Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meta studi ini menelusuri praktik bantuan luar negeri Tiongkok di negara-negara berkembang yang mencakup wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin & Karibia, dan Eropa Timur dan Tengah yang merupakan wilayah alokasi bantuan luar negeri Tiongkok menurut Buku Putih Tiongkok yang diterbitkan pada tahun 2011, 2014, dan 2021. Tulisan ini terbagi dalam tiga tema utama yaitu motif, karakteristik dan dinamika bantuan serta respons donor tradisional. Hasil penelusuran menemukan bahwa motif bantuan Tiongkok terutama diarahkan untuk mencapai kepentingan ekonomi yang mencakup perolehan sumber daya alam dan perluasan pasar Tiongkok, yang terjadi sejak 1980-an ketika Tiongkok melakukan internasionalisasi yang dicirikan dengan kebijakan yang lebih pragmatis. Dalam hal karakteristik bantuan, pragmatisme bantuan Tiongkok mencapai puncaknya setelah dikeluarkannya strategi going global pada akhir 1990-an, dengan bentuk bantuan yang beragam dan mulai menggabungkan antara bantuan dan investasi. Dalam hal dinamika serta respons donor tradisional, di wilayah Afrika kehadiran Tiongkok dianggap menantang donor tradisional, sementara di wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin Karibia, Pasifik, dan Eropa Timur kehadiran bantuan Tiongkok masih menjadi perdebatan terkait anggapan tersebut. Adapun celah literatur tentang bantuan Tiongkok yang penulis temukan yaitu pembahasan terkonsentrasi ke wilayah Afrika dan minimnya pembahasan yang mengkritisi model bantuan Selatan-Selatan Tiongkok. Selain itu,  pembahasan bantuan luar negeri Tiongkok masih berfokus pada perspektif liberal dan minimnya studi yang membahas bantuan Tiongkok menggunakan perspektif lain terutama strukturalisme dan post-positivisme.

---

This meta-study explores China's foreign aid practices in developing countries covering the regions of Asia, Africa, Latin America & the Caribbean, and Eastern and Central Europe which are China's foreign aid allocation areas according to the China White Paper published in 2011, 2014 , and 2021. This meta-study is divided into three main themes, namely the motives, characteristics and dynamics of traditional donor assistance and responses. The search results found that the motive for Chinese aid was mainly directed at achieving economic interests which included acquiring natural resources and expanding China's market, which had occurred since the 1980s when China carried out internationalization characterized by more pragmatic policies. In terms of the characteristics of aid, China's aid pragmatism reached its peak after the issuance of the going global strategy in the late 1990s, with various forms of aid starting to combine aid and investment. In terms of the dynamics and response of traditional donors, in the African region the presence of China is considered to challenge traditional donors, while in the regions of Southeast Asia, Latin America, the Caribbean, the Pacific, and Eastern Europe, the presence of Chinese aid is still a matter of debate regarding this assumption. The literature gap on Chinese aid that the author found is that the discussion is concentrated on the African region and the lack of discussion that criticizes China's South-South aid model. In addition, the discussion of Chinese foreign aid still focuses on a liberal perspective and the lack of studies discussing Chinese aid using other perspectives, especially structuralism and post-positivism."

"Tinjauan literatur ini membahas perkembangan praktik bantuan luar negeri Tiongkok dalam tiga periode, yaitu tahun 1950-1977, tahun 1978-2010, dan tahun 2011 hingga saat ini. Pembahasan pada setiap periode dibagi dalam tiga tema. Pertama, motif yang mempengaruhi kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok. Kedua, model dan praktik bantuan luar negeri Tiongkok. Ketiga, posisi bantuan luar negeri Tiongkok terhadap arsitektur bantuan luar negeri internasional. Terjadi perkembangan dalam sifat bantuan luar negeri Tiongkok yang ideologis pada periode pertama menuju pragmatis sejak periode kedua. Perkembangan kembali terjadi pada periode ketiga dengan reformasi bantuan luar negeri dan pembangunan CIDCA, serta AIIB. Tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa perkembangan bantuan luar negeri Tiongkok dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Tinjauan literatur ini menemukan konsensus mengenai fokus infrastruktur dalam bantuan luar negeri, prinsip Zhou Enlai yang menjadi fondasi bantuan luar negeri, motif ekonomi, model penggabungan bantuan luar negeri dengan investasi dan perdagangan sejak periode kedua, dan dampak bantuan luar negeri Tiongkok yang melemahkan daya tawar donor Barat pada periode kedua dan ketiga. Di sisi lain, tinjauan literatur ini menemukan perdebatan mengenai prinsip tanpa syarat bantuan luar negeri Tiongkok, dukungan dana sebagai bagian dari bantuan luar negeri, dan implementasi bantuan luar negeri dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Tinjauan literatur ini turut menemukan beberapa kesenjangan yang meliputi minimnya studi yang membandingkan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan minimnya pembahasan komprehensif mengenai CIDCA. Tinjauan literatur ini kemudian merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan penelitian lebih dalam mengenai CIDCA

