Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penguasaan tanah Indonesia bagi Warga Negara Asing terkendala dengan adanya aturan mengenai asas nasionalisme dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Oleh sebab itu muncul suatu hal yang dilakukan oleh para WNA ini untuk menghindari ketentuan dalam UUPA tersebut yakni dengan membuat perjanjian nominee dengan warga lokal. Hal ini menjadi permasalahan mengingat jenis perjanjian ini belum mempunyai aturan hukum di Indonesia termasuk belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan perjanjian nominee menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria; dan Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam hal pembuatan Perjanjian Nominee terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian ekplanatoris dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian nominee dan keabsahannya dapat dianalisa dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu terdapat peran dan tanggung jawab notaris terhadap perjanjian nominee dengan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Dalam membuat suatu produk hukumnotarissehatrusnya wajib memperhatikan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, supaya akta yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

---

Indonesian land tenure for foreign nationals is constrained by the existence of regulations regarding the principle of nationalism in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Therefore, there is something that these foreigners do to avoid the provisions in the UUPA, namely by making nominee agreements with local residents. This is a problem considering that this type of agreement does not yet have legal rules in Indonesia, including not yet regulated in the Civil Code. The issues raised in this study are the validity of the nominee agreement according to the Civil Code and the Basic Agrarian Law; and the Role and Responsibilities of a Notary in terms of making a Nominee Agreement against the decision of the Denpasar District Court Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research type with the research results analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of the research on the nominee agreement and its validity, it can be analyzed from the point of view of the Civil Code and the Basic Agrarian Law. In addition, there are roles and responsibilities of a notary towards the nominee agreement with the case study in the Denpasar District Court decision Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. In making a legal product, a notary is normally obliged to pay attention to the legal bases that apply in Indonesia, so that the deed produced is in accordance with the laws and regulations in Indonesia."

"Larangan kepemilikan asing terhadap hak milik atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sehingga tidak jarang warga negara asing melakukan upaya dalam memperoleh hak kebendaan dengan status tertinggi pada tanah, melalui perjanjian pinjam nama kepemilikan hak milik atas tanah. Dengan praktik perjanjian pinjam nama di Indonesia yang tumbuh dan berkembang didasarkan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Namun, seperti halnya perjanjian lainnya, perjanjian pinjam nama kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing juga harus tunduk pada ketentuan lain yang diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, untuk memastikan keabsahan perjanjian tersebut. Dengan tujuan, perjanjian akan mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian secara sah dan memberikan pelindungan hukum kepada mereka. Berkaca pada hak milik atas tanah yang bersifat turun temurun sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ahli waris dari pemilik tercatat sebagai nominee menuntut hak kepemilikan berdasarkan perjanjian pinjam nama, seperti yang terjadi dalam studi kasus Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps. jo. Putusan Nomor 144/Pdt/2021/PT Dps. Dari studi kasus tersebut, perumusan dari penulisan ini akan membahas pertanyaan terkait ketentuan hukum mengenai perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan tanah di Indonesia, serta mengenai peralihan hak milik melalui pewarisan kepada warga negara asing, dengan tujuan menganalisis pelindungan hukum bagi ahli waris atas perjanjian pinjam nama kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang disusun berdasarkan bentuk penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwasanya perjanjian pinjam nama atas tanah di Indonesia merupakan penyelundupan hukum dengan adanya penyimpangan ketentuan dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku atas larangan kepemilikan oleh warga negara asing, termasuk peralihan hak milik melalui pewarisan kepada ahli warga negara asing. Dengan mengacu kepada analisis atas permasalahan tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam nama dalam studi kasus, justru memberikan pelindungan hukum kepada pembeli yang bertindak dengan iktikad baik. 

