Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 berkontribusi terhadap peningkatan timbulan limbah medis rumah sakit. RSUD Doris Sylvanus merupakan RS Rujukan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang menangani baik pasien COVID-19 dan non COVID-19. Dalam rangka memenuhi standar kesehatan lingkungan rumah sakit yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No.7 tahun 2019, rumah sakit perlu mengupayakan pengelolaan limbah medis rumah sakit yang benar karena rumah sakit memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar yang cukup besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketaatan RSUD Doris Sylvanus dalam melakukan pengelolaan limbah medis APD selama pandemi COVID-19 tahun 2021 sesuai peraturan perundangundangan.Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui telaah dokumen, observasi langsung, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan limbah medis meningkat sesuai dengan tren kasus COVID-19 dan sejalan dengan BOR rumah sakit. Estimasi proporsi limbah APD mencapai 22% di area COVID-19 dan 23% di area non COVID-19. Pengelolaan limbah medis APD mengikuti alur limbah medis secara umum karena pada akhirnya limbah APD akan dikelola layaknya limbah medis. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah medis yang dilakukan RSDS telah taat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.7 tahun 2019. Komponen yang masih tidak taat meliputi faktor SDM, kebijakan tertulis pimpinan rumah sakit, pelaporan berita acara penyerahan, jalur pengangkutan belum menggunakan jalur khusus dan warna kemasan. Hasil penelitian merekomendasikan pembuatan program seperti penimbangan limbah medis dan APD di ruangan, pelatihan SDM yang berkelanjutan, pembuatan kebijakan dan SPO, program evaluasi dan penelitian lanjutan terkait laju timbulan limbah medis, efisiensi penggunaan APD, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan pengelolaan limbah medis di rumah sakit

---

The increased use of personal protective equipment (PPE) by health care workers during the COVID-19 pandemic has contributed to an increase in the medical waste generation. Doris Sylvanus General Hospital is a COVID-19 Referral Hospital in Central Kalimantan that provides care for both COVID-19 and non-COVID-19 patients. RSUD Doris Sylvanus is a COVID-19 Referral Hospital in Central Kalimantan Province that treats both COVID-19 and non-COVID-19 patients. In order to meet the environmental health standards in health care facilities as stipulated in the Minister of Health Regulation No. 7 of 2019, hospitals need to put attention on hospital medical waste management because of its huge impact on the surrounding environment. This study aimed to analyze the compliance of Doris Sylvanus General Hospital in managing PPE medical waste during COVID-19 pandemic in accordance with statutory regulations. This research was conducted qualitatively with a case study approach through document review, direct observation, and in-depth interviews. The results showed that medical waste generation increased in accordance with the trend of COVID-19 cases and in line with hospital Bed Occupancy Rate. The proportion of PPE waste showed 22% in the COVID-19 area and 23% in the non-COVID-19 area. The management of PPE medical waste follows the flow of medical waste because PPE waste will be handled like medical waste in the end. Overall, the medical waste management carried out by the RSDS has complied with the Minister of Health Regulation No. 7 of 2019. The components that are still disobedient include human resources factors, hospital policies, report of medical and PPE waste generation, transportation routes and waste bags colour. The results of the study recommend the creation of programs such as weighing medical waste and PPE in the room, continuous HR training, internal policy making and SOPs, evaluation programs and further research related to the rate of medical waste generation, the efficiency of the use of PPE, and factors that affect compliance with medical waste management in hospitals."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"Sebagai penghasil limbah padat B3, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Ketidakpatuhan rumah sakit dalam mengelola limbah padat B3 dapat berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 dimana jumlah produksi limbah padat B3 yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Dalam rangka melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak timbulan limbah padat B3, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengelolaan limbah padat B3 pada rumah sakit di Indonesia pada saat sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap 343 rumah sakit di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah Medis) milik Kemenkes RI. Data akan dianalisis menggunakan uji chi-square, mann whitney, dan regresi logistik model determinan. Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan limbah padat B3 oleh rumah sakit di Indonesia, yaitu dari 82% menjadi 86% selama pandemi. Meskipun capaian tingkat kepatuhan sudah cukup baik, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kegiatan pengolahan limbah padat B3 secara mandiri oleh rumah sakit dimana ditemukan hanya 6% rumah sakit yang melakukan pengolahan limbah padat B3 secara mandiri menggunakan insinerator yang memenuhi izin selama pandemi COVID-19 tahun 2020.

