Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kajian strategi Hungaria dalam hubungannya dengan Rusia pada konteks sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi tersebut diperpanjang berkali-kali sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi dan teori diplomasi energi melalui perspektif state dan non-state actor untuk menganalisis isu tersebut. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan desain triangulasi konkuren yang menggunakan studi pustaka, literatur, dokumentasi atau observasi yang dibatasi oleh rentan waktu adanya sanksi Uni Eropa kepada Rusia. Penelitian ini menemukan 4 faktor keamanan energi Hungaria yang menjadi alasan kuat mengapa bekerjasama dengan Rusia ditengah sanksi Uni Eropa. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan peran penting Perusahaan milik Rusia dalam menyukseskan keberhasilan kerjasama dalam sektor energi. Faktor kerjasama keamanan energi dapat mempererat hubungan baik antara Hungaria dengan Rusia ditengah konflik sanksi Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana eratnya hubungan antara Hungaria dengan Rusia di era sekarang serta hubungannya Uni Eropa sebagai anggota sejak 2004. Selain itu, penelitian ini juga melihat kebijakan Hungaria dalam mendiversifikasi keamanan energi negaranya untuk kepentingan serta contoh pola kebijakan untuk negara eropa lainnya.

---

This thesis discusses the study of Hungary's strategy in relation to Russia in the context of European Union sanctions against Russia. The sanctions were extended several times until July 2020. This study uses the concept of energy security and energy diplomacy theory through the perspective of state and non-state actors. This study uses mixed-methods with concurrent triangulation design that uses literature studies, literature, documentation, or observations that are limited by the timeframe of the EU sanctions against Russia. This study finds 4 factors of Hungarian energy security which are strong reasons for cooperating with Russia in the midst of European Union sanctions. In addition, this study also reveals the important role of Russian-owned companies in the success of cooperation in the energy sector. The energy security cooperation factor can strengthen good relations between Hungary and Russia amid the European Union sanctions conflict. This study was conducted to see how close the relationship between Hungary and Russia is in the present era and the relationship between the European Union as a member since 2004. In addition, this study also looks at Hungary's policy in diversifying its country's energy security for the benefit and examples of policy patterns for other European countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF).

---

The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation.

This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014.

The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF). "

"Di era kontemporer seperti sekarang, sumber energi merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan nasional. Negara melihat keamanan energi sama pentingnya seperti keamanan militer dan ekonomi. Kebijakan energi telah menjadi tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Dalam melihat dinamika politik luar dan dalam negeri Rusia kita perlu memahami krusialnya peran energi. Rusia merupakan sebuah contoh dari negara yang dinamika ekonomi politiknya bergantung terhadap ekspor energi karena merupakan salah satu penghasil komoditas energi terbesar di dunia.Rusia bergantung terhadap pendapatan dari penjualan gas untuk menyokong perekonomiannya, walaupun begitu penjualan gas Rusia bergantung terhadap pasar Uni Eropa. Di sisi lain Uni Eropa terhadap pasokan gas dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energinya yang menjadikan Uni Eropa rentan terhadap senjata energi Rusia. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mengapa entitas sebesar Uni Eropa yang memiliki kekuatan agregat yang lebih besar tetap rentan terhadap senjata energi Rusia. Dengan melakukan tinjauan terhadap empat puluh satu literatur melalui metode taksonomi, ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan kerentanan energi Uni Eropa teerhadap Rusia, faktor pertama yaitu dominasi energi Rusia di Eropa, lalu faktor yang kedua adalah tidak adanya satu suara di Uni Eropa. Tulisan ini berargumen bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kerentanan energi Uni Eropa adalah faktor politik luar negeri Rusia di era Putin. Terlihat bahwa Rusia berusaha untuk menggunakan berbagai cara termasuk kekuatan cadangan energinya menjadi 39;instrumen 39; kebijakan luar negeri, dan dengan melihat contoh-contoh penggunaan energi sebagai instrumen kebijakan luar negerinya menjadikan dalam sejarahnya Rusia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata energi melalui penaikan harga gas secara mendadak, dan gangguan pasokan gas kepada negara-negara konsumennya. Hal ini menjadikan Uni Eropa rentan terhadap serangan senjata energi Rusia karena Rusia memiliki political will untuk menggunakan keunggulan dalam bidang energinya untuk mencapai kebijakan luar negeri dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan tidak takutnya Rusia untuk menggunakan senjata energi meskipun dengan resiko kehilangan pendapatan energi dari penjualan energi dan rusaknya citra Rusia sebagai pemasok gas yang terpercaya maka tidak menutup kemungkinan Rusia akan menggunakan senjata energinya.

