Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesalahan penulisan pada akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu kesalahan yang wajib dikoreksi oleh setiap notaris dalam rangka menjalankan jabatan notarisnya tersebut agar dapat tetap menjaga keautentisitasan akta tersebut. Namun, dalam praktek notaris di Indonesia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta hanya bisa dilakukan secara langsung dihadapan penghadap, notaris dan saksi-saksi secara langsung. Berbeda dengan Estonia. Dimana Estonia pembetulan kesalahan tulisan pada akta dapat dilakukan secara daring sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga negara bagian Montana yang diatur dalam UU Notaris Montana. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah terkait pengaturan, teknis serta praktek pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring di Indonesia, Estonia dan Montana serta bagaimana implikasi hukumnya dalam hal pembetulan tersebut dilakukan secara daring. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan ialah dilihat dari bentuk penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu, tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian terapan dan eksploratoris. Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan formulatif dan pendekatan aplikatif. Hasil dari analisa adalah di Indonesia sendiri pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui memang belum ada pengaturannya sama sekali, namun notaris di Indonesia menggunakan Pasal 16 Ayat (7) UUJN sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan kesalahan tulisan pada kata secara daring. Sedangkan di Estonia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui media elektronik sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga di negara bagian Montana, sudah diatur di dalam UU Notaris Negara Bagian Montana. 

---

A writing error in the deed made by a notary is an error that must be corrected by every notary in carrying out his notary position in order to maintain the authenticity of the deed. However, in the practice of a notary in Indonesia, the correction of writing errors in the deed can only be done directly before the appearer, the notary and the witnesses directly. Unlike Estonia. In Estonia, correction of writing errors in deeds can be done online as provided for in the Estonian Notarization Act. Likewise, the state of Montana is regulated in the Montana Notary Act. Based on this, the problems discussed in the writing of this thesis are how to regulate, technical and practice the correction of writing errors in deeds online in Indonesia, Estonia and Montana and how the legal implications of this correction are carried out online. To answer the problems in this thesis, the research method used is seen from the form of research using normative legal research. In addition, the type of research used is applied and exploratory research. The data analysis method used is a qualitative data analysis method with a formulative approach and an applicative approach. The result of the analysis is that in Indonesia, there is no regulation on writing errors in deeds online at all, but notaries in Indonesia use Article 16 Paragraph (7) of the UUJN as the legal basis for correcting written errors in words online. Meanwhile, in Estonia, online deed correction of writing errors through electronic media is fully regulated in the Estonian Notarization Law. Likewise in the state of Montana, it is regulated in the Montana State Notary Act."

"Tesis ini meneliti mengenai konstruksi atas pembetulan akta, yang meliputi pembetulan akta yang tidak substansial, dan pembetulan yang substansial, serta pembetulan sebelum penandatanganan, dan pembetulan setelah penandatanganan. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap akta tanpa persetujuan kedua belah pihak, serta tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 09/B/MPPN/VII/2019 mengenai bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban dari perbuatan Notaris yang melakukan Pembetulan isi Akta Autentik pada Akta Notaris yang telah ditandatangani, tanpa adanya persetujuan salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis dengan mempergunakan sumber data sekunder, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris, hukum perdata, dan hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris adalah pendegradasian Akta No. 33 dan Akta No. 34 menjadi Akta dibawah tangan yang dibuat oleh Notaris selaku Terlapor. Kemudian, tanggung jawab Notaris adalah Notaris dapat dituntut ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya oleh Pelapor, sebagaimana ketentuan Pasal 51 UU Jabatan Notaris Perubahan.

---

This thesis examines the construction of an modification to the deed, which includes non-substantial correction, and the substantial correction, as well as modification before signing, and modification after signing. Notaries, in carrying out their positions, are not permitted to make changes to the deed without the consent of both parties, and without going through the procedures as specified in the Notary Act. The problem that will be discussed in this thesis is the case in Notary Central Supervisory Board Decree No. 09 / B / MPPN / VII / 2019 regarding how the legal consequences and accountability of the Notary who correcting the contents of the Authentic Deed on the Notary Deed which has been signed, without the approval of one of the parties. This study uses a normative juridical method that emphasizes the norms written legal norms with a juridical approach using secondary data sources, to analyze various statutory regulations regarding Notary Position, civil law, and criminal law, books and articles that have correlations and are relevant to the problem to be examined. The results of this study indicate that, the legal consequence of notary deeds is the degradation of Deed No. 33 and Deed No. 34 made by a Notary Public as the reported party in this case. Regarding the responsibility of the Notary, a Notary may be sued for compensation for a tort against the law brought to her by the Reporting Party, as provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014."

"Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta, dan kutipan akta. Namun, Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan penetapan yang mengizinkan seorang pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tulis/ketik dari akta notaris yang ia simpan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan dari pengadilan dalam memberikan izin kepada pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dan tata cara pembetulan akta dari werda notaris yang tepat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder dari berbagai dokumen. Adapun tipe peneltian ini adalah eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pengadilan tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada Pemegang Protokol Notaris untuk melakukan pembetulan kesalahan ketik/tulis pada akta werda notaris. Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada werda notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh pemegang protokol notaris. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan mengenai mekanisme pembetulan kesalahan tulis/ketik pada akta setelah notaris yang membuat akta tersebut telah pensiun atau menjadi werda notaris.

---

This thesis is based on the case described in the Cilacap District Court Decision No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. There is an absence of the law that regulates the authority of the holder of the protocol notary to correct the typo in superannuated notary deed. In Notary Position Regulations and amendment, the authority of the holder of the protocol notary are issued a copy of the deed, grosse of the deed, and extract of the deed. However, Cilacap District Court was issued a decree that allows the holder of the protocol notary to make corrections to typographical errors in superannuated notary deed. The problems raised in this research are the authority of the District Court in granting the authority to the holder of the protocol notary to correct the superannuated notary deed and the procedures to correct superannuated notary deed rightly. To answer this problem, a normative juridical research method is used, with explanatory research typology. The collecting data tools for this research is study document through the literature. The result of the analysis of this research is that District Court is not authorized to issue a determination which contains authorizes the holder of the Notary Protocol to make a correction of typos / write on the superannuated notary deed. This is because the deed is the interest of the parties who made the deed, not the interests of the notary. So, the determination must be cancelled. Therefore, the correction of the deed can be done by means of the parties in the deed filing a lawsuit to the court to ask for reimbursement of costs, compensation, and interest from the superannuated notary, as well as allowing the deed correction to be carried out by the notary protocol holder. Suggestions from this research is that there is a need for regulations regarding the mechanism for correcting typographical errors in the deed after the notary who made the deed has retired or becomes a superannuated notary."

"Pelajar Indonesia sering menghadapi kesulitan ketika harus menulis dalam Bahasa Inggris, khususnya dalam membentuk struktur kalimat yang baku dan berterima. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan sintaksis yang terdapat pada tulisan mahasiswa, menemukan jenis kesalahan yang paling dominan, dan menjabarkan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kesalahan tersebut. Data dikumpulkan dari tulisan mahasiswa pada mata kuliah Penulisan Ilmiah dalam Bahasa Inggris 2011-2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data dianalisis dengan mengklasifikasikan kesalahan menggunakan kategori linguistik, kategori permukaan dan kategori efek komunikatif dari Dulay (1982). Dalam mencari penyebab dari kesalahan-kesalahan sintaksis yang dilakukan mahasiswa, teori- teori utama yang digunakan diambil dari Corder (1982), Selingker (1972), dan Richards (1974). Teori-teori tersebut pada akhirnya menguatkan hipotesis peneliti yaitu penyebab kesalahan sintaksis yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dikarenakan faktor interlingual yaitu interferensi bahasa pertama pada bahasa target. Berdasarkan hasil temuan, hipotesis tersebut berhasil terbukti hanya sejauh pada kesalahan yang jumlahnya banyak dan dominan, dan kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah pada kategori frase kata benda dalam penggunaan determinan.

---

Indonesian students often face difficulties when they have to write in English, especially in forming accurate and acceptable sentences. This research aims to describe the kinds of errors which occur in students' writing, to find the dominant errors, and to seek the most possible factors causing those errors. The research data were collected from the students' writing in English Research Writing course year 2011-2012. This research used descriptive analysis method. The data were analized by classifying the errors using linguistic category, surface structure category, and communication effect category from Dulay (1982). The main theories used in this research were taken from Corder (1973), Selinker (1972), and Richards (1973). The research findings indicated that the hypothesis was confirmed only for frequent and dominant errors found in using determiners in noun phrase category."