---

The prohibition of foreign ownership of land rights in Indonesia is regulated in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). So it is not uncommon for foreign nationals to make efforts to obtain property rights with the highest status on land, through nominee agreements for ownership of property rights to land. With the practice of nominee Agreement in Indonesia that grows and develops based on the principle of freedom of contract in an agreement. However, as with other agreements, nominee agreements for ownership of land rights by foreign nationals must also be subject to other provisions stipulated in Book III of the Civil Code on Obligations, to ensure the validity of the agreement. With the aim, the agreement will be binding on the parties who make the agreement legally and provide legal protection to them. Reflecting on the hereditary nature of land ownership rights, it is possible that the heirs of the owner recorded as nominee claim ownership rights based on the nominee agreement, as happened in the case study of Decision Number 426/Pdt.G/2020/PN Dps. jo. Decision Number 144/Pdt/2021/PT Dps. From these case studies, the formulation of this paper will discuss questions related to legal provisions regarding nominee agreements in land ownership in Indonesia, as well as regarding the transfer of property rights through inheritance to foreign nationals, with the aim of analyzing legal protection for heirs on nominee agreements for ownership of land rights by foreign nationals. To answer these questions, this research uses doctrinal research methods that are organized based on normative juridical research forms. From this research, it can be understood that nominee agreements on land in Indonesia are legal smuggling by deviating from the provisions of the applicable laws and regulations on the prohibition of ownership by foreign nationals, including the transfer of property rights through inheritance to foreign national experts. By referring to the analysis of these issues, this research can conclude that nominee agreements in case studies, actually provide legal protection to buyers who act in good faith. "

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan yang ada diketahui bahwa dalam perjanjian yang membentuk struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing adalah perjanjian yang batal demi hukum. Notaris tidak berwenang dalam praktik nominee hak atas tanah dan wajib memberikan penilaian terhadap isi akta serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga notaris harus bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The concept of nominees entered Indonesia as an agreement because of the principle of freedom of contract and an open legal agreement system. In connection with the nominee of land rights for foreign nationals, Article 26 paragraph (2) of the LoGA has emphasized the prohibition for foreign nationals to have rights to land which are prohibited for foreign citizens either directly or indirectly. However, the practice of nominating land rights for foreign nationals in Indonesia still occurs. This study aims to provide an explanation of the notaries' authority and responsibilities relating to the establishment of a nominee structure for land rights for foreign nationals. The writing of this thesis uses a form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the existing regulations it is known that in agreements that form a nominee structure for land rights for foreign citizens are agreements that are null and void. Notary is not authorized in the practice of nominee land rights and is obliged to provide an assessment of the contents of the deed and provide legal counseling in connection with the making of the deed. Nominee practice of land rights for foreign nationals can cause harm to the parties as a result of the cancellation by law so that the notary must be responsible and can be subject to sanctions in the form of civil sanctions, administration and notary position codes. So that in carrying out his position the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits an unlawful act in carrying out his position, the notary should be held accountable in accordance with the regulations."

"Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Tentunya prosedur pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti perjanjian tersebut harus dibuat pada saat atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dibuat dengan akta notaris, dan harus didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Begitu juga dengan masalah perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihaknya. Perjanjian perkawinan hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinnan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan.

---

Prenuptial agreement is a written contract between two people who are about to marry that concerns about various financial issues. It covers the control and possession of property and other assets taken into the marriage and later obtained during the marriage either individually or jointly, as well as the couple's future earnings, and how such property or assets will be distributed in the event of divorce or death. These agreements are fairly common if either or both parties have substantial assets, children from a prior marriage, potential inheritances or earn high incomes. The writer of this thesis analyze the impact of law protection on prenuptial agreement against the financial issues in a marriage with prenuptial agreement and how the protection takes place on the prenuptial agreement which has been changed after the marriage. As a result of the recent high number of divorces which ended with problems, pre-nuptial agreement is expected to minimized those problems in advance. However, the procedure on creating the prenuptial agreement has to be made by law which would bound the two parties legally. Furthermore, any changes on the prenuptial agreement after the marriage has also be done by law to make it remain valid legally."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan nominee dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Objek penelitian dalam penulisan ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/PDT/2018. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa tanah di indonesia sebagaimana dala Pasal 1548 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait dengan kedudukan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ketentuan nominee merupakan ketentuan yang belum secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung melarang adanya ketentuan nominee, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nominee merupakan pihak yang secara hukum sah memiliki suatu kepemilikan atas barang yang kemudian sebenarnya penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut berada di tangan orang lain. Penyelundupan hukum seringkali terjadi dalam hal adanya penggunaan nominee ini. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa adanya penggunaan nominee dalam perjanjian sewa menyewa atas tanah. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim terkait dengan penggunaan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah belum secara tepat dijelaskan. Dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut terkait dengan kesesuaian larangan mnegenai nominee yang diatur dalam UU PA dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

