Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas fenomena kejahatan digital terhadap jurnalis di ruang siber dengan modus doxing atau menyebarkan identitas target di berbagai platform media sosial dengan sengaja dan niat jahat sebagai respons pemberitaan atau kerja-kerja jurnalistik oleh individu atau kelompok. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak doxing terhadap kebebasan pers serta doxing sebagai pintu masuk kejahatan terhadap jurnalis. Fenomena doxing dijelaskan dengan menggunakan Teori Masyarakat Jaringan, Teori Panoptikon, dan Teori Transisi Ruang.  Penelitian kualitiatif ini dilakukan terhadap 20 jurnalis sebagai subjek riset. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan data sekunder dokumen dan jejak digital jurnalis korban doxing. Temuan penelitian adalah bahwa praktik penyebaran identitas dengan sengaja dan niat jahat berpengaruh terhadap kebebasan jurnalis dalam pemberitaan dan aktivitas jurnalistik. Beberapa jurnalis menjadi korban kejahatan usai identitasnya disebar seperti pelecehan, perisakan, ancaman pembunuhan, peretasan akun berbayar daring, serta penyalahgunaan identitas oleh pelaku untuk pinjaman online (pinjol).

---

This thesis is to study the digital crime against some journalists in cyber space by Doxing. Doxing is the act of publicly revealing previously private personal information without any consent which has a bad purpose as a response to their works by a solo or groups. On the other hand, the purpose of this thesis is to reveal the doxing’s impact on freedom of the press, including the entry gate of criminalization to the journalist. Moreover, a doxing phenomenon is explained with some theories. The first is Network Society Theory, the second is Panopticon Theory, and the third is Space Transition Theory. In this case, the source of qualitative research comes from 20 persons with various background reports. They consist of 10 fielder journalists, three of them are represented by their supervisor and the rest of them through their digital traces who have ever been doxed. To conclude, the research reveals doxing is delegitimate to journalists’ work and freedom. Some of them are victims of bullying, abuse, death threats, and hacking online payments, including data manipulated by illegal loaners."

"Penelitian ini membahas tentang persekusi doxing yang terjadi pada jurnalis saat ini. Bukan hanya gaya hidup yang mengalami pergeseran di era digital seperti sekarang. Bentuk kekerasan terhadap jurnalis juga mengalami perubahan. Persekusi doxing, istilah yang masih cukup awam dalam kekerasan terhadap jurnalis, yang selama ini lebih banyak diketahui kekerasan hanya terjadi saat jurnalis bertugas di lapangan. Istilah persekusi sendiri selama ini erat dikaitkan dengan bentuk kekerasan yang terjadi secara fisik, merundung orang beramai-ramai. Sementara doxing, diketahui sebagai bentuk membuka identitas seseorang untuk kemudian beramai-ramai dihujat, atau tindakan penyelewengan lainnya. Kasus doxing terbaru terjadi pada jurnalis Liputan 6.com, Cakrayuri Nuralam. Peristiwa ini terjadi ketika ia menulis artikel tentang cek fakta untuk verifikasi adanya isu kalau politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan cucu dari pendiri PKI di Sumatra Barat (sumber: www.detik.com, 24/9/2020) Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya pola baru viktimisasi terhadap jurnalis di Indonesia dalam hal ini adalah persekusi doxing. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber dari kalangan jurnalis ataupun organisasi jurnalis, penelitian berhasil menemukan kesamaan pola terjadinya persekusi doxing.

