Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015. Tahun 2009 di Indonesia tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Sampai dengan tahun 2010, Kota Bandar Lampung memiliki 69 Kelurahan Siaga dari 98 Kelurahan yang ada. Sampai dengan tahun 2010 seluruh Kelurahan diwilayah kerja Puskesmas Kedaton sudah menjadi Kelurahan Siaga. Kelurahan Siaga di wilayah Puskesmas Kedaton telah menjadi Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan penilaian dari Poskeskel yang buka setiap hari. Peran kader dalam pengembangan desa siaga sangat dibutuhkan terutama dalam menggerakkan masyarakat. Bila kader memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan, kader bisa melakukan sosialisasi mengenai penanganan penyakit kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kedaton kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap kader dalam implementasi Kelurahan Siaga serta diketahuinya hubungan antara faktor karakteristik kader yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap kader dalam implementasi Kelurahan Siaga.Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel yang diambil adalah seluruh kader di wilayah kerja Puskesmas Kedaton. Data dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner dan dianalisa dengan analisa univariat dan bivariat.Hasil analisa bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara sikap responden dengan implementasi Kelurahan Siaga, serta ada hubungan yang bermakna antara lama menjadi kader dengan pengetahuan responden. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan kader dengan implementasi Kelurahan Siaga, serta tidak ada hubungan antara umur dan pendidikan responden dengan pengetahuan pengetahuan responden. Untuk meningkatkan sikap positif kader dalam implementasi Kelurahan Siaga, perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan pada kader.

---

ABSTRACT

The Coverage of Active Alert Village in year 2015 is 80%. In Year 2009 in Indonesia recorded 42.295 villages (56.1%) have begun efforts to create Alert Village. Until 2010, Bandar Lampung has 69 Alert Villages of 98 villages that stand there. Until the year 2010 all areas in Puskesmas Kedaton has become the Alert Village based on the assessment of Poskeskel which is open every day. The role of cadre in the development of Alert Village is required especially to activate the society. When cadre have enough knowledge about health, they will be able to socialize the management of disease to society. The study was conducted in the working area of Puskesmas Kedaton Bandar Lampung, aims to determine the correlation between knowledge and attitudes of cadres in the implementation of the Alert Village and know the correlation between characteristics factors of the cadre that is related to knowledge and attitudes of cadres in the implementation of the Alert Village.

The design of the study is a cross sectional study. The samples is all of the cadre in Puskesmas Kedaton working area. Data were collected by filling out questionnaires and analyzed with univariate and bivariate analysis.

The results of bivariate analysis showed correlation between the attitudes of respondents and the implementation of the Alert Village, and significant association between long been a cadre with knowledge of respondents. There was no significant correlation between the cadre?s knowledge with the implementation of the Alert Village, and there is no correlation between age and education of respondents with knowledge of respondents. To increase the positive attitude of cadre in the implementation of Alert Village, socialization and training for cadre is need to be improved."

"Pembangunan pedesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional . Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu aspek penting dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah yang sedang berlangsung...."

"ABSTRAK Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.
Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.
Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.
Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.
"

"Salah satu upaya penting yang sedang ditempuh oleh pemerintah untuk mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang antara lain dilakukan melalui penempatan bidangdi desa (BDD). Studi ini merupakan studi kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional) yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesediaan BDD untuk bekerja dan tinggal di desa di Kabupaten Tanggerang. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli 2003 dengan populasi penelitian adalah seluruh BDD yang bertugas di Kabupaten Tanggerang pada bulan tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner self-administered yang telah di ujicoba. Dari total 196 BDD yang ada di kabupaten Tanggerang terkumpul data sebanyak 120 BDD atau 61.2%. Ditemukan bahwa status perkawinan, lama kerja, keinginan untuk melanjutkan pendidikan, lokasi tempat keja suami, dukungan masyarakat dan dukungan puskesmas merupakan faktor-faktor yang secara signifikan berhubungan dengan kesediaan BDD untuk bekerja dan tinggal di desa. Faktor lama masa bekerja, keinginan melanjutkan pendidikan, lokasi tempat kerja suami dan dukungan puskesmas merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kesediaan BDD untuk tetap bekerja dan tinggal di desanya. Faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka mempertahankan keberadaan BDD di desa. Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga profesional dan institusi akademik harus bekerja sama untuk mencegah menurunnya jumlah BDD.

