Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran para ulama yang berasal dari kelompok Sunni danSyiah terhadap konflik dan perang saudara di Suriah. Masalah yang dibahasadalah mengenai sikap para ulama, baik yang berasal dari Suriah maupun darinegara Timur Tengah lainnya seperti Irak, Iran, Mesir, Lebanon dan Qatar, jugamotif yang mendasari sikap dan respon mereka. Melalui konsep Zaman terkaitaktivitas politik-keagamaan ulama, penelitian ini menampilkan aktivitas paraulama yang khusus berkaitan dengan peristiwa di Suriah. Untuk mengetahui motifdan justifikasinya, penelitian ini memakai teori instrumentalisme untuk membacamobilisasi sektarian yang diwacanakan para ulama. Teori kedua, yakni selfdeterminationdipakai untuk menguak motif para ulama yang kontra-revolusi.Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif yang diawali denganpembacaan sejarah, yang berbasis penelitian pustaka dan dibantu denganobservasi non-partisipant yang mengamati aktivitas ulama terkait Suriah secaratidak langsung bertemu dengan mereka. Penelitian ini menemukan bahwabeberapa ulama yang pro-revolusi didorong oleh seruan sektarian sebagaijustifikasi guna melakukan mobilisasi mendukung oposisi di Suriah. Sementaraulama yang kontra-revolusi lebih didorong oleh keinginan untuk menentukannasib sendiri (self-determination) yang menjadi hak bangsa dan negara Suriah.Penelitian juga menemukan bahwa ulama kontra-revolusi berperan aktifmengawal upaya rekonsiliasi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisibersenjata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Sunni and Shiite clerics (ulama) in responding toconflict and civil war in Syria. The issues discussed are the certain attitudes ofulama from both Syria and other Middle Eastern countries such as Iraq, Iran,Egypt, Lebanon and Qatar, as well as the motives underlying their attitudes andresponses. Through the concept of Zaman related to the religious-politicalactivities of the scholars, this study shows the activities of scholars who arespecifically related to events in Syria. To find out the motives and theirjustification, this study uses the theory of identity instrumetalism to read sectarianmobilization that narated by ulama. The second theory, namely self-determinationused to uncover the motives of the revolution oppossition ulama. The methodused in this research is historical and qualitative research-based on libraryresearch assisted by non-participant observation that observes Syrian-relatedulama activity without meeting them directly. The study found that some of thepro-revolutionary ulamas were encouraged by sectarian discourse to mobilizetheir support for the opposition in Syria. While the counter-Syria revolutionulamas are more driven by the desire to self-determination which is became rightof the nation and state of Syria. The study also found that the counter-Syriarevolution ulamas actually played an active role in assisting the reconciliationefforts between the Syrian government and the armed opposition groups."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"ABSTRAKSeiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan tersebutlah doktrin responsibility to protect R2P hadir untuk memberikan justifikasi baru bagi komunitas internasional melalui Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal melindungi penduduknya dari empat kejahatan, yakni genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini dengan intervensi militernya pada praktiknya telah diterapkan di Libya dan Pantai Gading, namun pada kenyataannya keberhasilan penerapan doktrin R2P tersebut belum kembali terulang pada kasus Suriah. Penelitian ini lantas mencoba untuk menganalisis kemungkinan penerapan doktrin R2P di Suriah berdasarkan kriteria penerapan doktrin R2P pada kasus-kasus terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder. Adapun penelitian ini kemudian menemukan bahwa kemungkinan penerapan doktrin R2P dengan intervensi militernya pada kasus perang sipil Suriah adalah sangat kecil oleh karena adanya faktor-faktor di luar kriteria doktrin R2P yang ternyata menjadi faktor penentu penerapan doktrin R2P. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan bahwa terlepas dari sulitnya penerapan doktrin R2P oleh Dewan Keamanan pada kasus Suriah dan juga kasus-kasus serupa lainnya di masa yang akan datang, hendaknya negara-negara tidak lantas mengambil tindakan sepihak untuk melaksanakan intervensi militer kepada negara lain namun tetap berpegang teguh untuk selalu mencoba menerapkan doktrin R2P dengan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTAs the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizens rsquo human rights. Humanitarian intervention doctrine then came but still lacks of support from the international community as it is deemed as a violation of international law. Departing from that, the responsibility to protect R2P doctrine came to serve as the new justification for international community through the United Nations Security Council to intervene in countries who manifestly fail to protect their citizens from four specific crimes, namely genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity. In practice, R2P doctrine with its military intervention had been implemented in Libya and C te d rsquo Ivoire, but the aforementioned success is still far from being implemented in Syria. This study thus seeks to analyze the possibility of implementing R2P in Syria based on the criteria used in the previous cases. The method used in this study is juridical normative by using secondary data. This study then found that the possibility to implement R2P with its military intervention in Syria is very little for there are other factors that do not fall to the doctrine rsquo s criteria but are determining factors to its implementation. At the end, this study advises that despite the difficulty to implement R2P through the Security Council in Syria, individual countries shall refrain from taking unilateral military intervention to deal with the case at hand and shall rather always try to strengthen the doctrine rsquo s implementation for the better. "

