Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3L. Penerapan SMK3L di lingkungan Indonesia ditunjukkan dengan adanya organisasi SMK3L. Dalam organisasi tersebut, terdapat 102 stakeholder. Namun, dalam pelaksanaan penerapan SMK3L tersebut, terdapat permasalahan seperti adanya isu internal dan eksternal, jumlah insiden di lingkungan kampus Universitas Indonesia yang tidak menurun, dan ketercapaian penerapan SMK3L yang belum memenuhi target. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi SMK3L di Kawasan Kampus Universitas Indonesia dengan mengidentifikasi power dan interest dari setiap stakeholder, yang kemudian dilanjutkan dengan memvisualisasikan dan menganalisa pemetaan dari setiap stakeholder, dan mengidentifikasi strategi pengelolaan keterlibatan stakeholder yang terlibat dalam penerapan SMK3L di Kawasan Kampus UI berdasarkan pemetaan stakeholder tersebut. Penelitian ini terbatas pada organisasi SMK3L di Kawasan Kampus UI dan strateginya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, validasi pakar awal, pilot survey, survei responden, dan validasi pakar akhir. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Kecukupan data, Uji Homogenitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Deskriptif, dan Analisis Stakeholder. Hasil dari penelitian ini merupakan rekomendasi strategi pengelolaan keterlibatan stakeholder yang terlibat dalam penerapan SMK3L di Kawasan Kampus UI.

---

Based on Government Regulation no. 50 year 2012, every company has to implement OSH. The implementation of OSH at University of Indonesia is shown by OSH organization. There are 102 stakeholders in that organization. But, in the implementation of OSH at University of Indonesia, there are some problems such as internal and external issues, the number of incidents at University of Indonesia has not decreased, and the score of OSH implementation has not met the target. This study aims to improve the performance of OSH organization in University of Indonesia by identify the power and interest of each stakeholders, visualize and analyze the stakeholder mapping, and then identify OSH stakeholder engagement management strategy at University of Indonesia based on the stakeholder mapping. This research is limited to OSH stakeholder management at University of Indonesia and its strategy. This research methods are literature study, expert validation, pilot survey, and survey. The analysis methods are data adequacy test, homogeneity test, validity test, reliability test, descriptive test, and stakeholder analysis. The result of this research is the recommendation of OSH stakeholder engagement management strategy at University of Indonesia."

"Keberhasilan sebuah program komunikasi akan sangat ditentukan oleh pemahaman tentang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan terkena dampak langsung atas program komunikasi tersebut. Tesis ini membahas mengenai strategi proaktif komunikasi stakeholder yang digunakan organisasi dalam membangun stakeholder engagement. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus untuk meneliti penggunaan strategi keterlibatan audiens dalam kegiatan dialog melalui kepentingan audiens (audience interest), partisipasi audiens (audience participation), umpan balik audiens (audience feedback) dan kegiatan-kegiatan pemicu (triggering events). Hasil penilaian kegiatan dalam hal kualitas prosedural (procedural quality), kualitas respon (responsiveness quality), dan kualitas hasil (quality of outcomes) menunjukkan hasil yang baik, namun level keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) yang dicapai masih berada pada level menengah (middle) karena tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang memicu pada level keterlibatan yang lebih tinggi (triggering event). Kegiatan-kegiatan pemicu tersebut akan mengikat audiens dalam hubungan yang lebih intens dan meningkatkan level keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement).

---

The success of a communication program will be determined by the understanding of the parties concerned (stakeholders) and were directly affected on a communication program.The focus of this study is on the stakeholder communication strategies used by organization in achieving stakeholder engagement. This research is using qualitative method with the case study approach to research the use of audience engagement strategy in dialogue through audience interest, audience participation, audience feedback and trigerring events. The research is showing good result in terms of procedural quality, responsiveness quality, and quality of outcomes, but showed moderate results in a level of stakeholder engagement because it is not followed by the trigerring events. Trigerring event will bind the audience in a more intense relationship that will ultimately enhance the level of stakeholder engagement."

