Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) no. 30 tahun 2004. Dari pernyataan di dalam pasal tersebut mengharuskan Notaris untuk bertindak dalam jabatannya untuk membuat akta autentik dengan jujur dan tidak memihak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat notaris yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Putusan Nomor UM.MKNW.DKI.JKT.11.21.-323 yang menyatakan bahwa terdapat seorang notaris dalam melakukan tindakan diluar kewenangannya dikarenakan menjadi pihak dalam perjanjian dan menerima uang untuk pelunasan pembongkaran gedung yang menyebabkan kerugian tehadap pihak lain. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab notaris sebagai pihak dalam perjanjian dan menerima uang dari pelunasan pembongkaran gedung adalah Notaris L bertanggungjawab secara perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atas dasar perbuatan yang menerima uang tersebut, secara pidana dapat bertanggungjawab dengan dasar pelanggaran atas Pasal 372 ayat KUHP, dan secara administrasi adalah dapat bertanggungjawab karena Notaris L tidak menjaga harkat dan martabat sebagai Notaris dengan bertindak tidak jujur dan amanah terkait wanprestasi dan tidak mengembalikan uang dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun terkait persetujuan permohonan penyidikan kepada Majelis Kehormatan Notaris dapat di setujui karena ada indikasi terpenuhi unsur tindak pidana, meskipun dalam hal ini notaris L tidak membuat akta. Selanjutnya terhadap akibat hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap akta perjanjian yang di Waarmerking dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif dari perjanjian dan terhadap pihak yang dirugikan dapat melaporkan perbuatan Notaris L kepada Majelis Pengawas Daerah.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. In carrying out its obligations, a Notary must act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of the parties in legal actions in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a UUJN. From the statement in the article requires a notary to act in his position to make an authentic deed honestly and impartially. However, in reality there are still notaries who do not carry out their obligations as stipulated in the UUJN. One such example is found in Decision Number UM.MKNW.DKI.JKT.11.21.-323 which states that there is a notary in taking actions outside his authority due to being a party to the agreement and receiving money to pay off the demolition of a building that causes losses to other parties. The research method used is normative juridical by using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the responsibility of the notary as a party to the agreement and receiving money from the settlement of the demolition of the building is that Notary L is civilly responsible for committing an unlawful act that causes losses on the basis of the act of receiving the money, criminally can be responsible on the basis of a violation of Article 372 paragraph of the Criminal Code, and administratively cannot be held responsible because the deed is not a deed made by Notary L. As for the approval of the application for investigation to the Notary Honorary Council, it can be approved because Notary L is a party to the agreement. Furthermore, the legal consequences of the agreement deed at Waarmerking can be canceled for violating the subjective terms of the agreement."

"Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang mirip dengan peran majelis kehormatan notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. Majelis kehormatan notaris didalam melaksanakan kewenangannya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil keputusan atas permohonan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim, adapun hal tersebut dikaitkan dengan rahasia jabatan yang dijanjikan didalam sumpah jabatan oleh notaris menjadi permasalahan tersendiri.Penulis melakukan penelitian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dimana didalam memberikan jawaban MKN wilayah Jawa Barat terdapat 3 (tiga) bentuk jawaban yaitu tidak memberikan persetujuan, memberikan persetujuan dan belum memberikan persetujuan. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan dari MKN Wilayah Jawa Barat didalam melaksanakan kewenangannya dan pertimbangan-pertimbangan MKN Wilayah Jawa Barat didalam memberikan jawaban lebih mendalam dikaitkan dengan sumpah jabatan yang menjadi janji notaris sebelum melaksanakan jabatannya serta kewenangan lembaga tersebut yang notabenenya bernama majelis kehormatan notaris apakah memiliki kewenangan memberikan persetujuan dalam hal permohonan persetujuan penegak hukum mengenai akta yang menyangkut pertanahan.