"Penelitian ini membahas profil kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Objek yang diteliti adalah produksi tulisan yang dihasilkanoleh mahasiswa program studi Bahasa Indonesia di Tokyo University of Foreign Studies. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil kesalahan dalam produksi tulisan dilihat dari segi tataran fonologis, morfologis, dan sintaksis. Tujuan lainnya adalah mendeskripsikan keterkaitan antara profil kesalahan dengan latar belakang bahasa ibu pembelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwabahasa ibu pembelajar pengaruh yang kuat sistem bahasa kedua. Pembelajar cenderung menjadikan bahasa ibu mereka sebagai satu-satunya acuan yang dapat diandalkan dalam proses pembelajaran bahasa kedua.

---

This study examines errors in second language learning. The object of this study are writings of students in Tokyo University of Foreign Studies. The purpose of this study is to identify errors in writings by assigning the items into different linguistic levels: phonological, morphological, syntactical. Another purpose is to describe the connection between errors and learners' native language. It is found that the native language of learners exerts a strong influence on the acquisition of the second language system.The learners tend to use their native language as the only reference to relied on second language learning."

"Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Di tesis ini, Notaris LT diduga memasukkan keterangan palsu dalam Akta yang dibuatnya dan melakukan kesalahan penulisan judul akta. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta yang memasukkan keterangan palsu dan akibat hukum terhadap akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis dan metode secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah selain pertanggungjawaban administratif, Notaris LT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena Notaris terbukti melakukan pemalsuan surat yang termasuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dapat bertanggung jawab secara perdata apabila akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul dalam Akta yang dibuat oleh Notaris LT menjadi Akta di bawah tangan.

---

In carrying out its duties as a General Officer, a Notary has the authority to make a Deed that is limited by legislation. In this thesis, the Notary is suspected of including fake information in the Deed and made a mistake in writing the title of the Deed. The problems that arise in this research are the responsibility of a Notary as a General Officer in making a deed includes wrong information.and the legal consequences from the miswriting of the title of the deed. The research method used in this research is normative juridical research with analytical and qualitative descriptive analysis. The results of this study are that in addition to administrative accountability, Notary LT can also be contained criminally responsible because the Notary is proven to falsify a letter included in a criminal act. regulated in Articles 263 and 264 of the Criminal Code, and are liable civilly, if they cause harm to one party this is regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, the deed that has experienced a wrong in writing the title, made by the Notary becomes a Deed under the hand."

"Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan teknologi dalam persidangan pidana tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kendati demikian, persidangan pidana daring yang dilaksanakan melalui teleconference tidak diatur dalam KUHAP, namun telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang menentukan hukum acara pidana di luar KUHAP mengenai pemeriksaan saksi dalam persidangan pidana daring. Meskipun sebelum masa pandemi COVID-19 keabsahannya menjadi suatu perdebatan sengit, tetapi sejak adanya pandemi COVID-19 dikarenakan ruang gerak yang terbatas maka teknologi pun dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam persidangan pidana dan telah dibentuk regulasi pidana daring secara komperhensif. Kendati demikian, fair trial menjadi suatu perdebatan dikarenakan kekhawatiran timbulnya persidangan yang unfair dalam persidangan pidana daring. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data campuran yang diawali dengan analisis data kualitatif kemudian dilakukan uji validitas dengan data kuantitatif. Sehingga dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data wawancara terhadap praktisi hukum, studi kepustakaan, serta melakukan survey dengan membagikan kuesioner melalui google form. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah persidangan pidana daring tetap mengakomodir fair trial dalam pelaksanaannya.

