Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada kontradiksi antara Undang-undang Perkawinan dan ketentuan hukum agama, khususnya hukum agama Kristen dan Katholik, salah satunya ialah dalam hal perceraian. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian. Ketentuan hukum Agama Kristen dan Katholik, bukan saja tidak mengatur dan tidak membolehkan, tetapi malah melarang terjadinya perceraian. Hukum agama Kristen dan Katholik tidak bisa menerima dan tidak bisa mengakui perceraian walaupun perceraian itu atas Keputusan Pengadilan. Jika Undang-undang Perkawinan memberikan peranan kepada agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan falsafah Pancasila yang menjiwai Undang-undang tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Mengapa Undang-undang Perkawinan tidak menentukan bahwa perceraian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan/atau kepercayaannya. Penelitian menggunakan bahan primer berupa perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan putusan-putusan Pengadilan Negeri, yang berkaitan dengan perkawinan dan Perceraian menurut hukum negara dan agama Kristen. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan wawancara dengan para pastor dan pendeta. Bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan proses berpikir deduktif. Metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim adalah metode argumentum a contrario, penafsiran sosiologis dan penafsiran grammatical. Tidak ada perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen Katolik bagi perkawinan yang ratum et consummatum, meskipun telah bercerai melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dilakukan perkawinan baru, walaupun dapat ditolong secara pastoral. Gereja-gereja Kristen Protestan memungkinkan adanya perceraian dan perkawinan baru.

---

There is Contradiction between the marriage law and religious law, especially Christian and catholic law, among others is about divorce. The marriage law article 39, 40, 41 regulate and even allow divorce to happen. The law of Christian and catholic, not only does not regulate such thing neither not allow, they even forbid such divorce. The Christian and catholic law can not accept and accept divorce even though such divorce is made by the court of law. If the marriage law give such role to a religion and/or belief in accordance to principals of Pancasila which is the guidance to the that law. Article 2 paragraph (1) of the marriage law, determine that when a marriage is legal when it is done in accordance with the person?s religious belief. Why does not the marriage law determine that the divorce is law when it is done in accordance with the person?s religious belief. The type of law study is descriptive critical doctrines. Even the law is primary law material, including regulations, documents, and public justices, related to marriage and divorce of Christians. The secondary law materials consist of books, interviews with priests, and pastoral councils. The law materials are analyzed qualitatively by descriptive thinking process.. The law method used by jugde is argumentum a contrario method, sociological and grammatical estimations. There is not disforce of Catholic-Christians spouses in ratum et consummatum marriage, even though the divorce has occurred in the public justice, the new marriage can not be carried out, even though it can do pastorally. The exception is that the cancel of marriage and engament for the sake of faith (privilegi paulinum). Protestant Christian churches enable the occurrence of divorce and permission of new marriage."

"Marital property and its inheritance aspect; some factors that may deter unification efforts of Indonesian family law"

"Kasus dari pengalaman penulis yang di angkat dalam penulisan tesis ini menyebabkan penerimaan APHT dan warkahnya untuk didaftarkan menjadi lama, yang seharusnya sudah dapat diterima oleh Kantor Pertanahan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan APHT. Kantor Pertanahan awalnya tidak dapat menerima APHT dan warkah dimaksud dengan alasan bahwa pemberian Hak Tanggungan atas beberapa hak atas tanah yang terdaftar atas nama orang yang berbeda-beda (suami dan isteri) tidak dapat dilakukan dengan satu APHT. Bagaimana Undang-Undang mengatur hal tersebut? Metode yang Penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan yang menggunakan data hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dengan perkataan lain terhadap harta bersama/harta campur dalam perkawinan, suami dan isteri mempunyai kekuasaan yang sama. Selanjutnya penjelasan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan objek Hak Tanggungan dapat meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa desa/kelurahan dalam Wilayah Kerja Satu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya (Satuan Wilayah Pendaftaran Tanah). Dengan demikian pembebanan Hak Tanggungan atas beberapa hak atas tanah yang adalah harta bersama/harta campur dalam perkawinan dapat diberikan oleh suami dan isteri secara bersama-sama dalam satu APHT dengan ketentuan bidang-bidang tanah tersebut berada dalam satu Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah."

"Apabila dalam suatu keluarga, salah satu anggota keluarganya menderita penyakit kronik, misalnya penyakit tersebut adalah gagal ginjal dan penderita adalah kepala keluarga, maka orang terdekat yang terkena dampaknya adalah isteri dan keluarganya. Gagal ginjal kronik dapat terjadi karena rusaknya ginjal secara permanen sehingga fungsi ginjal terganggu dan penderita harus menjalani terapi cuci darah sepanjang hidupnya. Menurut Sutarjo (1997), gagal ginjal kronik merupakan salah satu masalah kesehatan yang berdampak pada aspek sosioekonomi dan psikologi penderita beserta keluarganya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti gambaran stres yang dialami oleh para isteri dari penderita gagal ginjal kronik dan perilaku coping yang ditampilkan ketika menghadapi keadaan suaminya, serta dukungan sosial yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Permasalahan tersebut akan dijawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini akan dapat diteliti suatu kasus yang spesifik, orang tertentu atau situasi yang unik secara mendalam (Patton, dalam Poerwandari, 1998). Penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam mempergunakan pertanyaanpertanyaan terstruktur dan observasi terhadap tiga orang isteri yang selalu mendampingi suami mereka sebagai penderita gagal ginjal kronik dan harus menjalani terapi cuci darah. Dengan cara analisis berdasarkan Marshall dan Rossman (1989) penelitian ini akan menghasilkan analisis setiap isteri dan analisis antar isteri dari penderita gagal ginjal kronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran, sumber, dan proses stres, serta strategi coping yang dipergunakan untuk mengatasi masalah, dan gambaran dukungan sosial yang teijadi pada para isteri sebagai pendamping penderita gagal ginjal kronik. Dari hasil penelitian, ternyata ditemukan bahwa ketiga isteri mengalami beberapa situasi stres yang sama yaitu tingginya biaya cuci darah, sehingga mereka juga melakukan langkahlangkah positif untuk menghadapinya (planning coping), dan menurunnya kondisi kesehatan suami mereka. Pada awalnya, ketiga isteri menolak hasil diagnosis dokter (denial), akan tetapi akhirnya mereka dapat menerima (acceptance). Ketiga isteri juga mempunyai kebutuhan yang sama yaitu kebutuhan akan dukungan dari lingkungan sekitarnya (seeking social support foremotbnal neasons). Untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, penjaringan subyek supaya lebih ketat dengan memperhatikan kriteria tertentu, dan mencoba menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, dapat diteliti interaksi komunikasi antara subyek dengan tenaga-tenaga medis sehingga kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat ditingkatkan. Saran selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap para isteri yang mengalami depresi karena tidak mampu menghadapi situasi yang penuh stres disebabkan suami mereka menderita gagal ginjal kronik dan harus menjalani terapi cuci darah seumur hidup."

"Mendiskusikan hak-hak sipil lesbian tentu saja tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan pemahaman akan hak manusia pada umumnya. Sehingga deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 masih sangat relevan digunakan sebagai dasar dan acuannya

---

"