Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta saat ini sedang mengembangkan bus listrik sebagai transportasi umum dengan target 10.000 unit bus listrik pada tahun 2030. Namun pengembangan ini memiliki beberapa tantangan, antara lain harga bus listrik dua kali lebih mahal dari bus non listrik, perbedaan total biaya operasional, dan perlu penyediaan fasilitas pengisian daya listrik. Oleh karena itu kemampuan finansial operator bus dan dukungan kebijakan dari Pemerintah sangat diperlukan. Penelitian ini menganalisis dan membuat model Dinamika Sistem untuk pengembangan bus listrik di Jakarta berdasarkan kebijakan Pemerintah terkait subsidi PSO, pendapatan pengelola bus, dan total biaya operasional. Berdasarkan hasil simulasi terlihat bahwa sampai tahun 2030 total pendapatan yang diperoleh operator ditambah subsidi PSO dapat memenuhi total biaya operasional bus. Akan tetapi untuk pembiayaan jangka panjang sampai tahun 2038 total pendapatan operator bus tidak dapat memenuhi total biaya operasional. Dua skenario kenaikan tarif secara bertahap dijalankan untuk menutupi kelebihan biaya operasional. Pada skenario kenaikan tarif yang kedua menunjukkan bahwa dengan diterapkannya kenaikan tarif secara bertahap, pada tahun 2035 Pemerintah dapat mempertimbangkan penurunan subsidi sebesar 50% dan pada tahun 2037 subsidi PSO dapat dihapuskan. Sedangkan apabila terdapat pendapatan non farebox sebesar 5% dari farebox, maka pada tahun 2036 subsidi PSO sudah dapat dihapuskan.

---

Jakarta is currently developing electric buses as public transportation with a target of 10,000 electric buses by 2030. However, this development has several challenges, including the price of electric buses being twice more expensive than non-electric buses, differences in total operational costs, and the need to provide charging facility. Therefore, the financial capacity of bus operators and policy support from the Government is needed. This study analyzes and makes a System Dynamics model for the development of electric buses based on Government policies related to PSO subsidies, bus operator income, and total operating costs. Based on the results, it can be seen that until 2030 the total revenue earned plus the PSO can meet the total operating costs. However, for long-term financing until 2038 the total revenue cannot meet the total operating costs. Two scenarios of gradually increasing tariffs are implemented to cover excess operational costs. In the second tariff increase scenario, it shows that by implementing a gradual increase in tariffs, in 2035 the Government can consider reducing subsidies by 50% and in 2037 PSO can be abolished. Meanwhile, if there is a non-farebox income of 5% of the farebox, then in 2036 the subsidy can be abolished."

"ABSTRAKPotensi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia belum dapat mengungguli tantangan yang dihadapi oleh perbankan Syariah Indonesia ditunjukkan oleh ketidaktercapaian sejumlah indikator pertumbuhan perbankan Syariah, salah satunya pangsa pasar yang memiliki target terdekat sebesar 11% pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perbankan Syariah dan mengeksplorasi alternatif kebijakan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan Syariah dengan metode sistem dinamis mengingat kompleksitas sistem, perilaku dinamis, dan kemampuan untuk mengintervensi area permasalahan. Skenario yang mungkin terjadi pada sistem adalah Banking Escalation, Utopia, Falling Over, dan The Slump yang merupakan kombinasi aktivitas organik nasabah dan tingkat kompetisi perbankan Nasional sebagai variabel skenario dengan pembobotan tertentu. Alternatif kebijakan yang diformulasikan antara lain skema penyaluran dana BPKH, peningkatan kualitas layanan, insentif untuk inovasi perbankan, dan kombinasi dari ketiga kebijakan. Hasil uji kebijakan terhadap skenario menunjukkan bahwa kombinasi ketiga kebijakan membuat capaian target pangsa pasar 11% terjadi paling cepat dan mendorong sistem mampu meraih persentase pangsa pasar tertinggi pada Januari 2025. Menurut perspektif skenario, Utopia merupakan kondisi paling ideal bagi sistem dalam menumbuhkan pangsa pasar perbankan Syariah Indonesia."