---

Hospitals generate many types of medical wastes. Therefore, they have the responsibility to manage the waste they produce. Improper management of medical waste can have a negative impact on the environment and public health, especially during the COVID-19 pandemic where the amount of medical waste generated by health care facilities is increasing. To protect the environment and public health from the negative impact of medical waste, this study was conducted to determine the level of compliance of medical waste management in hospitals before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Cross-sectional study was conducted among 343 hospitals in Indonesia. The data used in the research is secondary data from the medical waste management information system owned by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The data will be processed using chi-square, mann whitney, and logistic regression test. The research found that there was an increase in the hospital’s compliance level of medical waste management in Indonesia, from 82% to 86% during the pandemic. Although the level of compliance was adequate, there should be an effort to improve independent treatment of medical waste by hospitals where only 6% of hospitals doing treatment for medical waste independently using incinerators that meet the standards during the COVID-19 pandemic in 2020."

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"Seiring berkembangnya penduduk dan teknologi mendorong perubahan besar pada jumlah timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dipengaruhi juga oleh pandemi covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini, penggunaan fasilitas protokol kesehatan seperti masker, memperparah besar timbulan sampah. TPA pada Kecamatan Cipayung merupakan contoh yang terdampak akibat masalah tersebut. Peningkatan limbah masker mengalami kenaikan volume 30 sampai 50 persen dari sebelumnya pada tahun 2020 hanya sebesar 1600 ton limbah infeksius yang berasal dari masker. Timbulan keseluruhan sampah di TPA Cipayung perhari sudah mencapai 1200 m3 /hari di tahun 2021, kondisi ini mengakibatkan TPA overload dan akan direncanakan untuk ditutup. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi komposisi, timbulan, serta kinerja pengelolaan sampah yang berada di TPA Cipayung terdampak pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data yang digunakan berdasarkan SNI-19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, observasi kondisi eksisting pada TPA Cipayung serta wawancara kepada petugas TPA. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata volume timbulan sampah yang masuk ke TPA Cipayung sebesar 1031,2 m3 /hari, dengan komposisi yang didominasi sampah organik sebesar 42,02% dan sampah plastik sebesar 26%. Sisa komposisi sampah lainnya terdiri dari sampah B3 berupa baterai, obat dan wadah bekas kosmetik sebesar 9,26 %, sampah kertas sebesar 8,01%, ranting dan kayu sebesar 4,88%, sampah infeksius yang didominasi sampah masker sebesar 4,77%, sampah kain sebesar 3,38%, karet/kulit sebesar 2,27%, kaca sebesar, 1,88%, dan logam 1,19%. Terdapat faktor yang mendorong peningkatan jumlah timbulan yang masuk ke dalam TPA dari aspek peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, serta aktivitas yang mendorong kuantitas sampah dari rumah tangga meningkat karena keadaan pandemi covid-19.

---

The amount of waste generated that enters the final disposal site (TPA) changes dramatically as the population grows and technological advances. Also affected by the COVID-19 pandemic that has lasted from 2020 to the present, the use of health protocol facilities such as masks, exacerbates the amount of waste generated. Landfill in Cipayung District is an example that is affected by this problem. Garbage generation at the Cipayung landfill per day has reached 1200 m3/day. This condition has resulted in the landfill being overloaded and it is planned to close it. Therefore, this study was conducted in order to analyze and evaluate the composition, generation, and performance of waste management at the Cipayung TPA affected by the Covid-19 pandemic. The data collection method used was based on SNI-19-3964-1994 regarding Methods of Collection and Measurement of Urban Waste Generation and Materials, observations of the existing conditions at the Cipayung landfill, and interviews with landfill officers. Based on the results of the study, the average volume of waste that enters the landfill is 1031.2 m3/day, with a composition dominated by organic waste (42.02%) and plastic waste (26%). The remaining composition of other waste consists of B3 waste in the form of batteries, drugs, and used cosmetic containers by 9.26%, paper waste by 8.01%, twigs and wood by 4.88%, infectious waste dominated by mask waste by 4.77%, cloth waste by 3.38%, rubber/leather by 2.27%, glass by 1.88%, and metal by 1.19%. There are factors that encourage an increase in the amount of generation that goes into the landfill from the aspect of increasing population, economic activity, and activities that support the quantity of waste from households increasing due to the COVID-19 pandemic."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas menghasilkan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan berdampak pada permasalahan lingkungan dan kesehatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah salah satu kota yang mengalami laju pertumbuhan penduduk cukup besar dan memiliki jumlah Puskesmas terbesar kedua di Provinsi DKI Jakarta, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan akan semakin bertambah. Dengan demikian, diperlukan pengelolaan limbah berkelanjutan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah padat B3 Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menilai aspek pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan dan menentukan prioritas masalah pada aspek pengelolaan limbah padat B3. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 35 Puskesmas Kelurahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor aspek pengelolaan limbah di Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan tergolong baik, dengan nilai 79,18 dari 100. Prioritas masalah disusun berdasarkan nilai terendah yaitu dimulai dari aspek kelembagaan dengan skor 60, aspek sosial budaya dengan skor 66,29, aspek teknis dengan skor 75,36, aspek lingkungan dengan skor 94,29, dan aspek hukum dengan skor 100.

