Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan deminimis threshold pada transaksi cross border e-commerce bertujuan sebagai fasilitasi perdagangan, namun berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan perubahan deminimis threshold terhadap penghindaran pajak impor pada transaksi cross border e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode interrupted time series analysis, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tingkat deminimis threshold menjadi USD75 pada tahun 2018 dan menjadi USD3 pada tahun 2020 telah dapat mengurangi pemanfaatan deminimis threshold secara tidak benar melalui underreporting nilai barang impor. Intervensi pemerintah tersebut berdampak pada penurunan tren kasus penghindaran pajak impor yang signifikan secara statistik.

---

Applying the Deminimis Threshold on the Cross Border E-commerce transaction aims to facilitate trade but can potentially increase non-compliance in taxation. This study aims to determine the impact of the deminimis threshold change policy on import tax evasion on cross-border e-commerce transactions in Indonesia. Using the Interrupted Time Series Analysis method, the results of empirical testing showed that the policy of changing the Deminimis Threshold to USD75 in 2018 and becoming USD3 in 2020 could reduce the use of Deminimis Threshold incorrectly through the underreporting value of imported goods. The government intervention impacts a decrease in the trend of a statistically significant import tax evasion."

"Tesis ini mengkaji pengaruh kebijakan cukai terhadap permintaan rokok dan dampaknya terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya, Hipotesis penelitian ini adalah diduga kebijakan cukai akan berpengaruh terhadap permintaan rokok serta diduga multiplier sektor rokok akan berpengaruh besar terhadap sektor lainnya.Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan pendekatan ekonometri dan input-output. Pendekatan ekonometri dilakukan melalui pengolahan data panel dengan metode fixed effect atas tiga model yang pernah dikembangkan oleh Wilkins, Yurekli, dan Hu (2002) yakni model permintaan konvensional, model permintaan adiksi miopik dan model permintaan adiksi rasional. Sedangkan pendekatan input-output dianalisis dari tabel 1-0 175 sektor tahuQ 2000 guna melihat pengaruh perubahan permintaan rokok terhadap output sektor perekonomian lainnya.Hasil analisis ekonometri menunjukan bahwa antara tahun 1998-2003, model gerrrtintaan rokok yang memiliki variabel signifilkan serta memenuhi syarat uji statistik adalah model permintaan konvensional. Model ini menjelaskan bahwa permintaan rokok dipengaruhi oleh variabel harga, variabel pendapatan perkapita dan variabel dummy kebijakan pembatasan iklan rokok. Variabel harga jual eceran berpengaruh negatif terhadap permintaan rokok secara signifikan (rx=l %) pada periode 1998-2003. Dengan kenaikan harga sebesar Rp. 1,- maka akan terjadi penurunan permintaan rokok sebesar 270.000 batang. Oleh karena harga jual eceran merupakan bagian dari kebijakan cukai maka hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan cukai berpengaruh negative terhadap permintaan rokok.Output multiplier dan income multiplier pada sektor rokok tidaklah besar dalarn perekonomian nasional, output multiplier sektor ini menduduki peringkat 118 diantara 175 sektor dalam perekonomian nasional. Dernikian pula pada income multiplier sektor rokok mentlu[luki peringkat 167 di antara 175 Setter perekonomian lainnya. Serta sektor ini termasuk dalam sektor yang orientasinya rendah dimana indek BL dan FL <1.Selanjutnya, analisis ini dikembangkan lagi dengan melihat dampak perubahan permintaan rokok akibat kebijakan cukai dengan model input output. Hasil analisis menunjukan baliwa sembilan peringkat besar persentase perubahan output sektor yang terkena dampak kenaikan cukai adalah sektor rokok itu sendiri, sektor cengkeb, tembakau, tembakau olahan, barang dan jasa yang tidak termasuk dimanapun, barang barang dari kertas dan karton, kertas dan karton, pupuk dan terarkbir adalah sektor bank.

---

This study examines the effect of excise policy on demand for cigarette and the other economy sectors as well. The hypothesis of this research is that excise policy will effect to the demand for cigarettes and also has the greatest multiplier which will influence to the other sectors.

To answer the above question will be analyzed by econometric and input-output approach. Econometric approach will be carried out by using fixed effect based on three demand model specification which is developed by Wilkins, Yurekli dan Hu (2002) i.e. Conventional demand model, myopic addiction demand model and rational addiction demand model. Whereas input-output approach will be analyzed by input-output table for 175 sectors in the year of 2000 in order to describe the effect of changing demand for cigarettes on the other economy sectors.

The result of econometric analysis in the year of 1998 until 2003 is that the conventional demand model for cigarettes has significant variables and also meets the requirement of statistics test. The conventional demand model explains that the demand for cigarettes is influenced by variable of price, income per capita, and dummy variable of advertising cigarette restriction. Retail price of cigarette has effect negatively on demand for cigarette (a-1%) in 1998-2003. By increasing price of Rp. 1,-, it will decrease demand for cigarette as amount as 270.000 pieces. Because of retail price of cigarette is part excise policy it is indicated that excise policy has influence negatively to the demand for cigarette.

