Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."

"Suatu arus perubahan besar yang terjadi sejak awal dekade 1990-an telah meninggalkan otokrasi politik dan mengisolasinyabagaikan para pelaut yang berada di bagian bawah dari gelombang air pasang. Walaupun tidak begitukencang, angin perubahan itu juga sempat bertiup di Indonesia . hal ini tercermin dalam isi Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 6 Januari 1990. Diskursus mengenai bertiupnya angin perubahan kemudian mengarah kepada masaah keterbukaan. Adanya keterbukaan ini kemudian memberikan petunjuk, bahwa hak-hak rakyat belum sepenuhnya dilaksanakan pada era Orde Baru ini. Padahal perlindungan hak-hak rakyat tersebut merupakan salah satu indikator penting bagi suatu negara tetap eksis di era keterbukaan ini."

"Saat rejim Orde Baru berkuasa, khususnya sejak tahun 1990-an, hanya segelintir kelas menengah yang memiliki ponsel. Tulisan ini memaparkan signifikansi ponsel bagi orang Indonesia dengan memfokuskan pada era rejim Orde Baru. Di sini, saya mengajukan tiga pertanyaan mengenai hal tersebut; bagaimana kemunculan ponsel pada era rejim Orde Baru? Bagaimana respon masyarakat ketika itu? Apa makna kehadiran ponsel bagi masyarakat Indonesia kebanyakan? Kehadiran ponsel pada era Orde Baru disambut hangat oleh anggota masyarakat, khususnya kelas menengah (elit) Indonesia seiring dengan perubahan sistem ponsel dari analog menuju digital. Alih-alih sekedar sebagai alat komunikasi untuk memudahkan pembicaraan, kehadiran ponsel menjadi gaya hidup sama seperti barang-barang ternama lain yang mereka konsumsi. Ponsel sebagai gaya hidup ini memunculkan ketegangan kelas antara kelas menengah dan bawah yang ditandai dengan munculnya aksi kriminal. Sebagaimana saya tunjukkan dalam artikel ini, maksud aksi kriminal ini bukanlah melulu sebagai bentuk tindakan kriminal sebagaimana umumnya, melainkan sebagai bentuk, yang saya sebut Hidup Nggayani (lifestyling), ketidakmampuan seseorang untuk mengkonsumsi barang-barang yang lebih mahal tetapi kemudian ia membeli barang-barang bekas atau mencari ponsel tiruan yang lebih murah. Artikel ini menyimpulkan bahwa gaya hidup kelas menengah itu tidak melulu dikontruksikan sebagai kelas yang mengkonsumsi pakaian, musik, dan makanan, tetapi juga terkait dengan tindakan mereka dalam menyikapi ponsel. "

"Situasi politik Indonesia pascapemilu 1955 ternyata melahirkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat. Presiden Sukarno yang terasing secara politik melihat celah untuk kembali ke panggung politik dengan memanfaatkan ketidakpuasan beberapa kalangan di masyarakat terhadap tingkah lake partai politik dalam menangani beberapa. Salah satunya adalab intervensi pada urusan militer. Pada pertengahan 1957 Sukarno mengungkapkan keinginannya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. la ingin satu situasi politik yang stabil yang disebutnya demokrasi terpimpin.1 Kemudian, presiden mengajukan konsep yang intinya pertama, dalam kabinet seharusnya terdapat semua golongan masyarakat atau pembentukan sebuah kabinet koalisi berkaki banyak. Hal ini didasarkan pads selalu ditolaknya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk masuk dalam kabinet oleh partai yang dominan kala itu, yaitu partai yang berbasis agama (Islam) seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, dibentuknya sebuah dewan nasional yang berdasarkan pada sifat-sifat fungsional dan akan dipimpin langsung oleh Sukarno? Usul Sukarno itu mendapat tanggapan positif dari kalangan militer...."

