Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada umumnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bank akan mensyaratkan pengikatan agunan. Agunan dapat berupa agunan perorangan maupun agunan kebendaan. Pada perkembangan terkini, muncul jenis hak jaminan lain, yang bukan merupakan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Misalnya jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan Sertifikat Pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain bila dijadikan sebagai agunan tambahan tentu akan mengalami sebuah kesulitan jika debitur wanprestasi, mengingat terhadap sertifikat pendidik tidak dapat dilakukan ekseskusi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian diagnostik. Hasil penelitian adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah sampai saat ini belum diatur secara khusus, sehingga pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional. Sertifikat Pendidik yang diaggap sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan di PT BPRS Dana Mulia tidak memenuhi unsur sebagai agunan, karena tidak dapat dialihkan, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak memiliki nilai ekonomis bagi pihak lain, dan tidak dapat dilakukan eksekusi jika debitur wanprestasi. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan adalah dengan penyelesaian secara damai atau persuasif.

---

In general, credit agreement or financing agreement are often required a collateral. Types of collateral can be material guarantee nor personal guarantee. Recent developments, there is other guarantee which are neither material guarantee nor personal guarantee. For example, diploma certificate, pension letters, and certificates of educators. Educator certificate is formal evidence as an acknowledgment given to teachers and lecturers as professionals. Educator certificates are not easy to value and turn into cash, if accepted as a collateral will be unsecured loans that don’t give bank any form of assurance or protection that the money will be returned. Considering that bank can not seize the certificates of educator and sell it to recoup its losses. Therefore Educator certificates cannot regarded as a secondary source of repayment if the borrower defaults. The research conducted in this thesis is to analyze (1) the arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations. and (2) find out about the settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used, with a research typology of diagnostic research. The results of the research are (1) The arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations is have not yet been specifically regulated, therefore accordance with the applicable (law and) regulation. Educator certificate do not qualify as an eligible collateral, because cannot be assessed with money, have no economic value for others, and cannot be executed if the debtor defaults. (2) The settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default is by discussion or compromising."

"ABSTRAKKredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar ataulandasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitoradalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalahdikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikanpersetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatupermohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's,yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral(jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalahsalah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untukmelunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredityang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dantuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produkpelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit TanpaAgunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiriuntuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yangmemenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatianyang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalamperjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

AbstractLoan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower torepay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation forthe bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and(2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks shouldconduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a creditapplication is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity,Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the creditcrunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that thedebtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the creditagreement has been agreed. Along with the development time and demanding needsof society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called MandiriKredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personalloans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospectiveborrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionaryprinciple that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contractin unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic."

"Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi utama dari bank umum. Karena itu, bank dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah Prinsip 5C, yang diantaranya adalah collateral atau agunan. Walaupun kegiatan perkreditan telah dilaksanakan sesuai berbagai pedoman yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri kredit bermasalah tetap terjadi, termasuk kredit macet, yang harus diselesaikan oleh pihak bank agar kemudian tidak berdampak negatif pada pihak lain, terutama pihak bank itu sendiri. Salah satu cara bank menangani kredit macet tersebut adalah dengan melelang jaminan Hak Tanggungan untuk mendapat pengembalian kredit. Akan tetapi, bank terkadang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelelangan tersebut, yang salah satunya terjadi di Bank X, sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi bank ketika terjadi permasalahan tersebut. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank X dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh bank diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, serta perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X diperoleh dari putusan yang dikeluarkan.

---

Credit activity is one of the main functions of banks. Hence, when a bank is going to give some credit, it needs to follow some prudential principles, such as 5C Principle, that one of which is collateral. Although, the bank is abided to various credit related guidelines, but non-performing loan still persist and could not be avoided completely. Therefore, resolution is needed to avoid any negative implication to other parties, including the bank itself. One of the resolution is by selling the collateral, which is the Mortgage Right, through auction. However, sometimes the banks are being sued by another party who feel disadvantaged from the auction implementation, as happened in Bank X. Hence, it is necessary for a bank to have some legal protection when the problem occurs. The subject matters are how is the regulation and arrangement regarding the resolution on non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by Bank X and how is the legal protection for the banks as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the regulation and arrangement regarding the resolution of non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by banks are regulated in Regulation of The Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 and Regulation of Directorate General of State Assets Number 2/KN/2017, and legal protection for the bank as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X is obtained from the Courts decision."

"Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Bank X dengan PT. Y mengadakan perjanjian kredit modal kerja yang dituangkan ke dalam akta notaris. Tetapi, terdapat klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang ditemukan lebih menguntungkan pihak bank yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan bank. Permasalahan yang dikaji adalah perlindungan nasabah kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksploratoris-eksplanatoris dan berbentuk evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah kredit, sehingga tidak menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena masih kurang memberikan perlindungan bagi nasabah kredit walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah.

---

Working capital loan is a loan that used for the purpose of increasing production in its operations. Bank X and PT. Y entered into a working capital loan agreement which was poured into notarial deed. However, there are clauses in the agreement that are found to be more favorable to the bank which shows an imbalance of position between the customer and the bank.

The problem to be studied are the protection of loan customers according to prevailing banking regulations and the implementation of loan customer protection in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y.

This thesis aims to analyze the implementation of loan customers protection in the working capital loan agreement. Using juridical-normative research method with exploratoryexplanatory research typology and evaluative form.

The results showed that in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y there is no balance position between the bank and the customer, so the principle of freedom of contract does not applied because it still does not provide the protection for loan customers despite the existing regulations that regulate the protection for customers."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian Jaminan Pribadi sebagai jaminan kredit bank yang dalam praktek perbankan lebih dikenal sebagai Personal Guarantee, adalah perjanjian penanggungan (borgtocth) antara kreditur dengan pihak ketiga. Jaminan pribadi merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur cidera janji (wanprestasf) dikemudian hari (Pasal 1820 KUHPerdata). Jaminan pribadi yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan hutang debitur merupakan salah satu alternatif sebagai iaminan kredit dan penyelesaian kredit macet pada bank manakala debitur cidera janji. Dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet yang menggunakan jaminan pribadi serta. Juga analisis atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.580/Pdt.G/2002 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.322/PDT/2003 untuk melakukan eksekusi jaminan pribadi apakah sudah tepat secara hukum. Metode penelitiannya adalah penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder, baik melalui studi dokumen maupun wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan dalam prakteknya eksekusi jaminan pribadi banyak kendala-kendala yang menyulitkan kreditur bank untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta/ aset milik penjamin sehingga sering kali timbul masalah lain dalam pelaksanaan eksekusi terhadap penjamin pribadi, sehingga dalam perjanjian jaminan pribadi perlu dilakukan atau dibarengi dengan jaminan kebendaan atas harta/aset milik penanggung/penjamin sehingga kreditur bank dapat memperoleh kepastian hukum dalam meminta pertanggung jawaban penanggung / penjamin atas hutanghutang debitur. Namun demikian dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Pribadi tersebut tetap bergantung pada itikad baik penjamin.

---

This thesis specifically, discuss personal guarantee agreement as credit bank guarantee, with bank's effort in settling bad debt using personal agreement and execution Acton personal property/assets on bearer/guarantor. Personal guarantee in banking practice is an agreement of the bearer (borgtocth) between creditor with third party. Personal Guarantee is an agreement of capability of third party to fulfill debtor’s duty, if then debtor miss fulfill (wanprestasi). (np 1820 KUH Perdata). Personal Guarantee which is given by third party acts as guarantor to debtor in debt settlement considered as alternative credit guarantee and bad debt settlement to bank if debtor miss promised. The bearer agreement is accessories, in meaning always hooked with main agreement, so can be meaning no bearer without legal main debt. In personal guarantee agreement no personal property of debtor attached, what is attached is the capability of third party to settle debtor’s debt, so in personal guarantee agreement will apply terms as in common guarantee which is born by Law and given equal degree among creditors, as only concurrent. The survey method is normative by appendix studies using secondary data, by documents study and qualified analytic interviews. The result comply in practice execution on personal guarantee occurs obstacles that hustle bank creditors to execute assets/treasures of guarantor, so other problem occurs , therefore in personal guarantee agreement needs to be added property guarantee on assets/treasures of guarantor, then bank creditor have legal demanding guarantor responsibility debts."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan skema Peer to Peer Lending. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending, skema transaksi Peer to Peer Lending, serta perbandingan pengaturan tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk mencegah terjadinya pencucian uang pada Platform Peer to Peer Lending di Indonesia, Inggris dan China. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana pengaturan penerapan Prinsip Pengguna Jasa dalam Peer to Peer Lending yang ada dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam rangka mencegah Peer to Peer Lending dijadikan sarana pencucian uang serta untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diamanatkan dalam POJK No. 12/POJK.01/2017. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan pengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mampu mengakomodir penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa secara elektronik dan belum dapat menerapkan program anti pencucian uang.

