Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menyampaikan data bahwa jumlah penduduk usia muda berusia 15-24 tahun di Indonesia berjumlah 43,5 juta orang. Akan tetapi, data BPS memaparkan bahwasanya tingkat TPT pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebesar 8.48%. Salah satu amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk pemuda adalah hak atas pengembangan diri baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan hak pemuda atas pengembangan diri adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda adalah usaha untuk membangun para pemuda agar dapat menjadi bonus demografi yang membantu masyarkaat Indonesia. Sebagai penghargaan atas Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan, Kemenpora akan memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP). Penghargaan KLP diberikan pada Kabupaten/Kota yang memenuhi empat aspek yakni ketersediaan regulasi kepemudaan, ketersedian anggaran kepemudaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan pelembagaan partisipasi pemuda. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan dari konsep Pengembangan KLP sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang Kepemudaan dan pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangerang Selatan yang mengatur mengenai pelayanan kepemudaan. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwasanya Kota Tangerang Selatan sudah memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan dan telah memenangkan penghargaan KLP. Dalam rangka meningkat sumber daya manusia pemuda di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kota Tersebut. 

---

The Central Agency on Statistics (BPS) in 2015 presented data that the number of young people aged 15-24 years in Indonesia amounted to 43.5 million people. However, BPS data shows that the open unemployment rate in South Tangerang City in 2020 is 8.48%. One of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for youth is the right to self-development in terms of science, technology, art and culture. Steps that can be taken to give youth the right to self-development are through youth services. Youth awareness, youth empowerment and youth development are means for youth development so that they can become a demographic bonus that helps the Indonesian people. Every Regency/City that has a high commitment to the youth services, the Ministry of Youth and Sports will award the Regency/City Youth Friendly City/Regent award. Youth Friendly City award are given to regencies/cities that meet four aspects, namely the availability of youth regulations, availability of youth budgets, implementation of youth activities and institutionalization of youth participation. This thesis will focus on the discussion of the concept of KLP Development as a public service policy in the field of Youth and on the implementation of Regional Regulations (Perda) in South Tangerang City which regulates youth services. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study explain that the South Tangerang city already has a high commitment to youth services and has won the KLP award. In order to increase youth human resources in South Tangerang City, the South Tangerang City Government needs to optimize youth services in the City."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises)."

"Pencanangan Kota Layak Pemuda tidak bisa dilepaskan dari Program Nawacita Presiden RI Periode 2014-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak pemuda guna mengembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan Kota Layak Pemuda yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tiap wilayah Indonesia melalui pendampingan penyusunan regulasi kepemudaan, kompetisi, serta penghargaan. Kota Bandung menjadi kota percontohan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology dengan tujuan menganalisis perumusan kebijakan Kota Layak Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Bandung menurut Anderson 2010 . Hasil kajian menunjukkan indikator pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 mengacu pada 4 empat kluster, yakni life, play, work/school dan health/welfare masih memerlukan rencana aksi. Untuk Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melaksanakan fungsinya menuju Kota Layak Pemuda dengan penyediaan regulasi, anggaran, program dan partisipasi kepemudaan di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Namun, masih perlu menambahkan BAB Kota Layak Pemuda dalam Peraturan Daerah tersebut. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan Kota Layak Pemuda.

---

Declaration of Youth Friendly City can rsquo t be separated from the Indonesia Presidential Nawacita Program Period 2014 2019. This policy aims to encourage the fulfillment of youth rights to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of national development. Youth Friendly City policy that launched by the Minister of Youth and Sports is expected to strengthen youth development and empowerment in each region of Indonesia through the assistance of the preparation of youth regulation, competition, and awards. Bandung became a pilot project city. This study uses an action research approach based on Soft Systems Methodology with the aim of analyzing policy formulation Youth Friendly City at the Ministry of Youth and Sport and Government of Bandung City by Anderson 2010 . The results show the development indicators Youth Friendly City as stated in Regulation of the Ministry of Youth and Sports No. 11 of 2017 refers to 4 four clusters, namely life, play, work school and health welfare still require action plans. For the Government of Bandung itself has carried out its function towards Youth Friendly City with the provision of regulations, budgets, programs and youth participation within Local Regulation No. 1 of 2016 about Youth. However, still need to add chapters Youth Friendly City in that Local Regulation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the Government of Bandung City on Youth Friendly City policy."

"Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan kepemudaan. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan dasar konstitusional program, kebijakan, penganggaran dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi Banten yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda termasuk kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Perda ini mengamanatkan paling sedikit 2 % (persen) dari APBD untuk pelayanan kepemudaan di Banten, empat tahun usia perda kepemudaan ini namun apakah sudah ter-implementasi dengan baik dan sejauh mana manfaat perda Kepemudaan dalam mengatasi problem-problem sosial kepemudaan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis implementasi model Merilee S. Grindle dan analisis alokasi anggaran untuk menganalisa implementasi perda kepemudaan dari asepek content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda kepemudaan nomor 10 tahun 2014 terhadap alokasi anggaran 2 % (persen) untuk pelayanan kepemudaaan di Banten belum berjalan optimal. Segi content, isi kebijakan perda ini lemah karena tidak didukung konsep dan ketentuan pembangunan kepemudaan yang aplikatif. Segi context of implementation, perda ini tidak cukup dukungan dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Banten baik dalam skala prioritas pembangunan atau regulasi teknis pelayanan kepemudaan di lintas stakeholder.

---

In 2014 th, Banten Provincial Government have been Establishing Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning Youth Development. This serves as a legal standing and constitutional basis for programs, policies, budgeting youth development in Banten Province. The purpose of the regulation to improve the quality of youth services in Banten Province is includes awareness, empowerment and development of the potential of youth including leadership, entrepreneurship and youth leadership. In terms of funding this regional regulation mandates at least 2% (percent) of the Regional Government Budget for youth services in Banten,youth regulation is well implemented and the extent of the benefits of the Youth regulation in overcoming youth social problems in the Province Banten after four-year ago. This study uses a qualitative approach with the analysis method of implementing the Merilee S. Grindle model and analysis of budget allocations to analyze the implementation of youth regulations from asepek content of policy and context of implementation. The results of this study concluded that have been implementation of the number 10 regulation on youth in 2014th budget allocation of 2% (percent) for youth services in Banten had not yet run optimally. In terms of content, the contents of this regional regulation are weakening because it is not supported by applicable youth development concepts and provisions. In terms of context of implementation, this regulation does not have enough support and partiality from the Banten provincial government the development priority scale or the technical regulation of youth services across stakeholders."

"[ABSTRAKProgram Pemuda Pelopor merupakan salah satu upaya dalammeningkatkan sumber daya manusia (SDM) Pemuda Indonesia, denganharapan bahwa pemuda Indonesia memiliki jiwa kepeloporan di segalabidang, sehingga apa yang menjadi peran pemuda di masyarakat salah satunyamenjadi Agen Of Change atau agen perubahan bisa terlaksana. di Kota Bogorpelaksanaan pemuda pelopor dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogormelalui Kantor Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor menjadi peran startegisdalam memcari dan menanamkan kepeloporan kepada pemudanya.Penelitian ini menggunakan metode kualitaif deskriptif analisis denganfactual problemnya adalah bahwa peserta yang mengikuti kegiatan programpemuda pelopor yang dilaksanakan oleh Kanpora Kota Bogor belumlahoptimal, dikarenakan peserta yang mengikuti program ini dari tahun ketahunbelum mecapai target, seperti halnya di pelaksanaan program pemuda peloportahun 2014, peserta di targetkan sebanyak 5 orang namun yang mengikutiprogram ini sebanyak 3 peserta, dalam penellitian ini, ada 4 faktor yangberperan penting dalam keberhasilan implementasi program yaitu, PeranProses Rekrutmen, Peran Kinerja/Performance Pelaksana, Peran Komunikasidan Peran Pelaksanaan Dari Evaluasi Program.Hasil penelitian dari yang sudah dilakukan di Kanpora Kota Bogor,bahwa Kanpora sebagai pelaksana teknis belum optimal dalam melaksanakanprogram pemuda pelopor, dikarenakan kurangnya pagu anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, sehingga berdampak kepadapelaksanaan yang tidak maksimal, seperti halnya proses rekrutmen yangdilaksanakan oleh pelaksana hanya mengandalkan surat untukmensosiaalisaikan dan menginformasikan program, belum adanya keterlibatandari alumni/stakeholder dan belum menggunakan media elektronik, mediacetak dan media sosial untuk mensosialisasikannya, adapun saran dalampenelitian ini adalah agar terpenuhinya peserta program pemuda pelopor,pelaksana/pantia harus melakukan sosialisasi dengan menggunakan mediaelektronik, media cetak dan media sosial, selain itu melibatkan senior/alumniyang pernah mengikuti program. dan menjalin kordinasi dengan SKPD Lainuntuk berkordinasi langsung dalam pembinaan pemuda.

