Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menjelaskan tentang mengapa suatu negara tetap mempertahankan kerangka aliansi dengan negara lain, terlepas dari perlakuan negara tersebut yang cenderung menjatuhkan negara aliansinya. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori dilema keamanan aliansi dari Snyder untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan memilih untuk menggunakan strategi cooperate dalam menghadapi dilema aliansi dengan Amerika Serikat dibawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 – 2021. Hasil dari penelitian yang menggunakan kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa pilihan Korea Selatan menggunakan strategi cooperate tersebut adalah untuk menghindari konsekuensi diabaikan (abandonment) oleh Amerika Serikat, sekutunya yang merupakan negara patron (pelindung). Penggunaan strategi cooperate ini selanjutnya di jelaskan dalam tesis ini karena dipengaruhi oleh 2 faktor penentu yaitu faktor possible of consequences dan faktor determinant of choices. Berdasarkan kedua sudut pandang faktor tersebut, Korea Selatan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat selain karena takut akan risiko ditinggalkan, yaitu faktor kergantungan, kepentingan strategis, kejelasan kesepakatan dalam aliansi, serta tingkat kepentingan sekutu juga merupakan alasan Korea Selatan untuk mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat.

---

The present study explains why a country maintains an alliance framework with other countries, regardless of the country's treatment which likely brings down its allies. The analysis applied an alliance security dilemma theory by Snyder to clarify the reasons why South Korea preferred to use a cooperative strategy in dealing with the dilemma of alliance with the United States under the President Donald Trump administration of 2017-2021. The results of the present qualitative - descriptive study showed that South Korea’s preference to use the cooperative strategy aimed at avoiding a consequence of being neglected (abandonment) by the United States that is the patron ally (protector). The use of the cooperative strategy was later emphasized in this study as it was influenced by two determinants, namely the possible of consequences and the determinant of choices. Based on perspectives of these two factors, South Korea maintains an alliance with the United States apart from being apprehensive to be left, which is a dependency factor, strategic interests, clarity of the deal in the alliance and the ally’s level of interest are also the South Korea’s reasons to maintain an alliance with the United States."

"Melalui proses intersubjektif, speech-act (tindak tutur) membentuk suatu isu menjadi isu keamanan (sekuritisasi) sehingga menuntut dikeluarkannya kebijakan khusus tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap bagaimana speech-act pemimpin suatu negara melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu sehingga menghasilkan kebijakan keamanan yang luar biasa atau berbeda. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, menjadikan isu nuklir Korea Utara sebagai salah satu fokus kebijakan luar negerinya pada tahun 2017. Trump mengekspresikan permusuhan kepada Korea Utara sejalan dengan pemberlakuan strategi maximum pressure, yang merupakan sanksi terberat yang pernah diberlakukan Amerika Serikat kepada Korea Utara. Studi ini menggunakan metode analisis konten kualitatif dan perangkat lunak MAXQDA untuk menemukan tema dasar speech-act Trump mengenai nuklir Korea Utara pada tahun 2017. Tema dasar yang ditemukan kemudian dianalisis dengan melihat kongruensi tiga asumsi yang mendukung keberhasilan speech-act Trump dan melegitimasi kebijakan keamanan Amerika Serikat mengenai isu nuklir Korea Utara berupa strategi maximum pressure

