Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian tentang Good University Governance GUG relatif baru dan belum konklusif. Bahkan dalam kerangka kontinjensi belum ada penelitian tentang pengaruh antara GUG dan kinerja dengan menempatkan variabel-variabel konteks yang umum di sektor privat seperti akuntansi manajemen, teknik manajemen dan strategi bisnis sebagai mediasinya dalam satu model fit. Teori kontinjensi menyebutkan bahwa konteks yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda. Penelitian atas 231 Program Studi Akuntansi di Indonesia ini dengan menggunakan Struktural Equation Model dan pendekatan mediasi fit membuktikan adanya peran konteks tersebut. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hubungan GUG dan kinerja dipengaruhi oleh penerapan akuntansi manajemen, penerapan teknik manajemen dan pilihan prioritas strategi sebagai mediasi fit. Terjadi keragaman pengaruh GUG terhadap kinerja beserta mediasinya baik dari signifikansi, besaran, maupun arah hubungan yang ditentukan oleh konteks: PTN, PTS, dan PTS berakreditasi A dan B secara khusus dan sektor publik secara umum.

---

Studies on Good University Governance GUG is relatifely new and has not been conclusive. However, within the contigency framework has been no research on the effects of GUG and performance by placing context variables are common in the private sector such as management accounting, management techniques and business strategies as mediation in a fit model. Contingency theory states that a different context would produce a different performance. Research on 231 Accounting Study Program in Indonesia by using Structural Equation Model and fit as mediation approach proved the existence of its context. This study provides empirical evidence that the relationship GUG and performance is affected by the implementation of management accounting, the management techniques and the clarity of selection of strategic priorities as mediation fit. There are variation the influences GUG on performance and its mediation variables, of the significance, magnitude, and direction of the relationship is determined by PTN, PTS, and PTS accredited A and B in particular and the public sector in general."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosespengembangan brand yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan bagaimana posisikomunikasi pemasaran dalam pengembangan brand tersebut. Penelitimenggunakan model pengembangan brand milik Leslie de Chernatory yangterdiri dari brand vision, budaya organisasi, brand objective, audit brandsphere,brandessence, internal implementation dan brand resource, serta brandevaluastion. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan komunikasi pemasaran terkaitpengembangan brand berada pada fase internal implementation dan brandresource. Kegiatan komunikasi pemasaran dalam perguruan tinggi dilakukan olehbagian humas dan bagian promosi. Inti dari kegiatan komunikasi pemasarandalam pengembanagn brand adalah kesesuaian isi pesan dan media terhadaptujuan yang diharapkan. Perguruan tinggi yang sedang mengembangkanmereknya harus memahami tujuan merek mereka dan mampumengkomunikasikannya baik secara internal maupun eksternal dengan efektif

---

ABSTRACTThis research aims to understad how the brand development activity is carried outby universities and how marketing communications position in the developmentof the brand. Researchers used Leslie de Chernatory’s model of branddevelopment which is consists of brand vision , organizational culture , brandobjectives , audit brandsphere , brandessence , internal implementation and brandresource, and brand evaluastion . Based on the results of this research , marketingcommunication activities is related to brand development activity. Marketingcommunication activities in university institution are conducted by publicrelations and promotion department. The main point of marketingcommunications activities in brand development is the suitability between thecontent of the message and the media to reach the goals . Universities which aredeveloping their brand must understand the purpose of their brand and they haveto be able in communicating effectively."

"Universities are under pressure. Their resource environment is evolving, demands for accountability have increased and demographic shifts are changing higher educational needs. This volume provides a cross-national picture of how the university as an organization is reacting to, adapting to, and threatened by a period of intense pressure. "

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 Universitas Indonesia ditetapkan statusnya sebagai Badan Hukum Milik Negara. Badan Hukum Milik Negara pada Perguruan Tinggi Negeri adalah suatu bentuk baru. Mengapa dikatakan baru? Dikarenakan bentuk dari badan hukum ini berbeda dengan badan hukum yang sudah ada misalnya dengan persero, perjan, perum, yayasan, dan badan hukum lainnya. Perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara adalah agar Universitas Indonesia dapat dikelola secara lebih bark dan lebih profesional, dengan profesional manajemen yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada pada pada badan hukum hal ini ditunjukan dengan akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaannya. Perubahan status ini bukannya tanpa kendala, dimana permasalahan pendanaan menjadi hal yang menjadi perhatian disebabkan dengan otonomi yang diperoleh, keinginan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dalam pendanaan dari pemerintah diharapkan berifat block grand, tidak seperti yang berlangsung selama ini melalui pengajuan anggaran dan anggaran tersebut diperoleh melalui anggaran rutin dan anggran pembangunan yang bersumber dari APBN, dalam pendanaan melalui block grand Universitas Indonesia dapat mengelola dana tersebut secara langsung dan sesuai dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dalam pengelolaan Universitas, dari efisiensi pengelolaannya ini diharapkan nilai ekonomis yang terkandung dalam Universitas Indonesia dapat diperoleh melalui pemanfaatan hasi-hasil dari Universitas Indonesia serta comercial fenture yang ada.. Dalam pengelolaan dengan bentuk Badan Hukum terdapat juga hambatan terutama berasal dari perturan perundang-undangan yang lain terutama dibidang keuangan negara dimana bentuk Badan Hukum Milik Negara ini tidak turut diatur didalamnya, juga dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dimana pengaturan aset negara juga tidak dicantumkan secara nyata tentang kekayaan Badan Hukum Milik Negara, hal inilah yang menjadi kendala. Kendala ini dapat diatasi secara perlahan dengan pola pengelolaan yang profesional dan efisien sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang otonom dan efisien serta akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaan Badan Hukum Milik Negara ini merupakan keinginan dari Universitas Indonesia agar dapat melakukan persaingan di era globalisasi sekarang ini dengan bentuk akuntabilitas berupa keluaran lulusan yang bermutu dan hasil-hasil dari pemanfaat ilmu pengetahuan , inilah yang menjadi keuntungan dari Bentuk Badan Hukum Milik Negara sehingga visi dan misi dari Universitas Indonesia dapat dilaksanakan."