"Transisi menuju kendaraan listrik menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia sebagai usaha menurunkan emisi dari transportasi jalan. Bus adalah salah satu moda transportasi yang diperkirakan akan memiliki tingkat elektrifikasi tertinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lain. Walaupun begitu, masih terdapat banyak faktor yang menghambat proses adopsinya. Salah satu hambatan terbesar proses adopsi bus listrik adalah besarnya biaya akuisisi bagi operator bus. Battery Leasing merupakan skema model bisnis inovatif yang dapat mendisrupsi model bisnis saat ini sehingga dapat meningkatkan daya beli operator bus dan mempercepat proses adopsi. Industri battery leasing merupakan sistem yang kompleks dan dinamis sehingga diperlukan beberapa alternatif strategi dalam pengembangan industri battery leasing. Perusahaan battery leasing membutuhkan evaluasi secara sistematis untuk memperkirakan keberlangsungan sistem bisnis perusahaannya. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis dapat membantu memperoleh pengetahuan mengenai faktor- faktor pendorong seperti variabel eksogen dan intervensi kebijakan dalam pengembangan industri battery leasing. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan 3 alternatif kebijakan berupa subsidi pengadaan baterai, pemberian insentif daur ulang baterai, serta pembebasan pajak perusahaan. Ketiga alternatif kebijakan secara positif mempengaruhi keberlangsungan perusahaan secara finansial. Subsidi pengadaan baterai mampu memberikan tingkat akuisisi pelanggan yang paling tinggi serta keuntungan bagi penyedia jasa battery leasing yang paling tinggi.

---

The transition to electric vehicles is one of the main agendas of the Indonesian government as an effort to reduce emissions from road transportation. Bus is one of the transportation modes that is expected to have the highest electrification rate when compared to other modes of transportation. Even so, there are still many factors that hinder the adoption process. One of the biggest obstacles to the adoption of electric buses is the high acquisition cost for bus operators. Battery Leasing is an innovative business model scheme that can disrupt the current business model so as to increase the purchasing power of bus operators and accelerate the adoption process. The battery leasing industry is a complex and dynamic system, so several alternative strategies are needed in developing the battery leasing industry. Battery leasing companies need a systematic evaluation to estimate the sustainability of the company's business systems. Simulation with a dynamic system approach can help gaining knowledge about the driving factors such as exogenous variables and policy interventions in the development of the battery leasing industry. Three types of scenarios are simulated along with 3 alternative policies which are subsidies for battery procurement, battery recycling incentives, and corporate tax exemptions. The three alternative policies positively affect the company's financial sustainability. Battery procurement subsidies are able to provide the highest level of customer acquisition and the highest profit for battery leasing service companies."

"Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.

---

The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs."

"Jakarta dihadapkan pada masalah transportasi yang berkaitan dengan kemacetan, jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah, polusi udara yang semakin parah, dampak negatif polusi udara bagi kesehatan, kerugian finansial dan waktu akibat kemacetan, serta pemborosan bahan bakar. Salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah kemacetan sekaligus polusi perkotaan adalah dengan elektrifikasi armada bus pada sistem Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta dengan mengganti armada bus existing yaitu bus diesel dan CNG dengan bus listrik. Keuntungan menggunakan bus listrik dibandingkan dengan mesin konvensional atau Internal Combustion Engine antara lain tidak bising, lebih efisien, bisa mengurangi pemakaian bahan bakar minyak sehingga secara langsung mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ekonomi penerapan bus listrik pada sistem BRT Transjakarta berdasarkan profil rute bus yaitu kecepatan, elevasi jalan, jarak dan waktu perjalanan untuk mendapatkan estimasi konsumsi energi dengan model matematis. Data profil rute diperoleh dengan memanfaatkan sensor Global Positioning System (GPS) pada smartphone dan software GPS logger berbasis android. Penilaian kelayakan investasi menggunakan perhitungan Total Cost of Ownership (TCO), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period. Hasil analisis berdasarkan asumsi siklus hidup 15 tahun, MARR 10% dan bunga 6% menunjukkan bahwa bus listrik masih memenuhi kelayakan ekonomi dengan NPV 292 milyar rupiah, IRR 14% dan payback period selama 8 tahun.