This thesis addresses the legal standing of nominees in land lease agreements in Indonesia. The focus of this research is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1616 K/PDT/2018. Additionally, this study examines the provisions of land lease agreements in Indonesia as stipulated in Article 1548 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, it explores the position of nominees in such agreements. The research employs a doctrinal methodology. The concept of nominees is not explicitly regulated by Indonesian legislation. However, several laws, particularly the Agrarian Law, implicitly prohibit the use of nominees. A nominee is a party who legally holds ownership of an asset, while the actual use and benefit of the asset are controlled by another party. Legal subterfuge often occurs in the use of nominees. The judicial considerations in the mentioned decision indicate that the use of nominees in land lease agreements was a factor in the judgment. However, this study finds that the judicial rationale regarding the use of nominees in such agreements is not adequately explained. Therefore, further exploration is needed to assess the consistency between the prohibition of nominees as outlined in the Agrarian Law and the judicial considerations in rendering decisions."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pengalihan hak atas saham atas nama nominee yang dilakukan oleh para pemegang hak atas saham yang terdaftar saat ini untuk dialihkan kepada pemegang saham yang seharusnya. Hal ini dilakukan mengingat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak Tax Amnesty . Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengaturan jual beli saham yang belum pernah dilaporkan di laporan pajak sebelumnya sehubungan dengan adanya tax amnesty dalam kepemilikan saham atas nama nominee di dalam Perseroan Terbatas dan cara pengalihan kepemilikan saham atas nama nominee dalam pengampunan pajak. Hasil penelitian ini adalah wajib pajak diharuskan menjalankan prosedur pengampunan pajak baik berupa pengakuan dan pembayaran denda sehubungan dengan pengampunan pajak. Sehingga sebelum pengalihan saham dilakukan, wajib pajak dapat terlebih dahulu melakukan permohonan pembebasan pajak agar diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak SKB untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda pada saat pengalihan hak atas saham berlaku efektif.

---

This thesis discusses how the legal review of the transfer of rights to shares in the name nominee conducted by the holders of the rights to the shares listed at this time to be transferred to the shareholders should be. This is done considering the enactment of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty or better known as Tax Amnesty Program Tax Amnesty . This research was conducted qualitatively with normative research method due to using secondary data as data collection tool. The issues discussed are the stock trading arrangements that have not been reported in the previous tax report in connection with the existence of tax amnesty in the ownership of shares in the name nominee within the Limited Liability Company and the transfer of ownership of shares in the name of nominee in the tax pardon. The results of this study are taxpayers are required to perform tax amnesty procedures in the form of recognition and payment of fines in connection with tax pardons. Therefore, prior to the transfer of shares, the taxpayer may first apply for tax exemption to be issued a Tax Registration Letter SKB in order to avoid the imposition of double taxation when the transfer of rights to shares is effective."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi dasar pembuatan suatu Akta Notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta yang notaril. Notaris dalam hal ini berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan batasan bahwa saran maupun pendapat yang diberikan notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya tidak menyalahi kewenangan yang dmilikinya dalam artian saran atau pendapat yang diberikan notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral sehingga akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan dari kedua belah pihak. "

"Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, baik kepemilikan oleh perorangan, badan, maupun kepemilikan oleh pihak asing. Namun dengan alasan ingin mempermudah mendapat keuntungan lebih, dan hal lainnya yang bersifat menguntungkan dalam proses kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, ada saja celah yang digunakan oleh para pihak, dalam hal ini pihak asing, untuk memiliki hak atas tanah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satunya dengan perjanjian Nominee. Singkatnya, perjanjian Nominee adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh para pihak asing dengan pihak Nominee, pihak Nominee itu sendiri yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia yang dipinjam namanya untuk memiliki suatu hak atas tanah. Perlindungan notaris dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam terutama adanya kemungkinan pihak asing dan pihak Nominee membuat perjanjian Nominee dalam bentuk akta-akta otentik berupa akta pengakuan hutang, surat kuasa menjual, perjanjian pengikatan jual beli, surat pernyataan, dan lainnya. Perjanjian –perjanjian tersebut secara formil bisa saja terlihat benar menurut hukum seperti tidak melanggar aturan, namun secara materiil tidak dapat dibenarkan, kemudian pada prakteknya notaris bisa saja tidak mengetahui adanya pemindahan kempemilikan hak atas tanah secara terselubung kepada pihak asing yang jelas merupakan penyelundupan hukum .