---

Through the intersubjective process, speech-act forms an issue into a security issue (securitization) which demands the issuance of certain special policies. This study aims to analyze how the speech-act of a country leader securitize an issue so as to set extraordinary or distinct security foreign policies. Donald Trump, the 45th President of the United States of America, made the North Korean nuclear issue one of his foreign policy focuses in 2017. Trump expressed hostility toward North Korea in line with the implementation of maximum pressure strategy, the toughest sanctions the United States has ever imposed to North Korea. This study utilizes a qualitative content analysis method and MAXQDA software to find the underlying theme of Trump’s speech-act on North Korea nuclear in 2017. The underlying theme is analyzed by looking at the congruence of three assumptions that support the success of Trump’s speech act and legitimize United States’ security policy towards North Korean nuclear issue in form of maximum pressure strategy."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico-United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis tindakan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam aliansinya dengan Jepang. Studi ini menggunakan teori dilema aliansi yang dapat mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa komitmen Amerika Serikat yang samar dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Amerika Serikat. Lima faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang meliputi empat hal. Pertama, ketergantungan militer Amerika Serikat yang rendah terhadap Jepang; kedua kemampuan Jepang dalam memberikan bantuan; ketiga tingkat ketegangan dan konflik dengan musuh; dan keempat alternatif yang dimiliki Amerika Serikat untuk beraliansi kembali. Sedangkan ketergantungan tidak langsung yaitu, kepentingan strategis Amerika Serikat, tingkat kejelasan dalam perjanjian, perbedaan kepentingan aliansi dalam konflik, dan perilaku aliansi (behavioral record) Jepang. Analisis tersebut menunjukan Amerika Serikat memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung yang rendah. Akibatnya, Amerika Serikat lebih takut terjebak (entrapped) dalam aliansinya dengan Jepang. Untuk menghindari hal tersebut Amerika Serikat memberikan komitmen yang lemah (defect) dengan cara mendorong peningkatan kapabilitas militer Jepang.

---

ABSTRACTThis study analyzes the actions of the United States which show a vague commitment in its alliance with Japan. Using alliance dilemma theory which can influence the behavior of the state, particularly the commitment of the state in the alliance. This research is a qualitative study using a causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature studies.. The analysis shows that the United States' commitment is vaguely influenced by the dilemma of alliance experienced by the United States. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are broadly divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence is the level of dependency which includes four things. First, the US military's low dependence on Japan; second Japanese ability to provide assistance; third level of tension and conflict with the enemy; and fourth, an alternative owned by the United States to realignment. Indirect dependence are; the strategic interests of the alliance, the degree of explicitness in the alliance agreement, the degree to which the allies' interests that are in conflic, and behavior record of alliances. The analysis shows that the United States has a low direct and indirect dependence to Japan. As a result, the United States is more afraid of being trapped in its alliance. To avoid this, the United States has a strategy of defect by encouraging an increase in Japanese military capabilities."

"Program pendidikan internasional adalah sebuah alat diplomasi publik yang sejatinya memiliki posisi penting bagi suatu negara (terlebih negara adidaya) dalam rangka memperluas kepentingan nasional mereka. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara adidaya yang mengendalikan dan mengoptimalkan program pendidikan internasional baik yang bersifat satu arah ataupun dua arah sebagai alat diplomasi dalam waktu yang cukup lama dimulai dari Fulbright (1946); KL-YES (2002); hingga YSEALI (2013). Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2016 secara tidak langsung mengancam berbagai kebijakan luar negeri Pemerintah AS terdahulu yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebijakan ‘Make America Great Again’ dan ‘America First’ seperti Program YSEALI yang mana hanya bersifat satu arah dan cenderung tidak mendahulukan kemajuan kualitas pemuda AS; tidak sesuai dengan pengajuan untuk mengurangi dana program pendidikan internasional dalam anggaran fiskal tahun 2018 yang disampaikan oleh Donald Trump; serta sifatnya yang serupa dengan Program Inisiatif Let Girls Learn milik Michelle Obama yang diberhentikan kemudian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk membahas mengenai peranan politik birokrasi yang melatarbelakangi keberlanjutan program diplomasi publik AS konteks pendidikan YSEALI dibawah Pemerintahan Trump. Adapun konsep dan teori yang memandu penelitian ini yakni konsep ‘diplomasi publik’ milik Joseph S. Nye, Jr. dan teori ‘model pengambilan keputusan politik birokrasi’ milik Graham T. Allison yang mana dikemas dalam metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini beranggapan bahwa faktor politik birokrasi disamping Donald Trump berperan penting dalam keberlanjutan YSEALI sebagaimana faktor tersebut tetap melihat YSEALI sebagai salah satu agenda kebijakan luar negeri AS dalam sektor diplomasi publik konteks pendidikan yang penting dalam mencapai kepentingan nasional AS.

