing masing sebesar 0,8969, 0,8965 dan 0,8971, tetapi pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan sebesar 0,8965, dan sebesar 0,8946 tetapi tahun 2008 dan 2009 mulai meningkat lagi yaitu sebesar 0,8947 dan 0,8972. Namun pada tahun 2010 kembali terjadi penurunan lagi sebesar 0,8956. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kesenjangan yang semakin besar di Provinsi Lampung adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah dan panjang jalan sementara tenaga kerja hanya sedikit mempengaruhi ketimpangan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure income gap in Lampung Province and determine what factors causing the inequality. The study used panel data for the period of 2003-2010. For inequality this research uses weighted analysis of Coefficient Variation (CVw) or Williamson. Index values are ​​ranging from 0 to 1. For analysis of determinant, this study used panel data fixed effect regression , with GDP per capita in the province of Lampung as the dependent variable and index of human development, local revenue, labor and road length as the independent variable.Based on calculations by Williamson Index, during the period of 2003-2010, very high income inequality in Lampung province existed, although generally fluctuated with a declining trend. From analysis of determinant, this condition is occured since all districts/ cities in Lampung Province has quite high dependence on agriculture, livestock, forestry and fisheries, so the negative rate of growth on agricultural sector would slow the rate of economic growth in the region as a whole. While the other sectors, especially the manufacturing, trade, hotels and restaurants and other services sectors are concentrated in districts / cities only. This has an impact on the level of inequality between districts / municipalities in the province of Lampung. From the period of the study, in 2003 - 2005 figures Williamson index rose respectively to 0.8969, 0.8965 and 0.8971, but in 2006 and 2007 decreased to 0.8965, and 0.8946 but in 2008 and 2009 began to increase again to 0.8947 and 0.8972. But in 2010 a decrease occurred again to 0.8956. While the factors that affect the larger gaps in the province of Lampung is the human development index, revenue and road length whilst labor only slightly affects inequality."

"Program pro-poor growth belum efektif mengurangi kemiskinan di Papua karena pemerintah tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut variasi wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut variasi wilayah (spatial heterogeneity) dengan menggunakan model GWR. Kemiskinan diprediksi dengan menggunakan faktor-faktor yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk (Scoones, 1998 dan Kam et al., 2005). Unit observasi adalah kecamatan dan data yang digunakan merupakan data cross sectional (Podes 2008, PPLS 2008, dan Pemetaan 2010). Goodness of fit test menyimpulkan bahwa model GWR lebih baik dibanding model OLS dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua. Hasil GWR menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan, tenaga medis, dan topografi wilayah terhadap kemiskinan hampir sama di semua wilayah. Sedangkan pengaruh luas lahan yang diusahakan, penggunaan irigasi teknis, sumber air minum, dan infrastruktur listrik terhadap kemiskinan bervariasi secara spasial. Hasil multivariate K-means clustering menunjukkan bahwa kecamatan mengelompok menurut karakteristik wilayah (kondisi geografis). Kemiskinan di wilayah Papua selatan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber air bersih dan listrik dibanding wilayah lain. Kemiskinan di wilayah kepulauan, Nabire, dan sekitarnya lebih dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis, tingkat pendidikan, dan penggunaan irigasi teknis. Sedangkan kemiskinan di Kota Jayapura dan sekitarnya lebih dipengaruhi oleh luas lahan yang diusahakan. Hasil tersebut menyiratkan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan seharusnya berbeda untuk wilayah yang berbeda. Kemungkinan kemiskinan di Papua dipengaruhi oleh kemiskinan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian yang mengkombinasikan spatial dependence dan spatial heterogeneity dengan menggunakan model GWR sangat disarankan.

---

Program of pro-poor growth has not been effective to reduce poverty in Papua because the government does not have complete information about the spatial variation of poverty-influencing factors. Therefore, this study will analyze the spatial variation of poverty-influencing factors (spatial heterogeneity) using GWR model. Poverty predicted using livelihood-influencing factors (Scoones, 1998 and Kam et al., 2005). The unit of observation is subdistrict level and the data used is a cross-sectional data (Podes 2008, PPLS 2008, and Mapping 2010).

Goodness of fit tests conclude that GWR model is better than OLS model to explain the influencing factors of poverty in Papua. Result shows that influence of the level of education, health workers, and topography of area on poverty are almost the same in all regions. While the influence of the cultivated land area, use of technical irrigation, source of drinking water, and the electrical infrastructure vary spatially.

