Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Pemerintah pusat menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional sehingga diberikannya bantuan berupa DAK Fisik Pendidikan untuk membenahi sarana prasarana pendidikan di daerah. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dengan peningkatakan DAK Fisik Pendidikan SD secara signifikan setiap tahunnya. Namun dari anggaran tersebut kondisi sarana prasarana pendidikan SD masih rendah dan banyak sekolah yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana efektivitas dalam penggunaan anggaran DAK Fisik Pendidikan SD yang dapat dilihat dalam proses pengelolaan yang mengacu pada teori efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaannya masih kurang baik dan efektivitas yang kurang efektif. Kondisi sekolah yang masih rendah disebabkan jumlah sekolah yang sangat banyak menyebabkan kesusahan dalam realisasinya dan sekolah yang tidak mendapatkan bantuan anggaran disebabkan oleh tidak validnya data kondisi sekolah di dapodik sehingga tidak sinkron dengan perencanaan. Solusi utama dari penelitian ini adalah Dinas pendidikan harus melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana terhadap semua sekolah dengan melibatkan tim teknis sehingga daerah mempunyai base data yang lengkap dan akurat.

---

The central government makes education a national priority so that the aid is given by Education Physical Special Allocation Fund to fix the facilities of the education infrastructure in the area. Tangerang Regency became one of the areas that get assistance with the improvement of DAK Physical education SD significantly annually. But from the budget, the condition of education infrastructure is still low and many schools are not able to get assistance. Therefore, this research aims to analyse how effectiveness in the use of budget DAK physical Education SD that can be seen in the management process that refers to the theory of effectiveness and management of regional finances. The research method used in this study is through post positivist approach with descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the management is still less good and effectiveness is less effective. School conditions are still low due to the number of schools that very much cause distress in their realisations and schools that do not get the budget assistance caused by not validnya data of school conditions in the dapodic so as not in sync with the planning. The main solution of this research is the education Office should do mapping the needs of infrastructure to all schools by involving technical teams so that the region has a complete and accurate base data."

"Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara DAK pendidikan dengan angka partisipasi kasar (APK) dan melihat perbedaan pengaruh DAK pedidikan di wilayah 3T dan non 3T dengan menggunakan data sekunder dari DJPK Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan tahun 2015-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAK Pendidikan mampu meningkatkan APK di tingkat SD dan SMP, dan dampak DAK pendidikan di wilayah 3T lebih elastis dibandingkan wilayah non 3T karena ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah 3T yang lebih sedikit. Sehingga adanya transfer DAK pendidikan mempercepat penambahan ketersediaan tersebut. Hasil estimasi ini berimplikasi pemerintah harus meningkatkan dan memperbesar skema program afirmasi untuk meningkatkan capaian kinerja pendidikan melalui APK.

---

This study aims to examine the relations between education special allocation funds with gross enrollment rates (GER) and observe the difference in the influence of education special allocation funds in less developed and developed regions by using secondary data from the Ministry of Finance and the Ministry of Education in 2015- 2017. Estimation results show that education special allocation funds can increase GER at elementary and junior high school level, and the impact of education special allocation funds in less developed regions is more elastic than developed regions causing of the availability of facilities and infrastructure in fewer less developed regions. Therefore, the transfer of education special allocation funds accelerates of the availability. The results of this estimation have implications for the government to improve and broaden the affirmation program scheme to increasing educational performance through GER."

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Provinsi Papua dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, DAK Pendidikan bertujuan mendukung prioritas nasional dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada aturan, asas, dan norma yang relevan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi DAK Pendidikan di Papua mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti distribusi yang tidak merata, kapasitas manajerial yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Papua kekurangan fasilitas dasar, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan partisipasi serta hasil pendidikan dibandingkan provinsi lain. Fungsi DAK provinsi papua selain untuk pengadaan sarana prasarana DAK Fisik provinsi papua juga dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi guru dan siswa di daerah terpencil. Pelaksanaan DAK memerlukan kepatuhan ketat dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, dengan perhatian pada koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas penyaluran dana.

---

This study explores the allocation policy of the Special Allocation Fund (DAK) for Education in Papua Province within the context of decentralization and regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution. With the decentralization system implemented by the Indonesian government, the DAK for Education aims to support national priorities and meet minimum education service standards. The research employs a doctrinal legal approach focusing on relevant rules, principles, and norms, as well as secondary data from literature studies. The findings indicate that the allocation of DAK for Education in Papua has increased; however, it still faces significant challenges such as uneven distribution, limited managerial capacity, and inadequate infrastructure. Many schools in Papua lack basic facilities, which negatively impacts education quality and creates disparities in participation and educational outcomes compared to other provinces. In addition to infrastructure procurement, DAK in Papua is also allocated to provide accommodation for teachers and students in remote areas. The implementation of DAK requires strict compliance in reporting and budget management, with a focus on harmonious coordination between central and regional governments for effective fund distribution."

