Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang gangguan (disrupsi) yang terjadi pada Partai Golkar di Pemilu 2019 sejak dibentuknya relawan Golkar-Jokowi (Gojo). Pengaruh relawan Gojo terhadap rekrutmen politik tidak berdampak langsung karena Gojo dibentuk tidak berdasarkan perintah partai. Gojo mempengaruhi rekrutmen Partai Golkar sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan caleg. Relawan Gojo memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bakal caleg Golkar dengan instrumen relawan. Sedangkan terhadap perubahan kampanye Partai Golkar, relawan Gojo memberikan dampak karena Golkar lebih kreatif memanfaatkan media sosial dengan memanfaatkan dukungan terhadap Jokowi. Dengan adanya Relawan Gojo maka kampanye-kampanye Partai Golkar lebih cepat dan dinamis, karena tidak lagi melalui jenjang organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep disrupsi Francis Fukuyama dan konsep pelembagaan Samuel P. Huntington. Temuan dari tulisan ini, lahirnya Gojo di Partai Golkar awalnya mendapatkan respon negatif dari beberapa kader karena menjadi hal baru di internal partai. Namun, pergerakan Gojo mampu memperkenalkan Golkar lebih cepat dan lebih baik dari infrastruktur kekuasaan yang sudah ada. Dari perubahan yang dibuat oleh Gojo terhadap rekrutmen dan kampanye Partai Golkar. Perubahan terhadap pola kampanye lebih terlihat dibandingkan rekrutmen politik.

---

This paper discusses the disturbances that have occurred to the Golkar Party in the 2019 Election since the formation of the Golkar-Jokowi (Gojo) volunteers. The influence of Gojo volunteers on political recruitment did not have a direct impact because Gojo was formed not based on party orders. Gojo influenced the recruitment of the Golkar Party before the General Elections Commission (KPU) determined the candidates. Gojo volunteers use social media to introduce prospective Golkar candidates with volunteer instruments. As for the changes to the Golkar Party's campaign, Gojo volunteers had an impact because Golkar was more creative in using social media by taking advantage of support for Jokowi. With the Gojo Volunteers, the Golkar Party's campaigns are faster and more dynamic, because they no longer pass through the organizational level. This study uses a qualitative method with a case study approach. The concepts used in this research are the disruption concept of Francis Fukuyama and the institutionalization concept of Samuel P. Huntington. The findings from this paper, the birth of Gojo in the Golkar Party initially received a negative response from several cadres because it was a new thing within the party's internal structure. However, the Gojo movement was able to introduce Golkar faster and better than the existing power infrastructure. From the changes made by Gojo to the recruitment and campaign of the Golkar Party. Changes to campaign patterns are more visible than political recruitment."

"Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan menjadi provinsi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Ulama menjadi corong pertama dalam hal gagasan pembentukan provinsi Banten. Lobi politik baik formal ataupun informal dilakukan demi mendukung gagasan otonomi Banten. Gerakan sosial-politik ini dilakukan ulama demi mencapai tujuan otonomi yantu kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang merata. Bersama dengan komponen sosial yang lain, ulama bergerak menjadi penyeimbang kepentingan dalam proses pembentukan provinsi Banten. Di lain pihak, Jawa Barat merasa terancam dengan pemekaran wilayah yang secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah.

---

The region autonomy has appeared in Indonesia since 1999, after Soeharto’s retaired from his position as Indonesia President in 1998. Banten, whiches the eks-Residence in Netherland Indische has appeared as region who required of autonomy and separated from West Java. This idea was formed after Banten had threatment twice from Orde Lama and Orde Baru, when Banten formed to be a province. Ulama to be the first in terms of the idea funnel formation of Banten province. Political lobbying either formal or informal do to support the idea of autonomy Banten. This socio-political movements made ulama in order to achieve the goal of autonomy prosperity, justice, and equitable development. Together with the other social components, to balance the interests of ulama engaged in the process of formation of Banten province. On the other side, West Java felt threatened by the autonomy region because that will directly reduce revenue."

"Peranan Gerakan Pemuda Ansor I949 - 1963 dalam Nahdlatul Ulama. Membahas hubungan GP Ansor dan NU dalam wilayah politik selarna lima belas tahun. 1949 merupakan tahun didirikannya Gerakan Pemuda Ansor oleh para pemuda Islam tradisional sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama pada periode 1920 - 1930 an. Awal hubungan kedua organisasi ditandai dengan adanya Persetujuan Besama PB NU - PP GP Ansor pada September 1951, Persetujuan tersebut mengikat pemuda Ansor untuk tunduk dan setia kepada NU dan menjadikan Ansor sebagai alat perjuangan NU. Setelah menjadi partai politik pada 1952, NU menggunakan Ansor sebagai salah satu wadah kaderisasi dalain wilayah politik. Semenjak itu Ansor secara aktif terlibat dalam kegiatan politik yang dijalankan oleh NU pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Hubungan antara GP Ansor dan NU, kerap diwarnai dengan berbagai sikap politik yang berbeda antar individu tokohnya. Konsepsi Presiden, Liga Dernokrasi dan Demokrasi Terpimpin menjadi polemik utama antara Ansor dan NU. Perbedaan sikap antara Ansor dan NU diakhiri dengan diadakannya Konferensi Besar GP Ansor di Solo pada 1962. Pada forum tersebut lahir Deklarasi Solo yang mengulang kembali isi Persetujuan Bersama PB NU - GP Ansor, September 1951. Sikap setia Ansor terhadap NU diperkuat dengan Pernyataan Surabaya yang dicetuskan pada Kongres ke -6 GP Ansor pada 1963."