---

In today's contemporary era, energy sources are an important aspect of foreign policy and national security policy. Countries see energy security as important as military and economic security. Energy policy has become inseparable from foreign policy and security policy. In looking at the dynamics of Russia's external and internal politics we need to understand the crucial role of energy. Russia is an example of a country whose dynamics of its political economy depend on energy exports because it is one of the world's largest producers of energy commodities. Russia is dependent on revenue from gas sales to support its economy. Russia's gas sales, however, depend on the European Union (EU) market. On the other side of the EU's gas supply from Russia to meet its energy needs that make the EU vulnerable to Russian energy weapons. This paper aims to understand why EU, who have larger aggregate powers remain vulnerable to Russian energy weapons. By reviewing forty-one literatures through taxonomic methods, it was found that there are two factors that caused the EU's energy vulnerability to Russia, the first factor is Russian energy dominance in Europe, and the second factor is the the split in the EU. This paper argues that the most influential factor on EU energy vulnerability is Russia's foreign policy factor in the Putin era. We can see Russia trying to use various means including the power of its energy reserves to 'instruments' foreign policy, and by looking at examples of energy use as its foreign policy instrument made history in Russia not to hesitate to use energy weapons through gas price increase abrupt, and disruption of gas supply to its consumer countries. This makes the EU vulnerable to Russian energy weapons attacks because Russia has the political will to use its energy advantage to achieve foreign policy and secure its national interests. With no fear of Russia to use energy weapons despite the risks of losing energy income from energy sales and damaging Russia's image as a reliable gas supplier, it is not impossible for Russia to use its energy weapons."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"Tesis ini bertujuan menganalisis mengenai pertanyaan penelitian, mengapa Benelux melakukan kerjasama keamanan untuk memperkuat Common Foreign and Security Policy (CFSP) Uni Eropa'Bagaimana Benelux mendukung kebijakan Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina (2014-2022), serta pendekatan apa yang dilakukan Benelux untuk itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik dengan menganalisis data-data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat level analisis teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan menggunakan konsep keamanan kooperatif di tiap tingkat analisis tersebut. Temuan penelitian ini, Benelux dalam mendukung CFSP Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina belum kolektif secara institusional. Faktor kepentingan domestik Benelux tetap menjadi pertimbangan masing-masing negara. Selain itu ketergantungan Benelux terhadap Uni Eropa sebagai suatu kekuatan, sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan Benelux.

---

This thesis aims to analyze the research question, why is the Benelux conducting security cooperation to strengthen the EU CFSP? How the Benelux supported the EU's policy in response to the Russian-Ukrainian war (2014-2022), as well as what approach the Benelux took to it. This research uses a qualitative method with descriptive analytics by analyzing data sourced from secondary data. This study used four levels of analysis of the theory of the Regional Security Complex by Barry Buzan and used the concept of cooperative security at each level of analysis. The findings of this study, the Benelux in supporting the EU CFSP in responding to the Russian-Ukrainian war have not been institutionally collective. The factor of domestic interests of the Benelux remains the consideration of each country. In addition, the Benelux's dependence on the European Union as a power, is very important in maintaining the security stability of the Benelux."

"Pada 2013 Uni Eropa memperkuat hubungan dengan Ukraina dalam bidang Ekonomi dibawah Association Agreement. Posisi Rusia bersebrangan dengan proposal tersebut dan bermanuver terhadap situasi di Ukraina dengan menganeksasi Crimea. Untuk merubah manuver politik Rusia, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia sebagai respon. Dan Rusia juga memberikan sanksi balasan dan memberikan signal negative terhadap beberapa sektor ekonomi pada negara anggota Uni Eropa. Makadari itu, sanksi ekonomi merupakan sebuh instrumen atau perang ekonomi" antara Uni Eropa dan Rusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dampak dari sanksi terhadap ekonomi negara anggota Uni Eropa dan analisis berlawanan untuk untuk mengeksplorasi dampak dari sanksi terhadap Ukraina dan Rusia. Variabel-variabel dalam thesis ini adalah total perdagangan seluruh komoditas dan perdagangan sektor energi. Teori Konflik dan Deterrence adalah perangkat analisis yang fundamental untuk menganalisis dampak negatif dari sanksi.