"Nasional Slum Upgrading Project (NSUP) atau Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki fokus pengentasan daerah kumuh melalui pembangunan infrastruktur. menggunakan platform kolaborasi antar stakeholder dalam keberhasilan proyek dari sudut pandang stakeholder terkait, yang diukur dari indikator ketepatan biaya, waktu dan kualitas sesuai kesepakatan stakeholder. Stakeholder sering tidak maksimal dalam mendukung keberhasilan proyek atau menghambat tujuan proyek, Pelibatan stakeholder (stakeholder engagement) menjadi sangat penting karena dapat memfasilitasi pemahaman tentang kebutuhan, dan harapan stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah: Identifikasi stakeholder Proyek KOTAKU sesuai peran dan tugasnya di setiap tahap pelaksanaan, menentukan stakeholder dominan yang mempunyai peran dan kontribusi pada keberhasilan Proyek KOTAKU. Motode penelitian dengan Struktural Equation Modeling-Partial Least Square menghasilkan Pola hubungan peran stakehodelder dalam Tahap Pra Kontruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi. Tahap Konstruksi 6 stakeholder, Tahap Pasca Konstruksi 9 stakeholder. Model pola hubungan stakeholder di setiap tahap kegiatan berbeda-beda karena kontribusi stakeholder di tiap tahapan: (i) Tahap pra-konstruksi: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Tahap konstruksi: BPPW, PIU, KMP; dan Tahap pasca konstruksi: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-).

---

The National Slum Upgrading Project (NSUP) or City Without Slums Project (KOTAKU) has a focus on alleviating slums through infrastructure development. using a collaboration platform between stakeholders in the success of the project from the point of view of the relevant stakeholders, as measured by indicators of cost, time and quality according to stakeholder agreement. Stakeholders are often not maximal in supporting project success or hindering project goals. Stakeholder engagement is very important because it can facilitate an understanding of stakeholder needs and expectations. The objectives of this research are: Identification of the KOTAKU Project stakeholders according to their roles and duties at each stage of implementation, determining the dominant stakeholders who have roles and contributions to the success of the KOTAKU Project. The research method with Structural Equation Modeling-Partial Least Square produces a pattern of stakeholder role relationships in the Pre-Construction, Construction and Post-Construction Stages. Construction Phase 6 stakeholders, Post-Construction Phase 9 stakeholders. The model of the pattern of stakeholder relations at each stage of activity is different due to the contribution of stakeholders at each stage: (i) Pre-construction stage: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Construction phase: BPPW, PIU, KMP; and Post-construction stage: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-)."

"Berbagai masalah yang berasal dari permukiman kumuh tidak hanya menghasilkan lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga memberikan dampak pada wilayah sekitarnya dan jaringan infrastruktur perkotaan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi", program Zero Slum merupakan komponen penting dari visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya kesenjangan dalam penanganan permukiman kumuh di Kalimantan Barat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan faktor-faktor prioritas dalam penentuan prioritas penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan prioritas, dan Geometric Mean untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh yang kemudian akan dianalisis dengan Interpretative Structural Modeling. Hasilnya adalah terdapat 24 stakeholder yang terlibat. Stakeholder Kuadran D (Manage Closely) dan stakeholder utama adalah anggota Tim Pembina, yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun, tingkat pengaruh tertinggi dipegang oleh tim pengarah dan tingkat kepentingan tertinggi dipegang oleh DPRKP. Terdapat sepuluh kategori dengan 22 faktor yang teridentifikasi dengan sembilan tingkat peringkat. Faktor yang paling berpengaruh adalah adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman dari anggota tim yang baru dengan anggota tim yang lama.

---

The array of problems originating from slum settlements not only results in unwholesome environment, unlawful land utilization, and various internal challenges within the vicinity but also impacts the surrounding regions and the overall urban infrastructure network. In pursuit of Indonesia's 2045 Vision, which emphasizes on "equitable and integrated infrastructure development”, the zero slums constitute a pivotal component of the Ministry of Public Works and Public Housing's overarching vision. Nonetheless, a disparity has been identified in addressing slum settlements in West Kalimantan, hindering the achievement of this objective. This research aims to identify the stakeholders and the priority factors in determining the priority setting for slum area management in West Kalimantan. The method used in this research is semi-structured interview to identify and map stakeholders involved in priority setting, and geometric mean to identify influential factors which will then be analyzed using Interpretative Structural Modeling. The results found are that there are 24 stakeholders who are considered to be involved. Quadrant D (Manage Closely) stakeholders and primary stakeholders are members of the supervisory team, namely the Head of the Housing and Settlement Area Office, and the Head of the Regional Development Planning Agency. However, the highest level of influence is held by the steering committee while the highest level of interest is held by Housing and Settlement Area Office. In addition, ten categories with 22 factors are identified with nine ranking levels found to influence the decision to prioritize slum upgrading. The most influential factor is the difference in knowledge and experience between the new and the former team members."