The output multiplier and income multiplier of cigarette sectors are not great enough in national economy, the income multiplier of cigarette sector has ranked number 167 among 175 other economy sectors. The cigarette sector is categorized as a sector which has weakly orientation or has backward linkage and forward linkage <1.

Moreover, the analysis will be carried by using input output model due to explain the demand for cigarette which effected excise policy. The result showed that 9 greatest ranking on percentage of sectors output which is effected by increasing excise policy is cigarette sector it self, cloves sector, tobacco processed product, goods and services which are not include in the other sectors, goods from carton papers, papers and carton, fertilizers and the last sector is banking sector."

"ABSTRAKPada tahun 2013 pemerintah Indonesia memberlakukan aturan PPh khusus bagi wajib pajak sektor UMKM PP-46/PJ/2013 . Model presumptive tax ini diterapkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak pengusaha kecil. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, tahap telaah untuk meneliti aspek-aspek penting PP-46/PJ/2013. Kedua, tahap penelitian empiris untuk mengetahui efektivitas PP-46/PJ/2013 sebagai alat untuk mendorong partisipasi perpajakan wajib pajak pengusaha kecil baru. Penelitian ini menggunakan metode fixed effect panel data pada level agregat provinsi tahun 2010 ndash;2016 untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa aturan ini terbukti kurang memperhatikan asas keadilan. Namun secara empiris berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah wajib pajak pengusaha kecil baru walaupun dengan pengaruh yang sangat kecil.

---

ABSTRACT 2013 the Indonesian government enacted a special tax regulation for taxpayers in the MSME sector PP 46 PJ 2013 . This presumptive tax model is applied to provide convenience for MSME taxpayers. This research is conducted in two steps. First, the review stage to examine the important aspects of PP 46 PJ 2013. Second, the empirical research to find out the effectiveness of PP 46 PJ 2013 as a tool to encourage taxation participation of new small entrepreneur taxpayers. This research uses fixed effect method of data panel at provincial aggregate level 2010 2016 to know effect before and after policy. The results of the study show that this rule gives less attention to the fairness. But empirically positively significant influence the number of new small entrepreneur taxpayers though with very little influence."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari religiusitas dan altruisme sebagai karakter masyarakat yang berdampak terhadap ketimpangan multidimensional. Penelitian ini menggunakan variabel transfer dalam bentuk pajak ke pemerintah, transfer ke orang lain yang memasukkan unsur angsuran utang, transfer yang hanya memasukkan unsur transfer, transfer untuk ritual keagamaan dan partisipasi dalam masyarakat sebagai proksi altruisme. Sementara itu self-assesment religiosity serta indikator-indikator ketaatan beragama individu sebagai proksi religiusitas. Penelitian ini menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan multidimensional. Sedangkan variabel-variabel altruisme memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap ketimpangan multidimensional. Variabel transfer ke orang lain yang memasukkan unsur utang dan pajak memiliki dampak positif terhadap ketimpangan multidimensi ketika data lebih mewakili masyarakat yang berpendapatan rendah dan tidak signifikan mempengaruhi ketika data lebih mewakili masyarakat yang berpendapatan tinggi. Sedangkan variabel transfer yang hanya memasukkan unsur transfer dan transfer untuk ritual keagamaan tidak signifikan mempengaruhi. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kembali beberapa hal terkait dengan redistribusi pendapatan seperti pajak, alokasi sumber daya keuangan yang lebih inklusif, dan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik infrastruktur tetapi juga pembangunan manusia dengan membentuk karakter masyarakat melalui gotong royong dan semangat berbagi.

---

This study aims to see the influence of religiosity and altruism as the character of society that affects multidimensional inequality. This study uses transfer variables in the form of taxes to the government, transfers to others who include elements of debt installment, transfers that include transfer only, transfers for religious rituals charity and participation in society as proxies for altruism. Meanwhile, self assessment religiosity as well as indicators of religious obedience of individuals are used as proxies of religiosity.

This study found that religiosity has a significant positive effect on multidimensional inequality. While the variables of altruism have different effects on multidimensional inequality. Transfer variables to others that incorporate elements of debt and taxes have a positive impact on multidimensional inequality when data are more representative of low income communities and do not significantly affect when data are more representative of high income communities. While the transfer variables that only include elements of transfer and transfer for religious rituals do not significantly affect.

The results of this study recommend that it is important for the government to pay attention to some issues related to income redistribution such as taxes, more inclusive financial system, and development that concerns on both physical development of infrastructure and human development by shaping the character of the community through mutual cooperation and spirit of sharing."