---

The increased allocation of Chinese foreign aid since the 21st century has led to discussions about China as a new donor with a different approach from traditional donors. This Literature Review discusses developments in China's foreign aid practices in three periods, namely 1950-1977, 1978-2010, and 2011 to the present. This literature review looks at three discussions in each period. First, the model and practice of China’s foreign aid. Second, the position of China’s foreign aid to the international aid architecture. Third, the motives that influence China's foreign aid policy. This literature review identifies that the development of China’s foreign aid is influenced by domestic and international factors. In addition, this paper also identifies that China’s foreign aid nature in the first period was ideological and developed into a pragmatic one since the second period. The practice of China’s foreign developed again in the third period with reform of foreign aid and the establishment of CIDCA, and AIIB. This literature review found consensus regarding the focus of infrastructure on foreign aid, Zhou Enlai’s principles on which foreign aid was based, economic motives, the new model of foreign aid which mix foreign aid, investment and trade since the second period, and the impact of China’s foreign aid that weakened the bargaining power of Western donors in the second and third periods. On the other hand, this literature review found debates about the principle of unconditionality, budget support as part of foreign aid, and the implementation of foreign aid within the framework of South-South cooperation. This literature review also found several gaps including the lack of studies comparing the China’s foreign aid model with non-OECD donors and the lack of comprehensive discussion about CIDCA. This literature review then recommends further research on comparing China’s foreign aid model with non-OECD donors and deeper research on CIDCA.

"

"ABSTRAKSeiring dengan terjadinya globalisasi banyak perusahaan-perusahaan dari negara maju yang berinvestasi di negara-negara berkembang terutama di Asia dan Asia Tenggara, melalui FDI. Tidak dipungkiri bahwa investasi asing yang masuk telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, terdapat argumen diantara peneliti bahwa terdapat faktor baru yang dapat mempengaruhi FDI. Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah dunia secara masif, termasuk dalam perekonomian. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara FDI dengan tingkat investasi di bidang TIK dan juga sebaliknya. Penelitian ini menggunakan data panel yang berasal dari 5 negara ASEAN dengan rentang waktu dari tahun 2007 sampai 2015. Dengan menggunakan metode fixed effect dan two sls ditemukan bahwa pada negara berkembang di ASEAN, selama periode 2007-2015, tingkat investasi pada TIK masih kurang signifikan dalam mempengaruhi FDI. Begitu juga sebaliknya, peningkatan pada FDI tidak mempengaruhi jumlah investasi di bidang TIK. Faktor yang signifikan dalam menentukan FDI adalah ukuran/besarnya pasar yang digambarkan oleh tingkat PDB. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar investasi asing yang dilakukan belum memasukkan faktor teknologi sebagai pertimbangan yang penting. Dapat dikatakan peran teknologi komunikasi dalam perekonomian di negara berkembang khususnya ASEAN secara relatif masih kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Karena di negara maju TIK menjadi salah satu faktor dalam menentukan FDI.

---

ABSTRACT

Along with the globalization many companies from developed countries that invest in developing countries, especially in Asia and Southeast Asia, through FDI. It is undeniable that incoming foreign investment has become one of the sources of economic growth in developing countries. As society and technology advances, there is an argument among researchers that there are new factors that can affect FDI. Information and communication technology has changed the world massively, including the economy. Therefore this study aims to see how the relationship between FDI and the level of investment in ICT and vice versa. This study uses panel data from 5 ASEAN countries with a time span from 2007 to 2015. It was found that by using the fixed effect method and two SLS in developing countries in ASEAN, during the 2007-2015 period, the level of investment in ICT was insignificant in affecting FDI. Vice versa, an increase in FDI does not affect the amount of investment in ICT. A significant factor in determining FDI is the size of the market that is represented by the level of GDP. This shows that most of the foreign investments made have not included technological factors as important considerations. It can be said that the role of communication technology in the economy in developing countries, especially ASEAN, is still relatively small when compared to developed countries. Because in developed countries ICT is one of the factor that determine FDI."

"ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACT

This paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view."

