Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang ada diatasnya dan tidak berlaku efektif.

---

Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“PP Business Competition”), does not regulate the acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 raises juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019. This is because, the provision concerning the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regulations do not regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is not effective and has no binding legal force."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari level implementasi Enterprise Risk Management (ERM) terhadap nilai perusahaan sektor Bahan Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai 2021. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q sedangkan level implementasi ERM diukur menggunakan indeks ERMLevel yang meliputi lima indikator yaitu Chief Risk Officer, Risk Committee, Risk Assessment Level, COSO, dan ISO. Pengaruh dari masing-masing indikator terhadap ERM juga dipelajari secara terpisah. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 60 perusahaan. Penelitian dilakukan melalui regresi data panel dengan metode Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks ERMLevel tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Tobin’s Q. Dari kelima indikator, hanya Risk Committeeyang secara terpisah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Tobin’s Q. Chief Risk Officer, Risk Assessment Level, COSO, dan ISO tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q.

---

This research aims to study the effect of the level of implementation of Enterprise Risk Management (ERM) on the firm value of the Basic Materials sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 to 2021. Firm value is measured using Tobin’s Q while the level of ERM implementation is measured using an index which includes five indicators namely Chief Risk Officer (COSO), Risk Committee, Risk Assessment Level, COSO, and ISO. The sample used in the study amounted to 60 companies. The influence of each indicator on ERM is also studied separately. The sample used in the study amounted to 60 companies. The research was conducted through panel data regression with the Random Effect Model method. The results showed that the ERMLevel index do not have significant positive effect on Tobin's Q. Of the five indicators, only Risk Committee separately had a significant positive effect on Tobin's Q. Chief Risk Officer, Risk Assessment Level, COSO, and ISO were not found to have a significant effect significant to Tobin's Q."

"Studi ini menyelidiki pengaruh ESG Score terhadap performa perusahaan (operasional, keuangan, dan pasar) di industri environmentally sensitive. Studi ini menganalisis pengaruh ESG score terhadap performa perusahaan sebelum dan selama krisis pandemi Covid-19 di negara emerging market untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk melengkapi kesenjangan dalam penelitian yang ada. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan regresi dengan panel data menggunakan database Thomson Reuters Refinitiv Eikon™ untuk menganalisis data dari 704 perusahaan dengan kategori environmentally sensitive terdaftar yang dipilih dari 16 negara emerging market antara tahun 2016 dan 2021. Temuan yang diperoleh dari hasil empiris menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ESG Score dan kinerja operasional (ROA), kinerja keuangan (ROE) dan kinerja pasar (TQ) perusahaan sebelum krisis pandemi Covid-19. Temuan lainnya, tidak ada hubungan yang signifikan juga antara ESG Score dan ROA, ROE dan TQ. Studi ini menyoroti apakah pandemi Covid-19 berkontribusi pada hubungan antara ESG Score dan kinerja perusahaan, terutama untuk industri environmentally sensitive di negara emerging market

---

This study investigates the effect of ESG Score on firm performance (operational, financial, and market) in environmentally sensitive industries. This study analyzes the effect of ESG score to firm performance before and during the Covid-19 pandemic crisis in emerging market countries to see from different perspectives to complement the gaps in existing research. To test the hypotheses, researcher used regression with panel data using the Thomson Reuters Refinitiv Eikon™ database to analyze data from 704 environmentally sensitive listed companies selected from 16 emerging market countries between 2016 and 2021. The findings obtained from the empirical results show that there is no significant relationship between ESG Score and operational performance (ROA), financial performance (ROE) and market performance (TQ) of companies before the Covid-19 pandemic crisis. Another finding is that there is no significant relationship between ESG Score and ROA, ROE and TQ during the pandemic crisis. This study highlights whether the Covid-19 pandemic contributes to the relationship between ESG Score and firm performance, especially for environmentally sensitive industries in emerging market countries."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana suatu perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga mengikat kepada para pihak yang tidak ikut menyetujui perdamaian tersebut, utamanya terhadap kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, serta terhadap pemegang saham debitor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga seharusnya tidak mengikat bagi kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, namun bersifat memaksa mengikat pemegang saham dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan RUPS.

---

ABSTRACTThis thesis provides an overview of how reorganization plan approved by the commercial court, binding to the parties who have not acceded the plan, primarily to secure creditors who have not attended the discussion meeting and decision making of the plan, as well as the debtor?s shareholders. This research is a qualitative with result of descriptive-analytical research. The result of this research shows of how the reorganization plan approved by the commercial court should not be binding to the secure creditors who have not attend the discussion meeting and decision making of the plan, but it is forced to bind shareholders approval on General Meeting of Shareholders."

"Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan CSR diketahui sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan untuk membangun reputasi. Strategi yang beretika dalam manajemen pajak, dalam hal ini, juga dianggap sebagai bagian dari aktivitas yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder. Hasil dari penelitian di Indonesia yang membahas hubungan aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, sebagai bentuk manajemen pajak yang tidak etis, masih belum meyakinkan. Untuk mengisi gap dari literatur terdahulu terkait aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, penelitian ini menyelidiki peran manajemen risiko dalam memoderasi pengaruh aktivitas CSR pada tindakan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di BEI selama 2013 ndash; 2015, penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi aktivitas CSR akan menurunkan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yaitu memperlemah pengaruh negatif aktivitas CSR pada tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian membawa implikasi terkait pentingnya reputasi bagi perusahaan untuk memperoleh legitimasi, sehingga peran regulator menjadi sangat penting. Penelitian ini berkontribusi dengan melibatkan sistem manajemen risiko dalam menilai hubungan antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yang dilengkapi dengan pengembangan indeks CSR yang mencerminkan ketentuan dalam GRI G4 serta pengembangan indeks sistem manajemen risiko terkait CSR dan perpajakan berdasarkan daftar pertanyaan pada kategori Risk Oversight dalam ASEAN CG Scorecard.

---

Corporate Social Responsibility CSR activities are recognized as one of legitimacy strategies of companies to build a reputation. Ethical tax management strategy, in this context, is regarded part of companies rsquo responsibilities to the stakeholders. Literature on the relationship between CSR activities and unethical tax management activities called as tax aggressiveness behaviors, nevertheless, is still inconclusive. Filing the gap of previous literature on CSR activities and tax aggressiveness behaviors, this study investigates the role of risk management systems in moderating the effect of CSR activities on tax aggressiveness behaviors. Having a sample of Indonesian listed companies during 2013 ndash 2015, this study shows a negative relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors in companies, meaning that the higher CSR activities leads to the lower companies rsquo tax aggressiveness behaviors. This study also found that risk management systems have role in moderating the relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors, that are risk management systems weakens the negative effect of CSR activities on tax aggressiveness behaviors. The results bring an implication on the importance of companies rsquo reputation to be legitimate, so the role of regulators become very important. This study contributes to the literature by taking the risk management systems into account in the relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors, completed by CSR index improvement that reflects the current GRI G4 and risk management systems index improvement that relate to CSR and or taxation based on Risk Oversight category in ASEAN CG Scorecard."