Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekularisme merupakan sebuah paham yang memisahkan agama dan negara. Perubahan kesadaran mengenai fakta komunitas religius yang masih mempertahankan tradisi aslinya, dan berperan aktif dalam masyarakat yang menganut sekularisme. Dalam karya tulis ini akan dibahas beberapa permasalahan, yaitu pandangan terhadap sekularisme saat ini dalam kehidupan demokrasi, pembaharuan keagamaan yang mendorong demokrasi di Indonesia, dan interpretasi para filsuf terhadap sekularisme dengan demokrasi liberal di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, berbasis pada riset studi pustaka dengan menggunakan pendekatan interpretatif-analitis yang mengacu pada teori sekularisme. Hasil dari penelitian ini yaitu rakyat menghendaki adanya reformasi ketatanegaraan, karena beberapa orang menganggap sistem ketatanegaraan Indonesia mengandung bid’ah, dan harus segera direformasi melalui jalan ketauhidan yang dipimpin oleh Amin Rais. Beberapa kelompok menentang Pancasila dan paham nasionalis, karena akan menganggu ketauhidan dan dianggap sebagai paham sekularisme. Penentang paham ini adalah Agus Salim dan Mohammad Natsir yang dapat dibilang sebagai orang terdekat Presiden Soekarno. Mereka tidak setuju dengan paham nasionalisme, karena dianggap dapat menyekutukan Tuhan dan mereka menyerukan agama berbasis Islam. Selain itu, mereka juga tidak sepakat dengan Pancasila sebagai Ideologi negara, karena Pancasila merupakan sesuatu yang netral dan cenderung mengarah pada sekularisme.

---

Secularism is an understanding that separates religion and state. Changes in awareness about the fact that religious communities still maintain their original traditions, and play an active role in societies that adhere to secularism. In this paper, several issues will be discussed, namely the current view of secularism in democratic life, religious reforms that encourage democracy in Indonesia, and philosophers' interpretations of secularism with liberal democracy in Indonesia. This research is qualitative in nature, based on literature research using an interpretive-analytical approach that refers to the theory of secularism. The results of this study are that the people want constitutional reform, because some people consider the Indonesian constitutional system to contain heresy, and must be reformed immediately through the way of monotheism led by Amin Rais. Some groups oppose Pancasila and nationalist understanding, because they will disturb monotheism and are considered as secularism. Opponents of this understanding are Agus Salim and Mohammad Natsir who can be regarded as the closest people to President Soekarno. They do not agree with the notion of nationalism, because it is considered as partners with God and they call for an Islam-based religion. In addition, they also do not agree with Pancasila as the ideology of the state, because Pancasila is something that is neutral and tends to lead to secularism."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pengembangan kota kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan teori Soft Condition di Indonesia. Kota kreatif pada penelitian ini diukur melalui konsentrasi industri kreatif dengan metode LQ. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat apakah faktor soft memiliki peranan penting dalam pengembangan kota kreatif sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai literatur bahwa kota kreatif perlu memiliki unsur soft dan hard. Dengan menggunakan metode estimasi OLS pada data Sensus Ekonomi 2006, penelitian ini menemukan industri kreatif di Indonesia tidak memiliki karakteristik yang sama. Untuk mendalami mengenai industri ini, peneliti membagi industri kreatif menjadi dua kategori yaitu industri kreatif berbasis budaya dan industri kreatif berbasis teknologi informasi mengikuti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi 2016 . Hasil menunjukan bahwa sebagian teori dari Soft Condition dapat diaplikasikan pada kedua bentuk kota kreatif, akan tetapi variabel toleransi hanya berpengaruh positif pada industri kreatif berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, dalam industri kreatif berbasis budaya toleransi justru menghambat perkembangan industri ini. Temuan lain dalam penelitian ini adalah kota kreatif berbasis teknologi informasi lebih diminati oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan kota kreatif berbasis budaya. Dalam persebarannya sendiri, konsentrasi industri kreatif berbasis teknologi lebih tinggi pada kotamadya dibandingkan dengan industri kreatif budaya yang sebagian besar berada di kabupaten.