---

Factors Related to Willingness of Village Midwifes to Work and to Stay in the Village in Tangerang District, Banten Province Year 2003. One important effort that has been implemented by the Government of Indonesia to accelerate the reduction of MMR (Maternal Mortality Rate) and IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia is narrowing the distance between health care services and community including placement of village midwives (BDD). This study is a cross-sectional quantitative study aimed to investigate factors related to the willingness of BDDs to work and stay in the villages of Tangerang District. Data were collected in July 2003 from 120 BDDs (among a total of 196 BDDs in Tangerang District or 61.2%) through self-administered questionnaires. The study found that marital status, length of work, motivation to continue study, location of husband?s work, community support, and community health center?s support were factors significantly related to BDD willingness to work and stay in the village. The most dominant factors were length of work, motivation to study again, location of husband?s work, and health center support. Those factors are to be considered if BDD is going to be sustained in the village. Government, both central and local, and professional institution such as Indonesia Midwives Association and academic institution should collaborate to prevent the attrition of BDD from villages where their existence is mostly needed."

"Fungsi Abeh Dalam Mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu merupakan topik penelitian ini. Keberadaan Abeh sebagai sebuah simbol yang diyakini masyarakat berfungsi sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika ada bahaya yang menyerang dari luar desa. Fenomena yang menarik dari keberadaan Abeh ini adalah keberadaannya sebagai simbol dalam masyarakat tradisional yang diistilahkan dalam kajian sosiologi sebagai masyarakat mekanik sementara itu masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu ini hidup dalam arus modernisasi. Dua tipe masyarakat hidup dalam satu komunitas dengan nilai yang berbeda. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dengan pertanyaan apa fungsi Abeh bagi masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu, bagaimana Abeh sebagai simbol mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dan faktor-faktor apa yang dapat menghambat fungsi Abeh dalam mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu.Atas dasar pokok permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan ilmiah tentang fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu secara komprehensif dalam dimensi sosial budaya masyarakat desa.Kerangka teoritik, menggunakan kerangka berpikir keberfungsian dengan menggunakan teori fungsionalisme perspektif Emile Dukheim, Radcliffe-Brown dan Malinowski, dengan memandang bahwa adanya bagian-bagian sistem hanya diterangkan atau dijelaskan oleh keseluruhan atau tatanan sosial, dimana bagian-bagian itu menjalankan fungsi dari tujuan keseluruhan. Menurut aliran ini bahwa suatu sistem selalu berkaitan dengan fungsi, suatu sistem itu terdiri dan sejumlah unsur yang berfungsi secara timbale balik yaitu saling memberi, saling menerima guna memelihara keseimbangan suatu entitas sistem tertentu. Dalam aliran ini bahwa masyarakat harus dilihat secara holistik sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan terdapat nilai-nilai konsensus yang menggerakkan terjadinya keseimbangan atau integrasi yang dinanlls. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth Interview, disamping itu agar penulis bisa menemukan data yang lebih akurat, spontan dan data baru maka penulis juga menggunakan teknik observasi partisipasi atau pengamatan terlibat. Penulis selama beberapa bulan mengamati secara langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek. Melalui metode penelitian ini penulis menemukan bahwa fungsi Abeh bertitik tolak dari pengalaman masa lampau yaitu sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika dalam bahaya yang datang dari luar komunitas dan hampir tidak relevan lagi jika ditinjau dalam konteks kekinian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada kemudian diinterpretasikan.Kesimpulan, fungsi Abeh sebagai penyelamat dan mempersatukan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu lebih pada zaman lampau, masyarakat terintegrasi dan memiliki solidaritas bersama seperti sekarang ini, bukan karena fungsi Abeh tetapi lebih nampak disebabkan oleh adanya rasa sentimen yang sama atau identitas yang sama sebagai sesama orang Dayu.Saran-saran yang dapat diajukan adalah perijinan untuk mengadakan kegiatan perlu dikaji ulang terutama masalah perjudian yang amat mendoinasi. Hal itu perlu secepamya dilakukan agar orang tidak salah interpretasi tentang makna upacara itu diadakan. Ada pembatasan yang jelas antra perayaan dan waktu ritual; ada pengkajian ulang tentang gagasan re-integrasi untuk usaha-usaha pemaknaan fungsi Abeh dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat dimana makna dan fungsi Abeh menjadi ikatan dari masyarakat yang lebih luas lagi.Perlu pengembangan lebih jauh tentang fungsi Abeh, yaitu kajian lintas fungsi maksudnya adalah pengembangan untuk bidang ilmu dan hiburan."