Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerja sama pengembangan bersama pesawat jet tempur KFX/IFX telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Terdapat beberapa rencana yang akan diterapkan dalam kerja sama ini. Selama beberapa tahun kerja sama ini berjalan, beberapa rencana-rencana tersebut berhasil diterapkan. Namun, tidak semua hal yang direncanakan dalam kerja sama ini berlangsung lancar. Terlebih lagi, kerja sama ini juga mengalami berbagai penundaan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia, adanya pandangan negatif dari kedua negara terkait kerja sama ini, dan adanya rencana pembelian pesawat jet tempur oleh kedua negara dari negara lain meskipun kerja sama ini sedang berlanjut. Walaupun begitu, Indonesia dan Korea Selatan tetap memutuskan untuk melanjutkan kerja sama ini. Skripsi ini mempertanyakan alasan yang membuat Indonesia dan Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan kerja sama tersebut. Skripsi ini menggunakan kerangka analisis kerja sama industri pertahanan dan metode penelusuran causal-process tracing untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lima alasan yang mendorong kelanjutan kerja sama KFX/IFX, yakni keinginan Indonesia dan Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista; potensi pengembangan industri pertahanan nasional kedua negara dari kerja sama KFX/IFX; keinginan Indonesia dan Korea Selatan untuk mendapatkan keuntungan diplomatik; kemungkinan kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan di masa depan; dan  keinginan Indonesia dan Korea Selatan memperoleh prestise.

---

The joint development cooperation of KFX/IFX fighter jets has been going on for more than a decade. There are several plans that will be implemented in this cooperation. During the several years of this cooperation, several of these plans were successfully implemented. However, not everything planned in this cooperation went smoothly. Moreover, this cooperation has also experienced various delays by South Korea and Indonesia, negative views from the two countries regarding this cooperation, and there are plans to purchase fighter jets by the two countries from other countries even though this cooperation is still ongoing. Even so, Indonesia and South Korea still decided to continue this cooperation. This thesis questions the reasons that made Indonesia and South Korea decide to continue the cooperation. This thesis uses an analytical framework of defense industry cooperation and a causal-process tracing method to explain the reasons behind this decision. This study finds that there are five reasons that encourage the continuation of KFX/IFX cooperation, namely the desire of Indonesia and South Korea to reduce dependence on imported main weapon system; the potential for the development of the national defense industry of the two countries from the KFX/IFX cooperation; the desire of Indonesia and South Korea to gain diplomatic advantage; the possibility of cooperation in the defense industry of Indonesia and South Korea in the future; and the desire of Indonesia and South Korea to gain prestige."

"This article is about the activity of risk assessment in developing KFX/IFX Fighters through joint development cooperation between Indonesia and South Korea for Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP). The Risks in EMDP found by using the Life Cycle of Weapon System. Risk assessment aims to identify, analyze and assess the level of risk as a calculation so that the program will always be on the track and and the default of the project will be avoided. Moreover, this is the first experience for Indonesia to make fighters. Besides that, KFX/IFX fighters is one of our national program which aims to built the independence of defense industry and to open the road map in mastering on making fighter for PT.Dirgantara Indonesia (PT.DI)."

"Studi ini membahas tentang risk assessment pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX dalam kerjasama joint development antara Indonesia dan Korea Selatan untuk tahapan Engineering and Manufacturing Development Phase (EM DP). Risiko-risiko dalam Tahapan EM DP ditinjau dari aspek Life Cycle of Weapon System. Risk assessment dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi, Menganalisis risiko serta menilai tingkat risiko sebagai kalkulasi matang untuk menggiring proyek ini agar dapat berjalan lancar dan menghindarkan dari risiko default atau kegagalan proyek mahabesar yang sudah menelan biaya yang tidak sedikit bagi Indonesia. Apalagi ini merupakan pengalaman Pertama dalam membuat pesawat tempur. Selain itu, pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX Merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dan membuka peta jalan penguasaan pesawat tempur bagi PT.Dirgantara Indonesia"