---

ABSTRACTThis research focused on development of creative city and factors affecting it, using Soft Condition theory in Indonesia. Creative city in this research are measured by concentration of creative industry sectors, by using LQ, which is the aim of Indonesia rsquo s government policy for pursuing creative industry as its main competitive advantage in the region. Specifically, this research aims to see whether Soft Condition in a city matters for the development of creative city, as many have said that the combination between hard and soft factors. Using OLS regression analysis on 2006 Indonesia rsquo s Economic Census data, I have found that creative industry in Indonesia does not share identical characteristics. To further explore about this industry, I divide creative industry into two categories which is traditional culture based and creative based industry referring to the work done by Fahmi 2016 . The results showed that most of Soft Condition factor affects the development of these creative city, but tolerance only works well with creative based industry. On the contrary, in culture based industry, the tolerance might disincentive the development of creative cities. The research also found that in Indonesia, creative city based on creativity are more favorable for those who have a better education degree rather than to stay in culture based creative city. As for the distribution itself, creative based industry relatively concentrated on municipalities kota while culture based industry are concentrated on district kabupaten ."

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini membahas tentang kritik terhadap realitas demokrasi di Indonesia yang masih tertuju pada pemikiran yang bersifat backward-looking. Aristokrasi Übermensch adalah konsep sosial-politik yang mengatur pemerintahan dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dikuasai oleh seseorang yang memiliki visi dan misi ke depan serta keinginan kuat untuk berkuasa.Hasil penelitian menyarankan bahwa konsep Aristokrasi Übermensch perlu dilibatkan dalam kehidupan berdemokrasi; karena konsep ini mampu memberikan sikap mental untuk melawan sistem yang menindas rakyat dan semangat hidup untuk menghadapi masa depan.

---

This study is a qualitative research with a descriptive design. The focus of this study is about criticizing the realities of democracy in Indonesia which still remaining for the backward-looking ideas. Übermensch Aristocracy is a social and political concept which controls the government and/or society by somebody who has the vision and mission for the future and the will to power.

The result of this study suggests that the concept of Übermensch Aristocracy should be involved in the democratic living; because it gives a mental attitude to fight for the system and spirit to face for the future."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitias yuridis normatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan pada skripsi ini mencakup tanggung jawab yang dilakukan secara pribadi oleh seluruh sekutu pada Kantor Advokat selain mencakup harta pribadi para sekutu, juga berdampak lebih lanjut kepada tanggung gugat para sekutu apabila suatu hari Klien dari Kantor Advokat yang diberikan jasa hukum balik mengajukan gugatan terkait kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab tidak terbatas hingga pribadi tersebut merupakan akibat dari penerapan bentuk badan usaha Maatschap pada Kantor Advokat yang bersangkutan. Dengan demikian, relevansi Maatschap bagi Kantor Advokat di Indonesia dan bentuk badan usaha Kantor Advokat di negara lain merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk badan usaha Maatschap sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai bentuk badan usaha Kantor Advokat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses a challenge that Law Offices in Indonesia have to face regarding the liability of Advocates to Clients as third parties. The research method used is normative juridical. The type of data used is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from literature studies. The discussion on this thesis includes the unlimited liability that a partner has in a Law Office, in addition to the contents of the personal assets of the affiliated partner, is if the Client filled a lawsuit against the Law Office for the Client rsquo s loss caused by the wrongdoings or malpractice made by a specific lawyer in the Law Office. Since Law Office in Indonesia commonly used maatschap as a business entity, the office cannot be sued as a person. Therefore, partners who are responsible as a person, even though personally he or she is not involved in the case had to take responsible. Thus, the relevance of Maatschap to Advocate Offices in Indonesia and other forms of Advocate business entities in other countries is a problem formulation in this study. The results showed that the form of business entity Maatschap is no longer relevant to be used as a form of business entities for Law Offices in Indonesia."

