Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam UU No. 28 tahun 2007 tersebut diatur pula pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan juga sanksi apabila seorang Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, masalah kemudian timbul terkait kapan kewajiban perpajakan dari Pengusaha Kena Pajak itu timbul. Tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 28 tahun 2007 dan justru dalam UU No. 28 tahun 2007 terdapat pengaturan yang berimplikasi paradoks terhadap UU No. 42 Tahun 2009 terkait dengan kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka tulisan ini akan menganalisis peran Wajib Pajak serta Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.

---

The regulations governing Value-Added Tax is Law No. 42 of 2009 on Value- Added Tax. The implementation of the Value-Added Tax is regulated in Law No. 28 of 2007 on General Provision and Taxation Procedure. Law No. 28 of 2007 regulates how to appoint someone to be a Taxable Entrepreneur/Enterprise. Nonetheless, problems then arise related to when is the tax obligation begins. No regulations regulate those things, and paradoxical interpretations arise between Law No. 42 of 2009 and Law No. 28 of 2007 related to Taxable Entrepreneur Obligations. Therefore, using Normative and Juridical methods in this study will try to conclude and analyze the taxpayers and the IRS’ role in conducting the Value- Added Tax activities based on the Constitutional Court’s Verdict No.13/PUU- XIV/2016. Build upon the case mentioned before; it concluded that there is still a legal uncertainty regarding the regulation that governs when the Taxable Entrepreneur’s tax obligations begin."

"Pengajuan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiskus di hadapan badan peradilan pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiskus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan Wajib Pajak. Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, ada beberapa ketentuan dan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Diantaranya seperti yang diatur pada ketentuanPasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding diajukanterhadap besarnya jumlah pajakyang terutang, banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksudtelah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen). Sejak 1 Januari 2008, dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terjadi perubahan terhadap penerapan ketentuan tersebut diatas, penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dikaitkan dengan Undang- Undang KUP baru menjadi kurang efektif. Masih dalam Undang-Undang yang sama juga diatur ketentuanPasal 45 yang mengatur tentang masa peralihan, yang mengatur bahwa terhadap pajak-pajak yang terutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak, atau tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Dari uraian tersebut diatas menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian penetapan pajak-pajak terutang, dan berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan peraturan perpajakan oleh Fiskus, yang pada akhirnya akan merugikan Wajib Pajak.

---

The filing of Appeal is one of the rights provided by the Taxation Law to a Taxpayer to settle Taxation disputes between taxpayer and the tax authorities in a taxation court body. This step constitutes the firther effort that can be made by a Taxpayer in case the settlement of tax dispute with the tax authorities in the objection stage cannot be reached in accordance with the Taxpayer?swish. However in order to file an Appeal to the Taxation Court, there are several formal provisions and requirements that have been fixed by the Laws ang that have to be observed by the Taxpayer. These provisions are among others the provisions of article 36 paragraph (4) of theTax Proceeding Law which stipulates that in case an Appeal is filed against the amount of payable tax, the appeal can only be realized if 50 % (fifty percent) of the payable amount as mentioned has been paid. Since January 1, 2008, with the enactment of Law Number 28 of 2007 concerning the third Amendment on Law Number 6 of 1983 Concerning the General Provisions and Procedures of taxation (KUP), a change has been made on the application of the provision as mentined above, so that the application of the provision of article 30 paragraph (4) as related to the new KUP Law becomes ineffective. Still in connectionwith the same Law, a provision of Article 45 has also been promulgated, which regulates the period of transition, namely that the taxes that are payable at a certain moment, for the Tax Periode, part of tax year, or Tax Year that ends before this Law starts to be effective, will remain to be subyect to the provisions of the former taxation laws until December 31, 1988. The above description might result in an ambivalent understanding concerning the establishment of the amount of payable taxes, and will have the potential of creating inaccuracies in the implementation of taxation regulations by the tax authorities, which would eventually harm the Taxpayers."

"Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, dimana permohonan uji materil ini diajukan oleh beberapa terpidana mati kasus narkotika. Permohonan mereka adalah agar hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. Skripsi ini juga akan membandingkan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (salah satu pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi) dengan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Abdul Azis Alias Imam Samudra. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan permasalahan yang muncul mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

---

This thesis discusses the death penalty as one of the toughest sanctions set forth in state regulations. Positive law in Indonesia is still recognizes the mechanism of this execution, both in the Penal Code and in the other legislation. This death penalty issue, then, will be related with the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding Judicial Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against Constitution of 1945, in which judicial review petition was filed by several death row cases of narcotics. Their application is for capital punishment in the Narcotics Act revoked and declared no longer valid because it considered contrary to the Constitution of 1945. But in the decision of the Constitutional Court stated that the request is rejected and unacceptable. This thesis will also compare the case of death sentences on Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (one of the applicant's Constitutional Court Decision) in case of death sentences to Abdul Azis alias Imam Samudra. This thesis also discusses the procedure for execution of capital punishment in Indonesia and the problems that arise concerning the implementation of the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 associated with the practice of executions in Indonesia."