---

In mid of 2013 the EU-Ukraine Council would like to strengthen the economic relation in order to comply the Association Agreement. Russia has opposed this proposal, and moreover aggravated the situation in Ukraine by annexing Crimea. For changing these Russian political maneuvers, EU has raised a sanction as a response. Russia did the same gauges which its contra sanction as a counterresponse and negative signal hampered severely some economic sectors of European Union members countries. Therefore, the economic sanction becomes an instrument or a proxy of (economic) war between EU and Russia.

Aim of research is to analyze the impact on economy in all EU member countries' economy, and reverse analysis for exploring the impact of sanction on Ukraine and Russia. Variables on this thesis are total commodities trade and energy trade between EU, Ukraine, and Russia. Conflict Theory and Deterrence Theory are fundamental tools that used to analyze the negative impact of sanction."

"Europe's attempts to be able to be more independent on security and defense areas have been started since it tried to create EDC 1950's as the first security cooperation. Though EDC was never formally conceived, Europe has continued its efforts to develop cooperations in security and defense areas. Fouchet Plan, EPC, SEA and CFSP are several examples of its efforts attempted to be independent in these areas. CFSP is one of Europe's greatest innovations in strengtening these efforts. Specific articles in Treaty of Maastricht and Treaty of Amsterdam state that CFSP is the guidelines of mapping Europe's common security policy that will lead to common defense. What is stated by the articles is ambiguous as Europe up to now is still dependent on NATO/the US and will continously do so, in contrary Europe has EU/WEU which has been determined as an organization that will implement EU's defense policies.

This thesis tries to find out which security organization Europe will later use as its main security instrument and whether Europe actually aims at common defense or merely at common defense policy. This thesis concludes that EU will combine the usage of EU/WEU and NATO. NATO will remain to be Europe's military defense organization and EU/WEU will develop to be the organization that will ensure the security of Europe. This is a fact of the attainment of common defense policy in regard that the formation of European Army, as a form of common defense, is not viable. The establishment of a common defense requires radical adaptations and changes, for instance, EU has to construct the Europe's Ministry of Defense, European Minister of Defense and European Army. CFSP/ESDP will continue to develop and to determine resolutions on Europe's security cooperations. As long as the three EU core states (England, Germany and France) maintains diverse perpectives on common security and defense concepts, Europe will remain dependent on those two organizations (EU/WEU and NATO)."

"Skripsi ini membahas tentang strategi keamanan energi Rusia dan hubungannya terhadap ekspor gas alam mereka ke Uni Eropa. Situasi hubungan antara Rusia dan Uni Eropa mengalami masalah akibat adanya krisis di Krimea dan ketidakstabilan politik di Ukraina. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi keamanan energi dan solusi alternatif yang dimiliki Rusia apabila hubungan politik dan ekonomi antara Rusia dengan Uni Eropa semakin memburuk akibat adanya krisis Krimea. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, skripsi ini menjabarkan dan menganalisis hubungan politik dan ekonomi Rusia dengan Uni Eropa terkait krisis Krimea serta perlunya Rusia mengembangkan pasar ke wilayah lain selain Eropa sebagai bentuk strategi keamanan energi. Data yang digunakan berupa data primer yakni dokumen institusional, buku-buku ilmiah, serta tulisan dan publikasi elektronik yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendukung argumen dalam skripsi ini bahwa strategi keamanan energi Rusia setelah terjadinya krisis Krimea ialah untuk mempertimbangkan Asia sebagai target pasar selain Eropa.This paper aims to discuss Russia's present and future Energy Security Strategy, with particular attention to exports of natural gas to the European Union. This strategy has become uncertain due to the political unrest over the Crimean crisis and the instability in Ukraine. This paper will therefore seek to investigate how Russia will look to find answers to its troubled relationship with the EU and seek alternative solutions if the relationship is permanently damaged. Using descriptive analysis, in both general and specific terms, it will examine Russia's political and economic relationship with the European Union, and it will consider, in the light of current geopolitical problems, especially with regard to the Crimean crisis, whether Russia will be able to maintain a dominant position in the European energy supply market, or will need to expand its energy trade to other regions. Sources of many differing studies into contemporary Euro-Russian relations have been used which will support the arguments made in this paper, and these arguments will prove that Russia's strategy will be best served to look also to Asia to secure their future prosperity."