---

Public Health Center (PHC) is a health service facility that organizes public health and individual health efforts. Health service activities in PHC produce hazardous and toxic solid waste that will have an impact on environmental and health problems. South Jakarta City has a fairly large population growth rate and second largest number of PHC in DKI Jakarta Province so that the amount of waste generated will increase, therefore integrated sustainable waste management is needed. This study aims to determine the description of the management of toxic and solid waste in South Jakarta City PHC by assessing the waste management aspects and determining the priority problems in the aspects of hazardous and toxic solid waste management. This research is a quantitative study with a descriptive research design with a sample size of 35 Village Public Health Centers. The results of this study indicate that the score of waste management aspects in South Jakarta City PHC is classified as good, with a score of 79,18 out of 100. Priority problems are arranged based on the lowest value, starting from the institutional aspects (score 60), socio-cultural aspects (score 66,29), technical aspects (score 75,36), environmental aspects (score 94,29), and legal aspects (score 100)."

"Pada kegiatannya rumah sakit menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Tingkat hunian (BOR) sebesar 65% tentu akan menghasilkan limbah padat yang cukup banyak. Pengelolaan limbah padat rumah sakit ini belum dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan. Pelaksanaan minimisasi limbah padat belum cukup dilakukan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk pengetahui pengelolaan dan upaya minimisasi limbah padat. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah timbulan limbah padat medis rata-rata 118,95 kg/hari atau 0,46 kg/hari/tempat tidur dan jumlah timbulan limbah padat non medis rata-rata adalah 189,4 kg. Penggunaan insinerator belum optimal sehingga mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan bahan bakarnya sebanyak 450 liter atau senilai Rp. 3.600.000,- setiap bulan. Minimisasi limbah non medis melalui daur ulang atau penjualan kembali ini akan membawa nilai manfaat ekonomi yaitu menambah pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp. 82.479.600,- per tahun.

---

Hospitals in their activities will produce some solid waste that if not good manage will give a negative impact for the soiciety itself and the environment With Bed Occupancy rate BOR of 65 this hospital generates quite a lot of solid waste The Management of solid wasteand minimization activity in this hospital has not been managed well according to Government Decree and Health Minister Decision This reasearch aims to know how the hospital minimize and process the solid waste This research used kuantitative approach The result of this research showed the generation of medical solid waste every day an average of 118 95 kg or 0 46 kg bed day and the generation of non medical solid waste every day an average of 189 4 kg The usage of insinerator has not been optimum this may cause the excessive use of fuels as 450 liters or worth as Rp 3 600 000 The waste minimization activities such as recycle by reselling will bring economic benefit that add value RSUD Raden Mattaher Jambi income of Rp 52 743 600 per year."

"Pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia sejak awal tahun 2020 sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, salah satunya dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan, dimana masyarakat saat ini cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhannya secara online melalui kegiatan belanja online. Namun belanja online menimbulkan dampak negatif karena mengakibatkan timbulan sampah—terutama sampah kemasan—yang berdampak pada lingkungan. Tujuan dari penelitian ini ialah menghitung dan menganalisis timbulan sampah kemasan serta jejak karbon yang dihasilkan dari kegiatan belanja online masyarakat Kota Tangerang Selatan selama Pandemi COVID-19 (Bulan Februari-Mei 2021). Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, perhitungan emisi transportasi dan sampah kemasan serta analisis korelasi variabel (melalui regresi dan matriks korelasi). Selama 107 hari penelitian dari 28 Kartu Keluarga, dihasilkan sebanyak 395 pesanan dengan enam jenis komposisi sampah kemasan dimana kardus—dengan persentase sebesar 57%—merupakan jenis sampah kemasan yang paling banyak dihasilkan. Kegiatan transportasi barang—sejak dari penjual hingga ke TPA—berkontribusi paling besar dalam menghasilkan jejak karbon jika dibandingkan dengan dua sumber lain dengan jejak karbon yang dihasilkan ialah sebanyak 17376,256 kgCO2eq. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kegiatan belanja online masyarakat, timbulan sampah kemasan, dan jejak karbon di Kota Tangerang Selatan

