Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambahan penduduk dan pembangunan di Jakarta menyebabkan berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat tentang RTH selama pandemi COVID-19, mengidentifikasi RTH, fasilitas lingkungan, dan struktur rumah tinggal mempengaruhi harga tanah, mengestimasi nilai RTH, dan membuat model valuasi RTH dengan preferensi. Riset menggunakan kuesioner google form yang dianalisis menggunakan metode Hedonic Price (HP) dan Life Statisfaction Approach (LSA) menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menyatakan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan terjadi perubahan perilaku penggunaan RTH perkotaan selama pandemi. Mayoritas masyarakat menyatakan RTH sebaiknya dibuka pada masa pandemi. Pembuatan model valuasi RTH dengan preferensi menggunakan model II metode HP dengan R-squared (R2) sebesar 0,585. Estimasi nilai hutan kota terhadap harga tanah radius l.000 m–2.000 m sebesar Rp2.092.910 dan 500 m–1.000 m sebesar Rp1.863.998. Estimasi nilai taman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar Rp1.002.853, sedangkan estimasi nilai pemakaman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar (Rp4.098.616) dan 1.000 m–2.000 m sebesar (Rp1.635.086). Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta. Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta.

---

Population growth and development in Jakarta have reduced the amount of green open space (GOS). This study aims to analyze the public's perception of GOS during the COVID-19 pandemic, identify GOS, house structural, and environmental facilities that affect land prices, estimate the value of GOS, and valuation model of GOS with preferences. This study used an online questionnaire that was analyzed using the Hedonic Price (HP) method with SPSS software version 25. The results stated that the community had good knowledge and behavior changes during the pandemic of GOS visitation. Most people stated that the GOS public should open during the pandemic. Valuation GOS with the HP model II has an R-squared (R2) of 0.585. The estimated value of an urban forest at a land price of a radius of 1,000 m–2,000 m is Rp2,092,910 and 500 m–1,000 m is Rp1,863,998. The estimated value of the park with a land price of a radius of 500 m–1,000 m is Rp1,002,853, while the estimated value of the cemetery ground for a radius of 500 m–1,000 m is (R4,098,616) and 1,000 m–2,000 m (Rp1,635,086). The valuation of GOS using LSA cannot capture the positive externalities of the existence of parks and urban forests in Jakarta."

"Kota-k.ota besar cenderung berorientasi pada pertumbuhan industri,jasa dan informasi yang mengesankan teknologis yaitu kola yang keras dengan teknologi tinggi, memerangi alam dan mengkerdilkan manusia. Menyadari hal itu, beberapa kota mulai merencanakan kota yang lebih humanis dengan memperbaiki lingkungan akibat perilaku manusia yang semena-mena terhadap alam. Untuk menclptakan kota yang humanis, lingkungan yang terbentuk disesuaikan dengan kenyamanan dan kesesuaian dengan tubuh manusla (human) sehlngga perencanaan kota lebih berorientasi kepada penggunanya karena manusia akan berkegiatan di dalamnya.Humanopolis (kota yang humanis) akan tercipta jika masyarakat berperan serta dan berpartisipasi dalam menentukan wajah kota. Keterlibatan warga kota dalam pembangunan kota yang humanis tidak sekadar terbatas pada pemberian informasi, penyelenggaraan diskusi dan konsultasi tetapipada tahap citizen power. Rakyatlah yang berperan dalam menentukan wajah kota masa depan.Dalam menciptakan kota yang humanis, diperlukan penyeimbangan kondisi ekosistem pada wilayah perkotaan seperti mempertahankan keberadaan ruang terbuka dan ruang terbuka hljau kota yang bersifat sosial. Ruang sosial itulah yang akan menjadi perekat bagi tumbuhnya rasa kebersamaan dan keakraban komunitas perkotaan. Pengolahan ruang terbuka kota ini, apabila berdasarkan faktor kebutuhan dan kenyamanan manusia (human), tentunya akan memberikan manfaat yang positif bagi warga kotanya."

"Kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. RTH juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat interaksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau diperankan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasinya, banyak faktor yang secara teoritik mempengaruhi keberhasilan pelakasanaan suatu kebijakan, antara lain sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan para praktisi yang sering dilibatkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karena tidak ada peningkatan yang berarti luas RTH. Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DKI Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum ada tindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga masih terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional lapangan, pembibitan, lambatnya pengembangan ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, alih fungsi taman, menurunnya kedisiplinan masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosial masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan substansial. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

---

The implementation skills of open space greenery (RTH) backed by several situations, one of which is to encourage the needs of open public spaces and protection of the city surroundings. Open space greenery is also a general facilitator which consists of many functions of the living environment that could accommodates the needs of social interactions. Sports and recreational activities. Especially for DKI JKT Province, enhancing of open space greenery (RTH) has been the role play of City of Park Department Provincei DKI Jakarta. Implementing various methods in theory has influenced and results in skills, human resource, communications, estimation, organizational structures and elite role play. Concerning to the matter, our main aim is to evaluate skills of open space greenery by DPP DKI Jakarta, and to study the obstacle factors. Examining and cautious has resulted in describing problems. And collecting of data has been made through interviews and documentation studies. Interviews has involved key informants, exclusively the staff of Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta and others.Results has shown that with implementing skills by City of Park Department Province DKI Jakarta to date hasn't shown great improvement, due to lack of enhancement in upgrading of open space greenery. And to date, the largeness of open space greenery DKI Jakarta is about 9%, and there's a long way to accomplish OSG(RTH) targets in RTRW 2010,that is 13.94%. Influencing factors to implementing skills has not shown encouragement. The quality and quantity of human resource is still the main factor and at a minimal stage. The conditions of establishing is the main factor and does not motivate among stakeholders. Estimation is still limited, due to the arrogant elites, till there are those who are only concern to certain groups. As for organizational structure, in general has supported having operational standard procedures. While other factors that has been an obstacle to implementing skills to OSG (RTH) by Cyti of Park province DKI JKT among which, the limitation of operational field equipments, nusery, delays, less quality control, undisciplined, people's role play and lastly law and standing orders. Based on routine checks and investigations, has to be carried out. On human resource, it has to be carried out right away in recruiting with intensive programmes in educating and training. Stakeholders should be more intensified so as to enhanced synergy and strong commitments with togetherness to build up OSG and actions has to be taken immediately. Limited estimations should be workout proactively through support and people's participation. With that the provincial government DKI Jakarta has to be firm and consistent in managing skills OSG till it gives opportunity to the elites in implementing and influencing skills that have been fixed."

"Kawasan mixed-use merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari berbagai macam fungsi bangunan yang meliputi hunian, retail, perkantoran, maupun sarana rekreasi. Apartemen yang berada di dalam kawasan mixed-use akan berbeda dengan apartemen yang berdiri sendiri maupun jenis hunian konvensional seperti landed house. Dengan kondisi seperti itu, terdapat percampuran fungsi, overlapping sirkulasi, serta hadirnya ruang publik di sekitar ruang privat yang dapat mempengaruhi penghuni apartemen di dalam kawasan mixed-use. Untuk itu perlu adanya kejelasan mengenai teritori penghuni di dalam kawasan mixed-use. Penentuan teritori penghuni di dalam kawasan mixed-use dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam kawasan. Penentuan teritori tersebut menghasilkan ruang transisi dan hierarki ruang yang akan mempengaruhi privasi dan interaksi sosial penghuni.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya ruang transisi antara hunian dan fungsi lainnya dalam sebuah kawasan mixed-use. Pembentukan ruang transisi antara hunian dan fungsi lainnya akan berpengaruh pada pendefinisian daerah publik, semi publik, semi-privat, dan privat di dalam kawasan mixed-use. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode tinjauan terhadap teoriteori tentang berhuni, teritori manusia, privasi, interaksi, serta hierarki ruang. Dilakukan juga studi kasus terhadap dua apartemen di dalam kawasan mixed-use yang ada di Jakarta, yaitu Apartemen Taman Anggrek dan Apartemen Poins Square. Dari tinjauan teori dan studi kasus dapat diambil kesimpulan bahwa privasi penghuni dapat terjaga berkat adanya transisi dan hierarki ruang yang jelas antara ruang public dan ruang privat. Transisi hadir melalui pembatasan antar satu ruang dengan ruang lainnya. Pembatasan antar ruang dapat berupa penggunaan tanda, penggunaan alat elektronik, pembatasan fisik, maupun penjagaan pihak tertentu.

