Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin memusatkan perhatian pada kondisi di Irian Jaya. Hal ini dikarenakan bahwa wilayah ini agak spesifik, bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Salah satu unsur yang penting (crucial) dalam masa pembangunan bangsa (National building) adalah faktor kepemimpinan. Di Irian Jaya faktor ini dilihat dalam konteks sosio-budaya, mempunyai kemiripan dengan model-model yang berlaku dalam kebudayaan Pasifik, akan tetapi secara teritorial dan etnis dianggap termasuk wilayah Indonesia.H.D. Sahlins, dalam menganalisis kepemimpinan politik tradisional di daerah kepulauan Lautan Teduh, berpendapat bahwa penduduk di daerah kebudayaan Melanesia, mengenal tipe kepemimpinan big man. Sebaliknya, penduduk di daerah kebudayaan Polinesia mengenal tipe kepemimpinan chief in. Berbagai penelitian etnografi lain setelah itu memperlihatkan bahwa garis kontinum yang dikemukakan oleh Shalins itu sebetulnya tidak seluruhnya benar. Di kalangan penduduk Melanesia sendiri, selain tipe kepemimpinan big man, dijumpai pula tipe kepemimpinan chief man.Untuk masyarakat kebudayaan di Irian Jaya yang merupakan bagian pendukung kebudayaan Melanesia, kepemimpinan politik tradisional cukup bervariasi dan dapat digolongkan menurut: (1) big man, (2) chief man, (3) head wan dan (4) campuran."

"ABSTRAKLatar belakang masalah adalah, bahwa setiap program pembangunan yang direalisir pada orang Amungme masih banyak menunjukkan kurangnya peranserta aktif mereka. Timbul pertanyaan: Mengapa orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam pembangunan ? Tulisan ini berusaha mengungkapkan pertanyaan tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan antara pola pembangunan yang ada dengan pola tradisional orang Amungme. Menurut peneliti perbedaan ini terletak pada perbedaan persepsi peranserta dan jenis peranserta orang Amungme dengan persepsi pelaksana pembangunan. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan bahwa perbedaan itu terwujud dalam hubungan antara pola program pembangunan dengan aspek kekuasaan dalam keluarga, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.Studi ini berupaya mendeskripsikan, mencari, menjelaskan sistem peranserta, kepemimpinan, kekuasaan dan pengambilan keputusan orang Amungme. Analisa dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik observasi langsung dan partisipasi serta wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, dan wawancara terbuka dilakukan juga terhadap berbagai orang dan pada berbagai kesempatan. Selain pengumpulan data di lapangan, dilakukan juga di perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait di Irian Jaya dan Jakarta.Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peneliti menemukan bahwa persepsi peranserta dalam pembangunan menunjukkan perbedaan. Persepsi peranserta orang Amungme dalam pembangunan lebih mengarah pada wujud gotong royong tolong menolong dalam berbagai aktivitas hidup yang dinyatakan dengan suatu perhitungan secara tajam dan spontanitas berdasarkan kategorisasi kegiatan. Sedangkan persepsi peranserta pelaksana pembangunan lebih mengarah pada upaya keterlibatan aktif penduduk dalam pengambilan keputusan, pengalokasian kebijaksanaan, dan distribusi serta implementasi perencanaan. Di sini dituntut bahwa orang Amungme harus terlibat dan memelira serta mengembangkan program pembangunan sebagai bagian untuk mereka. Dalam pelaksanaan, pelaksana pembangunan lebih banyak menerapkan bentuk kekuasaan paksaan atau coercive power.Dikaitkan dengan kekuasaan secara tradisional pada orang Amungme yang masih menerapkan bentuk kekuasaan konsensus atau consensual power, menujukkan adanya perbedaan. Selain itu peranan Me-ki sebagai pemimpin tradisional dalam pengambilan keputusan, kurang memainkan peranan penting. Kepala desa serta istrinya lebih banyak memainkan peranan dalam pengambilan keputusan. Akibat perbedaan tersebut di atas, maka orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam segala program pembangunan yang direalisir."

"Latar BelakangKajian mengenai pemimpin tradisional pada masyarakat di Irian Jaya khususnya di daerah pedalaman belum banyak dibahas, dan kalaupun ada masih didasarkan pada penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh para antropolog, pamong praja, dan para pekabar Injil pada masa pemerintah Belanda beberapa tahun lampau.Penelitian tersebut masih terbatas pada upaya pendeskripsian data etnografi mengenai daerah di mana kegiatan mereka berlangsung. Upaya tersebut lebih ditekankan pada pencatatan berbagai aspek kehidupan sosial budaya, dengan tidak memberikan fokus pada suatu aspek tertentu.Kecuali itu, studi yang pernah dilakukan oleh Pospisil (1958;1978) di antara orang Ekagi yang berupaya membuat deskripsi serta menganalisa kebudayaan dari orang Ekagi. Salah satu aspek yang diungkapkan dalam hasil penelitiannya yaitu aspek hukum yang dipertautkan dengan aspek ekonomi, politik, dan masalah kepemimpinan. Aspek yang disebutkan terakhir ini lebih difokuskan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, serta bagaimana pengaruh dari luar terhadap kepemimpinan tradisional.Orang Ekagi seperti juga suku-suku lain yang mendiami daerah pedalaman (pegunungan tengah) dalam struktur pemerintahan adat mereka mengenal adanya pemimpin tradisional, yang masing-masing mempunyai sapaan yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang Ekagi yang disebut sebagai pemimpin adalah tonowi. Sebagai seorang pemimpin tonowi, oleh para pendukungnya dikenal sebagai pemimpin yang secara ekonomis maupun politik menempati kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain, terutama dalam pemilikan harta (kekayaan).Pemilikan kekayaan yang berlebihan oleh seorang tonowi secara tidak langsung mengangkat status sosial sebagai pemimpin dalam masyarakat. Seorang tonowi dalam sistem politik tradisional menduduki posisi sebagai pemimpin dalam keluarga luas, klen, dan juga pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi. Selain sebagai pimpinan dalam lembaga-lembaga adat di atas, tonowi dengan kemampuan yang dipunyai dapat bertindak sebagai pelaksana hukum adat dalam menangani sengketa yang ada dalam masyarakat.Secara intern tonowi memiliki hak untuk menangani serta menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang terjadi di antara sesama anggota klen. Sedangkan sengketa yang terjadi antar klen ataupun konfederasi pun selalu diselesaikan secara bersama-sama antar tonowi yang bersangkutan.Dalam kehidupan politik seorang tonowi sebagai pemimpin di tingkat klen dan konfederasi selalu berupaya agar dengan kekuasaan serta kemampuan ekonomi yang dimilikinya agar dapat menciptakan hubungan baik di antara mereka, dan sekaligus memantapkan kedudukan sebagai pemimpin ke dalam maupun ke luar.Dari segi ekonomi seorang tonowi selain sebagai pemimpin juga dikategorikan sebagai orang yang memiliki kekayaan, yang biasanya diupayakan sendiri oleh yang bersangkutan. Kekayaan ini sebagai lambang status sosial keberhasilan seseorang dalam mengumpulkan harta dan menempatkan dia dalam kedudukan yang lebih tinggi dari penduduk lain. Dengan kekayaan yang dimiliki menyebabkan sebagian dari anggota klen atau konfederasi sangat tergantung kepadanya, terutama dalam upaya memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang hadapi anggotanya."