The result of multivariate K-means clustering shows that subdistricts are spatially clustered by regional characteristics (geographic conditions). Poverty in southern Papua (Merauke regency and surrounding area) is more influenced by the availability of clean water and electricity than other regions. Poverty in the archipelago, Nabire, and surrounding areas are more influenced by the availability of health workers, educational level, and use of technical irrigation than other regions. While poverty in Jayapura and the surrounding area is more affected by cultivated land area than other regions. These results imply that poverty alleviation interventions should be different for different areas.

Poverty in Papua maybe affected by poverty in the surrounding regions. Therefore, research that combines spatial dependence and spatial heterogeneity using GWR model is strongly recommended."

"Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, inklusivitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata optimal (Kemendikbud.2019). Dengan menggunakan data Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat dan diolah menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA), penelitian ini akan melihat tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di kabupaten/kota Papua dan Papua Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa secara rata-rata pemerintah daerah telah kehilangan efisiensi teknis belanja pendidikan daerah sebesar 21% dalam usaha meningkatkan inklusivitas pendidikan di seluruh wilayah.

---

Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions."

"Penelitian ini berfokus pada masalah kemiskinan dan kapital sosial di Kampung Wapeko, distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua. Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis gambaran bentuk kapital sosial masyarakat orang asli Papua (Marind) dan transmigran di kampung Wapeko serta fungsi kapital sosial yang terbentuk dari kedua masyarakat tersebut dalam pengentasan kemiskinan di kampung Wapeko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan profesi orang Marind sebagai subsisten (pemburu, peramu), belum mengolah sumber daya alam karena tidak adanya kemampuan teknis dan jaringan dalam pengelolaannya (bertani, berdagang). Mereka hanya mampu memiliki kebutuhan dasar serta akses ekonomi yang sangat terbatas. Kapital sosialnya berupa bonding social capital, menekankan pada norma pembagian – pengelolaan lahan, kekerabatan (marga), pemanfaatan hutan serta konservasi tradisional (sasi). Tipologi bonding social capital menyulitkan mereka dalam menghadapi perubahan kehidupan tradisional menuju modern, kapital sosial yang dimiliki tidak mampu maksimal menggapai kapital sosial dari kelompok lain yang lebih permisif. Kemiskinan yang terjadi pada orang marind terjadi karena tidak dimilikinya bridging social capital. Warga transmigran memiliki bridging social capital dengan norma kerjasama (gotong royong) dan etos kerja pantang menyerah. Tercipta jaringan yang kuat dalam menjalankan beragam variasi mata pencaharian (bertani, berdagang, pegawai). Norma warga transmigran menimbulkan kepercayaan dari orang Marind untuk mengakses pembagian – pengelolaan lahan serta pemanfaatan hutan sehingga memicu bridging social capital diantara dua kelompok tersebut, penguatannya pada kemunculan norma sewa lahan dan perdagangan hasil hutan (pengepul). Penguatan menimbulkan pergerakan kesejahteraan ekonomi di kedua pihak.

---

This research focuses on the problems of poverty and social capital in Wapeko Village, Kurik District, Merauke Regency, Papua. The purpose of this research is to describe and analyze the description of the social capital forms of indigenous Papuans (Marind) and transmigrants in Wapeko village and the function of social capital formed by the two communities in poverty alleviation in Wapeko village. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the Marind profession as subsistence (hunters, gatherers), have not processed natural resources due to the absence of technical skills and networks in managing them (farming, trading). They are only able to have basic needs and very limited economic access. The social capital is in the form of social bonding capital, emphasizing the sharing norms - land management, kinship (marga), forest use and traditional conservation (sasi). The typology of social bonding capital makes it difficult for them to face changes in traditional life towards modernity. Their social capital is not able to reach the maximum social capital from other, more permissive groups. Poverty that occurs in marginalized people occurs because they do not have bridging social capital. The transmigrants have a bridging social capital with a norm of cooperation (mutual cooperation) and an unyielding work ethic. A strong network is created in running a variety of livelihoods (farming, trading, employees). The norms of the transmigrants gave rise to the trust of the Marind people to access the distribution - land management and forest use, which triggered bridging social capital between the two groups, strengthening the norms of land leasing and trade in forest products (pengepul). The strengthening led to a movement of economic welfare on both sides."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, serta teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMDA Keuangan di Kabupaten Purworejo diantaranya faktor karakteristik organisasi mencakup struktur organisasi dan teknologi organisasi, dimana desentralisasi, spesialisasi pekerja, dan sistem telah sesuai fungsi dan aturan, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya faktor karakteristik lingkungan secara eksternal ditemukan perubahan kebijakan, teknologi dan peraturan yang dapat dihadapi pemimpin yang menjaga kestabilan organisasi serta koordinasi berjenjang oleh OPD, namun masih ditemukan masalah pada lingkungan internal seperti operator yang tidak menjaga kerahasiaan data. Kemudian faktor karakteristik pekerja yang menunjukkan keterikatan yang baik karena terdapat reward dan punishment, namun masih terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan organisasi. Lalu faktor kebijakan dan praktik manajemen yang berjalan dengan baik, dimana komunikasi dilakukan secara top-down, terukur, dan diawasi.

