Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada 3 pilar isi tesis ini : pertama. Tarik menarik hubungan antara individu sebagai anggota masyarakat dengan masyarakat sebagai media pengejawantahan individu, telah lama menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Apakah masyarakat yang mcncntukan individu atau individulah yang membentuk masyarakat Masyarakat. Perdebatan ini ibarat menentukan yang mana lebih dahulu telor atau ayam. Dunia Timur umumnya yang berwajah kolektivisme menyalahkan Dunia Barat yang individualistis, semenatar Dunia Barat menyalahkan Dunia Timur di mana individu terlalu menenggelamkan dirinya ke dalam masyarakat sehingga dianggap tidak otonom. Emile Durkheim yang notabene dari Dunia Barat, justru mengkuatirkan individualisme Barat, yang lama-lama kelamaan akan hancur oleh individualismenya. Sehingga teori Durkheim lebih `membela' pandangan Timur. Namun, Durkheim terlalu ekstrim memandang masyarakat di hadapan individu. Masyarakat dipandang segala-galanya.. Masyarakat sumber dan tujuan manusia. Setiap 'penyakit sosial' selalu dipandangnya sebagai lepasnya individu dari ikatan sosial. Bahkan fenomena bunuh diri pun dianggapnya bukan merupakan patopsikologis, tetapi berkenaan dengan integrasi individu dengan masyarakat. Seolah-olah masyarakatlah yang menentukan segalanya. Karena masyarakat dianggap dewa, maka individu dilihat dari sisi pandangan Durkheim tidak otonom. Kedua, agama telah dipercayai sebagai salah satu pengikat solidaritas sosial. Agama seringkali hanya dilihat dari sisi ritualnya belaka. Agama dalam pengertian yang dipahami umum hanya berkenaan dengan sesuatu yang adi kodrati, supra natural, sesuatu yang berkenaan dengan dunia ghaib. Durkheim memandang lain mengenai agama. Agama dipandangnya merupakan aspek sakral dari masyarakatnya. Agama, menurutnya, tidak berkenaan dengan supra natural, tetapi berkenaan dengan sesuatu yang sakral. Agama adalah masyarakat dalam bentuk lain. Agama bersumber, berasal, terletak di masyarakat. Agama bukanlah metafenomenal yang Bering dipahami selama ini, tetapi sebuah fenomena kemasyarakatan. Ketiga, Agama penurut pandangan Durkheim telah kehilangan 'roh' nya sebagai pengikat solidaritas sosial. Karena agama yang dipahami orang adalah abstrak dan tidak membumi. Maka agama masyarakatlah yang mampu mengiukat masyarakat Tesis ini berusaha menelusuri akar-akar pemikiran Durkheim tentang Agama. Pilar pembahasan diawali dengan pandangan Durkheim tentang masyarakat, Sosiologi (fakta sosial) , moralitas dan agama. Kemudian faktor-faktor dan akar-akar pemikiran durkheim diidentifikasikan dan dianalisis. Dari pembahasan ditemukan bahwa agama dalam pengertian Durkheim adalah kepercayaan masyarakat yang turun temurun, bukan agama dalam pengeritan agama samawi. Pemikirannya tentang agama sangat positivistik-sekuler dan reduksionistis.Moralitas pun oleh Durkheim hanya dipahami `sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kolektif, yang berseberangan dengan pandangan Immnuel Kant yang menekankan hati nurani..."

"Kode Kehormatan Hakim adalah kode etik dari para hakim, yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kaidah-kaidah dalam kode tersebut, merupakan norma moral, karena mengikat para hakim dalam menjalankan profesinya. Ikatan itu bukan secara fisik akan tetapi secara psikis, dan karenanya pelaksanaannya secara primer tidak dapat dipaksakan dari luar, akan tetapi harus-timbul dari diri hakim itu sendiri, walaupun secara seconder dimungkinkan adanya penindakan secara fisik.Apabila dihubungkan dengan tugas sehari-hari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka kewajiban hakim tidak hanya sekedar memperhatikan aspek legalitas (Arbitrary Rules) yaitu sekedar menerapkan norma-norma hukum sehubungan dengan perkara (kasus) yang dihadapkan kepadanya, akan tetapi juga harus diperhatikan aspek legitimasi (Ethical Princip_les), yaitu apakah hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan prinsip deontologi sebagaimana yang dimaksudkan dalam kode kehormatan tersebut, yaitu apakah putusannya telah sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, berkelakuantidak tercela dan telah mendasarkan pada ketaatannya terhadap Allah.Dikatakan bahwa hakim dalam menjalankan profesinya telah memenuhi azas legitimasi (Ethical Principles), apabila hakim dalam menjalankan profesinya berpegang teguh pada prinsip deontologis, sebagaimana dikemukakan di atas. Prinsip itu dapat dicapainya apabila sanggup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa pamrih dan mempertanggungjawabkan kepada suara hatinya (transendensi diri) serta kepada Allah (transendensi iman) dan ia hanya dapat mempertanggungjawabkannya apabila ia bebas dalam menjalankan profesinya.Karena kode kehormatan tersebut memuat ajaran tentang moralitas bagi para hakim dalam melaksanakan profesinya, maka penulis akan meninjau Kode Kehormatan Hakim dengan melakukan suatu refleksi (pemikiran secara kritis), dengan menelusuri pemikiran para filsuf dari zaman Yunani kuno sampai zaman Post-Modern terhadap ajaran moralitas bagi para hakim yang termaktub dalam kode kehormatan."

"Buku ini ditulis sebagai pengantar ke dalam ilmu etika pada tingkat permasalahannya dewasa ini. Sesudah uraian singkat mengenai metode etika, von Magnis mengupas unsur-unsur penting dalam kesadaran moral manusia secara fenomenologis Perhatian khusus diberikan kepada fenomena suara batin dan kebebasan. Kemudian diutarakan posisi-posisi pokok etika normatif. Sekaligus masalah-masalah terpenting dari metaetika ikut diperbincangkan. Von Magnis menyajikan uraiannya dalam bahasa yang juga dapat dimengerti oleh orang yang belum ahli. Daftar nama dan masalah serta petunjuk-petunjuk khusus untuk studi selanjutnya menambah manfaat buku ini sebagai alat orientasi terhadap keseluruhan problematika etika zaman ini."