Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini akan membahas mengenai masalah penurunan suara Partai Buruh dari tahun 2007 sampai pemilu federal 2010 dan pembentukan minority government oleh Partai Buruh dengan dukungan dari MP Independen dan Partai Hijau di parlemen. Partai Buruh merupakan partai mayor yang biasanya memegang pemerintahan di Australia. Pada pemilu 2010, Partai Buruh tidak dapat meraih suara mayoritas di parlemen federal. Partai Liberal-Nasional ? yang merupakan rival Partai Buruh merebut pemerintahan ? juga tidak berhasil mencapai suara mayoritas di parlemen federal. Pada situasi tersebut, minority government menjadi opsi dari partai mayor dengan mencari dukungan dari MP Independen dan/atau partai minor di parlemen federal. Partai Buruh akhirnya berhasil mendapat dukungan dari 3 MP Independen dari Partai Hijau. Dukungan tersebut berhasil diwujudkan lewat tiga perjanjian politik : perjanjian Partai Buruh dengan MP Andrew Wilkie, perjanjian Partai Buruh dengan MP Tony Windsor dan MP Rob Oakeshott, dan perjanjian Partai Buruh dengan Partai Hijau.

---

This Mini Thesis will study the matters of decrease votes for Labor Party that happen from 2007 to federal election 2010 and forming minority government under Labor Party by gaining supports from MP Independent and Green Party in parliament. Labor Party is a major party that regularly hold the government in Australia. In election 2010, Labor Party couldn‟t reach majority vote in federal parliament. In the other side, Liberal-National Party ? where being the rival of Labor Party winning the government authority ? couldn‟t reach majority vote in federal parliament too. In that situation, minority government is become an option for major parties by gaining the support from MP Independent and/or minor parties in federal parliament. In the end, Labor Party succeeded receive supports from 3 MP Independent and green Party. The supports completed through three political agreements : agreement between Labor Party with MP Andrew Wilkie, agreement between Labor Party with MP Tony Windsor and MP Rob Oakeshott, and agreement between Labor Party with Green Party."

"Australia melaksanakan Pemilihan Umum Federal pada tahun 2016 untuk memilih 150 anggota Dewan Perwakilan, dimana pemenang mayoritas mutlak memiliki hak untuk membentuk Parlemen ke-45. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 2 Juli 2016, melalui proses dimana selama penghitungan suara muncul banyak spekulasi bahwa hasil dari pemilu adalah tidak ada satu partai atau koalisi partai yang menang secara mayoritas mutlak. Partai Koalisi Liberal-Nasional yang merupakan petahana dan juga sebagai salah satu partai terbesar di Australia, menjalankan strategi pembentukan minority government sebagai langkah antisipasi dalam Pemilu Federal Australia tahun 2016 apabila tidak dapat memperoleh sedikitnya 76 bangku di Parlemen. Penelitian ini membahas bagaimana pembentukan minority government merupakan langkah antisipasi yang dijalankan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional melalui negosiasi ajakan berkoalisi kepada crossbench di Parlemen Australia. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems oleh Christophe Crombez. Berdasarkan temuan, tiga dari lima anggota crossbench pada Parlemen ke-45 Australia menerima ajakan dan memilih untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional. Faktor-faktor yang dapat menjadi latar belakang ketiga anggota crossbench memutuskan untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional dilihat dari latar belakang anggota crossbench dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional mendominasi di wilayah pemilihan mereka, pengalaman dan partisipasi anggota crossbench dalam minority government tahun 2010, serta posisi kedua pihak dalam isu nasional Australia.

---

Australia conducts a Federal Election in 2016 to elect 150 members of the House of Representatives, in which the absolute majority winner has the right to form the 45th Parliament. The voting which took place on July 2nd, 2016, went through a process whereby during the vote counting there was many speculations that the result of the election was that no party or coalition of parties would win an absolute majority. The Liberal National Coalition Party as the incumbent and also one of the largest political party in Australia, runs a minority government formation strategy in anticipation of the 2016 Federal Election if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament. This study discusses how the formation of a minority government as an anticipation runs by The Liberal National Coalition Party if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament through negotiating a coalition formation to the crossbench members in the Australian Parliament.

This qualitative research uses Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems by Christophe Crombez. Based on the findings, three of the five members of the crossbench at the 45th Parliament of Australia accepted the call and voted to support the National Liberal Coalition Party. The factors that could be the background of the three crossbench members decided to support the National Liberal Coalition Party are from the background of crossbench members in which the Liberal National Coalition Party dominates in their constituency, the experience and participation of crossbench members in minority government in 2010, and both sides in Australia 39 s national issue."

"Terjadinya konflik di berbagai negara di Asia berakibat pada meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka. Kebutuhan akan perlindungan dan kehidupan yang layak membuat para pencari suaka ini rela menempuh cara apapun untuk mendapat perlindungan di negara lain, termasuk dengan menjadi imigran gelap. Australia, sebagai salah satu negara tujuan pencari suaka, memberlakukan Operation Sovereign Borders dengan mencegat dan mengembalikan kapal pengangkut pencari suaka untuk melindungi perbatasan sekaligus mengurangi laju imigran gelap yang masuk ke negara tersebut. Pada praktiknya kebijakan ini melanggar berbagai ketentuan hukum internasional yakni prinsip non-refoulement, hukum hak asasi manusia, kewajiban SAR, penanganan terhadap penyelundupan imigran, dan pelanggaran kedaulatan Republik Indonesia.

---

Conflicts in several countries in Asia resulted in increasing number of refugees and asylum seekers. The need for protection and a decent life makes them willing to take any way to get protection in other countries, including by being illegal migrants. Australia, as a destination country for asylum seekers, imposed Operation Sovereign Borders by intercepting and returning ships carrying asylum seekers to protect the border while reducing the rate of illegal migrants coming into the country. In practice, this policy violates various provisions of international law, namely the principle of non-refoulement, human rights law, SAR obligation, the handling of migrant smuggling and violations of Indonesia sovereignty."