"[Proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Keterlibatan dan interfensi pemangku kepentingan pada setiap tahapan proyek menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian proyek yang mengakibatkan buruknya kinerja waktu proyek. Hal tersebut diakibatkan oleh penyampaian informasi pada setiap tahapan pada setiap pemangku kepentingan yang membutuhkan koordinasi dan metoda yang berbeda sehingga menyita waktu yang cukup banyak. Dalam penelitian ini telah dilakukan identifikasi stakeholder internal dan eksternal, kekuatan dan wewenang masing-masing stakeholder yang paling berpengaruh pada kinerja waktu proyek, yang kemudian dianalisa dengan metoda Structural Equation Modelling (SEM).Hasil yang didapatkan berupa penerapan manajemen stakeholderpada rencana kerja dalam keterlibatan, peran, dan perlakuan kepada para stakeholder untuk mereduksi kemungkinan terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian proyek dan meningkatkan kinerja waktu proyek.;The Rural Infrastructure for Social Economic Development (PISEW) is one of National program of community empowerment (PNPM).Stakeholder engagement and intervention in each project step are the reason of the project completion delay causing low projectperformance. This caused by information transfer in each step for each stakeholder needed coordination dan different method. In this thesis, stakeholder identification has been done to conclude who are internal and external stakeholder, what are they roles, interest, and the potential impact to the project with Structural Equation Modelling(SEM) method. Result of the research is the implementation of Stakeholder management in the project’s work plan include: stakeholder engagement, power & interest, and strategies to reduce project completion delay, and the project time performance willincrease., The Rural Infrastructure for Social Economic Development (PISEW) is one of Nationalprogram of community empowerment (PNPM).Stakeholder engagement and interventionin each project step are the reason of the project completion delay causing low projectperformance. This caused by information transfer in each step for each stakeholderneeded coordination dan different method. In this thesis, stakeholderidentification hasbeen done to conclude who are internal and external stakeholder, what are they roles,interest, and the potential impact to the project with Structural Equation Modelling(SEM) method. Result of the research is the implementation ofStakeholder managementin the project’s work plan include: stakeholder engagement, power & interest, andstrategies to reduce project completion delay, and the project time performance willincrease.]"

"Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas satu jaringan akan tetapi mengarah kepada hubungan dengan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any to any.Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompetitif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan PerMen KOMINFO no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2007 dimana salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dipergunakan acuan bagi penyelenggara dalam melakukan interkoneksi, dimana pemerintah mengatur perhitungan biaya interkoneksi tidak lagi berbasis Revenue Sharing atau bagi hasil melainkan secara Cost Based atau berbasis biaya per stream produk layanan dimana efek dari implementasinya adalah mempersempit peluang TELKOM sebagai incumbent dan sebagai pemilik jaringan terbesar di Indonesia , sehingga untuk memberi daya saing bagi Telkom agar dapat berkompetisi maka dilakukan re-engineering terhadap tarif Cost Based dimaksud.

---

Government in order to encourage the growth of the telecommunications industry in Indonesia, has been set administration policy from the previous telecommunications monopoly is to lead to a climate of fair competition and healthy, through restructuring the telecommunications sector, according to Law number 36 year 1999 and Government Regulation number 52 of 2000 and Ministerial Decree number 21 year 2001 regarding the conduct of telecommunications services which was renewed with the Ministerial Decree number 28 in 2004, with the possibility that such relationships are no longer limited to one network but leads to a relationship with users to different networks or any to any.To encourage the growth of telecommunications operation more competitive, the government through the Regulation of the Minister of Communications and Information KOMINFO set no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 on Interconnection, which came into force effective as of January 1, 2007 where one of the things that are important in setting interconnection is interconnection costing used in reference to providers interconnect, where the government set up the calculation of interconnection fees no longer based on Revenue Sharing, or for the results but the cost-based or cost-per-stream-based service products where the effect of the implementation is narrowing opportunities for the incumbent Telkom and the owner of the biggest networks in Indonesia, so as to provide for Telkom's competitiveness in order to compete then be re -engineering of the Cost Based tariffs meant."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan penataan minimarket adalah keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang berjalan, keterbatasan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah institusi yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik, mengevaluasi peraturan mengenai penataan minimarket agar jelas, merekrut pegawai untuk menambah SDM, serta meningkatkan sosialisasi terkait penataan minimarket.

---

ABSTRACTThis research discuss the policy implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor. The accretion quantity of minimarket in an area will cause problems, so the need for policies to organize minimarket. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation through interpretation stage, organizations, and application. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.This research result showed implementation of policy have yet organize minimarket. The obstacle in the implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor are limited of the human resources, controlling is not the way, the limited of the budget. This research?s recommendations are institutions involved must good coordination, evaluate the rules to be clear about the minimarket regulation, recruit employees to increase human resources, as well as increasing socialization the minimarket regulation."