"Biaya promosi diduga menjadi bagian dari upaya tax planning dan praktik tax evasion. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis dan penyebab utama sengketa pajak terkait biaya promosi dalam perhitungan pajak terutang PPh Badan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui mengumpulkan putusan banding pengadilan pajak serta wawancara. Informan penelitian berasal dari DJP dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan jenis sengketa pajak biaya promosi terbagi menjadi sengketa materiil dan formal. Penyebab sengketa materiil antara lain perbedaan interpretasi antara DJP dan WP dan masalah pembuktian. Penyebab sengketa formal antara lain DJP menganggap biaya promosi yang dikurangkan tidak memenuhi ketentuan formalnya sedangkan WP menggunakan prinsip materiil/substantif dalam membebankan biaya promosi, WP merasa telah memenuhi ketentuan formal yang dimaksud, dan WP tidak memenuhi ketentuan formal dimaksud karena keadaan di luar kuasa sehingga meminta keadilan hingga tingkat banding. Rekomendasi bagi DJP antara lain memahami proses bisnis Wajib Pajak dengan baik ketika melakukan pemeriksaan, menyertai pembuktian materiil dalam koreksi formal, menaikkan status penegasan terkait menjadi aturan serta memperbaiki sistem dan tata kelola penerimaan SPT Tahunan. Rekomendasi bagi WP antara lain memberikan data dan dokumen yang valid dan relevan ketika proses pemeriksaan serta mengadministrasikan dengan baik data dan dokumen terkait biaya promosi yang dikeluarkan

---

Promotional costs are allegedly part of tax planning efforts and tax evasion practices. This study aims to identify the types and leading causes of tax disputes related to promotional costs in calculating taxes owed by corporate income tax. This research is a case study with a qualitative method. Data collection is done through collecting tax court appeal decisions and interviews. This research is a case study with a qualitative method. Data collection is done through collecting tax court appeal decisions and interviews. The results showed that promotional fee tax disputes were divided into material and formal disputes. The causes of material disputes include differences in interpretation between DGT and taxpayers and evidentiary issues. The causes of formal disputes include the DGT considering that the reduced promotional costs do not meet the formal provisions at the same time taxpayers use the material/substantive principle in charging promotion fees, taxpayers feel that it has fulfilled the formal provisions in question, taxpayers do not meet the formal provisions referred to due to circumstances beyond the will thus ask for justice up to the level of appeal. Recommendations for DGT include understanding the business processes of taxpayers well when conducting examinations, accompanying material evidence in formal corrections, raising the status of related affirmations into rules, and improving the system and governance of annual tax return receipts. Recommendations for taxpayers include providing valid and relevant data and documents during the tax audit process and properly administering data and documents related to promotional costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

---

This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted."

"Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentutersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk mengurangi sanksi administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran. Hasil penelitian adalah sistem informasi akuntansi PPN memerlukan sinergi antara kantor pusat dan unit kerja, sehingga penerbitan Faktur Pajak tepat waktu, untuk mengurangi risiko sanksi administrasi PPN. Perusahaan membutuhkan dukungan dari manajemen, jaringan, pengetahuan karyawan yang memadai, dan sosialisasi mengenai optimalisasi sistem informasi PPN

---

The Republic of Indonesia’s government appoints certain business entities as Value Added Tax collectors (VAT) , based on Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 37/PMK.03/2015. This creates problems for other companies, especially companies that are subsidiaries of certain business entities. This study aims to examine the ideal design of a VAT information system, using FAST method, to reduce administrative tax sanctions. The study uses a mixed-method research

approach. The results of the study conclude that a VAT-accounting information system needs synergy between the head office and work units, so that the issuance of tax invoices can be timely, to reduce the risk of VAT administrative sanctions. In addition, the company needs support from management, networks, adequate employee knowledge, and socialization regarding optimalization of the VAT information system."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengendalian persediaan untuk barang perishable yang memiliki usia penggunaan pendek. Dalam penelitian ini, barang perishable yang digunakan adalah bahan kimia yang apabila kadaluarsa akan menjadi limbah B3. Semakin ketatnya peraturan pemerintah terkait limbah B3, perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengendalian terhadap B3 yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan membandingkan sistem persediaan bahan kimia saat ini dan dengan usulan perbaikan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi PTXYZ dengan metode Continous Review Method dan dikombinasikan dengan metode FIFO untuk pengendalian barang perishable. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan modifikasi prosedur persediaan bahan kimia untuk mengurangi timbulan limbah B3 yang dihasilkan akibat kelebihan bahan kimia yang tidak digunakan.

---

ABSTRACTThis thesis will further discuss about the inventory control of perishable materials that have a short shelf life. The perishable material used for this study is chemical which if expired will becategorized as hazardous waste. With the enforcement of government regulation about hazardous waste, companies are required to control their hazardous material and chemical waste generated. This study is using a quantitative analysis by comparing between current chemical inventory system and the proposed system using Continuous Review Method combined with FIFO to solve the problem currently faced by PT XYZ. The result of this study recommend that a modification of perishable inventory procedure is necessary to reduce hazardous waste generated caused by unused chemical."