---

Technological advance is something that cannot be avoided. Techonology uses for criminal trial cannot be denied. However, online criminal trial through teleconference in Indonesia is not regulated on Code of Criminal Procedure Indonesia (KUHAP), but it has been regulated on other regulation that determine criminal procedure law for witnesses hearing. Even though before COVID-19 pandemic validity of online criminal trial was an matter of debate, but since COVID-19 pandemic makes people movement stricted, criminal trial use technology as much as possible and regulation of comprehensive online criminal trial has been established. However, fair trial on online criminal trial is a matter of debate even regulation of online criminal trial has been established due unfair trial concerns. This research was conducted with qualitative data analysis method in the beginning then tested the validity with quantitative data analysis so this research used data collection tools through interview with legal practitioner, study literature, and survey by distributing quisionnaires on google form. This research is a juridical-normative and juridical-empirical with comparative study research. The result of this research is that online criminal trial still accomadate fair trial"

"Perkembangan serta perubahan teknologi informasi saat ini mempengaruhi hampir seluruh sendi dan budaya kehidupan manusia. Hal tersebut menandakan adanya transisi budaya dari awalnya transaksi dilakukan secara luring berkembang menjadi daring. Pengaruh Teknologi Informasi ini juga mempengaruhi prosedur notaris dalam membuat akta autentik. Bahwa perkembangan hukum di dunia mengenal apa yang disebut dengan akta autentik elektronik, tanda tangan elektronik, bahkan cyber notary. Namun terkait dengan penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN mengenai cyber notary tidak ada penjelasan atau perintah yang lebih jelas sehingga menjadi perdebatan maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perbandingan politik hukum yang dilakukan pemerintah Negara Jepang dan Indonesia dalam mendukung penerapan penyelenggaraan sistem notaris elektronik, pembuatan akta autentik elektronik di Negara Jepang agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna, dan pengaturan yang seharusnya terkait dengan akta autentik elektronik di Indonesia ke depannya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai cyber notary dalam bidang kenotariatan. Mengingat kemajuan teknologi sudah sangat pesat sehingga tidak dapat lagi dihindari, dan penggunaan teknologi menjadi lebih efektif, efisien dan biaya yang murah bagi manusia dalam melakukan pekerjaannya. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) antara hukum dua negara yaitu Undang-Undang Notaris Jepang No. 53 Tahun 1908 jo. Undang-Undang Notaris Jepang No. 74 Tahun 2011 dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan data sekunder sebagai data utama yakni studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan data primer sebagai data pendukung yakni wawancara dengan beberapa orang notaris sebagai narasumber. Jepang telah mereformasi Undang-Undang Notarisnya sehingga sistem cyber notary telah terlaksana sejak tahun 2000 dan notaris elektronik harus terdaftar dalam list yang dikoordinir oleh Kementerian Kehakiman sehingga terdapat pelatihan atau kualifikasi khusus. Jepang juga telah mempunyai Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik dan Bisnis Sertifikasi sejak tahun 2000, yang mana undang-undang tersebut saling berhubungan dengan Undang-Undang Notarisnya. Selain itu dalam pelaksanaan notaris elektronik dan tanda tangan elektronik terdapat Penyelenggara Usaha Sertifikasi Jepang yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri yang berwenang sehingga kekuatan pembuktian akta autentik elektronik tersebut menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengaturan akta autentik elektronik yang seharusnya di Indonesia yaitu menambahkan pengertian akta elektronik sebagai akta autentik dalam Pasal 1 UUJN, menambahkan dan memperjelas secara detail kewenangan notaris terkait cyber notary dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN, merevisi dan memperluas kata menghadap dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf M, dan mengamandemen Pasal 5 Ayat (4) UU ITE.

