Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kekerasan yang berlatar agama dan kepercayaan, baik antar umat beragama maupun intern umat beragama sampai saat ini dinilai sangat meresahkan, dan menghawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi, dihawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait erat dengan kerukunan beragama ialah mengenai peraturan perundang-undangan yang selama ini ada yaitu UU No 1 Pnps 1965.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan.Dari hasil penelitian penulis mendapakan bahwa saat ini Pengaturan Kerukunan Beragama dalam peraturan perundang-undangan di indonesia pada dasarnya telah cukup komprehensif baik dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai pada tataran Peraturan Daerah. Begitupula dengan Udang-Undang No.1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama meskipun merupakan produk Orde Lama, yang kemudian pada masa Orde baru dikukuhkan menjadi UU No.5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang. Masih efektif dan masih sangat diperlukan hingga saat ini agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam memayungi keberagaman agama yang ada di indonesia. Namun disisi lain seiring dengan berkembangnya zaman maka undang-undang penodaan agama ini perlu direvisi agar dapat mengakomodir materi muatan yang selama ini sering menjadi penyebab kerusuhan antar warga masyarakat seperti pembangunan tempat ibadah, ataupun penyiaran.The increasing violence of religious background and beliefs, both internal, sectarian or religious community until recently considered to be very disturbing, and worrying, which if not addressed, it is feared will lead to divisions among the members of the family and society, even the life of nation and state. Closely related to religious harmony is the legislation that has been there PNPS namely Law No. 1 of 1965.

The research was conducted by using the analytical descriptive method with normative juridical approach. Normative juridical approach is used to determine the extent to which the principles of law, the synchronization vertical / horizontal, and systemic applicable law.

From the results of the study authors that are assigned the current setting of Religious Harmony in legislation in Indonesia has been quite comprehensive basically good of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to the level of regional regulation. Neither the Act No.1/PNPS Shrimp / 1965 on the Prevention of Abuse and / or blasphemy although it is a product of the Old Order, which was then in the new Order under Law No.5 of 1969 Determination of Various Statements About President And the Rule of Law As the President defined as the Act. Still effective and still very necessary today to avoid a legal vacuum in which there is an overarching religious diversity in Indonesia. But on the other hand along with the development time of the desecration of religious laws need to be revised in order to accommodate for this substance is often the cause of unrest among the citizens of the community such as the construction of places of worship, or broadcasting."

"ABSTRAKMasyarakat Indonesia terdiri dari multietnik dan agama. Keanekaragamantersebut memungkinkan adanya interaksi antar etnis dan agama. Selain ituperpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menyebabkan pembaurandi dalam masyarakat. Dari -interaksi dan pembauran yang terjadi dapatmenyebabkan timbulnya perkawinan silang antar etnis maupun antar agama.Perkawinan beda agama menimbulkan adanya nilai agama yang berbedadalam keluarga. Hal ini membuat anak menerima perbedaan nilai tersebutsebelum nantinya membentuk sistem nilainya sendiri. Penanaman nilai agamaberinteraksi dengan faktor yang ada dalam diri anak tersebut saat dia menyerapnilai agama yang diberikan orang tuanya dan menjadi bagian dari internalisasinilai agama. Setelah pilihan agama dibuat maka seseorang memiliki komitmenterhadap agamanya dapat terlihat pada dimensi komitmen beragama.Penelitian ini berfokus pada internalisasi nilai agama serta komitmenberagama anak dari orang tua berbeda agama pada tahap dewasa muda.. Daripenelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang internalisasi nilaiagama dan komitmen beragama pada anak dari orang tua berbeda agama.Penelitian bersifat narasi deskriptif dengan menggunakan metodekualitatif. Metode ini digunakan agar didapatkan pemahaman yang menyeluruhdan utuh dari setiap pengalaman individu yang bersifat unik. Subjek berjumlah 3orang berusia 20-34 sesuai dengan usia pad atahap dewasa muda menurutSantrock (1991). Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan pedomanumum terbuka dalam bentuk wawancara terfokus.Analisis dilakukan dengan dua cara. Pertama peneliti merangkum hasilwawancara setiap subjek ke dalam padatan narasi. Kemudian dilakukan analisisantar kasus untuk menemukan perbedaan dan kesamaan aspek dalam setiap kasus,mengumpulkan hal-hal umum dan memberikan perhatian pada hal-hal khusus laludikaitkan dengan teori yang relevan. Hal ini dilakukan agar dapat diperolehgambaran yang utuh dan menyeluruh dari fenomena yang diteliti.Penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berperan dalam internalisasinilai agama ketiga subjek adalah: orang tua, lingkungan sekolah, teman, dan dirisubjek sendiri. Dari penelitian ini juga diperoleh perbedaan tingkatan internalisasitiap subjek. Komitmen beragama ketiga subjek terlihat dalam dimensi ideologis, intelektual, dan konsekuensial. Sedangkan dimensi ritual dan eksperensial tidakterlalu terlihat pada ketiga subjek.Jumlah subjek sebanyak 3 orang menyebabkan kurangnya variasi dalamhal perbedaan agama orang tua dan subjek. Diperlukan adanya keterbukaan dariorang tua dalam membicarakan masalah agama dengan anak serta dibutuhkannyabimbingan dari orang tua dalam memberikan nilai agama setelah anak menentukan agamanya."