---

This research discusses the doxing persecution that occurs in journalists today. It's not just lifestyles that are experiencing a shift in the digital era like now. The form of violence against journalists has also changed. Persecution that is carried out, a term that is still quite common in violence against journalists, which so far is less known that violence only occurs when journalists are in the field. The term persecution itself has always been the management of disasters with violence that occurs physically, harassing people in large groups. Meanwhile, doxing is known as a form of revealing one's identity and then getting blasphemed or other acts of abuse. The latest doxing case happened to Liputan 6.com journalist, Cakrayuri Nuralam. This incident occurred when he wrote an article about a fact check to bring up the problem if PDI-P politician Arteria Dahlan was the grandson of the PKI founder in West Sumatra (source: www.detik.com, 24/9/2020) This research was conducted to prove new patterns of victimization. Against Indonesian journalists in this case is doxing execution. By using the in-depth interview method with several sources from journalists and journalist organizations, the research was able to find patterns of persecution."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah untuk mengeksekusi suatu kejahatan siber tertentu hingga mengeksekusi para pelakunya sekalipun, seperti aksi vigilantisme digital melalui doxing sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan yang dilakukan dengan bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses di mana korban penipuan online melakukan drift dan mendalihkan tindakannya sebagai pelaku doxing di Twitter, secara khusus melalui penerapan teknik netralisasi. Penelitian ini menggunakan data berupa utas kasus di Twitter yang diunggah oleh para korban penipuan online, berisikan pengalaman viktimisasi yang dilengkapi oleh penjabaran kronologi kasus dan penyebaran beberapa data pribadi sensitif orang lain. Dalam menganalisis konten tersebut, digunakan teori drift oleh Matza (1964) serta konsep teknik netralisasi oleh Sykes dan Matza (1957), Klockars (1974), dan Henry (1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima utas kasus terbukti sebagai tindakan vigilantisme digital dengan tipologi tertentu yaitu investigating dan hounding. Vigilantisme digital juga dilakukan melalui tindakan doxing yang menyerang beberapa konsep identity knowledge, terutama nama lengkap legal. Perbedaan tujuan doxing dalam kelima utas kasus mengarahkan mereka pada tipologi tertentu. Melalui uraian doxing sebagai bentuk kejahatan siber, disimpulkan bahwa korban penipuan online telah melakukan drift atas dirinya sendiri menjadi pelaku doxing, yang juga berkaitan erat dengan terjadinya suatu proses Van Dijk Chain dalam setiap kasus. Guna mengetahui dan menganalisis viktimisasi yang menghasilkan drift, penjabaran teori drift secara lebih spesifik dielaborasikan dan didukung oleh penerapan teknik netralisasi oleh pelaku doxing dari masing-masing utas kasus, sehingga memungkinkan terjadinya proses pendalihan atau pembenaran terhadap kejahatannya.

---

The development of information and communication technology has created loopholes to execute certain crimes or even to execute the offenders or perpetrators itself, for example digital vigilantism through doxing as a social reaction to crime which committed with another form of cyber crime. The purpose of this research is to explain the process in which the online fraud victims drift and justify their actions as Twitter- doxing offenders, specifically through the application of neutralization techniques.

This research uses data in the form of Twitter threads which are uploaded by the victims of online fraud itself, containing experiences of victimization and followed by a description of the chronology of the cases and dissemination of the fraudsters’ sensitive personal data. In analyzing the content, drift theory by Matza (1964) and the concepts of neutralization techniques by Sykes and Matza (1957), Klockars (1974) and Henry (1990) were used. The results of the analysis show that all five Twitter threads are proven to be a form of digital vigilantism with certain typologies, namely investigation and hounding. Digital vigilantism is also exercised through acts of doxing which attack some notions of knowledge identity, especially the legal name. Different goals of doxing in all five threads leads them to a certain typology.

Through the explanation of doxing as a form of cyber crime, then it means that the online fraud victims have drifted themselves into doxing offenders, which is also closely related to the occurence of the Van Dijk Chain process on each case. In order to identify and analyze the victimization which results in drift, the elaboration of drift theory is more specifically elaborated and supported by the application of neutralization techniques, done by doxing offenders from each thread, thus enabling a process of justification of their crimes."

"Lambatnya proses hukum dan ketidaksesuaian sanksi mengakibatkan masyarakat di dunia siber berupaya untuk mencapai keadilan melalui vigilantisme digital, khususnya doxing yang menargetkan pelaku kejahatan. Tulisan ini melakukan analisis sentimen reaksi atas serangan doxing terhadap pelaku dalam kasus MD. Kasus yang dipilih dalam tulisan ini adalah penganiayaan oleh tiga pelaku yaitu MD, AG, dan SL terhadap DO. Data dikumpulkan sejak 20 Februari 2023 hingga 20 Maret 2023 dari Twitter dan dianalisis sentimennya dengan algoritma Naive Bayes. Hasilnya, 57,4% warganet mendukung doxing dan 42,% sisanya menolak doxing. Terdapat dua pembahasan utama dalam sentimen positif yaitu pendalihan dalam dukungan terhadap perilaku doxing dan doxing sebagai bentuk keadilan informal. Di sisi lain, pembahasan dalam sentimen negatif berkisar pada dampak doxing bagi pelaku kejahatan serta penolakan terhadap doxing sebagai upaya melindungi anak.

---

The slow pace of the legal process and the inappropriateness of sanctions have resulted in cyber communities seeking to achieve justice through digital vigilantism, particularly doxing that targets perpetrators. This paper analyzes the sentiment of reactions to doxing attacks against perpetrators in the MD case. The case chosen in this paper is the mistreatment of DO by three perpetrators, MD, AG, and SL. Data was collected from February 20, 2023 to March 20, 2023 from Twitter and analyzed for sentiment with the Naive Bayes algorithm. As a result, 57.4% of netizens supported doxing and the remaining 42.% rejected doxing. There are two main discussions in the positive sentiment, namely the diversion in support of doxing behavior and doxing as a form of informal justice. On the other hand, the discussion in the negative sentiment revolves around the impact of doxing for criminals and the rejection of doxing as an effort to protect children."

