Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG.

---

Procurement during the COVID-19 pandemic is vital for the continuity of hospital operations. There is a special mechanism contained in SE LKPP Number 3 of 2020 regarding the acceleration of handling the COVID-19 pandemic and the renewal of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the government's procurement. The most significant procurement is for PPE and room renovations, this makes the hospital must have a special budget in handling COVID-19. This condition makes hospital expenditures higher and this situation will have an impact on the hospital's financial performance. The purpose of this study was to determine the effect of procurement policies during the COVID-19 pandemic on the financial performance of Pulmonary Hospital dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). This research is a non-experimental research with a qualitative approach. Research informants were obtained by purposive sampling including the Supervisory Board; President Director; RM and BLU Commitment Making Officers; Procurement Service Unit; Pharmaceutical Installation; Finance and BMN Coordinator; Sub-Coordinator of Accounting and BMN. The types of data needed in this study are primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the implementation of procurement during the pandemic at the RSPG was in accordance with applicable policies. This policy has a positive effect on the financial performance of the RSPG in general due to the receipt of BA BUN funds to accelerate the handling of COVID-19 from the Ministry of Finance. Procurement policies have a negative effect on the cash ratio, current ratio and collection period. In addition, it has a positive effect on the return on fixed assets, return on equity and the cost recovery rate. And it has no effect on fixed asset turnover and inventory turnover at RSPG."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk membahas kemampuan mahasiswa FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2011 dalam mengenal,memahami, mengerti, dan mengaplikasikan informasi tentang pengadaan barangdan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan tempat internship/magang di PerumPerhutani.Untuk mengenal apa saja hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengadaanbarang dan jasa, maka penulis mengadakan penelitian baik denganmembandingkan teori-teori yang dipergunakan dan hasil observasi langsung dikantor pusat Perum Perhutani.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwaPerum Perhutani sebagai perusahaan BUMN dalam pekerjaan pengadaan barangdan jasa agar membuat kualifikasi, pengawasan, dan system evaluasi yang lebihketat untuk metode pengadaan barang dan jasa secara swakelola; memberikanmetode pembayaran yang lebih jelas dan/atau fleksibel untuk metode pengadaanbarang dan jasa swakelola; dan peningkatan sumber daya manusia untuk timadministrator dan pemeliharaan database dan membuat sistem E-Procurementyang lebih lengkap secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThe focus of this internship report is for the freshman student of Faculty ofEconomy and Business at University of Indonesia to recognize, understand, andapply information about the procurement of goods and services carried out by thecompany where the internship program is occurred in Perum Perhutani.The purpose of this study is to understand the things that are directly related to theprocurement of goods and services, the authors conducted research in whichcomparing the theories used and the actual conduct of procurement process withdirect observation method in Perum Perhutani headquarter office.This internship report is written as a qualitative research.The researcher suggests PerumPerhutani as a state owned company to makestricter qualifications, supervision, and evaluation system for the self-managementprocurement process method; provide clearer and more flexible payment methodfor the self-management method; and improve the human resources skills for theadministrators and database maintenance teams for E-Procurement system andcreate a better E-Procurement system as a whole."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Di bidang pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir mencapai Rp 100 triliun. Pembocoran itu dilakukan melalui menggeiembungkan harga barang dan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa hampir sebagian besar dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan tidak terbuka kepada publik. Semua hal itu bisa terjadi karena mekanisme aturan dan sanksi hokum terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, masih lemah. Kajian Indonesia Procurement Watch bersama Bank Dunia mengemukakan, kebocoran APBN dari sektor pengadaan barang dan jasa untuk publik sebesar 30 - 50 persen. Padahal, hampir setengah biaya APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Selain itu, banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30 - 40 persen dari seharusnya. Selama ini, pengadaan barang dan jasa hanya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Di dalam Keputusan Presiden itu antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa untuk publik oleh pemerintah yang nilainya di atas Rp 100 juta harus ditenderkan. Selain itu, pengadaan barang dan jasanya harus dari Indonesia.Dalam konteks permasaiahan ini, Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Indonesia Procurement Watch mengemukakan bahwa kenyataannya, hampir sebagian besar mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penunjukan langsung yang sangat berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anggarannya pun di mark-up dan volume barangnya sering ditambah-tambahkan. Parahnya lagi, sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan itu hanya berupa sanksi administratif, tanpa ada sanksi hukum pidananya. Hal ini merupakan kelemahan fundamental karena pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menelan lebih dari 40 persen APBN setiap tahunnya hanya diatur oleh aturan setingkat Keppres."

"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur proses pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan dua tahap, teorisasi dan empirisasi. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok responden, kelompok Auditor dan Auditee dengan menggunakan metode statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan ada 6 faktor permasalahan aplikasi aturan keadaan darurat pada pengadaan barang/jasa secara penunjukan langsung, yaitu Tidak ada keharusan pemerintah daerah yang terdekat untuk wajib memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana, Tidak ada aturan yang memperbolehkan PPK menunjuk penyedia barang/jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Lama waktu pelaksanaan pekerjaan, Tidak ada pengaturan besarnya denda keterlambatan pekerjaan, Rendahnya kualitas/mutu pekerjaan penanggulangan yang dikerjakan, dan Pemeriksaan BPK dalam setiap pekerjaan secara unit price.

---

Presidential Regulation No. 54 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. The method used in this study is a two-stage survey, theorising and empirisation. The study was conducted to two groups of respondents, the Auditor and Auditee using descriptive statistics.

The results showed there were 6 factors issues in the application of the rules of emergency procurement of goods / services direct appointment, that No obligation of local government closest to shall provide assistance to the affected areas, There are no rules that allow the PPK designate providers of goods / services nearby who are conducting similar work, Work execution time, No amount of fine adjustment of delay, Poor quality / quality control work, and the BPK in every job in the unit price."

"Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

---

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."

"Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

---

In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services."