Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan Nilai Merajut Masa Depan merupakan konsep edukasi yang berasal dari refleksi kejadian dalam lingkup pendidikan. Ibarat aneka serpihan nilai, jika disusun estetik akan menjadi mozaik gambar besar keluhuran hidup. Pendidikan nilai seperti navigasi yang mengkristalkan adab pembelajaran menjadi bermakna. Buku ini lahir dari keprihatinan dan harapan akan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan luas. Era globalisasi dan digitalisasi menghadirkan tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai konsep, teori, dan praktik pendidikan nilai yang relevan dengan konteks Indonesia. Pembaca dapat memaknai secara lebih dalam lagi sesuai inspirasi yang didapat setelah membacanya. Untuk itu, selamat membaca dan menikmati saripati narasi karya pendidikan keseharian."

"nspirasi Pendidikan Masa Kini merupakan buku yang dihasilkan dari kedalamanan refleksi atas situasi zaman yang terus berkembang. Inspirasi jika diolah lebih lanjut turut memotivasi para pendidik dalam mendampingi para murid. Bisa jadi, inspirasi dalam buku ini masih terbatas, tetapi ibarat mata air kecil, tetap memancarkan energi positif bagi siapa saja yang membacanya.Buku ini disusun berdasarkan temuan keseharian dalam pengalaman di ruang edukatif. Pengalaman yang direfleksikan dapat memberikan rangkaian gagasan menarik untuk direnungkan dan potensial diwujudkan sesuai konteks dan kebutuhan yang diharapkan bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan. Selamat membaca, semoga aliran inspirasi dapat meneguhkan para pendidik yang bekerja melayani edukasi anak-anak bangsa."

"Untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja, anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentuk pendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasikan pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta, Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN International.

---

In order to recognize and to fulfill the childrens rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002. Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their basic education because their very poor parents. In stead, they have to work to support their familys life. This survey was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternative education for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey in volved 165 children below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a partnership with PLAN International."

"Berbeda dengan pemerintah Inggris di India, pemerintah Hindia Belanda terlambat dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak bumiputera. Sekolah dasar bagi anak-anak bumiputera baru dibuka pada akhir abad ke-19, sedangkan sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak Eropa telah dibuka sebelum pertengahan abad itu. Jumlah sekolah-sekolah pemerintah sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Di samping keterlambatan dan jumlah sekolah yang sedikit, isi pendidikan sekolah-sekolah pemerintah oleh beberapa kalangan dinilai intelektulistis, diskriminatif, tidak demokratis, dan menjauhkan murid-murid dari kebudayaan sendiri. Melihat keadaan itu, beberapa kalangan baik perorangan maupun organisasi menyikapinya dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta itu didirikan di samping untuk menambah jumlah sekolah, juga untuk menghilangkan segi-segi negatif dari sekolah-sekolah pemerintah. Muncullah pada awal abad ke-20 sekolah-sekolah swasta antara lain Taman Siswa yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Indonesisch Nederlandsche School oleh Mohammad Sjafei, Ksatrian Instituut oleh E.F.E. Douwes Dekker, Sekolah-sekolah Sarekat Islam oleh Tan Malaka, dan sekolah-sekolah Pasundan oleh Paguyuban Pasundan. Tiap-tiap sekolah swasta itu mempunyai ciri khas masing-masing, sesuai dengan pandangan pendirinya. Sekolah-sekolah Pasundan yang didirikan pertama kali pada tahun 1922 bertujuan untuk menambah jumlah sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekolah. Di samping itu, didirikannya sekolah-sekolah Pasundan karena adanya keinginan untuk mengajarkan kebudayaan sendiri, seperti seni tari, seni suara, bahasa yaitu Sunda, dan pencak. Untuk menghidupi sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah Pasundan, diperlukan dana dan dana itu yang pokok diperoleh dari murid. Besarnya dana yang masuk tergantung pada jumlah murid, lingkungan sekolah, dan keadaan sosial-ekonomi para orang tua murid. Selain itu, ada sekolah-sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dana itu diperlukan untuk berbagai keperluan seperti gaji guru, karyawan, sewa gedung atsu membuat gedung sekolah sendiri, alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Sikap pemerintah terhadap sekolah-sekolah Pasundan cukup baik, tidak beda dengan sikap pemerintah terhadap Paguyuban Pasundan. Pemerintah memberikan ijin terhadap sekolah-sekolah Pasundan yang meminta, bahkan ada sekolah-sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Masyarakat menanggapi hadirnya sekolah-sekolah swasta dengan rasa senang, karena dengan munculnya sekolah-sekolah swasta memperluas kesempatan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Masyarakat juga senang karena uang sekolah di sekolah-sekolah swasta relatif lebih murah dibandingkan dengan sekolah-sekolah pemerintah."

"Penelitian ini mengkaji implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Edwards III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang masih belum maksimal, baik melalui integrasi mata pelajaran, muatan lokal maupun sebagai keterampilan. Faktor yang mempengaruhi implementasi program PBKL adalah: 1) Komunikasi sekolah dengan pihak Direktorat Pembinaan SMA terputus begitu bantuan dana blockgrant dihentikan; 2) Tenaga guru yang tidak ahli; 3) fasilitas berwujud lahan dan peralatan yang kurang; 4) Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak diketahui oleh sebagian guru pelaksana, terutama perubahan (revisi) nya.

---

This research studies the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang Hulu Sungai Selatan Regency in the province of East Kalimantan based on Edwards III theory. The factors affected implementation of policy or the program is communication, human resources, disposition and bureaucracy structure. This research use qualitative methods with data collecting techniques by study documentation and interview.

The result indicates that the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang is not in the maximum implementation yet, either through subjects integration, local content and aptitude. Factors which influenced PBKL Program is: 1) Communication between school and Direktorat Pembinaan SMA is discontinued after blockgrant fund aid stopped; 2) the teachers as implementers not experts; 3) facilities - land and tool - insufficient; 4) Standard Operating Procedure (SOP) which not discovered by some teacher as implementers, especially the revision."