---

This thesis discusses about the implementation of Know Your Customer Principle in borrowing and borrowing system based on information technology with Peer to Peer Lending scheme. In this thesis will be discussed about the implementation of the Principles of Knowing Service Users for Peer to Peer Lending, Peer to Peer Lending transaction scheme, as well as the role of rules on Know Your Customer Principles to prevent money laundering on the Peer to Peer Lending Platform in Indonesia, England, and China. The purpose of writing this thesis is to understand how the implementation of the Principles of Service Users in Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 in order to prevent Peer to Peer Lending from being used as a money laundering and to implement anti money laundering and terrorism financing programs mandated in POJK No. 12 POJK.01 2017. This research is in the form of juridical normative research using descriptive comparative research type. The result of this study is that the regulation concerning the Know Your Customer Principle for Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 has not been able to accommodate the implementation of Know Your Customer Principles electronically and has not been able to implement anti money laundering programs."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang kemudian dibebani hak tanggungan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kreditur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/TUN/2022. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian hukum dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak ketiga sebagai kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan sertipikat ganda yang diagunkan ke bank sebagai objek sengketa dan kualifikasi putusan yang diajukan sebagai novum dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kreditur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan mengenai sertipikat ganda ini diberikan melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui lembaga rechtsverwerking dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018. Adapun perlindungan bagi kreditur terhadap hapusnya hak tanggungan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal ini kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Adapun mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali ini harus memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009. Apabila hal tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini ditolak.

---

The focus of this research is on the issuance of multiple certificates which are then encumbered with mortgage rights to become guarantees for repayment of creditors' debts and judges' considerations in formulating cases in Supreme Court Decision Number 82 PK/TUN/2022. It makes land rights holders unable to obtain legal certainty and is detrimental to many parties, not only owners of Freehold Title, but also harms third parties as creditors as mortgage holders. Therefore, the issues raised in this study are about the position of multiple certificates that are pledged as guarantee to the bank as the object of dispute and the qualifications of the judgment submitted as a novum in the Judicial Review submitted by the creditor. In this study, the method used is normative. The type of data used is secondary data obtained from tracing library data which is then analyzed qualitatively. The research found that protection regarding this dual certificate is provided through Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration through the rechtsverwerking institution and Supreme Court Precedent Number 5/Yur/Pdt/2018. As for protection for creditors against the nullification of mortgage rights contained in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, however, in this case the position of the creditor from preferred creditor to concurrent creditor. As for the reasons for the request for reconsideration, it must comply with Article 67 of the Supreme Court Law Number 3 of 2009. If this does not meet the reasons required in Article 67 of the Supreme Court Law, then it is appropriate for this request for Judicial Review rejected."

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu jual beli hak atas tanah dilakukan tanpa sertifikat asli karena sedang dijaminkan dengan hak tanggungan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menerbitkan suatu akta, jika ada syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti tidak adanya sertifikat asli maka PPAT harus dengan tegas menolak pembuatan akta tersebut, Permasalahan yang dibahas mengenai keabsahan jual beli hak atas tanah tanpa sertifikat asli karena sedang dijaminkan menurut hukum tanah nasional dan peran serta tanggung jawab PPAT yang menerbitkan akta jual beli tanpa sertifikat asli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil peneilitian ini menyatakan bahwa jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli tidak sah menurut hukum tanah nasional dan dapat dinyatakan batal demi hukum, serta PPAT yang memiliki peran untuk menerbitkan akta jual beli tanpa sertifikat asli tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

In land rights transaction, there are some requirements that must be fulfilled so the transaction can be legal and binding according the law. Besides must fulfilled the legal terms of agreement, in land rights transaction also required to fulfilled the material and formal requirements. The case that used in this research is about the land rights transaction that is not fulfilled the requirements, where the land rights transaction carried out without the original certificate because it was being pledged with mortgages. Official Land Deed Maker as a general official that have an authority to make a Sale and Purchase Agreement must be more careful in issuing a deed, if there is a requirements that unfulfilled like lack of original certificate, he should refused to make the deed. The issues that discussed are about the legality of the land rights transaction without the original certificate based on national land law and the roles and responsibilities of the Official Land Deed Maker that issued a Sale and Purchase Agreement without original certificate. This research uses juridical normative research methods. The outputs of this research stated that the land rights transaction that banded with collateral without original certificate was invalid and could be declared null and void, and the Official Land Deed Maker which has the role in issuing the Sale and Purchase Agreement without original certificate can be held accountable."