"Penelitian berawal dari adanya kendala pada lanjutan program joint development & production (JDP) Korean-Indonesia Fighter (KFX/IFX) karena banyak pro dan kontra dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini bertujuan memberikan sudut pandang lebih jauh dari sisi competitive intelligence agar bisa memberikan pertimbangan layak atau tidaknya program ini untuk dilanjutkan oleh Indonesia.Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang mewakili sudut pandang pelaku industri dan instansi pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder melalui sejumlah dokumen terkait dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang program JDP-KFX/IFX.Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya titik terang kelanjutan program yang terindikasi melalui flight test KF-21 Boramae di bulan September 2022 sebagai bentuk kuatnya komitmen yang dimiliki Indonesia dan Korea Selatan dalam melanjutkan program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Program ini jika dijalankan dengan pendekatan yang sesuai akan mendatangkan banyak nilai bagi Indonesia. Dari sisi teknologi pertahanan JDP KFX/IFX ini adalah bagian dari upaya atau strategi yang baik untuk menghasilkan transfer teknologi untuk meningkatkan kemampuan PTDI dalam membuat pesawat, khususnya pesawat tempur yang berdampak langsung pada daya saing penjualan produk pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Program JDP KFX/IFX termasuk memperkecil jarak dengan industri pertahanan yang lebih maju. Faktor great power competition pada program JDP KFX/IFX juga akan memberikan implikasi yang sangat besar pada penambahan nilai ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan.

---

The research started with the existence of obstacles in the continued Korean-Indonesia Fighter (KFX/IFX) joint development & production (JDP) program because there were many pros and cons from various points of view. This research aims to provide a further perspective from the point of view of competitive intelligence in order to be able to give consideration to whether or not this program is appropriate for Indonesia to continue.

Using a qualitative approach, this study conducted interviews with a number of sources representing the perspectives of industry players and the Indonesian defense agencies. This research is also equipped with secondary data through a number of related documents and previous research on the JDP-KFX/IFX program.

The results of this study found that there was a bright spot for the continuation of the program as indicated by the KF-21 Boramae flight test in September 2022 as a form of the strong commitment that Indonesia and South Korea have in continuing the KFX / IFX fighter development program. This program, if carried out with the right approach, will bring a lot of value to Indonesia. From a defense technology standpoint, the JDP KFX/IFX is part of a good effort or strategy to generate technology transfer to increase PTDI's ability to make aircraft, especially combat aircraft, which has a direct impact on the competitiveness of Indonesian defense product sales in the future. The JDP KFX/IFX program includes closing the gap with more advanced defense industries. The great power competition factor in the JDP KFX/IFX program will also have enormous implications for adding to the value of Indonesia's national resilience as a whole."

"Fokus dari tesis ini adalah menganalisa kerjasama Indonesia - Korea Selatan dalam mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 KAI KF-X / IF-X bila membandingkannya dengan fenomena Revolution in Military Affairs (RMA) yang jamak terjadi di kawasan, dan dengan tingkat kapabilitas pertahanan kedua negara dalam menyukseskan program tersebut. Penulisan menggunakan teori dan/atau konsep stratatifikasi, RMA, dan beberapa konsep penunjang lain seperti inovasi militer, difusi teknologi militer, dan strategi integratif. Penelitaian ini menggunakan metode kualitatif, dan menjabarkan dengan komprehensif tinjauan historis dari kerjasama Indonesia - Korea Selatan; perkembangan, kajian, dan tingkatan industri pertahanan kedua negara; spesifikasi teknis KAI KF-X / IFX; serta Doktrin dan Postur angkatan bersenjata. Temuan yang didapatkan dari penelitian adalah bahwasanya pesawat tempur KAI KF-X / IF-X ini tidak mempengaruhi RMA Indonesia karena pesawat tempur tersebut akan memenuhi tuntutan operasional TNI AU di masa mendatang dan tidak akan menyebabkan perubahan signifikan terhadap Doktrin maupun Postur TNI. Yang terjadi adalah evolution in military affair, bukan RMA.

---

This thesis is concentrated in analyzing the cooperation between Indonesia - South Korea in the development of a 4.5 generation jet fighter KAI KF-X / IF-X by comparing it to the Revolution in Military Affairs (RMA) phenomena that is raging in the region, and with the defense capability of the two countries. The theories and/or concepts used in the writing of this thesis are stratification, RMA, and a few other concepts such as military innovation, technology diffusion, and integrative strategy.