---

The mixed-use area is a compound that consisted of various sorts of building function including dwelling, retail, office complex, and recreation. An apartment that is located in this mixed-use area will be different from an apartment that stands solely or other conventional kind of dwelling like landed house. This condition results in a mix of function, circulation overlapping, and also the presence of public space around private space that could affect the occupant of apartment. There is a need of clarity regarding occupants? territory inside the mixed-used area. The occupants? territory in the mixed used area is influenced by matters that exist inside that area. The result of this territoriality is transitional space and hierarchy of space that will influence privacy and the social interaction of its occupant.

The purpose of this writing is to study the formation of transitional space between the dwelling and the other function in a mixed-use area. The formation of transitional space between dwelling and other function influence the definition of the public, semi public, semi-private, and private areas inside the mixed-use area. The writing begins with the study of theories about dwelling, human territory, privacy, interaction, and the hierarchy of space. Furthermore a case study was conducted towards two apartments inside a mixed-used area in Jakarta, which are Taman Anggrek Apartment and Poins Square Apartment. From the analysis of theories and case study I can conclude that occupants? privacy could be secured by the existence of an apparent transition and space hierarchy between the public and private spaces. The transition is present through restriction between one space and another. This space restriction could take form of the use of sign, the use of electronic device, the physical restriction, and by protection from certain side."

"Ruang terbuka hijau merupakan suatu hal penting dalam membentuk fungsi ruang perkotaan. Hal ini dikarenakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, keamanan, kesehatan, serta terhadap pengembangan ekonomi dan sosial. Selain itu, apabila ruang terbuka hijau ini disediakan secara baik dan proporsional, maka akan memberikan multi benefit bagi komunitas serta dapat memberikan efek positif terhadap nilai lahan properti di sekitarnya. Sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang no. 26/2007, saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang membangun ruang terbuka hijau. Sehubungan dengan dinamika tersebut, studi ini mencoba untuk melihat hubungan antara nilai lahan dengan ruang terbuka hijau dengan menggunakan hedonic pricing model.

---

Green open space is very important for the functioning of an urban area. Moreover, it may give significant contribution for environmental sustainability, safety, health, as well as for sosial and economic development. When green open space adequately provided, it offers multi-dimensional benefits to the community and substitutes to positively impact the property values. There are recent developments of green open space in DKI Jakarta, which aligns with an obligation as regulated by law no. 26/2007 on spatial planning to provide public green space in urban area. This research try to estimate the land value which can explain the house prices in the area of study with the existencies of green open space using hedonic pricing model."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditahun 1970-an meningkat dratis karena didukung pemerintah melalui Nota Dinas Gubernur DKI Jaya (DKI Jakarta), sehingga banyak taman (ruang terbuka hijau atau RTH) dialihfungsikan menjadi SPBU. Kini untuk memenuhi target RTH (13,94% RTH berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010), kebijakan tersebut berubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 728 tahun 2009 dan Instruksi Gubernur Nomor 75 tahun 2009. Tercatat 27 unit SPBU harus dikembalikan fungsi lahannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alihfungsi SPBU-Taman menjadi RTH berdasarkan pendekatan site and situation. Penelitian dibatasi pada SPBU-SPBU yang belum sepenuhnya menjadi RTH. Metode yang digunakan adalah kombinasi metode AHP dan metode rangking. Site untuk variabel rawan banjir, luas dan status SPBU, status tanah. Situation untuk variabel ruang publik lain, ketersediaan SPBU lain, pelayanan SPBU, segmen jalan, dan proporsi ruang terbangun. Analisa penelitian menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari lima SPBU sesuai dialihfungsikan menjadi taman (RTH).

---

The construction of public refueling stations (gasoline stations) in 1970 increased drastically due to the government support through a Memorandum Office of the Governor of DKI Jaya (DKI Jakarta), which lead to a number of the park (green open space or RTH) converted into a gasoline station. Now, to meet the target of RTH (13.94% RTH based RTRW DKI Jakarta 2010), the policy was replaced by Decree No. 728 of 2009 and Governor Instruction No. 75 of 2009. It was recorded that land function of 27 gasoline stations unit must be returned.

The aim of this study is to determine the suitability of change of function of gasoline stations-Park with green open space using site and situation based approach. The method used is a combination of AHP and ranking method. Site for flood-prone variable, space of the gasoline station, the status of the land. Situation for variables of other public space, the availability of other gasoline stations, service gasoline stations, road segments, and the proportions of the room built. Analysis of the research used quantitative descriptive analysis. The results showed that three of the five gasoline stations were suitably to be converted into a green open space (RTH)."

