Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan mengenai sejarah migrasi, khususnya transmi_grasi veteran yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi permasalahan para veteran perang yang didemobilisasi pada masa revolusi, belum mendapat perhatian dari kalangan seja_rawan. Padahal bila diteliti lebih jauh, di dalamnya ada unsur-unsur historis yang cukup menarik untuk ditulis, mulai dari unsur politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Hal ini tampak dalam pembahasan ini, yang merupakan studi kasus di karesidenan Lampung.Salah satu tujuan diselenggarakannya transmigrasi veter_an program BRN adalah untuk menyingkirkan para pejuang yang didemobilisasi agar tidak terlibat dalam aksi-aksi yang bermotif menentang pemerintah RI, seperti aksi DI/TII yang bereaksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setelah para veteran perang ini ditransmigrasikan ke wilayah Lampung, ada tiga lokasi pemukiman yang bila ditinjau keadaan sosial dan ekonominya terlihat perbedaan satu sama lain, lokasi Sumber_jaya mengarah kepada pemukiman koperatif, di Way Skampung dengan sifat asosiatif dan di Sribawono dengan tipe komunal. Sebagai akibat diselenggarakannya transmigrasi veteran program BRN ini, khususnya di karesidenan Lampung telah menimbulkan kontak atau hubungan dengan penduduk asli Lam_pung; yang antara lain menyangkut tentang konflik kepemili-kan tanah, benturan budaya di antara kedua kelompok dan reaksi penduduk asli yang merasa keberatan diselenggarakannya transmigrasi ini.Guna menggambarkan kilasan historis para veteran perang RI yang ditransmigrasikan ke wilayah karesidenan Lampung, dalam pengumpulan data sejarahnya (heuristik) dilakukan melalui dua Cara.Cara pertama melalui studi kepustakaan dengan meneliti arsip-arsip, buku-buku, majalah dan koran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Cara kedua melalui wawancara (oral history). Dengan menggunakan kedua cara ini, setelah melalui tahap kritik dan intepretasi akhirnya dapat ditulis semua permasalahan transmigrasi veteran program BRN di karesidenan Lampung. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dibahas dalam studi transmigrasi veteran ini, maka berbagai pendekatan dari ilmu-ilmu sosial sangat membantu dalam penulisan ini. Untuk mempermudah dalam menggambarkan kehidupan masyarakat transmigran misalnya, diperlukan bantuan dari ilmu sosiolo_gi. Untuk membicarakan aspek-aspek demografi transmigrasi diperlukan bantuan dari ilmu ekonomi dan untuk membahas unsur-unsur budaya para transmigran dan timbulnya benturan budaya dengan penduduk asli dibutuhkan bantuan dari disiplin ilmu antropologi. Singkatnya dalam studi ini sangat tepat bila digunakan pendekatan multidimensional.Dari pembahasan tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa permasalahan transmigrasi, khususnya transmigrasi veteran ternyata tidak hanya menyangkut masalah pemindahan orang atau penduduk. Bila diteliti secara lebih mendalam ada hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, mengenai kehidupannya di daerah yang baru yang seringkali terjadi konflik dengan penduduk asli dan sulitnya integrasi, asimilasi dan akultu_rasi budaya diantara kedua kelompok tersebut, antara pendatang (transmigran) dan penduduk asli."