"Penelitian ini berfokus pada Dinamika HIPMI Pasca Orde Baru. Sebagai wadah belajar dan kaderisasi pengusaha muda yang telah berpengalaman dalam mencetak kader-kader pengusaha-politisi di Era Orde Baru melalui partai Golkar yang menjadi induk politiknya, HIPMI sedikit banyak terkena imbas dari reformasi 1998. Sistem politik berubah dan mengikis jaringan sentral HIPMI selama ini dibirokrasi, partai politik, dan militer. Karenanya, menghadapi liberalisasi ekonomi dan politik pasca Orde Baru, HIPMI dituntut oleh keadaan untuk melakukan transformasi diri. Transformasi ini ditandai dengan indepensi HIPMI dihadapan partai politik manapun, meskipun secara tradisi dan jaringan masih cukup kuat mengandalkan jaringan lama yang tertanam kuat di partai Golkar. Transformasi selanjutnya adalah corak bisnis yang digeluti oleh para pengusaha muda yang, seiring dengan liberalisasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak hanya bisa mengandalkan proyek dari pemerintah semata, meski sebagai pendatang baru dalam dunia bisnis, mengerjakan proyek pemerintah berbasis ABPN/APBN masih menjadi pintu masuk ke dunia bisnis yang lebih luas. Modal ekonomi, intelektualitas, dan jaringan menjadi kunci bagi pengautan kaderisasi di HIPMI pasca Orde Baru. Dan HIPMI pasca Orde Baru selalu menuntut dirinya untuk membibitkan kader-kader pengusaha muda yang mandiri di hadapan negara.Berpijak pada teori ekonomi politik relasi bisnis dan kekuasaan, teori modal sosial, dan kelas menengah, amatan terhadap kelembagaan dan perilaku anggota HIPMI dilakukan dan dikemukakan bahwa meski orde Politik telah berubah, namun peran tradisional HIPMI dalam politik Indonesia tetap sama: selain menjadi unit kaderisasi pengusaha pemula, HIPMI juga memerankan diri sebagai wadah kaderisasi politik sekaligus. Hal ini bukan persoalan salah atau benar dalam melihat perilaku kelembagaan HIPMI. Namun transformasi kelembagaan HIPMI yang telah kian matang, dengan perubahan perilaku bisnis yang beranjak menjauh dari negara, masih diikuti oleh tuntutan kesejarahan HIPMI: selain menyiapkan diri menjadi pengusaha yang sukses, HIPMI juga dituntut untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa melalui jalur politik. Demokrasi Indonesia yang masih mencari bentuknya yang ideal juga menyajikan dilemma dalam hubungan bisnis dan politik. Partai-partai politik semakin pragmatis dalam rekrutmen politiknya karena menghadapi ongkos politik yang mahal. Bagi HIPMI ini adalah peluang sekaligus tantangan dalam perannya sebagai kelas menengah di Indonesia. Di satu sisi, idealitas pembangunan kelas menengah berbasis komunitas bisnis yang kuat dan mandiri di hadapan negara menjadi tanggung jawab mereka, namun di sisi lain, ongkos politik yang begitu mahal memberi tawaran yang begitu besar bagi kelompok pengusaha untuk masuk dan bermain di dalamnya. Kaderisasi politik yang ramah terhadap kalangan usahawan ini mengidap hampir semua partai politik dan seolah menjadi tren dalam pentas politik Indonesia, sehingga membuka ruang yang begitu besar bagi organisasi yang bermotto “pengusaha pejuang, pejuang pengusaha ini”

---

This research is mainly focused on the post-New Order dynamism of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI). As an organization which has a long experience on educating young generations of businessman-politicians through its political patron, Golongan Karya (Golkar), HIPMI has been to some extent affected by the 1998 reform. The changing political system erodes HIPMI’s central networking in bureaucracy, political parties, and military. As a consequence, HIPMI must adjust by transforming itself in view of the post-New Order political and economic liberalization.

HIPMI’s independence from any political party, albeit its ongoing dependence on its old tradition and networking both of which are deeply rooted in Golkar, marks this transformation. Another transformation is manifested in HIPMI’s type of business which, in line with the post-New Order economic liberalization, no longer depends solely on the government’s projects. However, the national budget (APBN)-based government’s projects remain the main entrance for the business new-comers to explore broader business opportunities. Economic capital, intellectuality, and networking play important role in strengthening the regeneration process of the post-New Order HIPMI which always urges itself to produce new, young entrepreneurs who are independent of the government.

Using business-power relation theory of political economy, social capital theory, and middle class theory to analyze the institutional and behavioral aspects of HIPMI members, this theses argues that although the political order has changed, and some of HIPMI’s members’ business role and networking have accordingly changed, the traditional role of HIPMI in Indonesian politic remains unchanged. In addition to its role as a medium for regeneration of new entrepreneurs, HIPMI plays another role as a medium for political regeneration. This does not have anything to do with right or wrong in analyzing HIPMI’s institutional behavior. HIPMI’s maturing transformation marked by its increasing distance from the government remains connected to its historical call: producing successful entrepreneurs as well as political leaders.

Indonesian democracy which is still in search for its ideal format poses a dilemma on business-politic relations. Political parties become more pragmatic in their political recruitment due to expensive political costs. This is an opportunity as well as challenge for HIPMI in its role as an Indonesian middle class. On one hand, the responsibility of building the middle class based on a strong and independent business free of the government’s influence lays on their shoulder. On the other hand, the expensive political costs pave their way to enter into politic. This businessmen-friendly climate of political regeneration is present in all political parties and apparently becomes a trend in Indonesian political contestation, providing a vast arena for HIPMI whose motto is “heroic entrepreneurs, entrepreneurial hero.”"