"ABSTRAKTiongkok adalah satu-satunya negara di Asia yang kebijakan luar negerinya berorientasi kepada negara great power hingga tahun 1979. Pasca open door policy, Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia internasional termasuk ASEAN sebagai kawasan tetangga. Tahun 1996 secara resmi Tiongkok menjadikan ASEAN sebagai mitra dialog permanen dan sekaligus sebagai arah baru orientasi kebijakan luar negerinya. Tulisan ini kemudian akan menjelaskan motif dibalik pemilihan ASEAN sebagai prioritas baru orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok dengan menggunakan kerangka teori kebijakan luar negeri. Indikator analisis yang digunakan adalah sintesa argumen K.J. Holsti, Synder dan Rosenau yaitu faktor internal, eksternal dan leadership sebagai penyebab perubahan kebijakan luar negeri.Temuan skripsi ini pertama, faktor internal yang berpengaruh adalah faktor ekonomi domestik dan perkembangan strategi politik di Tiongkok. Kedua, faktor eksternal yang berpengaruh adalah hegemoni AS dan eksistensi regional ASEAN. Ketiga, faktor leadership dan ideologi pemimpin Tiongkok yang reformis-konservatif. Terakhir, Kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini lebih bersifat pragmatis dengan lebih mempertimbangkan untung-rugi dari pada landasan nilai dan ideologi negaranya.

---

ABSTRACT

Tiongkok is the only country in Asia that foreign policy is oriented to the great power state until 1979. Post open door policy, Tiongkok began opening up to the international community, including ASEAN as a neighboring region. In 1996, officially Tiongkok became a permanent dialogue partner of ASEAN as well as a new direction of its foreign policy orientation. This undergraduate thesis will explain the motive behind the election of ASEAN as a priority foreign policy orientation of Tiongkok by using the theoretical framework of foreign policy. Analysis indicator used is the synthesis of argument KJ Holsti, Synder and Rosenau which are internal factors, external and leadership as the cause of the change in Tiongkok?s foreign policy.

The first findings of this research, internal factors that influence Tiongkok?s foreign policy are the domestic economic factors and the development of political strategy. Secondly, the external factors that influence are the existence of US hegemony and the ASEAN region itself. Third, the leadership factor and the reformist-conservative ideological of Tiongkok?s leader. Finally, Tiongkok's foreign policy today is more pragmatic with more considering the cost-benefit than foundation of values and ideology of the country itself."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan FDI net inflow, FDI greenfield, dan FDI brownfield sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak sebagai variabel terikat. Menggunakan analisis data panel, penelitian ini menemukan bahwa di negara berkembang FDI net inflow berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, penerimaan pajak dari korporasi, penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi, dan penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak dari kepemilikan properti. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa FDI greenfield memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak sementara FDI brownfield memiliki kecenderungan menurunkan penerimaan pajak. Untuk mengatasi kemungkinan adanya masalah endogenitas, penelitian ini menggunakan indeks "political stability and absence of violence" sebagai instrumental variable dan two-stage least square (2SLS) regression untuk mengestimasi parameter. Hasil regresi menunjukkan bahwa FDI net inflow memiliki pengaruh positif terhadap total penerimaan pajak tetapi tidak signifikan secara statistik. Namun demikian, hasil uji endogenitas menunjukkan bahwa hubungan antara FDI dan penerimaan pajak tidak ditemukan adanya masalah endogenitas. Sehingga, FDI dan penerimaan pajak cenderung hanya memiliki satu arah pengaruh dari FDI ke pendapatan pajak.