"Kekerasan merupakan bagian kenyataan masyarakat yang perluuntuk dipahami dan dicarikan penanggulangannya. Kekerasan yang terjadidi dalam keluarga, terutama terhadap perempuan, merupakan masalah yangbaru disadari keberadaannya setelah sekian lama dianggap sebagai bagiandari kehidupan rumah tangga.Stordeur dan Stille (1989) rnembagi karakteristik suami yangmelainkan kekerasan kepada istrinya menjadi 6 bagian. Keenamkarakteristik suami tersebut antara lain: kurangnya ketrampilan sosial,digunakannya bentuk mekanisme pertahanan diri seperti denial danproyeksi untuk melepaskan diri dari tanggungjawab, karateristikkepribadian yang rendah diri, karakteristik lingkungan yang mendukungterjadinya serangan kepada istri, sejarah pengalaman kekerasan pada masakecil, serta sikap suami yang menyetujui kekerasan kepada istri. Bila suamipercaya bahwa penggunaan kekerasan terhadap istri dapat diterima, makaia akan cenderung mengurangi kontrolnya terhadap perilaku kekerasanSementara itu, kekerasan terhadap istri yang terjadi di Indonesiajuga mulai mendapatkan perhatian, namun baru sedikit yang memfokuskandiri pada suami sebagai pelaku kekerasan. Dari sini peneliti berusahamemahami suami sebagai orang yang berpotensi melakukan kekerasanterhadap istri, dengan melihat pengalaman kekerasan di dalam keluargaketika kecil, pola kekerasan di dalam keluarga, dan hubungannya dengansikap terhadap kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Penelitiberharap hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan pertinmbangan untukintervensi terhadap pelaku kekerasan terhadap istri.Penelitian menggunakan kuesioner pengalaman masa kecil sebagaialat untuk mengukur kekerasan yang pemah dilakukan kedua orang luaterhadap subyek maupun dilihat subyek terjadi idantara kedua orang, tuanyaketika subyek berusia antara 3-15 tahun.Skala sikap mengenai kekerasan suami terhadap istri disusunmenggunakan 7 skala dari skala likert. Subskala terdiri dari subskala verballangsung, subskala fisik aktif, dan subskala fisik pasif. Dasar teori yang digunakan dalam menyusun skala ini adalah bentuk-bentuk agresi dariBuss (1961). Alpha dari skala ini adalah 0,83.Pengolahan data untuk hubungan antara pengalaman masa kecildengan sikap dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment, untukmelihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok dengansikap positif dan kelompok dengan sikap negatif dalam hal pengalamankekerasan masa kecil tertentu.Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa sebagian besarsubyek pernah mengalami kekerasan masa kecil oleh orangtuanya. ayahcenderung melakukan kekerasan yang lebih berat bila dibandingkan ibu.Hubungan antara sikap mengenai kekerasan suami terhadap istri denganpengalaman masa kecil tidak menunjukkan hasil yang signifikan.Saran yang diajukan peneliti adalah memperbaiki alat penelitian,melakukan penelitian yang lebih mendalam dan dilakukan kampanye antikekerasan."

"Pro-Kontra RI dalam percaturan politik di Ambon pada era 1946 - 1949 sesungguhnya merupakan puncak dari proses politik yang telah berlangsung sejak 1920-an. Kelompok Pro RI berintikan PIM, sedangkan kelompok kontra RI berintikan GSS dan PTB. Sementara itu terdapat kelompok Federalis yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara otonom. Kelompok ini berintikan para intelektual yang tergabung dalam Partai GDMS.Setidaknya ada dua masalah yang melahirkan politik Pro-Kontra RI di Ambon yakni masalah status konstitusional Maluku-Selatan dan masalah lambang-lambang Nasional. Menyangkut masalah pertama ternyata GSS dan PTB menolak Maluku Selatan menjadi bagian dari NIT, sebaliknya PIM yang Pro RI mendukung NIT bentukan Belanda itu. Hasil penelitian membuktikan, bahwa pilihan PIM mendukung eksistensi NIT, karena hanya dengan cara ini PIM dapat memperjuangkan kepentingan RI di Ambon. Sebaliknya GSS dan PTB menolak eksistensi NIT karena takut didominasi oleh daerah-daerah lain. Menyangkut masalah lambang-lambang nasional terbukti kedua kelompok belum mampu memisahkan masalah konstitusi dari lambang-lambang Nasional. Itulah sebabnya ada ancaman dari kelompok kontra RI bila lagu Indonesia Raya dan bendera merah-putih digunakan di Ambon.Secara politis dukungan PIM atas eksistensi NIT tidak berarti PIM mendukung Belanda. Sebab pada kenyataannya PIM hanya menjadikan NIT sebagai alat federal menuju cita-cita unitaris yakni Ambon menjadi bagian dari RI. Sebaliknya Belanda menciptakan NIT sebagai alat pemecah-belah RI. Sementara itu GSS yang pro Belanda maupun GDMS yang federalis harus menerima kekalahan politis atas PIM dalam dua kali pemilu (1946 - 1948) yang diselenggarakan oleh Belanda.Ketika pemerintah NIT tidak mampu mempertahankan prinsip federalisme dan siap bergabung dengan RI, maka tiga hari kemudian tepatnya pada 24 April 1950 kelompok GDMS dan GSS yang kalah dalam pemilu 1948 segera memproklamirkan berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Dengan proklamasi itu persoalan politik di Ambon berubah konteks dari pro-kontra RI menjadi pergolakan militer antara RMS dengan RIS.