---

Jakarta is facing transportation problems related to congestion, the increasing number of private vehicles, severe air pollution, negative impact of air pollution, waste of fuel, financial losses and time because of congestion. One alternative to solve the problem of congestion, as well as urban pollution, is by electrification of the bus fleet on the TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) system by replacing the existing fleet of buses i.e. diesel buses and CNG with electric buses. The advantage of using an electric bus compared to a conventional engine or Internal Combustion Engine, are, less noise, more efficient, can reduce the use of fuel oil so that it directly reduces greenhouse gas emissions. This study aims to analyze the economic feasibility of applying electric buses on the TransJakarta BRT system based on bus route profiles, namely speed, road elevation, distance, and travel time to obtain estimations of energy consumption with a mathematical model. Route profile data is obtained by utilizing the Global Positioning System (GPS) sensors on smartphones and Android-based GPS logger software. The assessment of investment feasibility uses the calculation of Total Cost of Ownership (TCO), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback Period. The analysis results are based on the assumption of a 15-year life cycle, 10% MARR and 6% interest indicating that the electric bus still meets economic feasibility with NPV 292 billion rupiahs, 14% IRR and an 8-year payback period."

"Skripsi ini mengeksplorasi desain dan analisis sistem penggerak otomatis rampa disabilitas bus listrik, dengan fokusan khusus pada bus listrik Universitas Indonesia. Sistem transportasi umum saat ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi individu dengan keterbatasan mobilitas, membuat aksesibilitas menjadi perhatian utama dalam pembangunan perkotaan modern. Menanggapi hal tersebut, penelitian ini mengusulkan sistem penggerak otomatis untuk rampa disabilitas bus listrik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bus di Universitas Indonesia. Melalui integrasi teknologi canggih dan desain ergonomis, sistem baru ini bertujuan untuk memastikan naik dan turun yang aman, efisien, dan mandiri bagi individu dengan keterbatasan mobilitas. Riset ini mencakup proses desain, metode analisis, kriteria evaluasi, dan pembahasan hasil secara mendetail yang diharapkan dapat menawarkan wawasan berharga untuk pengembangan masa depan transportasi umum yang mudah diakses. Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif.

---

This thesis explores the design and analysis of an automatic driving system for an electric bus wheelchair ramp, focusing specifically on Universitas Indonesia’s electric bus. Current public transportation systems present significant challenges for individuals with mobility impairments, making accessibility a key concern in modern urban development. In response, this study proposes an automatic driving system for the electric bus wheelchair ramp to enhance the accessibility of the bus service in Universitas Indonesia. Through the integration of advanced technology and ergonomic design, the new system aims to ensure safe, efficient, and independent boarding and alighting for individuals using wheelchairs. This research covers the design process, analytical methods, evaluation criteria, and a detailed discussion of the results, offering valuable insights for future development in accessible public transportation. The findings have significant implications for improving the quality of life for individuals with disabilities and contributing to a more inclusive society."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia. Hal ini tidak menutupi akan terjadinya kemacetan dimana-mana apabila seluruh masyarakat Indonesia mengendarai kedaraan pribadi. Penggalakan transportasi massal merupakan salah satu jalan keluar mengatasi kemacetan dan salah satu contoh transportasi massal yaitu bus. Bus yang tersedia dipasaran sekarang merupakan bus yang menggunakan bahan bakar fosil. Dimana gas hasil buang dari kendaraan berbahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Ada banyak cara untuk mengurangi risiko pemanasan global yang berkelanjutan salah satunya yaitu dengan beralih ke kendaraan listrik. Bus listrik merupakan salah satu contoh kendaraan listrik yang cocok untuk Indonesia untuk mengurangi risiko kemacetan dan pemanasan global. Untuk menciptakan masyarakat yang mayoritas menggunakan transportasi umum maka sudah sepantasnya transportasi yang ada dibuat senyaman mungkin. Salah satu faktor pembuat rasa nyaman bagi manusia yaitu temperatur udara disekitar tubuhnya dan dikarenakan indonesia memiliki iklim yang tropis maka udaranya memiliki temperatur yang tergolong tinggi. Oleh karena itu sudah layak apabila bus listrik harus memiliki sistem AC yang dapat menciptakan kenyamanan bagi penggunanya agar kedepannya banyak orang yang menggunakan transportasi umum. Untuk sistem AC bis umumnya dibutuhkan kompresor 15 PK dan untuk sistem AC bus listrik UI akan menggunakan kompresor tipe scroll 15 PK dengan adanya penambahan inverter 3-phase 20KVA didalamnya. Dengan sistem ini sistem AC dapat dijalankan menggunakan baterai dan menghasilkan temperatur hingga 17 ˚C pada daerah kabinnya. Untuk konsumsi energi keseluruhan sistemnya berkisar besar 11 KW dan untuk nilai effisensi inverter yang digunakan yaitu berkisar 87%.