"This paper explain descriptively the relevance and the progress of the creative economy in Indonesia. This concept develops flourishingly in the recent years.The creative economy entails industries such as film,entertainment,art,craft,tourism etc...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi nilai dari informasi goodwill di Indonesia dan bagaimana dampak adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) pada PSAK mempengaruhi relevansi nilai goodwill. Perubahan penting dari PSAK 19 revisi 2010 mengenai aset takberwujud adalah dihapusnya amortisasi goodwill dan kewajiban uji penurunan nilai goodwill minimal satu tahun sekali. Penelitian menggunakan sampel perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011 dan hasil penelitian menunjukkan nilai goodwill perusahaan, yang diregresi dengan menggunakan model Ohlson (1995), berhubungan negatif signifikan terhadap harga pasar saham perusahaaan yang mengindikasikan investor menggunakan informasi goodwill dalam menilai perusahaan dan membuat sebuah keputusan bisnis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa relevansi nilai goodwill meningkat setelah PSAK 19 revisi 2010 mengadopsi IAS 38.

---

This research is aimed to identify the relevance of the goodwill value in Indonesia and how the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) affects the value relevance of goodwill. The important changes from PSAK 19 (2010 revision) about intangible assets were the elimination of goodwill amortization and the obligation of regular goodwill impairment test at least once a year. The research uses non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange from 2009-2011 as research samples. The result shows goodwill value, which is regressed using the Ohlson model (1995), has significant negative association with the firm stock market price. The result also indicates that the value relevance of goodwill is increasing after PSAK 19 adopted IAS 38."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris relevansi nilai pengungkapan instrumen keuangan berdasarkan PSAK 60 (2010) pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menguji apakah terdapat perubahan relevansi nilai tingkat pengungkapan instrumen keuangan setelah penerapan PSAK 60 (2010). Sampel yang digunakan adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan instrumen keuangan terbukti memiliki relevansi nilai di perbankan. Selain itu ditemukan adanya penurunan relevansi nilai pengungkapan instrumen keuangan pada saat setelah penerapan PSAK 60. Penelitian ini juga menemukan tingkat pengungkapan instrumen keuangan menurut PSAK 60 mengalami kenaikan pada saat penerapan PSAK 60 diwajibkan, namun belum semua bank melakukan pengungkapan instrumen keuangan secara penuh, terutama pada komponen pengungkapan akuntansi lindung nilai.

---

The purpose of this research is to test empirically the value relevance of the financial instruments disclosures on the banking company in Indonesia. The reasearch also examines whether there is a change in the value relevance of financial instruments disclosure after the apdoption of PSAK 60 (2010). The sample used are banks listed in Indonesia Stock Exchange with years of research from 2010 to 2013.

The results showed that the disclosure of financial instruments shown to have value relevance in banking companies. There is also found a decrease in the value relevance after the adoption of PSAK 60. This research also found that financial instrument disclosures based on PSAK 60 increased during the adoption of PSAK 60, but not all banks do the financial instruments disclosures in fully disclosure, mainly on components for hedge accounting disclosures."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perubahan relevansi nilai arus kas langsung sebagai dampak dari adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia. Penelitian ini membedakan periode pradan pasca-IFRS berdasarkan tanggal berlaku efektif 16 PSAK berbasis IFRS pada awal tahun 2011. Sehingga, periode pra-IFRS adalah tahun 2008 sampai 2010, sementara periode pasca-IFRS mencakup tahun 2011 sampai 2013. Secara spesifik, penelitian ini mengoperasikan panel data regression analysis. Dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2008-2013, relevansi nilai arus kas langsung ditemukan secara statistik dan signifikan meningkat bersama dengan peningkatan arus kas inti dan akrual setelah adopsi IFRS. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terkait industri dengan hasil yang konsisten terhadap analisis sebelumnya untuk kedua kategori perusahaan, yaitu perusahaan ekstraktif/dasar dan perusahaan industrial. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kualitas pelaporan di Indonesia telah secara substansial meningkat setelah adopsi IFRS.