---

Ambon in Revolution Period : Pro and Contra of Republic of Indonesia's Parties in Political Affairs 1946-1949Pro and contra political affairs in Ambon which is last since 1946 to 1949 actually as the climax of political problems since 1920's. Parties involved in this case are PIM (Pro Indonesia) and GSS and PTB (Pro Dutch). While federalist insist to make NIT as an autonomy country. This party called GDMS which consist of intellectual person.There are two problems caused Ambon's pro-contra, are: South Mollucass constitutional status and National symbols affairs. In connected with the first problem, GSS and PTB rejected if South Mollucass be a part of NIT while PIM (Pro RI) supported NIT's idea. Survey result proved that, PIM willing to support NIT Existence in Ambon is because that's PIM's only way to fight for RI's in Ambon. In the country as they feel afraid that another area will dominate NIT itself. All those two parties still can not separate the problems between constitutional status and national symbols. That's the reasons why there are threaten RI?s contra parties if pro RI's party wants to sing national song and raised national flag.Politically, PIM's support for the existence of NIT does not mean they also support the Dutch. They only use MT to make Ambon become a part of Republic of Indonesia. While Dutch create NIT as they political strategy which known as Devide et Impera. GSS (Pro Dutch) and GDMS (Federalist) has to accept that they are loose from PIM in two times campaign (1946 and 1948) which is held by the Dutch.There days after NIT government could not fight for federalism Principe and ready to join with Republic of Indonesia, in April 24, 1950 GDMS and GSS parties whose lost in 1948 campaign declare the established of RMS (Republic of South Mollucass). From that time the political of Indonesia's pro contra become military fight between RMS and RIS."

"Penelitian mengenai Priangan dimasa revolusi dari masa proklamasi sampai hiirah (1945-1948), dilakukan dari tahun 1987-1988 bertempat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Tujuannva adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan rakyat Priangan selama periode revolusi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlawanan yang terjadi di daerah Priangan memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerjasama antara pihak angkatan bersenjata, badan-badan perjuangan dan lascar-laskar, serta dukungan rakyat berusaha untuk mengadakan perlawanan melawan tentara Belanda. Walaupun pasukan Republik Indonesia terdesak ke luar kota, namun dengan sikap yang enggan untuk dijajah kembali, mereka melakukan perlawanan gerilya. Dengan perlawanan gerilva tersebut mengakibatkan Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menandatangani Persetujuan Renville, yang mengakibatkan dihijrahkannya pasukan TNI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda setelah agresinya yang pertama ke daerah Republik Indonesia termasuk TNI yang berada di karesidenan Priangan. Dengan hijrahnya TNI mengakibatkan munculnya beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Priangan yang menginginkan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seperti munculnva Negara Pasundan, namun kekuatan gerilya dari rakyat Pedesaan yang didukung oleh pasukan TNI yang tidak ikut hijrah, tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan pasukan pendudukan Belanda."