---

Indonesia is one of the country which has the largest population in the world. This does not set aside the possibility for traffic jams to occur everywhere if every people in Indonesian uses private vehicle for transportation. The promotion of mass transportation is one of the solutions to overcome the congestion and one of the example of mass transportation vehicles are buses. The buses which is available in the market today uses fossil fuel where the waste products resulted from fossil fuel emissions are one of the leading cause of global warming. There are many methods to reduce the risks of continuous global warming, one of them being to switch over to electric powered vehicles. Electric buses is one of the example of electric powered vehicles which is suitable for Indonesia to reduce the risks of congestions and global warming altogether. To create a society in which the majority of them uses public transport, it is a must that the existing transportation made as comfortable as possible. One of the factor in making a comfortable place for people is the air temperature surrounding them and because Indonesia has a tropical climate, the air temperature is relatively high. Therefore, it is appropriate for electric buses to have an AC system that is able to create a high comfort for its users so that more and more people in the future are willing to use public transportations. For AC systems a bus generally need a 15 PK compressor and for the UI electric bus, a 15 PK scroll type is used with added inverter three-phase 20 KVA inside. With this type of system, the AC system will be able run using batteries and generating temperatures of up to 17℃ in the cabin area of the bus. For the total energy consumption of the system range of 11 kW and for the inverters efficiency range of 87%."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia memiliki jumlah perjalanan yang tinggi yang didominasi oleh moda kendaraan pribadi. Disisi lain, tingginya perjalanan tersebut merupakan bagian dari sektor dengan kontribusi terbesar pada tingginya emisi karbon yang dihasilkan pula pada DKI Jakarta. Dalam sekian banyak rencana terkait penyelesaian masalah tersebut, terdapat rencana elektrifikasi armada bus Transjakarta untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh layanan transportasi Transjakarta. Namun, rencana tersebut membutuhkan biaya investasi yang besar, sementara kondisi keuangan Transjakarta saat ini menunjukkan ketergantungan pada pembiayaan eksternal dalam kegiatan investasi karena besarnya peran subsidi dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Dari situasi tersebut, mekanisme kredit karbon dapat menjadi solusi dalam memperoleh alternatif pembiayaan berdasarkan jumlah emisi karbon yang berhasil diturunkan dibandingkan dengan kondisi baseline. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang variabel eksogen dan perkiraan kontribusi subsidi kredit karbon sebagai bagian dari kebutuhan investasi. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan dua alternatif kebijakan, yaitu penggunaan mekanisme kredit itu sendiri dan desain target rasio Battery Electric Bus berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta. Setelah simulasi, kontribusi subsidi kredit karbon sebagai bagian dari kebutuhan investasi tambahan berkisar antara 2,75% hingga 4,51% berdasarkan skenario relatif ‘terbaik’ dan ‘terburuk’ dalam studi ini.

---

DKI Jakarta as the epicentrum of the Indonesian economy has a high number of trips which are dominated by private vehicles. On the other hand, the magnitude of the trips is a part of the most contributing sector to the carbon emissions produced in DKI Jakarta. Of the many plans to solve these problems, there is a plan to electrify the Transjakarta bus fleet to reduce emissions generated by Transjakarta transportation services. Meanwhile, the plan requires a large investment cost, while the current Transjakarta’s financial condition indicates a dependency on external financing in investment activities due to the large role of subsidy in financing its current operational activities. From that situation, the carbon credit mechanism may fit to be a solution in obtaining alternative financing based on the amount of carbon emissions that have been successfully reduced compared to the baseline condition. Simulation with a dynamic systems approach is needed to gain knowledge about exogenous variables and the possible contribution of carbon credit subsidies as part of investment needs. Three types of scenarios are simulated together with two alternative policies, namely the use of the credit mechanism itself and the design of the BEB ratio target based on the DKI Jakarta RAD. After simulation, the contribution of carbon credit subsidies as part of additional investment needs ranges from 2.75% to 4.51% based on the relative 'best' and 'worst' scenarios in this study."