---

This study discusses the factors that influence the effectiveness of implementing the Financial Regional Management Information System (SIMDA) in the Purworejo Regency. This study uses a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely indepth interviews and literature studies. The analysis is presented in a descriptive form. Factors that influence the effectiveness of SIMDA Finance implementation in Purworejo Regency include distinguishing organizational factors, including organizational structure and organizational technology, where decentralization, worker specialization, and systems follow functions and rules, but there are still limited human resources. Furthermore, external environmental characteristic factors found changes in policies, technology, and regulations that can be faced by leaders who maintain organizational stability and tiered coordination by OPD. However, problems still need to be solved in the internal environment, such as operators who need to maintain data confidentiality. Then the characteristic factors of workers show good engagement because there are rewards and punishments, but there are still obstacles in fulfilling organizational needs and goals. Then there are policies and management practices going well, where communication is carried out top-down, measurable, and supervised."

"ABSTRAKPerkembangan fisik lingkungan pesisir di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan lajunya pertumbuhan Jumlah penduduk didaerah perkotaan Manokwari, menyebabkan tingginya permintaan lahan permukiman. Analisis data kependudukan menyajikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk massif di Kecamatan Manokwari Barat dan sekaligus kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat sejak tahun 2000.Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan ini selaras dengan pola pengunaan tanah permukiman tanpa di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Upaya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengembangan wilayah ternyata belum berkesesuaian dengan kebutuhan penduduk Kecamatan Manokwari Barat di bidang sarana-prasarana tersebut.Temuan-temuan yang di peroleh melalui rangkaian analisis Super Imposed peta-peta tematik, Conten Analisis dokumendokumen perencanaan Kabupaten Manokwari, dan Gap Analisis dalam mengukur kesenjangan pada program pemerintah dengan kondisi ruang terbangun pada wilayah studi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kajian tetang tori kesesuaian pembangunan, dalam konsep Kota Berkelanjutan.

---

ABSTRACT

Physical development of the coastal environment in Manokwari not independent of the speed of growth of the population. Along with the growth speed Manokwari total population of urban areas, resulting in high demand for residential land. Analysis of demographic data presents the dynamics of population growth in the district of Manokwari West massif and at the same time these districts into subdistricts solid since 2000.

The increase of population in the district is consistent with the pattern of use of the land settlement without the support with the provision of facilities and infrastructure, causing damage and pollution coastal environment. District Government efforts to implement the program of regional development is not yet in conformity with the needs of the population in the District of Manokwari West the field of infrastructure.

The findings were obtained through analysis of super imposed a series of thematic maps, Conten Analysis of planning documents Manokwari District, and Gap Analysis to measure the gap in government programs with the condition of the room woke up in the study area. This study is expected to be useful in providing conformity assessment tori neighbor of development, the concept of Sustainable Cities."