"Dalam perang sipil Angola terjadi pada 11 November 1975 terdapat tiga kelompok besar dalam politik Angola yaitu MPLA, FNLA dan UNITA. Dukungan Uni Soviet terhadap MPLA merupakan sebuah kebijakan melawan kekuatan Imperialis Barat di Afrika. Penelitian ini merupakan penelitan sejarah. pendekatan teori intervensi Jean-Sebastien Rieux tentang Intervensi pihak ketiga dalam konflik Internasional digunakan untuk membahas kasus bantuan Uni Soviet dalam perang sipil Angola. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap bagaimana kebijakan Uni Soviet didalam konflik tersebut. Hasil penulisan menunjukan keterlibatan Uni Soviet dalam perang sipil Angola, merupakan satu kebijakan luar negeri Uni Soviet untuk perluasan pengaruh di Afrika.

---

Angola's civil war occurred on November 11th 1975. There are three large Angola's politician groups: MPLA, FNLA, and UNITA. This conflict evolved into an international conflict when nations like USA, and USSR are involved. This paper is a historical research. Jean-Sebastien Rieux's Intervension theory used in this paper to discuss the USSR's aid in Angola's civil war. The objective is to reveal clearer and thoroughly. The result shows that USSR's involvement in Angola's civil war was one of USSR's foreign policies."

"Penelitian ini membahas Perang Saudara Kedua di Libya khususnya mengenai peristiwa-peristiwa penting dan pihak-pihak yang terlibat pada perang ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perang saudara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi dalam Perang Saudara Kedua yaitu Operasi Martabat yang diluncurkan pada 16 Mei 2014 oleh pasukan Tentara Nasional Libya dibawah pimpinan Khalifa Haftar, Operasi Libya Fajar yang diluncurkan pada 13 Juli 2014 oleh pasukan koalisi islamis dan Penandatanganan Perjanjian Politik Libya pada 17 Desember 2015. Perang Saudara Kedua di Libya tidak hanya melibatkan aktor politik dan militer namun juga melibatkan milisi-milisi berbasis ideologi, regional, etnis maupun suku.

---

This study discusses The Second Civil War in Libya especially on the important events and parties involved. This research uses theories about civil war theory and library research method. The result concludes that there are three important events that occurred during The Second Civil War in Libya Operation Dignity launched on 16 May 2014 by Libyan National Army under Khalifa Haftar lead, Operation Libya Dawn launched on 13 July 2014 by islamist militia coalition and The Libyan Political Agreement which was signed on 17 December 2015. The Second Civil War in Libya did not only involve political and military actors, but also ideological, regional, ethnic and tribal militias."

"Persaingan antara kaum Nasionalis dan kaum Komunis di Cina menyebabkan perpecahan di negara Cina. Berbagai pertempuran telah terjadi demi memperebutkan kekuasaan di negeri Cina. Kekalahan yang dialami oleh kaum Nasionalis memaksa mereka untuk melarikan diri ke pulau Formosa, atau yang lebih dikenal sebagai pulau Taiwan. Selain pulau Formosa, pasukan Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek juga menduduki beberapa pulau lepas pantai di sekitarnya seperti pulau Matsu, Penghu, dan Kinmen. Pada tahun 1949, terjadi pertempuran di kepulauan Kinmen yang dikenal sebagai Pertempuran Guningtou. Pada pertempuran ini, kaum Nasionalis secara mengejutkan menang atas kaum Komunis. Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang pertempuran Guningtou yang dianggap sebagai bentuk keberhasilan kaum Nasionalis dalam mengamankan garis depan pertahanannya dari kaum Komunis. Penulis menggunakan metode historis sebagai metode penelitian dalam melakukan analisis terhadap topik dari tulisan ini.

---

The rivalry between the Nationalists and the Communists in China caused disunion within China. Various battles have occurred for the sake of power in China. The defeat suffered by the Nationalists forced them to flee to the island of Formosa, or better known as the island of Taiwan. Apart from the island of Formosa, the Nationalist forces led by Chiang Kai Shek also occupied several offshore islands in the vicinity such as the islands of Matsu, Penghu, and Kinmen. In 1949, there was a battle on the Kinmen islands known as the battle of Guningtou. In this battle, the Nationalists surprisingly won over the Communists. In this research, the writer examines The Battle of Guningtou which is considered as a form of success by the Nationalists in securing their front line of defense from the Communists. The author uses the historical method as a research method in analyzing the topic of this paper."