---

Since Law Amendment of Notary Function was agreed on early 2014, a new institution  named Majelis Kehormatan Notaris/Honorary Notary Council (MKN) have emerged. Presence of Majelis Kehormatan Notaris were based on Article 66 and Article 66A of Law Act Number 2 Year 2014 regarding changes on Law Act No. 30 year 2004 of Notary Function. Substantial roles of this new institution is to Replace Majelis Pengawasan Daerah/Regional Supervisory Council (MPD) function in agreeing or dismiss a request made by Law Enforcer to obtain original of the deed and/or to call a notary for investigation process. Roles and Authority of regional supervisory council stated in Article 66 UUJN which similar to Honorary Notary Council function, have been removed by Constitution Court (MK) with Constitution Court Decree No 49/PUU-X/2012, since it contradict with Indonesian State Constitution.Ministry of Law and Human Rights have published Ministrial Law and Human Rights Regulation No 7 year 2016 as technical regulation of Honorary Notary Council concerning job and function, terms and conditions of designation and discharge, organization structure, working procedure, also MKN Budgeting as mentioned in Article 66A clause (3) Amendment UUJN. Honorary Notary Council in administering their authority, also include some careful considerations during decision making process on responding of Law Enforcer request (investigator, public prosecutor and/or judge). Most important and problematic issue regarding this request is notary confidentiality of occupation promised by oath.Writer have made a research at Honorary Notary Council of West Java Region Office, which during research MKN have provide writer with 3 form of answers to respond to Law Enforcer request, which are; Did not approve, Approved and have not issue the approval. Writer wish to review how Honorary Notary Council of West Java Region Office perform their responsibilities and how they put consideration by giving more elaborate answers related with notary occupational oath which taken before a notary performing their function, also how the so called authorized institution named as Honorary Notary Council have definite authority in giving approval to Law Enforcer concerning Land Title Deed."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memerlukan perlindungan hukum di dalam menjalankan jabatannya. Salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh negara ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian. Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk mengambil masalah yang diteliti dan hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Jenis data yang dipakai dalam tesis ini ialah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan juga memerlukan penjelasan dari narasumber dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini ialah studi dokumen atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta atau adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal antidatum . Menurut Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apabila seorang notaris berstatus tersangka tetapi belum memperoleh putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap notaris tersebut masih berwenang membuat akta tetapi hal tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan jika notaris berstatus tersangka dan ditahan untuk sementara waktu sebaiknya notaris tersebut tidak berwenang membuat akta. Jika notaris tersebut dijadikan saksi maka notaris hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XII/2014 perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam kasus pidana hanyalah apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ingin memanggil notaris ke dalam persidangan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.Kata kunci: perlindungan terhadap notaris, peran majelis kehormatan notaris.

---

ABSTRACTNotary as a public official appointed by the state requires legal protection in the conduct of his her position. One of the forms of protection afforded by the state is by establishing the Honorary Council of Notaries. The form of research conducted in the writing of this thesis is law juridical normative research that is research by analyzing library materials related to research substance. The type of research in this thesis is a descriptive analysis that is useful to take the problem under study and the results of this study are then processed and analyzed to take conclusions. The type of data used in this thesis is secondary data obtained from the literature and also requires explanation from resource persons from academics and practitioners in related fields. The data collection tool used in this thesis is document study of secondary data. The result of this research is that the granting of consent to the investigator, public prosecutor or judge for the sake of the judicial process in the notarial calling, is done in the case of the alleged offense related to the Minutes of Notarial deed and or Notary 39 s Notaries, , The denial of the signature of one or more parties, the alleged deduction or addition to the Minutes of Deed or the alleged notary of the antidatum. According to Articles 12 and 13 of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Publication if a notary is a suspect status but has not yet obtained a court decision of a legal nature, the notary still has the authority to make a deed but it should not be executed if the notary is a suspect and is temporarily detained Time should the notary is not authorized to make deed. If the notary is made a witness then the notary is present to give testimony with the approval of the Notary Public Honor Council because in a criminal case sought is material truth. According to the Constitutional Court number 72 PUU XII 2014 the legal protection granted to a notary in a criminal case is only in the interest of the judicial process, the investigator, the public prosecutor or the judge wishing to call the notary to the proceeding with the approval of the Notary Honorary Board"

"Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang memberikan pembinaan dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Namun terdapat permasalahan yang memperlihatkan bahwasanya Majelis Kehormatan Notaris tidak melaksanakan fungsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Notaris Ev merupakan notaris yang dirugikan atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris beserta upaya hukum atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat dalam kasus Notaris Ev. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil analisa menjelaskan bahwasanya harmonisasi antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga perlindungan hukum terhadap jabatan notaris belum terlaksana secara seksama. Penelitian ini mencoba menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak berfungsi sebagai semestinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melalui gugatan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penerapan asas fiktif positif yang dianut pemerintah semenjak penerapan perubahan Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014.