"Kehidupan kita dipengaruhi oleh kota tempat tinggal kita, oleh sistem yang berjalan di dalam kota. Karakter urban tertentu menghasilkan reaksi yang tertentu pula. Misalnya jika sebuah kota tidak menyediakan ruang terbuka publik sementara pusat perbelanjaan tersebar dimana-mana, maka masyarakat kota cenderung konsumtif karena tempat tersebut menjadi sarana utama kehidupan sosial dan rekreasi mereka. Dampaknya, komunitas semakin terpisah satu sama lain. Orang akan membentuk kelompok sosial berdasar kesamaan minat, gaya hidup atau klasifikasi sosial lainnya, sementara tidak mengenal orang-orang di lingkungan tinggalnya sendiri. Kehidupan publik juga banyak dipengaruhi oleh sirkulasi dan pergerakan dalam kota. Transportasi adalah salah satu penentu tataran urban. Salah satu konsep baru mengenai pembangunan tata kota berkaitan dengan sistem transportasi adalah Transit Oriented Development. TOD adalah konsep pengembangan kawasan yang mengutamakan perbaikan di sekitar titik transit dengan radius sejauh jarak yang dapat dijangkau berjalan kaki. Dalam konsep TOD, kawasan tersebut harus menggunakan tata guna lahan mixed-use. Tujuannya adalah merangsang penggunaan transit dan merevitalisasi kehidupan komunitas di area tersebut. Agar orang beraktivitas di kawasan TOD, menggunakan transit dan berinteraksi sosial, harus diadakan sebuah tataran lingkungan fisik yang mendukung. Karakteristik dan tataran fisik di kawasan TOD diyakini dapat mempengaruhi kehidupan publik penggunanya menjadi lebih baik.

---

We are shaped by our city. Our daily life is much affected by networks of system that occur in the city we live in. Certain urban setting can lead to specific reaction. For example, when there is lack of urban open space and many large-format retail spread out the entire city, there will be no doubt that citizens will become consumptive and socially segregated each other.

People tend to gather in a community of interest and lifestyle rather than community of place, of geographical proximity towards each other. The latter is what we known as traditional neighborhood. Public life in the city is also much affected by the way we move within the city. Transportation system is a key determinant to urban setting. One arising concept about urban planning related with transportation system is Transit Oriented Development.

TOD is a planning concept that basically encourages development along transit nodes. It implies that an area within walking distance from station should be enriched by variety of land use. The goals are to increase transit ridership and revitalize community's life. TOD will only succeed when it implement an comprehensive planning to create attractive and functional environment that induce people to walk trough the development, use transit and also be involved in social interaction. Therefore, a certain characteristic and criteria needed to be applied. Urban planners believe that physical settings of TOD can influent public realm of the city."

"Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi hanya berjumlah sekitar 14,46% yang belum dapat mencapai target 20% runtuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik serta dibutuhkan pendanaan untuk pembebasan lahan persil bidang tanah sebesar Rp. 2.261.748.181.458.400 untuk pembebasan lahan persil bidang tanah pada Tipe Hak Guna Bangunan, Hak Milik, dan Hak Lain guna Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan mengacu kepada sampel sebaran NJOP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Besaran Penggunaan Lahan pada tahun 2019 terdapat fungsi yang dapat diasumsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) proporsi luasan menjadi sebesar 14,33% juga masih dibawah batasan target 20 persen untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Dalam menentukan prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH) diresmikan kriteria berdasarkan variabel Suhu Permukaan, Index Kerapatan Vegetasi, Index Kerapatan Bangunan dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Didapatkan 101 Lokasi Prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

---

Based on the Detailed Spatial Planning and Zoning Regulations, only around 14.46% have not been able to achieve the 20% target for Public Green Open Space and funding is needed for land acquisition for parcels of land amounting to Rp. 2,261,748,181,458,400 for land acquisition for parcels of land in the Type of Building Use Rights, Ownership Rights, and Other Rights for Public Green Open Space by referring to the sample distribution of the DKI Jakarta Province NJOP in 2018. The amount of land use in 2019 is the function that can be assumed as Green Open Space the proportion of the area to 14.33% is also still below the target limit of 20 percent for Public Green Open Space. In determining the priority of Green Open Space criteria were inaugurated based on the variables of Surface Temperature, Vegetation Density Index, Building Density Index and Green Open Space Classification. Obtained 101 Priority Locations of Green Open Space.

"