"Pada pengesahan Omnibus Law pada tahun 2020, sikap masyarakat Indonesia terpecahmenjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penolak. Namun lambat laun sikap kubupendukung berubah menjadi sikap yang harmful, berupa bentuk kejahatan siberpengusikan, doxing, dan peretasan, yang ditujukan kepada kubu penolak. Menurut datayang tersedia, pemerintah melalui lembaga pemerintah yaitu polisi, sudah bertahun-tahun jarang menindak bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Padahal, pemerintah memiliki undang-undang yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Penulisan ini menggunakan landasan teori Kriminologi Konstitutif dan metode analisis isi kualitatif.Pelaku diposisikan sebagai excessive investor karena adanya relasi struktual dengan korban akibat jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini juga, memposisikan korban menjadi rentan mengalami viktimisasi crime of repression dan crime of reduction oleh pelaku. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya melindungi masyarakat ditunjukkan melalui jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber pengusikan, doxing, dan peretasan. Ketidakmampuan pemerintah ini disebut sebagai crime by omission.

---

At the ratification of the Omnibus Law in 2020, the people were divide into 2 sides, namely the supporters and the rejecters. Gradually the attitude of the supporters turned harmful in these forms of cybercrime; harassment, doxing, and hacking, which were aimed at the rejecters. According to available data, the government, through its government agency that is the police, has rarely taken action against these forms of cybercrime. Even so, the government has laws that regulate these forms of cybercrime.

This paper performs a qualitative content analysis, based on the Constitutive Criminology frame. The perpetrator is positioned as an excessive investor because of the structural relationship with the victim that occurs because of the lack of action against these forms of cyber crime. The lack of action against these forms of cyber crime also places the victims at risk of facing victimization through crime of repression and crime of reduction

by the perpetrators. The government shows its inability to carry out its responsibilities to

protect its public through the lack of action against these forms of cybercrime;

harassment, doxing, and hacking. The government’s inability to do its duty to its people,

is considered as a crime by omission."

"Penulisan ini membahas tentang kasus penyerangan doxing ‘Open BO’ oleh perusahan pinjaman online ilegal terhadap tiga korban perempuan yang gagal bayar pinjaman sebagai bentuk dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang siber. Teks dari foto penawaran jasa ‘Open BO’, serta wawancara dengan korban digunakan sebagai data utama penulisan. Analisis wacana kritis model Van Dijk digunakan untuk melihat kekerasan dalam teks dan aspek yang mempengaruhi produksi teks tersebut. Feminis radikal melihat hal tersebut dipengaruhi oleh patriarki yang membentuk ekspektasi peran perempuan dan misogini. Doxing ‘Open BO’ merupakan kekerasan berbasis gender di ruang siber terhadap perempuan yang dibentuk oleh doxing, gendered based slurs, dan pornografi sebagai alat untuk mewujudkan online shaming yang berfungsi memproduksi rasa malu sebagai hukuman terhadap perempuan gagal bayar tagihan pinjaman online ilegal yang dianggap melanggar ekspektasi peran gender.

---

This paper discusses the case of the ‘Open BO’ doxing attack by an illegal online loan company against three female victims who failed to pay their loans as a form of gender-based violence against women in cyberspace. The text of the photo of the ‘Open BO’ service offer, as well as interviews with victims, were used as the primary data for writing. Van Dijk's critical discourse analysis model is used to see the violence in the text and the aspects that affect the production of the text. Radical feminists see this as influenced by patriarchy which shapes women's role expectations and misogyny. Doxing ‘Open BO’ is gender-based violence in cyberspace against women formed by gendered-based slurs, pornography, and doxing as a tool to realize online shaming that functions to produce shame as a punishment for women who fail to pay their illegal online loan bills which are considered to violate gender roles expectations.