---

Nowadays, the land rights ownership in Indonesia is not only aiming for the purposes of residential or business premises only, but rather for an investment purposes owned by both local and foreign investor. The regulation of land rights ownership in Indonesia has already set in the Law Number 5 of 1960 regarding Land, either the individual, corporate entities, or foreign party ownership. However, with an aim for getting more profit easier, or getting anything more profitable on the process of land rights ownership in indonesia, there's always been some loopholes used by the parties, in this case the foreign parties, to get a land rights ownership which is not in accordance with the Law Number 5 of 1960 regarding Land. One of them is called the nominee agreement. Given this, nominee agreement is an agreement entered by a foreign party with a nominee, an indonesian citizen whose name being used to hold a land rights ownership. The protection for public notaries becoming very important to be studied profoundly then, primarily with a possibility of a nominee agreement made by the foreign and nominee party in a form of authentic deeds as debt acknowledgement, turn over procuration, sale and purchace agreement, statement letter, and others. Those agreements could be seen as formally right without any violation under such laws, but is materially unjustified indeed, and in practice the notary may not be aware of any land rights ownership substitution to a foreign party which is shrouded and actually an act of smuggling laws."

"Skripsi ini membahas tentang perolehan hak milik berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). Pasal 1963 mengatur tentang syarat-syarat memperoleh hak milik benda tak bergerak (Tanah) dengan cara daluwarsa. Pasal 1963 yang merupakan Pasal pelaksana dari Pasal 610 KUHPerdata yang berada pada Buku II KUHPerdata, setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya pasal ini tidak lagi dapat digunakan sebagai suatu dasar. Namun pada kenyataannya Pasal ini masih digunakan sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar nomor 05/PDT.G/2012/PN-TK Tahun 2012. Walaupun penggunaan Pasal 1963 KUHPerdata merujuk pada suatu Yurisprudensi, penggunaannya menjadi Tidak Tepat karena Pasal 1963 KUHPerdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder ini, akan melihat bagaimana pengaturan terkait hak milik tanah berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang sudah dicabut tetapi masih digunakan dan juga melihat bagaimana ketentuan hukum tanah saat ini dan bagaimana ketentuan pasal 1963 KUHPerdata yang masih digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim sesuai dengan kondisi hukum saat ini.

---

This thesis is focused on royalty based on Article 1963 Indonesian Civil Code and Principle Agrarian Law regarding Unmoveable Things (Land). Article 1963 regulates the requirements of taking the right of unmoveable things (Land) by Expired Method. The article which is implementer of Article 610 in Indonesian Civil Code Book II has not been valided anymore since Principle Agrarian Law is officially committed. As a consequence, the article should not be implemented as the reference. However, in fact this article is still used as consideration in Decision of Takalar District Court in the case number 05/PDT.G/2012/PN-TK in 2012. Although the using of Article 1963 Indonesian Civil Code is based on a Jurisprudence, the decision is not approppriate because of its expiry. Regarding to the problem mentioned above, this essay which use metode Yuridis Normatif formed by the base of literature study observes how the revoked Article 1963 Indonesian Civil Code land law regulation is still bing used. Furthermore, this thesis also examines how is the provision of Article 1963 Indonesian Civil Code which still being used as the principle of consideration to the Judges is corresponding to the present law condition."

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 telah ditegaskan mengenai larangan penggunaan struktur nominee pemegang saham dalam Perseroan dengan fasilitas penanaman modal. Walaupun demikian praktik nominee pemegang saham PT PMA di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee pemegang saham PT PMA. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Peran notaris dalam praktik nominee pemegang saham PT PMA adalah memberikan penilaian terhadap isi akta dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee pemegang saham PT PMA dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga dapat membawa notaris ke dalam pertanggungjawaban berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The nominee concept enters Indonesia as a treaty because of the principle of freedom of contract and an open system of contractual law. After the enactment of Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment, Article 33 has stipulated the prohibition on the use of nominee structure of shareholders in the Company with investment facilities. Nevertheless, the nominee practice of shareholders of PT PMA in Indonesia is still happening. This study aims to provide an explanation of the roles and responsibilities of notaries relating to the formation of nominee structure of shareholders of PT PMA. The writing of this thesis uses the form of normative juridical legal research with qualitative method to analyze data and type of descriptive analytical research. Notary's role in the nominee practice of shareholders of PT PMA is to provide an assessment of the contents of the deed and to provide legal counseling in relation to the making of the deed. The practice of nominee of shareholders of PT PMA may cause harm to the parties as a result of the legal negligence so as to bring the notary into account in the form of civil sanction, administration and code of ethics of notary. Thus, in the performance of his / her position, the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits the act unlawfully in carrying out his / her position, the notary should be held accountable in accordance with the rules."