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAKOne of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"ABSTRAK Tema penelitian ini adalah Wilayah Pengembangan Pendidikan SMP diKota Jambi, rumusan masalah yang diteliti adalah karakteristik wilayah sebaranlokasi SMP berdasarkan parameter kualitas SMP dan wilayah pengembanganpendidikan SMP di Kota Jambi. Untuk mengetahui karakteristik wilayah sebaranlokasi SMP berdasarkan parameter kualitas SMP di Kota Jambi. Pendekatan yangdi gunakan adalah analisis secara spasial dan uji statistik. Variabel yangdigunakan adalah jumlah penduduk usia SMP, angka partisipasi sekolah,kerapatan jaringan jalan (faktor eksternal), jarak siswa dan waktu tempuh siswa(faktor siswa), nilai rata-rata ujian nasional sebagai parameter kualitas SMP, rasiokelas dan murid, rasio guru profesional dan murid, jumlah ruang sarana penunjang(faktor internal). Untuk mengetahui wilayah pengembangan pendidikan SMPpendekatan yang digunakan adalah membuat wilayah prioritas berdasarkanprosentase klasifikasi rendah terhadap fator internal dan eksternal di tiapkelurahan. Karakteristik wilayah terkait dengan mutu SMP pada ring 1didominasi oleh kwalitas SMP sedang dengan klasifikasi rasio murid dan kelasdibawah standar, rasio guru profesional dan murid diatas standar, mutu saranaprasana rendah. Karakteristik wilayah pada ring 2 di dominasi oleh kwalitas SMPsedang dengan klasifikasi rasio kelas dan murid dibawah standar, rasio guruprofesional dan murid diatas standar, klasifikasi ruang sarana prasana tinggi danrendah. Karakteristik wilayah pada ring 3 di dominasi oleh kwalitas SMP sedangdengan rasio murid dan kelas dibawah standar, rasio guru profesional dibawahstandar, mutu ruang sarana prasarana sedang. Pada faktor eksternal kualitas SMPtinggi mengikuti karakter wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah kategorirendah, angka partisipasi sekolah kategori rendah, indeks kerapatan jalan kategorisedang. Pada faktor siwa, semakin dekat lokasi SMP ke CBD jarak siswa kelokasiSMP semakin jauh. Terkait waktu tempuh siswa klasifikasi lama menjadi karakterwilayah pada ring 1 dan 3 dan waktu tempuh sedang pada ring 2. Wilayahpengembangan pendidikan SMP prioritas utama adalah Kelurahan Kenali AsamBawah, Kelurahan Talang Bakung, Kelurahan Thehok, Kelurahan Sungai Putri,Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Beringin dan Kelurahan Solok Sipin

---

ABSTRACT This research theme is Education Development Area of Junior High School in thecity of Jambi, the formulation of the problem under study is characteristic of thedistribution area of locations SMP based on the SMP’s quality parameter and theeducation development area in the city of Jambi. To determine the characteristicsof the distribution area of location based on the parameters of quality juniorsecondary schools in the Jambi. The approach that used is spatial analysis andstatistical analysis. Variables that used are the number of age junior high schoolpopulation, school participant rate, density of road network (external factors),students distance and student travel time (students factor), the average value of thenational exam as a junior high school quality parameters, class and students ratio,professional teachers and students ratio, the amount of support facilities (internalfactors). To find the area of junior high school education development, theapproach that is used is to make the priority area based on low classificationpercentage of the internal and external factor in each political district. Based onthe discussion, it can be concluded as follows: Regional characteristics associatedwith quality of SMP in ring 1 are dominated by medium quality of junior highschool with the middle rate with students and class ratio is under of the standard,professional teacher and student ratio above the standard, the classification ofinfrastructures facilies below the standart. Characteristics of the ring 2 isdominated by medium quality of junior high school with the middle rate with theclassification of class and student ratio below the standard, professional teacherand student ratio above the standard, the classification of infrastructures is in themiddle rate and low. Characteristics of ring 3 is dominated by medium quality ofjunior high school with the class and student ratio is sub-standard, professionalteacher ratio is below the standard, quality of infrastructure is in the middle rate.Quality of the junior high school with external factor follow the character of thearea with low a population of school-age, low school participant rate, the categoryof medium of road density index. Quality of the junior high school with studentfactor, the location SMP closer to the CBD distance farther, related to theclassification of a long travel time students become characters in the ring region 1and 3 and the travel time being in ring 2. Area of education development in thetop priority are Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kelurahan Talang Bakung,Kelurahan Thehok, Kelurahan Sungai Putri, Kelurahan Talang Banjar, KelurahanTalang Banjar, Kelurahan Beringin dan Kelurahan Solok Sipin"