---

The international education program is a public diplomacy tool that actually has an important position for a country (especially superpower country) in order to expand their national interests. The United States (U.S.) has become one of the superpowers that controls and optimizes international education programs, both one-way and two-way as a tool of diplomacy for quite a long time, starting with Fulbright (1946); KL-YES (2002); to YSEALI (2013). The election of Donald Trump as President of the United States in 2016 indirectly threatened various foreign policies of the previous U.S. Government which were deemed not in line with the policy principles of 'Make America Great Again' and 'America First' such as the YSEALI program which was only one-way and tended not to prioritizing the quality advancement of U.S. youth; does not comply with the proposal to reduce international education program funding in the 2018 fiscal year budget submitted by Donald Trump; and similar in nature to Michelle Obama's Let Girls Learn initiative which was terminated later. Therefore, this study seeks to discuss the role of bureaucratic politics which is the background for the continuation of the U.S. public diplomacy program in the educational context of YSEALI under the Trump Administration. The concepts and theories that guide this research are the concept of 'public diplomacy' owned by Joseph S. Nye, Jr. and the theory of 'bureaucratic political decision-making model' owned by Graham T. Allison which is packaged in a qualitative research methodology with an explanatory research type. This research assumes that bureaucratic political factors besides Donald Trump play an important role in the sustainability of YSEALI as these factors still see YSEALI as one of the U.S. foreign policy agendas in the public diplomacy sector in the context of education which is important in achieving U.S. national interests."

"Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses rekonstruksi citra Donald J. Trump dan empat usulan kebijakannya sebagai calon presiden Amerika Serikat oleh Fox and Friends dalam pemilihan presiden 2016. Sedangkan perspektif teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis mengacu pada framing theory yang digunakan. diprakarsai oleh Robert Entman. Dalam perspektif yang diambil, dapat dibuktikan bahwa proses framing menunjukkan positioning Donald J. Trump pada sebuah wacana politik dalam peliputan kebijakan. Proses tersebut akan menjelaskan struktur pembentukan citra Donald J. Trump selama masa kampanye. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen pada sampel liputan acara. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa peristiwa tersebut telah direkonstruksi dalam menggambarkan citra Donald J. Trump dan kebijakannya.

---

This thesis is intended to answer research questions regarding the process of reconstructing the image of Donald J. Trump and his four policy proposals as a candidate for president of the United States by Fox and Friends in the 2016 presidential election. Meanwhile, the theoretical perspective used as the basis for the analysis refers to the framing theory used. initiated by Robert Entman. In the perspective taken, it can be proven that the framing process shows Donald J. Trump's positioning on a political discourse in policy coverage. This process will explain the structure of the image formation of Donald J. Trump during the campaign period. Furthermore, this study uses a qualitative method with literature studies and document analysis on the sample coverage of the event. Thus, the conclusion that can be drawn from this research is that the event has been reconstructed in describing the image of Donald J. Trump and his policies."

"ABSTRAKKemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2016 membuka babak baru peralihan kebijakan yang lebih konservatif. Presiden Trump telah menyampaikan rencana perekonomian di masa pemerintahannya yang dipaparkan melalui platform Partai Republik, America First Blueprint, Executive Order, dan janji-janji kampanye.Penelitian ini mengkaji rancangan dan implementasi kebijakan proteksionisme Presiden Trump serta implikasinya terhadap ekonomi Amrika Serikat dan rezim perdagangan global.. Hasil penelitian menyatakan Presiden Trump melaksanakan proteksionisme di Amerika Serikat dalam berbagai bentuk seperti penarikan diri dari negosiasi dan perjanjian Trans-Pacific Partnership serta penerapan antidumping, countervailing-duty, Safeguard, dan regulasi unfair trade practices. Bentuk kebijakan proteksionisme yang masih dalam proses perencanaan adalah penurunan pajak bagi perusahaan dalam negeri, implementasi tarif terhadap barang impor Republik Rakyat Tiongkok, renegosiasi North-American Free Trade Agreement, dan pembangunan tembok perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat.Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump diharapkan membawa dampak bagi perekonomian dalam negeri Amerika Serikat dan rezim perdagangan global. Kebijakan proteksionisme Presiden Trump diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri Amerika Serikat antara lain peningkatan produktivitas manufaktur, peningkatan Produk Domestik Bruto, penurunan ekspor dan impor melalui kebijakan proteksionisme terhadap impor bahan baku, eskalasi kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu, dan penurunan kerja sama multilateral atau regional. Kebijakan proteksionisme Trump juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap rezim perdagangan global seperti penurunan pengaruh dan kekuatan hegemoni Amerika Serikat dalam rezim perdagangan global.

---

ABSTRACTDonald Trump rsquo's victory in 2016 presidential election of the United State commences new round of transition to a more conservative economic policy. President Trump already described his future policies in Republican platform, America First Blueprint, Executive Order, and campaign pledges.This research deals with the design and implementation of President Trump rsquo's protectionist policies and their impacts on global trade regime. The results indicate that President Trump permitted protectionism in the United States in various forms such as withdrawal from Trans Pacific Partnership negotiations and agreement as well as enactment of antidumping, countervailing duty, Safeguard, and unfair trade practices regulation. Other protectionist policies which are still in the process of development are the reduction of domestic corporate taxes, the reduction of tariffs on goods imported from People rsquo's Republic of China, North American Free Trade Agreement renegotiation, and construction of the border wall between Mexico and the United States.The research also concludes that Trump rsquo s protectionist policies would have impacts on the economy of United States and global trade regime. The President Trump rsquo's protectionism policies is expected to have effects on the domestic economy of the United States including on the enhancement of industrial productivity, Gross Domestic Product growth, decrease in export and import growth through tariff imposed on raw material imports, bilateral cooperation facilitation with certain countries, and reduction of multilateral or regional cooperation. Whereas, the policy is also hoped to give impacts on global trade regime such as on the reduction of United States rsquo's influence in the global trade regime and its hegemonic power."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teks surat kabar yang memberitakan tuduhan antisemit kepada Ilhan Omar, anggota senat Amerika Serikat. Jika diteliti lebih lanjut, antisemit yang dituduhkan tersebut menarik untuk dikaji dengan keilmuan semantik dan pragmatik karena pergeseran makna yang tersirat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk semantik dan pragmatik yang terdapat dalam wacana antisemit pada masa Trump. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teori yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini yaitu Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, 1995 yang membagi analisisnya dalam tiga dimensi, yaitu teks, wacana, dan sosiobudaya. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari ujaran kontroversial Ilhan Omar, surat kabar daring FOX News dan CNN Media. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna antisemitisme yang disebabkan oleh persepsi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya di bidang sosial humaniora.

---

This research was motivated by a newspaper text that reported an antisemitic charge against Ilhan Omar, a member of the United States Congress. The alleged antisemite is interesting to be examined through the semantic and pragmatic point of view because of the shift of meaning implied in it. This study aims to analyze the semantic and pragmatic forms found in the antisemite discourse during Trump period in the United States. The method used is qualitative with a descriptive approach. The theory used as the main reference in this study is the Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough, 1995 which divides its analysis into three dimensions, namely text, discourse, and socio-culture. This study uses data sourced from Ilhan Omar's controversial statements, online newspaper from FOX News and CNN Media. The result shows that the shift of the meaning of antisemitism is caused by people's perceptions that change from time to time. This research is expected to be a reference for future researchers in social humanities science."