---

ABSTRACTPioneer Youth Program is one of the effort in improving IndonesianYouth human resources (HR), with an eye to the young people of Indonesiahave a pioneering spirit in all areas, so what become the role of youth in thesociety one of them becomes Agent Of Change can be implemented. in BogorCity, the implementation of pioneer youth is implemented by the citygovernment of Bogor through youth and sport centre become strategic role inpioneering the community and instilling the youth.This research is using the analysis descriptive qualitative method andits factual problem is all participants who join the pioneer youth eventimplemented by Kanpora of Bogor City has been optimal yet, because of theparticipant who join this eent from the year to year has not reached the target.as well as the implementation of pioneer youth program in 2014, participant istargeted as many people but who join this program is 3 participants. in thisresearch there are 4 factors which has the important role in the success ofprogram implementation namely the role of recruitment process, the role ofperformance, the role of communication and the role of implementation fromthe bogor city government, soThe result of the research has been executed in kanpora of bogor city,kanpora as technical implementation has not been optimal in implementingpioneer youth program, because of the lack of budgeting set by bogor citygovernment, so it affects to not optimal implementation, as well as therecruitment process which is implemented by the executor only rely on a letterto socialize and to inform the program, beside that there is not anyinvolvement from alumni or stakeholder and it has not used the electronicmedia, printing media and social media to socialize it. meanwhile, thesuggestion in the research is in order to fulfill the pioneer youth programparticipant, executor/committee should socialize by using electronic media,printing media and social media. beside that involving the alumni/stakeholderwho have ever joined the program and establish the coordination with theother SKPD to coordinate directly in youth guidance, Pioneer Youth Program is one of the effort in improving IndonesianYouth human resources (HR), with an eye to the young people of Indonesiahave a pioneering spirit in all areas, so what become the role of youth in thesociety one of them becomes Agent Of Change can be implemented. in BogorCity, the implementation of pioneer youth is implemented by the citygovernment of Bogor through youth and sport centre become strategic role inpioneering the community and instilling the youth.This research is using the analysis descriptive qualitative method andits factual problem is all participants who join the pioneer youth eventimplemented by Kanpora of Bogor City has been optimal yet, because of theparticipant who join this eent from the year to year has not reached the target.as well as the implementation of pioneer youth program in 2014, participant istargeted as many people but who join this program is 3 participants. in thisresearch there are 4 factors which has the important role in the success ofprogram implementation namely the role of recruitment process, the role ofperformance, the role of communication and the role of implementation fromthe bogor city government, soThe result of the research has been executed in kanpora of bogor city,kanpora as technical implementation has not been optimal in implementingpioneer youth program, because of the lack of budgeting set by bogor citygovernment, so it affects to not optimal implementation, as well as therecruitment process which is implemented by the executor only rely on a letterto socialize and to inform the program, beside that there is not anyinvolvement from alumni or stakeholder and it has not used the electronicmedia, printing media and social media to socialize it. meanwhile, thesuggestion in the research is in order to fulfill the pioneer youth programparticipant, executor/committee should socialize by using electronic media,printing media and social media. beside that involving the alumni/stakeholderwho have ever joined the program and establish the coordination with theother SKPD to coordinate directly in youth guidance]"