"Hubungan Uni Eropa (UE) dan Myanmar mengalami pasang surut sejak tahun 1990an hingga saat ini, dan diwarnai banyak pemberian sanksi UE atas Myanmar. Hubungan mereka mulai membaik ketika Myanmar melakukan transisi politik di tahun 2010. Sanksi-sanksi UE dicabut dan peningkatan kerja sama terjadi seiring dengan perubahan politik Myanmar. Namun, pasca demokrasi, hubungan keduanya kembali memanas ketika terjadi penyerangan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2017. Ribuan etnis Rohingnya dilaporkan menjadi korban dan mengakibatkan arus pengungsi cukup besar keluar Myanmar. UE merespon tindakan militer Myanmar dan mengecam pemerintah yang dianggap tidak melakukan apa-apa. Namun, respon UE kali ini tidak setegas dan sekeras sanksi-sanksi UE sebelumnya. Sanksi UE menuai protes dari NGO dan pembela hak asasi manusia karena dianggap tidak memberikan insentif yang kuat bagi militer Myanmar. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis praktik teori Selective Aid Sanctions dalam keputusan sanksi bantuan UE ke Myanmar terkait konflik Rohingya 2017-2019. Penelitian ini bersifat kualitatif dan fokus pada faktor yang mempengaruhi keputusan UE dalam memberikan sanksi kepada Myanmar. Berdasarkan teori Selective Aid Sanctions, keputusan sanksi UE ini kemungkinan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu kondisi hubungan UE-Myanmar, eksternalitas negatif yang ditimbulkan terhadap UE dan pertimbangan jenis sanksi bantuan luar negeri. Penulis menemukan bahwa kondisi hubungan UE-Myanmar yang sudah semakin membaik meningkatkan kepentingan ekonomi maupun keamanan UE di Myanmar sehingga sulit untuk membuat keputusan sanksi seperti dahulu. Sementara untuk dua variabel lainnya, penulis tidak menemukan keterkaitan yang kuat yang dapat mempengaruhi keputusan sanksi UE.

---

The relationship between the EU and Myanmar has had its ups and downs since the 1990s until now and has been marked by many EU sanctions against Myanmar. Their relationship began to improve when Myanmar made a political transition in 2010. EU sanctions were lifted, and increased cooperation occurred as Myanmar's politics changed. However, post-democracy, the relationship between the two became heated again when there was an attack by the Myanmar military against the Rohingya in Rakhine State in 2017. Thousands of Rohingya were reported to have been victims and resulted in a large flow of refugees out of Myanmar. The EU responded to the actions of the Myanmar military and condemned the government for doing nothing. However, the EU's response this time was not as firm and harsh as previous EU sanctions. The EU sanctions have drawn protests from NGOs and human rights defenders because they are deemed not to provide strong incentives for the Myanmar military. This thesis aims to analyze the practice of Selective Aid Sanctions theory in the decision of EU aid sanction to Myanmar related to the 2017-2019 Rohingya conflict. This research is qualitative research and focuses on the factors of EU’s decision in imposing sanctions on Myanmar. Based on the theory of Selective Aid Sanctions, the EU sanctions decision may be influenced by three things, namely the condition of the EU-Myanmar relationship, the negative externalities caused to the EU and the consideration of the types of foreign aid sanctions. The author finds that the improving condition of EU-Myanmar relations has increased the economic and security interests of the EU in Myanmar, making it difficult to make sanctions decisions as in the past. Meanwhile, for the other two variables, the authors did not find a strong relationship that could influence the EU sanctions decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dampak krisis ekonomi Eropa tahun 2008 terhadap Diplomasi Kebudayaan dua negara Uni Eropa (Prancis, Jerman) serta Republik Federasi Rusia di Indonesia. Dalam penelitian ini akan fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pusat Kebudayaan ketiga negara yaitu Istitut Francais Indonesie (IFI), Goethe Institut, dan Pusat Kebudayaan Rusia sebagai bentuk Diplomasi Kebudayaan.

---

This study aimsto determine the effect and impact of the European economic crisis in 2008 against Cultural Diplomacy two EU countries (France, Germany) and the Republic Federation of Russian to Republic of Indonesia. In this research will be focus on the activities in Cultural Centre of three countries, Istitut Francais Indonesie (IFI), the Goethe Institute and Russia Cultural Centeras a form of Cultural Diplomacy."