---

This study discusses the existence of the Notary Honorary Council. The Notary Honorary Council is an institution that provides guidance and guarantees legal protection for notaries. However, there are problems that show that the Notary Honorary Council does not carry out this function. The problem in this research is regarding the silence carried out by the Notary Honorary Council towards the request for a summons to a notary submitted by investigators, public prosecutors, or judges. Notary Ev is a notary who is harmed by the silence carried out by the Notary Honorary Council in the cases discussed in this study. This study will discuss the existence of the Notary Honorary Council along with legal remedies for the silence carried out by the Notary Honorary Council in the case of Notary Ev. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis was carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews. The results of the analysis explain that the harmonization between the Notary Honorary Council and law enforcement officers has not been carried out properly. So that the legal protection of the position of a notary has not been carried out thoroughly. This study will try to analyze the legal remedies that can be taken if the Notary Honorary Council does not function properly in providing legal protection for the position of a notary. The legal remedy in question is through a positive fictitious lawsuit to the State Administrative Court. Based on the application of the positive fictitious principle adopted by the government since the implementation of the amendment to the State Administration Law Number 30 of 2014."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Profesi notaris dikenal sebagai profesi yang luhur officium nobile , yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Notaris wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Kewajiban itu akan berakhir bilamana ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi, yaitu pada saat notaris dipanggil oleh pengadilan guna memberi kesaksian di persidangan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak/mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Hak untuk menolak atau mengundurkan diri tersebut dikenal dengan istilah ldquo;hak ingkar rdquo;. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data Penulis menggunakan metode kepustakaan. Persetujuan MKN menjadi kunci pembuka hak dan kewajiban ingkar tersebut dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan, ijin tersebut tentu berkaitan dengan pemeriksaan akta atau bukti di laboratorium kriminalistik, demi keluhuran jabatan notaris itu sendiri.

---

Notary is known as the noble profession officium nobile , which is essentially a service to human being or society. Notary must keep the contents of deeds made by or in front of him her completely confidential. The obligation will end when there is a legal obligation to speak as a witness, that is, when the notary is summoned by the court to testify in court, according to law a notary may use the right to refuse withdraw from the obligation of witness. The right to refuse or resign is known as the right of disgrace . This research using normative juridical research method, which is to collect data by the library method to do the analysis. The Approval of MKN becomes the key to the opening of such rights and obligations in the event of taking a photocopy of the deed in the judicial process, the approval is certainly related to the examination of the deed or evidence in the criminal laboratory, for the sake of the nobility of the notary itself."

"Tesis ini adalah mengenai Tinjauan Hukum atas Tata Cara Pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan melakukan studi kasus dari beberapa kasus yang memperlihatkan ketidak konsistenan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat alur tata cara pemeriksaan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dikarenakan hukum acara pemeriksaannya tidak mengatur secara jelas mengenai alat bukti, beban pembuktian dan kekuatan pembuktian sehingga terdapat ketidakseragaman dalam sidang pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terbagi di daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

---

This thesis is about the Law Review Procedure Notary Examination conducted by the Supervisory Council of Notary by conducting case studies of several cases that showed inconsistencies Supervisory Council of Notaries in examinations. This study uses normative and descriptive analysis. The analysis shows that there is a flow of ordinances inconsistent examination conducted by the Supervisory Council of Notary in the same manner as Notary Regulation and Ministerial Regulation No. M.02.PR.08.10 year 2004 because of procedural law does not set a clear examination of the evidence, burden of proof and the strength of evidence that there is variability in the hearing by the Board of Supervisors Notary which are divided at the district / city or province."

"Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh undang-undang, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui jika akta notaris dalam bidang pertanahan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan akta PPAT. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumen dari perpustakaan juga dengan mewawancarai beberapa narasumber sehingga diperoleh gambaran komprehensif dari permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum dari akta peralihan tanah yang dibuat dihadapan notaris serta tanggung jawab notaris terhadap kewenangan dalam membuat akta peralihan tanah tersebut. Akta peralihan tanah yang dibuat oleh notaris biasa disebut surat keterangan ganti rugi. Akibat hukum akta ini memiliki konsekuensi berbeda dengan akta peralihan yang dibuat oleh PPAT. Akta notaris ini tidak menyebabkan tanah beralih kepemilikannya, akta ini hanya sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Banyak pihak yang karena ketidaktahuan akan hukum menyalahkan posisi notaris. Banyak pula notaris yang tidak menyampaikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepadanya dalam pembuatan akta. Sehingga celah ketidaktahuan akan hukum inilah yang biasa digunakan penghadap untuk mengadukan notaris atas akta yang dibuatnya. Secara hukum akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadapnya dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari aktanya tersebut.