---

The main purpose of the paper is to investigate a change in value relevance of direct cash flows as an impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption in Indonesia. This study separates pre- and post-IFRS period based on the effective date of 16 IFRS-based PSAKs which took place in early 2011. Thus, pre-IFRS period is the years spanning from 2008 until 2010, whilst post-IFRS period covers the years between 2011 and 2013. Specifically, this research operates panel data regression analysis. Using companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2008-2013 as the sample for this study, the value relevance of direct cash flows is found to statistically significantly increase as well as the core direct cash flows and accruals after IFRS adoption. Moreover, this study also performs industry-related examination generating consistent results with the benchmark analysis for both firms-extractive/basic and industrial firms. Accordingly, the findings corroborate that reporting quality in Indonesia has substantially improved after the adoption of IFRS."

"Kemunculan Jaringan Islam Liberal sesungguhnya adalah hasil dari sekularisasi-liberalisasi pemikiran yang dirancang pihak musuh Islam sejak era 1970an di Indonesia. Berbagai fakta dan bukti membenarkan hal tersebut. Salah satu agenda dan misi dari JIL adalah menyebarkan pemikiran liberal di Indonesia terutama di kalangan muda Islam. Dengan dasar kebebasan berpikir, Jaringan Islam Liberal seringkali mengeluarkan pandangan dan kritik terhadap Hukum Islam dengan argumen-argumen yang sebagian besar mereka contoh dari para tokoh liberal dunia, yang selalu mereka sebut sebagai cendekiawan dan pembaharu. Salah satu hukum yang sering mereka kritik adalah sanksi zina dalam Hukum Pidana Islam. Mereka mengatakan bahwa sanksi zina dalam Hukum Islam kejam, bertentangan dengan HAM, tidak sesuai dengan budaya modern, kuno, dan tidak efektif. Sayangnya, kritik ini tidak diimbangi dengan pemaparan delik dan sanksi zina secara komprehensif. Mereka hanya menekankan pada sisi sanksi atau hukuman zina saja. Padahal, pembahasan zina mendapat porsi yang cukup luas dalam Hukum Pidana Islam, yang jika dipaparkan seluruhnya secara proporsional akan menghilangkan persepsi negatif tentang had zina. Bahkan, jika diteliti secara historissosiologis, sesungguhnya had zina pernah diterapkan di Indonesia, dan hingga saat inipun masih cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Meskipun diperlukan proses-proses dan langkah-langkah yang bersifat gradual dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang pasti, hukum pidana yang akan tetap eksis adalah yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketenangan bagi masyarakat yang saat ini hilang.

---

The emergence of the JIL (Liberal Islam Network) is actually the result of secularization, liberalization of thought which are designed by the enemy of Islam since the 1970s era in Indonesia. The facts and evidences justify it. One of the agenda and mission of JIL is to spread liberal ideas in Indonesia, especially among young Muslims. With the basic freedom of thought, the JIL often Express their views and criticisms of Islamic Law with the arguments that most of those are duplicate of liberal leaders of the world, which they always call as scholars and reformers. One of their frequent criticism of the Islamic Law is the punishment of adultery in Islamic Penal Code (zina). They say that the sanction of adultery in Islamic law is cruel, contrary to human rights, does not comply with modern culture, old and ineffective. Unfortunately, this criticism is not accompanied by the exposure of the offense and punishment of adultery in a comprehensive manner. They only emphasize on the side of the penalty or punishment of adultery alone. In fact, the adultery issues discussed very widely in the Islamic Penal Code, which if presented all proportion would eliminate negative perceptions about adultery sanction in Islamic Penal Code. Even when examined in socio-historically, sanction of adultery had indeed been implemented in the period of Islamic kingdom in Nusantara, and until this day is still relevant enough to be applied in Indonesia. Although there quired processes and steps that are gradual and it was not short. Certainly, the criminal law which will prevail are those who could provide justice and peace for the people that are currently missing."