"Jawara dan kejawaraan merupakan salah satu bentuk dan sumber kekuaaaan dalam tradisi masyarakat X. Jawara dan kejawaraan merupakan budaya lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tatanan masyarakat X. Dalam implementasinya, budaya Jawara dan Kejawaraan nampak secara nyata dan intensif menyumbangkan dasar-dasar moralitas bagi masyarakat X. Begitu pula pada proses pembuatan keputusan pemerintah di wilayah X memperlihatkan adanya pengaruh budaya politik lokal jawara dan kejawaraan tersebut. Hal ini berkaitan bahwa nilai-nilai politik lokal yang pada hakikatnya merupakan tuntunan dari persepsi, kepercayaan dan sikap-sikap masyarakat yang masih memegang teguh tradisi kepemimpinan lokal. Namun demikian persepsi masyarakat secara umum tengah mengalami pergeseran, sebab masalah jawara atau kejawaraan semakin kerap mernberi kesan budaya kekerasan.
Sehubungan dengan peran jawara dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah di wilayah X, bersama-sama dengan pemimpin formal dan informal lainnya, peran jawara terlihat dalam pelbagai bentuk, khususnya partisipasi untuk menentukan figur-figur pemimpin formal dalam struktur pemerintahan di wilayah X. Pemimpin-pemimpin formal pada umumnya memperoleh restu dari para jawara sebelum mereka diangkat menduduki jabatan formal. Dengan adanya mekanisme budaya restu tadi terjadilah saling memanfaatkan Walaupun demikian, pejabat-pejabat pemerintah nampaknya memanfaatkan peran jawara untuk kepentingan melindungi kepentingan-kepentingan umum dalam mengatasi atau menekan gejolak-gejolak yang bernuansa kekerasan.
Peran jawara telah menjadi suatu fenomena yang unik. Peran para jawara dalam perumusan kebijakan dan implementasinya tidak lepas dari konflik-konflik kepentingan yang dalam dari para oknum jawara. Hal-hal ini telah menimbulkan munculnya opini yang mengatakan bahwa nilai-nilai luhur kejawaraan tengah mengalami pergeseran. Artinya perilaku para jawara yang telah memasuki arena politik tidak seluruhnya mencerminkan kredibilitas seorang jawara sebagaimana dimaksudkan oleh istilah jawara itu sendiri, yang berarti ksatria, berani dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dalam mengemban tugas menegakkan keadilan.
Kepatuhan kepada kalangan jawara ini terutama "dipakai" untuk mengurangi dampak buruk seperti untuk mengatasi adanya penolakan masyarakat atas kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan ketertiban sosial. Sebaliknya sejumlah oknum jawara memanfaatkan hubungan ini untuk memperoleh manfaat-manfaat atau imbalan berupa fasilitas dan kemudahan.
Guna memahami fenomena kepemimpinan jawara, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh budaya lokal kejawaraan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