---

Developments and changes in information technology currently affect almost all joints and culture of human life. This indicates a cultural transition from initially transactions carried out offline to developing online. The influence of Information Technology also influences notary procedures in making authentic deeds. That the development of law in the world recognizes what is called an authentic electronic deed, electronic signature, and even a cyber notary. However, in relation to the elucidation of Article 15 Paragraph (3) UUJN regarding cyber notary, there is no clearer explanation or order, so it becomes a debate, further research is needed on this matter. The issues raised in this study relate to the comparison of legal politics carried out by the governments of Japan and Indonesia in supporting the implementation of the implementation of an electronic notary system, making authentic electronic deeds in Japan so that they have the force of law as perfect evidence, and the arrangements that should be related to deed electronic authentic in Indonesia in the future. This research generally aims to examine and analyze cyber notaries in the notary field. Considering that technological progress has been so rapid that it can no longer be avoided, and the use of technology has become more effective, efficient and inexpensive for humans in carrying out their work. The research method used in this writing is normative juridical with a comparative approach and a statute approach between the laws of the two countries, namely Japanese Notary Law No. 53 of 1908 jo. Japanese Notary Law No. 74 of 2011 with Law no. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary through data analysis techniques carried out qualitatively and data collection using secondary data as the main data, namely document studies consisting of primary legal materials and secondary legal materials while primary data as supporting data, namely interviews with several notaries as resource persons. Japan has reformed its Notary Law so that the cyber notary system has been implemented since 2000 and electronic notaries must be registered on a list coordinated by the Ministry of Justice so that there is special training or qualifications. Japan has also had Electronic Signature and Certification Business Laws since 2000, which are interrelated with its Notary Laws. In addition, in the implementation of electronic notaries and electronic signatures, there are Japanese Certification Business Operators who have received accreditation from the competent Minister so that the strength of proof of the authentic electronic deed becomes a perfect evidentiary force. The regulation of authentic electronic deed that should be in Indonesia is adding the definition of an electronic deed as an authentic deed in Article 1 UUJN, adding and clarifying in detail the authority of a notary related to cyber notary in Article 15 Paragraph (3) UUJN, revising and expanding the word facing in Article 16 Paragraph (1) letter M, and amending Article 5 Paragraph (4) of the ITE Law. "

"Tulisan ini membahas kesalahan gramatikal dan hambatan penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan peserta BIPA. Kesalahan gramatikal terjadi pada keempat aspek, yaitu kesalahan fonologi, kesalahan morfologi, kesalahan sintaksis, dan kesalahan semantik. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi kesalahan gramatikal dan hambatan penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan peserta BIPA berkewarganegaraan Korea Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mix method). Sumber data diambil dari tulisan yang berasal dari 20 responden berkewarganegaraan Korea Selatan. Hasil penelitian ini adalah ditemukan keempat aspek kesalahan gramatikal dalam bahasa Indonesia, yaitu kesalahan fonologi, kesalahan morfologi, kesalahan sintaksis, dan kesalahan semantik. Kesalahan yang paling banyak dimuncul pada aspek sintaksis. Selain itu, pada penelitian ini juga menemukan hambatan penggunaan bahasa Indonesia cenderung akibat pengaruh dari bahasa pertama dalam keempat aspek tersebut.

---

This paper discusses the grammatical errors and writing of BIPA participants interference into Indonesian. Grammatical errors occur in four aspects, which phonological errors, morphological errors, syntactic errors, and semantic errors. The purpose of this study is to classify grammatical errors and identify the grammatical errors

that Korean interference into Indonesian in writing of South Korean BIPA participants. The method used in this research is mix method. The source of data used comes from writing of 20 respondents who are South Korean. The result of this study showed that four aspects of grammatical errors in Indonesian, namely phonological errors, morphological errors, syntactic errors, and semantic errors. The most common error is syntactic errors. In addition, this study also found that the interference to using Indonesian tend to be the first language in four aspects."

"Pada saat ini, seringkali perjanjian dibuat oleh para pihak dengan memanfaatkan internet. Perjanjian tersebut dibuat secara elektronik dan dalam bentuk digital. Perjanjian demikian dinamakan perjanjian online (online contract). Pada dasarnya, perjanjian online memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian pada umumnya. Dengan demikian, terhadap perjanjian online dapat diberlakukan hukum pada umumnya. Seiring dengan perkembangan perjanjian online, maka timbul suatu pelayanan di bidang notaris yang dilakukan secara online oleh cybernotary. Peranan cybernotary dalam perjanjian online adalah untuk memeriksa kebenaran tanda tangan digital yang diberikan oleh para pihak. Selain itu, dapat pula cybernotary diberikan peranan untuk memeriksa isi perjanjian online sekaligus tanda tangan digital yang diberikan oleh para pihak. Perbedaan peranan ini adalah akibat perbedaan wewenang notaris dalam sistem common lawdan civil law. Pada saat ini, timbul pula suatu kecenderungan yang menghendaki pembuatan akta notaris dapat dilakukan secara online. Pembuatan akta notaris secara online tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. PJN tidak memungkinkan dilakukannya pembuatan akta notaris tanpa adanya kehadiran fisik dari para pihak. Peneiitian ini merupakan penelitian kepustakaan."