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Tujuan dilakukan penelitian untuk (1) menjelaskan kronologi dan momentum peristiwa serangan terorisme yang terjadi di Surabaya, (2) menganalisis implikasi restorasi publik yang dilakukan dalam konsep panca gatra, (3) menganalisis restorasi yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Surabaya menggunakan teori Strukturasi. Analisis data menggunakan teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Peneliti memakai jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Perolehan data dilakukan dengan menggali data dari ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, pengurus dan Kapolrestabes Surabaya melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini mengacau pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap yaitu reduksin data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat restorasi (pemulihan) yang dilakukan oleh GP Ansor Surabaya sebagai agen dan struktur. Secara aktif GP Ansor Surabaya sebagai organisasi publik yang berkomitmen untuk pengabdian pada masyarakat berkolaborasi dengan jajaran Pemerintah Kota dan satuan kepolisian Surabaya menangani pemulihan publik pasca serangan terorisme. Terdapat implikasi restorasi publik yang dilakukan GP Ansor Surabaya dengan panca gatra dalam konsep kajian Ketahanan Nasional.

---

The purpose of the study was to (1) explain the chronology and momentum of the terrorist attack that occurred in Surabaya, (2) analyze the implications of public restoration carried out in the concept of five gatra, (3) analyze the restoration carried out by the Surabaya Ansor Youth Movement using Structural theory. Data analysis uses structuration theory proposed by Anthony Giddens. Researchers use this type of field research using a qualitative approach that produces descriptive data. The data was collected by digging data from the head of the Ansor Youth Movement (GP), the management and the Kapolrestabes Surabaya through interviews and documentation. The data analysis in this study disrupts the Miles and Huberman model which consists of 3 stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that there was a restoration carried out by GP Ansor Surabaya as an agent and structure. GP Ansor Surabaya is active as a public organization that is committed to community service in collaboration with the City Government and Surabaya police to handle public recovery after terrorism attacks. There are implications of public restoration carried out by GP Ansor Surabaya with panca gatra in the National Resilience study concept."

"Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan program Kota Layak Anak. Pentingnya partisipasi masyarakat ini ditunjukkan oleh ditetapkannya masyarakat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pendekatan yang dipakai pemerintah kota Depok dalam mengembangkan kebijakan kota layak anak. Kota Depok adalah salah satu kota di Jabodetabek yang menduduki peringkat pertama dalam penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Dalam waktu yang bersamaan angka kasus perlindungan anak di kota Depok menduduki peringkat ketiga se-Jabodetabek. Kelurahan Abadijaya adalah kelurahan dengan angka kasus perlindungan anak paling tinggi di kota Depok. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba meneliti mengenai kecenderungan partisipasi masyarakat dalam program Kota Layak Anak di Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan menggunakan model partisipasi CLEAR dari Lowndes, Pratchett, dan Stocker. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode campuran. Data diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat memperkaya hasil penelitian. Secara umum, hasil penelitian mengenai kecenderungan partisipasi masyarakat di kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa barat dalam penyelenggaraan program kota layak anak dengan menggunakan model CLEAR dan nilai batas kecenderungan sebesar 50% atas penggunaan skala Likert pada analisis menunjukkan hasil yang rendah yakni sebesar 41,30% masyarakat berpartisipasi aktif dalam program kota layak anak.

---

Public participation is an important aspect in supporting the success of the Child Friendly City program. The importance of public participation is indicated by the establishment of the community as one of the parties who play a role in the approach used by the city government of Depok in developing the city's decent child policy. Depok City is one of the cities in Jabodetabek which ranked first in the award of the Children's Worthy Town (KLA). At the same time the number of child protection cases in the city of Depok was ranked third in Jabodetabek. Kelurahan Abadijaya is the village with the highest number of child protection cases in Depok city. Based on these problems, this research tries to examine the tendency of community participation in the program of Child Friendly City in kelurahan Abadijaya, kecamatan Sukmajaya, Depok City by using CLEAR participation model from Lowndes, Pratchett and Stocker. This research belongs to qualitative research with mixed method. Data is obtained through surveys and interviews with relevant parties that can enrich the results of the study.In general, the results of research on the tendency of public participation in Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok city, West Java province in the implementation of child friendly city program using CLEAR model and the trend limit value of 50% on Likert scale use in the analysis showed low result 41.30% of the people participate actively in child friendly city program."