"ABSTRAKTingginya konsumsi energi dari sektor transportasi darat yang berakibat pada pencemaran lingkungan telah mendorong perkembangan teknologi mobil listrik dengan pesat. Melalui Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengakselerasi industri mobil listrik. Pemerintah juga menargetkan bahwa di tahun 2025, mobil listrik di Indonesia diharapkan mencapai 2200 unit. Penelitian ini bertujuan untuk membangun skenario kebijakan yang dapat menggambarkan ketercapaian target pemerintah terkait difusi mobil listrik. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamis yang disimulasikan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Hasil dari penelitian ini adalah skenario yang mensimulasikan pertumbuhan kapasitas infrastruktur dan pertumbuhan jumlah mobil listrik. Target pemerintah Indonesia di tahun 2025 memiliki potensi tidak tercapai jika didukung kebijakan yang lemah, namun target memungkinkan untuk dicapai melalui penerapan skenario 3 yang mempertimbangkan variabel kebijakan secara maksimal.

---

ABSTRACT

The rapid increase of energy consumption of the land transportation sector results in environmental pollution have rapidly promoted the development of Electric Vehicle (EV). Through Presidential Decree no. 55 2019, Indonesian government has shown its commitment to the acceleration of EV Industry. The government also targets that in 2025, electric cars in Indonesia are expected to reach 2200 units. This study aims to develop policy scenarios which illustrate the achievement of government targets related to EV diffusion. System Dynamic approach used in this study to simulate the development of EV for the next 20 years. The results of this study are the simulation of three scenarios consist of infrastructure capacity and the number of EV growth. The target of the Indonesian government in 2025 has the potential not to be achieved if it is supported by weak policies, but the target is possible to be achieved through the application of scenario 3 which considers the policy variables to the fullest."

"Minyak sawit (Crude Palm Oil - CPO ) dapat dikatakan sebagai salah satu "ujung tombak" perolehan devisa ekspor natural base tersebut. Hal ini dimungkinkan dari tiga kondisi : (1) secara komparatif ketersediaan lahan memungkinkan untuk perluasan produksi; (2) secara kompetitif minimnya pesaing menjadi alasan tersendiri; (3) sebagai bahan baku dari banyak industri, permintaan akan komoditi ini akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya industri-industri tersebut. Akan tetapi kinerja ekspor CPO Indonesia ternyata belum optimal memanfaatkan ketiga kondisi ini.

Tesis ini mencoba mencari aspek-aspek yang paling menentukan keberhasilan/kegagalan kinerja ekspor dalam mempertahankan/memperluas pangsa pasar CPO Indonesia di pasar internasional. Metoda pengukuran yang digunakan adalah konstanta pangsa pasar (Constant Market Share Analysis - CMSA) yang telah disempurnakan oleh Fagerberg dan Softie (1987). Intuisi dalam pendekatan menggunakan metode ini adalah bahwa pertumbuhan ekspor merupakan efek dari : fluktuasi total impor negara tujuan, permintaan terhadap komoditi bersangkutan; dan efek daya saing yang merupakan selisih ekspor aktual dan hipotetik bila suatu negara ingin mempertahankan pangsa pasar.

Berdasarkan analisis CMSA periode 1994-1998, tidak memuaskannya prestasi kinerja ekspor Indonesia yang dalam mempertahankan/memperluas pangsa nilai ternyata lebih diakibatkan oleh kondisi daya saing atau kekuatan penawaran dari dalam negeri. Hal tersebut dicerminkan dengan dominasi efek daya saing yang menunjukkan angka negatip -54,64% periode 1995-1996 dan -76,24% periode 1997-1998 di pasar UE; -53,42% periode 1994-1995 dan -39,95% periode 1997-1998 di pasar India; dan -92% periode 1997-1998 di pasar Cina. Selain itu didapati hubungan negatif antara proporsi efek daya saing dengan besarnya pajak ekspor CPO Indonesia dimana pada proporsi negatip efek daya saing diatas, terjadi pada saat tingginya pajak ekspor Indonesia.

Dengan demikian kebijakan pengekangan ekspor pemerintah Indonesia adalah aspek daya saing yang paling signifikan. Dalam jangka pendek disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menurunkan pajak ekspor serendah mungkin untuk menyehatkan kembali persawitan nasional.

Berdasarkan angka indeks spesialisasi perdagangan (ISP), CPO Indonesia sudah berada dalam tahap kematangan. Kondisi ini sangat rentan terhadap penurunan daya saing karena sebagai komoditi primer, bargaining power pembeli sudah sangat kuat karena terus-menerus melakukan efisiensi di segala aspek (continues improvements). Dengan demikian, bersama para pengusaha sawit nasional pemerintah Indonesia disarankan untuk sedini mungkin mengembangkan industri derivatif. Dengan kata lain untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dari CPO, spesialisasi harus dilakukan melalui industri hilir.

"