"

"ABSTRAK<>br>Iklim jurnalisme investigasi di Indonesia masih bersifat eksklusif. Tuntutan kepatuhan terhadap standar yang tinggi, menjadikan genre jurnalistik ini minim diminati oleh para jurnalis Indonesia. Kemampuan media-media saat ini hanya sekedar memberitakan, mengembangkan dan mendramatisir berbagai kasus yang sedang diproses aparat penegak hukum. Satu abad yang lalu para jurnalis Amerika membawa konsep muckraking journalism. Genre jurnalistik yang menekankan pada kepekaan jurnalis dalam mengangkat masalah-masalah sosial dan kejahatan yang sengaja disembunyikan oleh birokrat dan korporasi. Penulisan ini menggunakan teori kriminologi konstitutif untuk menjelaskan tentang kinerja muckraking journalism. Kehadiran kriminologi konstitutif menjawab tantangan tentang kebiasan dari pendefenisian kejahatan itu sendiri. Kejahatan dan pengendalian harus ditelaah dalam rangka totalitas konteks semua kebudayaan yang ada. Melalui perpaduan antara teori kriminologi konstitutif dan praktek muckraking journalism diharapkan membangun karya jurnalistik yang berkualitas khususnya liputan investigasi. Menggerakkan naluri para jurnalis untuk kembali ke mandatnya, menjadi mata dan telinga bagi masyarakat untuk mendesak perubahan lebih baik.Kata Kunci: muckraking, investigasi, kebebasan informasi, pemikiran kritis

---

ABSTRACT<>br>Abstract The climate of investigative journalism in Indonesia is still exclusive. The demands of adherence to high standards, making the journalistic genre is minimal demand by Indonesian journalists. The ability of the media today is just to preach, develop and dramatize the various cases being processed law enforcement officers. A century ago American journalists brought the concept of muckraking journalism. A journalistic genre that emphasizes on the sensitivity of the journalist in lifting social problems and crimes that are deliberately hidden by bureaucrats and corporate. This writing uses constitutive criminology theory to explain the performance of muckraking journalism. The presence of constitutive criminology answers the challenge of habits of defamation itself. Crime and control must be examined in terms of the totality of the context of all cultures. Through a combination of constitutive criminology theory and practice of muckraking journalism, it is hoped to build quality journalistic work, especially the investigation coverage. Moving the instincts of journalists to return to their mandate, became the eyes and ears of the people to urge for better change. Keywords muckraking, investigative, freedom of information, critical minds "

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih banyak terjadi meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi jurnalis dan pers. Tugas karya akhir ini mencoba mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan melihat unsur dari kejahatan negara dan viktimologi kritis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder lembaga terpercaya jurnalistik Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Melalui teori viktimologi kritis dan konsep kejahatan negara, tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dilihat terjadi atas negara yang tidak memenuhi peranannya dalam melindungi jurnalis dan pers, mengakibatkan munculnya pelanggaran kemerdekaan pers.

---

There are still many cases of violence against journalists in Indonesia, even though it has been 25 years since the reform era. Cases of violence against journalists in Indonesia arose as a result of the state's failure to protect journalists and the press. This final project tries to describe the problem by looking at the elements of state crime and critical victimology. This writing uses qualitative research methods, with data sources taken from secondary data from a trusted Indonesian journalistic institution, namely the Alliance of Independent Journalists (AJI). Through the theory of critical victimology and the concept of state crime, acts of violence against journalists can be seen as occurring against the state which does not fulfill its role in protecting journalists and the press, resulting in violations of press freedom."

"ABSTRAKPencurian dan penjarahan properti budaya merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang mengancam seluruh negara di dunia. Kejahatan ini berkaitan erat dengan organized crime dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena jaringan kejahatan yang melintasi batas negara. Selama ini pencurian dan penjarahan properti budaya dianggap sebagai sebuah kejahatan yang bersifat material. Padahal, sesungguhnya dampak yang ditimbulkan lebih dari apa yang dapat dihitung secara materi. Tulisan ini melihat bahwa properti budaya merupakan salah satu bentuk identitas bangsa yang perlu dilindungi. Hate crime dan iconoclasm menjelaskan lebih dalam kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap identitas bangsa dimana terdapat unsur kebencian yang ditujukan kepada target. Unsur kejahatan transnasional dan organized crime dalam isu ini dijelaskan melalui konsep art crime dan criminogenic asymmetries. Tulisan ini menekankan bahwa pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan isu tidak hanya terbatas pada material, tetapi juga berkaitan dengan identitas bangsa.

---

ABSTRACTTheft and looting of cultural property is a transnational crime which threatens all countries in the world, with no exception. This type of crime is strongly related with organized crime and count as transnational crime due to its wide network which transcends the border of nations. Cultural property theft and looting usually seen as a crime against property. However, the impact of this crime is beyond of what we can measure in property crime. This study sees cultural property is a part of national identity and need to be protected from any harm. Hate crime and iconoclasm provide a deep insight of this issue as a crime against national identity which emphasize the aspect of hate. Aspects of transnational crime and organized crime is explained with art crime and criminogenic asymmetries with dysnomie. This study emphasizes that cultural property theft and looting is not only about material loss, but also a crime against national identity"