---

Duties of the notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) often give rise to the same perceptions among the public. Whereas, judging from its regulated in legislation, clearly different. Problems relating to land issues sometimes create a notary and PPAT authority seems to overlap. The scope of the Act of creation by PPAT has indeed determined by law, but not many people know if the notary deed in land areas have different legal consequences by PPAT did. To find answers in this research, the author uses the form of juridical normative research based secondary data in the form of study documents from the library as well as with interviews of some interviewees so obtained a comprehensive overview of how the problems of the legal consequences of the transfer of right made before a notary and notary liability against the authority in making the transfer right of land. Transfer right of land made by notary is referred to Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Legal consequences of this land act have differences with made by PPAT. Notary deed is not causing the ground switch ownership, this deed, just as one of the conditions to apply for land rights to the land Office. Many parties that due to ignorance of the law blame the position of notary public. Many notary does not tell legal knowledge to the party that came to him or her in the making of deed. So this gap of ignorance of law is used by the party to sue the notary commonly. Legal notary deed is made based on the will of the parties that come before him or her and the notary responsible for formyl truth of it. "

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di wilayah Notaris bersangkutan menjabat. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris yang disampaikan oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim. Berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020, Notaris KN menggugat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Riau kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena mengeluarkan surat keputusan yang berisi persetujuan pemanggilan atas dirinya yang disampaikan oleh Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Riau. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, Notaris KN merasa dirugikan dan merasa tidak pernah membuat Akta yang dilaporkan pada Kepolisian Daerah Riau. Dalam Akta tersebut terdapat dugaan tindak pidana “membuat dan menggunakan surat palsu”. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya kesadaran bagi Notaris, bahwa dalam menjalankan wewenangnya ia memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menjadi keharusan juga untuk memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya, dan tidak memperhitungkan materi diatas kebenaran dan kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh para penghadap maupun masyarakat luas.

---

Notary as a public official who fully makes an authentic deed cannot be separated from errors and mistakes. Mistakes and errors that occur during the exercise of a Notary's authority result in the Notary concerned being sued by a person or civil legal entity. In order to comply with a claim filed against a Notary, investigators, public prosecutors or judges must summon the Notary concerned for information. Investigators, public prosecutors or judges when summoning a Notary to request information, must send a letter requesting approval for the summons of a Notary to the Regional Notary Honorary Council in the area where the Notary concerned holds office. The Regional Notary Honorary Council has the authority to approve or reject requests for approval to summon a Notary submitted by investigators, public prosecutors or judges. Based on the case in Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020, Notary KN sued the Head of the Riau Province Notary Honorary Council to the State Administrative Court for issuing a decision letter containing approval for summons submitted by the Riau Regional Police Criminal Investigation Directorate. With the issuance of the decree, Notary KN felt aggrieved and felt he had never made a deed which was reported to the Riau Regional Police. In the deed there is an alleged criminal act of "making and using fake letters". As for the advice that can be given, namely the need for awareness for Notaries, that in exercising their authority they provide certainty, order and legal protection for interested parties as well as for society as a whole. So that it is also mandatory to provide information on the deed he made, and not to take into account the material above the truth and legal certainty that should have been owned by the appearers and the wider community."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan ini adalah mengenai kedudukan hukum Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonoesia; serta penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengolahan data kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MKN termasuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang apabila surat keputusannya digugat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. MKN dituntut untuk mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan tugasnya terutama dalam memberikan persetujuan atas permohonan pemeriksaan Notaris. Saran dari penelitian ini yaitu MKN Pusat seharusnya merangkum asas-asas yang termasuk dalam AUPB dan memberi pelatihan secara berkala kepada setiap anggota MKN Wilayah mengenai pentingnya AUPB dalam pemberian jawaban.

---

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other powers as referred to in the Law of Notary (UUJN). It is appropriate for the state to provide protection to Notary who has carried out their positions in accordance with the laws and regulations. One of the protections referred to is the development of Notary which in Article 66 paragraph (1) UUJN is implemented by the Notary Honour Assembly (MKN). As for the problem of this writing are concerning the legal standing of the Notary Honour Assembly related to the judicial authority of the State Administrative Court in the laws and regulations in Indonesia and the implementation of General Principles of Good Governance in the approval of the Notary's examination by the Notary Honour Assembly based on the Decision of the Medan Administrative High Court Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN. The research method used is normative juridical. Collecting data using literature study with qualitative data processing methods. Thus, it can be concluded that MKN is a State Administration Agency / Officer whose decision if being sued will be the authority of State Administrative Court. MKN is required to comply with the General Principles of Good Governance in carrying out its duties, especially in providing an answer to the request for examination of a Notary. The suggestion from this research is that the Central MKN should summarize the principles included in the AUPB and provide regular training to every member of the Disctrict MKN regarding the importance of AUPB in providing answers."