---

The COVID-19 pandemic that has existed in Indonesia since the beginning of 2020 has more or less affected people's lives, one of which is in fulfilling the needs, where people today tend to choose to fulfill their needs online through online shopping activities. However online shopping has negative impact because it generates waste—especially packaging waste—which affect the environment. The purpose of this study is to calculate and analyze the generation of packaging waste and the carbon footprint resulting from online shopping activities of the people of South Tangerang City during the COVID-19 Pandemic (February-May 2021). The research method used includes descriptive statistical analysis, calculation of transportation and packaging waste emissions as well as variable correlation analysis (through regression and correlation matrix). During 107 days of research from 28 Family, 395 orders produced with six types of packaging waste composition where cardboard—with a percentage of 57%—was the type of packaging waste that produced the most. The transportation of goods—from the seller to the landfill—contributes the most to generating a carbon footprint when compared to the other two sources with a carbon footprint of 17376.256 kgCO2eq. Based on these results, it can be said that the COVID-19 pandemic has affected people's online shopping activities, packaging waste generation, and carbon footprint in South Tangerang City"

"Peningkatan timbulan sampah di Kota Depok yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru yaitu TPA Cipayung yang sudah mengalami kondisi overload sehingga tidak dapat menerima sampah lagi. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah ke TPA Cipayung yaitu dengan dibangun UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Kota Depok. UPS di Kota Depok sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan berbagai penambahan jumlah UPS setiap tahunnya. UPS berfokus kepada pengolahan sampah organik. Saat ini, jumlah UPS yang terbangun sebanyak 45 UPS. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi dan kinerja UPS di Kota Depok eksisting saat ini. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas dan pengelolaan sampah pada UPS-UPS di Kota Depok saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei, wawancara, dan observasi untuk mengambil data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah UPS yang terbangun sampai saat ini adalah 45 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbangun paling banyak dan Kecamatan Cinere dan Cilodong memiliki UPS terbangun paling sedikit. Dari 45 UPS terbangun, sebanyak 31 UPS beroperasi dan 14 tidak beroperasi. Pada UPS yang beroperasi, jumlah sampah yang diolah oleh 30 UPS (1 UPS tidak terhitung) pada kurun waktu 2016-2019 sebanyak 11.831,02 ton. Persentase kapasitas UPS di Kota Depok yang terpakai rata-rata sebesar 27,58% dari kapasitas desain per tahun. Pada proses penanganan sampah di UPS Kota Depok meliputi unloading, pemilahan, pencacahan, pengomposan, pengayakan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penanganan residu dengan kemampuan rata-rata UPS dalam mengurangi sampah pada tahun 2016-2019 yaitu 96,15% per tahun. Lalu, untuk kesesuaian pelaksaan UPS digunakan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 dimana sebagian besar UPS di Kota Depok sudah memenuhi rencana/kriteria pada semua aspek, kecuali aspek bangunan. Dengan mengetahui kapasitas dan proses pengelolaan pada UPS-UPS di Kota Depok, maka tingkat operasi pada UPS di Kota Depok dapat ditingkatkan.

---

The increasing of waste generation in Depok City that caused by the increase in the population raises a new problem when TPA Cipayung has undergone an overload condition so that it cannot receive wastes anymore. One way to reduce the amount of wastes that goes into TPA Cipayung is with the built of UPS in Depok. UPS in Depok has been operating since 2007 until now with additional amount of it for every year. UPS operating is focused on organic waste processing. Currently, the number of UPS that has built is 45. However, it is not yet known how the UPS conditions and performances for now. Therefore, this research is being done with the aim to know how the capacity and waste management at UPS in Depok. The methods used in the study were surveys, interviews, and observations to retrieve primary and secondary data. From the results of the research, it is known that the number of UPS that are reached until now is 45 UPS which spread in 11 sub districts of Depok, Cipayung have the most number of built UPS and sub districts of Cinere and Cilodong have the least number of built UPS. From 45 UPS that has built, as many as 31 UPS are operating and 14 UPS are not operating. At the operating UPS, the amount of waste processed by 30 MRFs (1 MRFs is not included) in the period 2016-2019 is as much as 11,831.02 tons. The average percentage of used UPS capacity in Depok City is 27.58% of the design capacity per year. The process of organic wastes handling in UPS Kota Depok are including unloading, screening, shredding, composting, sieving, packaging and storage, and also handling residue with the ability of the average UPS in reducing wastes for 2016-2019 is 96.15% per year. For the suitability of the implementation of UPS, the PERMEN PU No. 3/2013 is being used for the standard which most UPS in Depok already fulfill the plans/criteria on all aspects, except the building aspects. By knowing the capacity and management process on UPS in Depok City, the level of operation on UPS in Depok City can be increased."