"Business Judgement Rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip Businnes Judgment Rule secara implisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan agar melindungi direksi dari upaya kriminalisasi, sehingga asas kepastian hukum terpenuhi.Seharusnya para penegak hukum dapat memilah penyebab yang terjadi dalam kerugian sebuah Badan Usaha Milik Negara. Apabila terjadi kerugian negara yang timbul dalam sebuah Badan Usaha Milik Negara, itu merupakan murni dari resiko bisnis itu sendiri, yang keputusannya diambil yaitu dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, menurut Penulis, seharusnya dalam penyelesainnya dapat menggunakan prinsip Business Judgment Rule dan dapat dikatakan bukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut terjadi pada kasus perkara Hotasi Nababan, Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline.Hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas berdasarkan prinsip business judgement rule adalah pertanggungjawaban baik perdata yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 1365 KUHPerdata, maupun pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

Business Judgement Rule is a rule which provides immunity or protection for the management of the company from any responsibility that is born as a result of a transaction or activity undertaken by him in accordance with the limits of authority and power given to him, considering that these activities have been conducted with respect to the standards prudence and good faith. Judgment Rule Businnes principle implicitly accommodated in Article 92 and Article 97 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company which aims to protect the directors of the attempt to criminalize, so the principle of legal certainty is met.Supposedly law enforcement officials can sort out the cause of the losses occurring in a State Owned Enterprises. In the event of losses that arise in a State Owned Enterprises, it is purely from the business risk itself, the decision was taken on the principle of prudence and in good faith, according to the author, it should in its solution can make use of Business Judgment Rule and it can be said not as an act of corruption. This happens in the case of case Hotasi Nababan, former Director of PT Merpati Nusantara Airline.The results of the study form of accountability of directors in a limited liability company based on the principles of the business judgment rule is accountable to both civil set out in Article 97 paragraph 3 and 4 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, as well as Article 1365 of the Civil Code, as well as criminal liability regulated in Law Number 20 Year 2001 jo Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tata cara penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang dilihat dari aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan dan memberikan masukan terhadap penerapan dari penyelesaian tindak pidana pajak di luar pengadilan dan aturan hukum atas tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 44B UU KUP juga memberikan peluang penerimaan negara yang lebih besar. Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan telah sesuai dengan tujuan utama pajak dan tidak menyalahi asas hukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses the criminal acts committed by the taxpayer, the completion of that case according to the General Provision of Taxation Law and the settlement outside the court and its effect on state revenues which are viewed from the aspect of fairness in tax collection. The approach of this study is qualitative, while the method is descriptive. The main objective was to describe and provide input to the implementation of criminal tax settlement outside the court and the rule of law for such crime. The study concluded that article 44B in General Provisions of Taxation Law provides the opportunity for taxpayers to resolve crimes carried out without going through the court process. This article also provides opportunities for greater state revenues. Completion of criminal offenses in the field of taxation based on tax legislation without going through the court process conducted in accordance with the primary purpose and does not violate the principle of tax law in Indonesia."

"Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja. Pasal Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua ketentuan yaitu UU yang lama dan UU yang baru.

---

For the tax obligation have not . et paid addicted by the Force Letter that it same to the decision of court although Taxpayer is making objection or appeal. In the new rule, chapter of objection and appeal had changed and the poin is that the Taxpayer will not addicted if the Taxpayer had paid tax obligation at least as amount that he was agree to paid only. The chapter of transition enable for one Taxpayer probably two rules, they are new rule and old rule."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 37A Undang-Undang No.28 tahun 2007, yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengajak Wajib Pajak ke arah keterbukaan agar para Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang akhirnya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Kendatipun kebijakan Sunset Policy ini tidak sama dengan pengampunan pajak pada umumnya, namun diharapkan hasil dari pelaksanaan kebijakan ini dapat mendorong adanya transparansi di bidang perpajakan.

---

The focus of the study is to explain about one of the fiscal policy which is issued by the government through the Tax Law No.28 year of 2007 article 37A, called Sunset Policy. This is a qualitative research with descriptive design.The result of the research shows that the implementation of this policy forced by the willingness of the government to encourage the taxpayers towards voluntarily tax compliance. This somehow, will give a positive impact to the national income. Although the policy is different from tax amnesty, the government expected that the result from its implementation will empower the transparencies in taxation."