"ABSTRAKKepatuhan sangat dibutuhkan dalam terapi antiretroviral. Kepatuhan yang tinggi dalam terapi antiretroviral dapat menurunkan risiko retensi obat, angka kesakitan bahkan angka kematian.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ODHA dalam menjalani terapi antiretroviral di Rumah Sakit Persiapan Kabupaten Kaimana. Tehnik pengambilan sampel penelitian ini yaitu consecutive sampling. Analisa data menggunakan uji chi square, serta analisa multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitan dengan 81 responden didapatkan sebagian besar responden memiliki kepatuhan rendah 74,1 . Faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan yaitu pengetahuan tentang HIV OR 10,748, p = 0,001 , lamanya terdiagnosis HIV OR 0,173, p = 0,018 , konsumsi alkohol 1-2 gelas/hari OR 0,184, p = 0,033 konsumsi alkohol >2 gelas/hari OR 0,077, p = 0,027 konsumsi alkohol 0-1 gelas/hari p = 0,040 . Kesimpulan: semakin baik pengetahuan ODHA mengenai HIV maka semakin patuh dalam terapi antiretroviral, semakin banyak konsumsi alkohol dan semakin lama terdiagnosis HIV maka semakin rendah tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan pelayanan terapi antiretroviral dengan meningkatkan pengetahuan ODHA mengenai HIV. Kata kunci: kepatuhan, ART, pengetahuan HIV, lama terdiagnosis HIV, alkohol, kabupaten kaimana.

---

ABSTRACT Name Chinta Novianti MufaraStudy program NursingTitle Factors affecting antiretroviral therapy in people living with HIV in Hospital of Kaimana District Province of Papua Barat Adherence is crucial concern for people undertaking antiretroviral regimen. A high adherence to antiretroviral treatment may lower the risk of drug retention, morbidity, or even mortality rate. This study aimed to identify factors affecting adherence of people living with HIV AIDS to antiretroviral therapy in Kaimana hospital. This quantitative study used descriptive correlational design with cross sectional approach. Consecutive sampling was applied in this study with total sample of 81 respondents. The data were analyzed by using chi square analysis and multivariate analysis with logistic regression. The result suggested a low adherence to the regimen by majority of respondents 74.1 . The most significant factors affecting the adherence were knowledge on HIV OR 10,748, p 0,001 , time since diagnosed with HIV OR 0,173, p 0,018 , alcohol consumption 1 2 glasses day OR 0,184, p 0,033 , alcohol consumption more than 2 glasses day OR 0,077, p 0,027 , alcohol consumption 0 1 glass day p 0,040 . Conclusion the better knowledge of people with HIV AIDS on their own condition, the higher their adherence to ART therapy would be the higher alcohol consumption and longer time since HIV, the lower their adherence to the regimen would be. The study result was suggested for improvement in providing antiretroviral regimen with increase knowledge of people living with HIV AIDS on their own condition. Key words adherence, ART, knowledge on HIV, time since HIV, alcohol, Kaimana District."

"Pengawasan terhadap sediaan farmasi adalah bagian dari tugas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam konsideransnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip, terkait dengan sediaan farmasi skema pengaturannya dalam level Undang-Undang, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Wewenang melakukan pengawasan sediaan farmasi di Indonesia meliputi pembentukan/penetapan regulasi, perijinan, pemeriksaan oleh petugas pengawas terhadap kegiatan membuat, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan, monitoring dan evaluasi produk, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran hukum serta penyidikan tindak pidana. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang ketentuannya disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengawasan sediaan farmasi tersebut, menimbulkan permasalahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi.

---

The drugs (pharmaceutical preparation) regulation is part of the duty of the government to improve public health is very important for the development of human resources in Indonesia, increased resilience and competitiveness of the nation, as well as national development. In it's preamble, Act No. 36 of 2009 on Health states that health is a human right and one of the elements of well-being that must be realized in accordance with the ideals of the nation of Indonesia as referred to in Pancasila and the Constitution of 1945. In principle, related to pharmaceutical regulation in the scheme of Legislation, has stated in Law No. 36 Year 2009 on Health, Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and Law No. 5 of 1997 on Psycotropics. That based on the Act, the authority to conduct regulation of drugs (pharmaceutical preparations) in Indonesia include the creation / establishment of regulations, licensing, inspection by the supervisory officers on activity, holding, storing, processing, promoting, and distributing, monitoring and evaluation of products, administrative action against violations of the law, and crime investigation. However, the validity of Act No. 32 of 2004 on Regional Government which decentralize functions between central government and local governance, and Government Regulation Number 38 of 2007 on Decentralization of Government Affair between the Government, Provincial Government, and District Government, disharmony with the provisions of legislation that specifically regulates the pharmaceutical control, raises issues that hinder the effectiveness of pharmaceutical regulation."