"Pada tahun 1986 beberapa mantan aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar dan kota Solo, Jawa Tengah, melarikan diri ke Lampung untuk menghindari operasi penangkapan oleh Pangdam Diponegoro Mayjen Harsudiono Hartas. Mereka bergabung dengan kelompok pengajian Warsidi yang berada di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1987 kelompok pengajian Warsidi pindah ke Umbul Cihideung, Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, setelah memperoleh tanah seluas 1 ½ hektar dari Jayus, seorang penduduk Umbul Cihideung.Warsidi mempunyai cita-cita mendirikan pondok pesantren. la meminta bantuan mantan aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar untuk mencari murid dan sekaligus menyediakan tenaga pengajar dengan memanfaatkan jaringan gerakan usroh Abdullah Sungkar di Solo dan Jakarta.Aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar Jakarta disatukan kembali pada tahun 1987 oleh Nur Hidayat, mantan Komandan Tim Pencari Harta Fa'i gerakan usroh Abdullah Sungkar Jakarta Selatan yang dicari aparat keamanan sejak tahun 1986. Kelompok pengajian Nur Hidayat mempunyai program kerja membangun islamic village (kampung Islam) agar dapat menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama dengan kelompok pengajian Warsidi untuk menggabungkan program kerja membangun islamic village dan rencana mendirikan pondok pesantren di Umbul Cihideung. Kesepakatan kerjasama tercapai pada 12 Desember 1988 di Cibinong, Jawa Barat. Sejak Januari 1989 anggota kelompok pengajian Nur Hidayat 1hijrah ke Umbul Cihideung. Ternyata aktifitas mereka dipermasalahkan pejabat lokal di Lampung, baik sipil maupun militer, sehingga terjadi ketegangan yang mencapai klimak pada 7 Februari 1989 dengan penghancuran lokasi pemukiman kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat di Umbul Cihideung oleh Danrem 041 Gatam Kolonel Hendropriyono. Serangan 7 Februari 1989 dikenang dengan empat nama, yaitu; Peristiwa Talangsari, Peristiwa Way Jepara, Peristiwa Lampung dan Gerakan Pengacau Keamanan Warsidi.Penelitian membuktikan bahwa kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat bukan sebuah gerakan Ratu Adil sebagaimana diyakini sejarawan Prof Dr Sartono Kartodirdjo dalam dua tulisan singkatnya di Majalah Editor dan Harian Kompas. Pada dasarnya kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat merupakan kelanjutan dari gerakan usroh Abdullah Sungkar yang mempunyai pemahaman agama dan sikap politik berbeda dengan mayoritas kalangan Islam. Sejak tahun 1985 mayoritas kalangan Islam telah mengubah sikap politik konfrontatif menjadi akomodatif terhadap kepentingan Pemerintah Orde Baru, sedangkan kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat tetap bersikap konfrontatif yang mempertentangkan antara keharusan menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan kewajiban menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari yang pernah menjadi sumber ketegangan antara kalangan Islam dengan Pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1976-1985."

"Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perilaku Turki dari tidak terlibat menjadi terlibat dalam perang sipil di Libya pada tahun 2019-2020. Dalam menganalisis perubahan perilaku Turki tersebut peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari Kilic Bugra Kanat yang menjelaskan proses perubahan kebijakan luar negeri Turki pada era kontemporer. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang berkonsentrasi untuk melakukan studi kualitas objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah process tracing yang merupakan sebuah teknik untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan rentang waktu (timeline) tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dapat diidentifikasi sebagai perubahan program, perubahan masalah/tujuan, dan perubahan orientasi internasional yang didorong oleh faktor ekonomi-politik internasional, individu pengambil kebijakan, dan ekonomi-politik domestik.

---

The civil war in Libya is full of controversies and complications, both due to internal and external factors. Different parties are involved in this civil war with their own interests. Turkey is among those parties and they committ to help Libya, the General National Accord (GNA) in particular, after the two parties sign a Memorandum of Understanding on maritime demarcation which allow for natural gas and oil exploration in the Eastern Mediterranean Sea. Prior to this agreement, Turkey has rejected any intervention efforts by foreign parties in the civil war in Libya.

This study aims to analyze the change in Turkish foreign policy from not involving to involving in the civil war in Libya in the post-Gaddafi period. In analyzing changes in Turkish behavior, this study uses the concept in foreign policy change from Kanat which explains the changing in Turkish foreign policy change in the contemporary era.

This study uses a qualitative method and to draw the conclusion relies on process tracing technique that allows this study to analyze a phenomenon based on a timeline. This study limits the timeframe of the study during the 2019-2020 period. This study finds that the change in Turkish foreign policy in civil war in Libya takes form as program change, problem/goal change, and international orientation change due to the pressure of international political-economy factors, individual decision maker factor, and domestic political-economy factors."