"Indonesia adalah negara kepulauan dan kebaharian. Sebagai negara bahari terbesar di dunia, berimplikasi pada besarnya potensi Sumber Daya bahari Indonesia. Ditambah dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia terutama pemudanya, hal ini merupakan modal untuk membangun Indonesia di sektor bahari. Namun nyatanya, hingga saat ini jumlah pemuda yang terjun untuk memanfaatkan potensi bahari masih sangat minim. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak program pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian. Salah satu program pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian yang telah berlangsung sejak tahun 1986 adalah Kapal Pemuda Nusantara (KPN) yang kini dikelola oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Namun, hingga pelaksanaan di tahun 2012 masih banyak kendala yang dihadapi oleh KPN untuk mewujudkan suatu program yang ideal untuk memberdayakan pemuda di bidang kebaharian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian yang ideal bagi program Kapal Pemuda Nusantara. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis perumusan strategi menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian di rumuskan 3 strategi yang terdiri dari: strategi prioritas 1 yang juga dinamakan makro 1 dengan mengedepankan prerumusan strategi dari faktor: kebaharian, nasionalisme, dan kewirausahaan. Strategi prioritas 2 atau mikro 1 yang terdiri dari perumusan strategi dari faktor: kurikulum, kebudayaan, kepesertaan, dan kemitraan. Serta strategi prioritas 3 atau mikro 2 yang terdiri dari faktor: anggaran, alumni, dan pola pembinaan.

---

Indonesia are an archipelago and maritime nation. As the biggest maritime nation in the world, it?s implicated on how big the potential of indonesia?s maritime resources. Added with Indonesia?s big population especially it?s youth, this is resources to develop Indonesia in maritime sector. But in fact, until today the amount of youth that goes straight utilized the potential of Indonesia?s maritime were still very low. Therefore, it needs many utilization youth program in maritime section. One of the youth utilization program in maritime section that had lasted from 1986 is Kapal Pemuda Nusantara (KPN) that is now is managed by youth?s horizon excalation deputy assistant, ministry of youth and sport. But, until the implementation in 2012 there are still many obstacle that is faced by KPN to realize an ideal program to utilize the youth on maritime level.

This research was purposed to formulate youth's empowerment strategy on maritime sector for Kapal Pemuda Nusantara program. The approach of this research is quantitative with data?s aggregation using qualitative through deep interview and document study. Formulate strategy analysis is using SWOT analysis. According to research?s result, it is defined 3 strategy consist of : first priority strategy that is named with first macro by means to formulate strategy from maritime, nationalism, and entrepreneur factor. Second priority strategy or first micro that consist of formulating strategy from curriculum, culture, delegation, and partnership factor. Then the third priority strategy or micro two that consist of budget, alumnus, and management pattern."

"Pembangunan perkotaan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan serta terbatasnya ruang publik untuk kegiatan bermain anak-anak di kawasan permukiman padat. Tujuan penelitian menganalisis tempat bermain anak di permukiman padat dan menyiapkan konsep rancangan ruang publik yang lebih aman dan nyaman untuk anak. Penelitian menggunakan metode gabungan dengan analisis kuantitatif menggunakan analisis deskritpif dan analisis spasial, sedangkan analisis kualitatif dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis anak-anak bermain di ruang publik di sekitar rumah yang masih belum aman dan nyaman dengan pengawasan orang tua, dan konsep ruang publik multi fungsi menjadi alternatif yang terpilih untuk rancangan tempat bermain yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak. Kesimpulan penelitian bahwa rancangan ruang publik multi fungsi yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak-anak menjadikan ruang publik yang lebih ramah sebagai tempat bermain anak.

---

Urban development have resulted in changes in land use and limited public space for children's play activities in densely populated areas. This research aims to analyze the existence of a children's playing space in densely populated areas and provide a public space design concept that is safer and more convenient for children. This study uses a combined method with quantitative analysis using descriptive and spatial analysis, while qualitative analysis uses the Analytical Hierarchy Process. The results showed that children played in public spaces around the house that were still not safe and comfortable for them with parental supervision. Furthermore, the concept of a multi-functional public space became the chosen alternative for designing a playing area in a public space that considers aspects of security, safety, and convenience for children. This study concludes that the design of a multi-functional public space that pays attention to the safety and convenience of children makes a more friendly public space as a place for children to play."