---

The objective of this research paper is to study the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on tax revenue in developing countries. FDI net inflow, greenfield, and brownfield FDI are selected as the independent variable, and tax revenue and its types are chosen as the dependent variable. Using panel data analysis, this research finds that FDI net inflow has a positive correlation on total tax revenue, corporate tax revenue, individual tax revenue, and VAT revenue. However, the effect of FDI net inflow on property tax revenue is not statistically significant. This research also finds that in the developing countries, the greenfield FDI has a beneficial effect on tax revenue while brownfield FDI tend to erode tax revenue. To deal with the possibility of endogeneity problems, this research uses political stability and absence of violence index as an instrumental variable and conducts a two-stage least square (2SLS) regression to estimate the parameter. The result shows that FDI has a positive correlation on total tax revenue, but not significant. However, the endogeneity test shows that the endogeneity problem is less likely to exist. Therefore, FDI and tax revenue tend to have only one direction effect from FDI to tax revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan tarif pajak antar negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization untuk penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik sistem perpajakan negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji praktik transfer pricing dalam konteks makro atau hanya menguji transaksi penjualan, penelitian ini menguji transaksi yang lebih komprehensif, yaitu penjualan, pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen ke pihak berelasi. Penelitian atas praktik thin capitalization dilakukan pada transaksi utang dan piutang berbunga jangka panjang ke pihak berelasi. Penelitian ini mengambil sampel anak perusahaan multinasional di 10 negara berkembang Asia pada periode 2010-2014. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing minimal 20% dan tidak memiliki anak  perusahaan atau hanya memiliki anak perusahaan lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pajak antar negara mendorong penggunaan praktik transfer pricing pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen namun tidak terbukti pada transaksi penjualan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan pajak antar negara dapat mendorong penggunaan praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan dalam melakukan pinjaman sehingga pinjaman dari pihak berelasi tidak bisa ditelusuri. Pada penelitian ini, penelusuran atas transaksi piutang berbunga jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 2% dari observasi memiliki nilai transaksi piutang lebih besar daripada nol yang kemungkinan disebabkan perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan sehingga pemberian piutang ke pihak berelasi tidak dapat terdeteksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Worldwide Income terbukti dapat memperlemah penggunaan praktik transfer pricing pada mayoritas transaksi yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan biaya jasa manajemen, namun tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Aturan specific anti-avoidance rule (SAAR) untuk transfer pricing terbukti meningkatkan efektifitas penegakan hukum pajak dalam mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan, namun tidak terbukti pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen. Aturan specific anti-avoidance rule untuk thin capitalization tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization. Penegakan hukum pajak yang tinggi terbukti membuat aturan SAAR menjadi lebih efektif mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan dan pembelian, namun tidak terbukti pada transaksi jasa manajemen. Aturan general anti-avoidance rule (GAAR) tidak terbukti memperlemah praktik transfer pricing dan thin capitalization.

---

This study aims to examine the effect of tax rate differences on transfer pricing and thin capitalization practices for corporate tax avoidance. This study also examined the effect of the characteristics of the taxation system on the use of transfer pricing and thin capitalization practices. In contrast to previous studies that tested the practice of transfer pricing in the macro context or only testing sales transactions, this study examined in more comprehensive transactions, namely sales, purchases, management service fee, and management service revenues to related parties. Research on the practice of thin capitalization is carried out on long-term interest-bearing loan and receivables transactions to related parties. This study takes a sample of multinational subsidiaries in ten Asian developing countries over a period of 2010-2014. The sample selected are companies that have at least 20% foreign ownership and does not have a subsidiary or only has a local subsidiary.The results show that the tax differences between countries encourage the use of transfer pricing practices in purchase, management service fee, and management service revenue transactions but are not proven in sales transactions. This study cannot prove that tax differences between countries encourage the use of the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing loan transactions. This is probably because the company uses a back to back loan or parallel loan scheme in giving loans so that loans from related parties cannot be traced. In this study, tracing of long-term interest receivable transactions shows that only 2% of observations have the value of transaction receivables greater than zero, which may be caused by the company using a back to back loan or parallel loan scheme so that the receivables from related parties cannot be detected.The results show that the worldwide income system is proven to weaken the use of transfer pricing practices in the majority of transactions, namely sales, purchase, and management service fees, but it is not proven to prevent the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing debt transactions. The specific anti-avoidance rule (SAAR) for transfer pricing is proven to increase the effectiveness of tax law enforcement in preventing transfer pricing practices in sales transactions, but not proven in purchasing transactions, management service fees, and management service revenues. The specific anti-avoidance rule for thin capitalization is not proven to prevent the practice of thin capitalization. High tax enforcement is proven to make SAAR rules more effective in preventing the transfer pricing practice in sales and purchase transactions, but not proven in management services transactions. The general anti-avoidance rule (GAAR) is not proven to weaken the practice of transfer pricing and thin capitalization."

"[This study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows.;This study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows;This study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows;This study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows.

---

Tesis ini meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan arus masuk penanaman modal asing langsung di negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan menggunakan analisa data panel. Penelitian ini menggunakan data 27 negara maju dan 43 negara berkembang selama periode 1998 sampai dengan 2011. Variabel bebas yang digunakan adalah arus masuk penanaman modal asing per kapita. Sebagai variabel penjelas utama adalah tarif pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan sebagai variabel penjelas tambahan adalah produk domestik bruto per kapita, tingkat keterbukaan perdagangan, upah minimal riil, populasi dan produksi energy. Berdasarkan pengukuran menggunakan random effect model diperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh negative terhadap arus investasi asing namun tidak signifikan. Selain itu, jumlah populasi, upah minimum serta produksi energy juga berpengaruh negatif. Sebaliknya, PDB per kapita dan tingkat keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap arus masuk penanaman modal asing., This study investigates the determinants of foreign direct investment inflows

in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes

data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998

to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory

variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs

GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum

wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of

natural resources.

Based on the random effect model, the result shows that tax as main

explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant

even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,

and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On

the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI

inflows]"

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."