The writings that are used are within the qualitative methods, that describes comprehensively the historical background of the Indonesian - South Korean relations; the level of both defense industries; technical specification of the KAI KF-X / IF-X; and the Doctrine of the armed forces.

The findings of this research concludes by acknowledging that the KAI KF-X / IF-X jet fighter will not start nor alter Indonesia?s RMA, because the planes will be align with the future operational requirements of the Indonesian air force. Neither does the Doctrine will be affected. Thus, what is happening is not an RMA, rather the evolution in military affair."

"Teknologi persenjataan Indonesia, khususnya teknologi Alutsista masih memiliki banyak ketertinggalan dibanding negara maju. Karenanya, pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Indonesia umumnya dilakukan melalui pengadaan pembelian dari luar negeri. Alih teknologi adalah sebuah mekanisme perolehan teknologi yang berpotensi meningkatkan kemandirian teknologi Indonesia di kemudian hari, namun pengaturannya di Indonesia masih belum cukup mendukung perwujudan kemandirian teknologi Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk membedah pengaturan mengenai alih teknologi di Indonesia khususnya dalam konteks pengadaan Alutsista dengan menggunakan proyek kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai variabel yang dianalisis, mengingat program ini adalah program pengembangan pertama untuk pesawat tempur yang melibatkan Indonesia dari proses awalnya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika Indonesia hendak melakukan alih teknologi khususnya dalam pengadaan Alutsista dan sebuah usulan untuk memberi prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan alih teknologi pada umumnya dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi serta unit-unit penelitian dan pengembangan untuk memaksimalkan daya riset teknologi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola teknologi.

---

Indonesian weapons technology, especially Weaponry System rsquo s Primary Equipments WSPE technology still has a lot of backwardness compared to developed countries. Therefore, the procurement of the Main Equipment of Indonesian Weapon System is generally done through the procurement purchasing from abroad. Technology transfer is a technology obtaining mechanism that has the potential to increase Indonesia 39 s technological independence in the future, but its arrangement in Indonesia is still not enough to support the realization of Indonesia 39 s technological independence. In this research the author will try to dissect the arrangement of technology transfer in Indonesia especially in the context of procurement of WSPE by using cooperation project of development of KF X IF X fighter aircraft between Indonesia and South Korea as variables analyzed, considering this program is a fighter aircraft development program which the first to involve Indonesia from its initial process. The research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. The findings to be presented in this study are aspects that must be considered when Indonesia wants to transfer technology especially in the acquisition of WSPE and a proposal to give basic principles for the implementation of technology transfer in general by involving educational institutions and R D units to maximize the capacity of technology research in order to realize Indonesia as an independent country in developing and managing technology in the future."

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"Industri hiburan merupakan sebuah industri yang terlibat dalam penyediaan konten hiburan, seperti radio, film, televisi, dan teater. Di Tiongkok, industri hiburan berkembang dengan pesat sejak adanya kebijakan reformasi dan keterbukaan hingga dapat dikenal di mancanegara, salah satunya di Korea Selatan. Hubungan kerja sama dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, namun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah karena terjadinya THAAD pada tahun 2016, yang membuat Tiongkok memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Kondisi hubungan dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan adanya THAAD menjadi pokok bahasan dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, yang mencakup beberapa tahapan, yaitu menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sanksi ekonomi yang diakibatkan oleh THAAD turut terasa dalam kerja sama di industri hiburan, terutama terkait dengan investasi, penayangan konten hiburan Korea Selatan di Tiongkok, dan kerja sama SDM.

---

The entertainment industry is an industry involved in providing entertainment content, such as radio, film, television, and theater. In China, since the reform and opening up policy, the entertainment industry has grown rapidly and has become recognized internationally, including in South Korea. The cooperative relationship in the entertainment industry between China and South Korea has existed for a long time, but the relationship has not always run smoothly. One of them is due to the deployment of THAAD in 2016, which made China impose economic sanctions on South Korea. The condition of the relationship in the entertainment industry between China and South Korea with the presence of THAAD is the subject of this research. The method used is a qualitative method with a historical approach, which includes several stages, namely determining the topic, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the impact of economic sanctions caused by THAAD is also felt in cooperation in the entertainment industry, especially related to investment, broadcasting South Korean entertainment content in China, and human resource cooperation."

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."