Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."

"Sejak terbitnya Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014, desa sebagai pemerintah daerah pada tingkat terendah di Indonesia, memiliki hak otonomi untuk mengatur anggarannya. Salah satu mandat dari undang-undang ini adalah lahirnya program Dana Desa. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, tujuan dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan desa. Penelitian ini menganalisa pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Desain empiris pada penelitian ini adalah pendekatan difference-in-difference seta panel data untuk 386 desa dari tahun 2014 sampai 2018. Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk menggambarkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa secara parsial mempengaruhi status pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa.

---

Since the establishment of Indonesia’s Village Law in 2014, the village, as the lowest tier of regional government in Indonesia, has the autonomy to regulate its budget. A mandate of the Village Law is implementing the Village Fund program. As stated in the law, the objective of the Village Fund program is to improve the welfare and equity of village development. This research paper analyses the impact of the Village Fund on rural development in Simalungun District, in North Sumatera Province, which has significant economic potential. This empirical design relies on a difference-in-difference approach and panel data for 386 villages from 2014 to 2018. The Village Development index reflects rural development. The result indicates that Village Fund partially impacted the village development status by improving the quality of infrastructure and enhancing village government administration."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dengan mengetahui hal ini memungkinkan Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya akuntabilitas sebagai nilai dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini merupakan penafsiran deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti menyarankan agar semua pihak membangunkomitmen bersama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mengidentifikasikan sasaranprogram, merumuskan dan melaksanakan tindakan dalam mencapai sasaran program danmengevaluasi sasaran program. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun lokakarya.Terakhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengenai pendekatan lainnya yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the village development accountability in Jangkar Asam Village in fiscal year 2015 and 2016. Knowing this, will allow the Jangkar Asam Village Government and stakeholders realizing the importance of accountability as a value in social changes process. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests all parties make the joint commitment in the form of written agreements for identifying the program objectives, formulating and implementing the actions to accomplish the program objectives and evaluating the program objectives. They also need to improve their competences by educational and training activities, technical guidances and workshops. The last suggestions, The Belitung Timur Local Government may have the consultation with Indonesian Development and Finance Supervisory Board on other approach that can be adopted to improve village development accountability in Jangkar Asam Village."

"ABSTRACTVillage is relatively small entity occupied by homogeneous people and tied by local norms andcustom as well. In Indonesia, village has autonomus authority to manage and to govern dailyactivities since Government of Indonesia issued Indonesian Act Number 6/2014 about Village.The law mentions that village can get, search, and spend its village budget to accelerate villagedevelopment. In practice, use of village budget is questionable due to complex issues in field.One of important things in allocating village budget is aimed to accelerate villagedevelopment. Therefore, innovation is substantial to develop village sustainably, it comprisesa newness of product or process or organization or marketing. Therein, village budget isimportant to develop fresh ideas to innovation in one or more of innovation types mentionedabove. Whereas, innovation is an invention and its commersialisation to market, by which itis promoted by social-economic interest. In Indonesia, local innovation is promoted by Law ofGovernment Number 38/2017 about Local Innovation where village is part of localgovernment. This study is a descriptive-qualitative research method using secondary data. Theanalysis is content analysis technique with focusing on substance of local innovation andvillage budget of both laws. Due to this study is literature and act review only, analysis isdeveloped through innovation policy framework. And the significant result is that both lawsare appropriate to accelerate village development in Indonesia based on innovation,eventhough capacity of human resource and administrative management at villagegovernment level are necessarily considered."

"Kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah saat ini sudah rusak paska dibukanya proyek lahan gambut sejuta hektar. Salah satu upaya restorasi rawa gambut yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembuatan tanggul untuk mengendalikan aliran air dan muka air tanah. Rencana pembuatan tanggul di Desa Sei Ahas, Kalimantan Tengah ternyata menghadapi hambatan-hambatan sosial yang erat kaitannya dengan tingkat kesiapan masyarakat. Mengingat pentingnya peranan tanggul dalam mendukung restorasi ekosistem rawa gambut, maka perlu dikaji aspek-aspek apa yang menghambat kesiapan masyarakat dalam menerima dan memanfaatkan tanggul. Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Ahas tahun 2013 dengan pendekatan penelitian integratif. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, survei, observasi lapangan dan studi literatur. Tingkat kesiapan masyarakat termasuk dalam kategori preplanning. Faktor-faktor yang menghambat kesiapan masyarakat Sei Ahas adalah kekhawatiran terganggunya mata pencaharian penduduk, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap emisi karbon dan kebakaran gambut, persepsi yang salah terhadap fungsi dan mekanisme tanggul, dan kurang harmonisnya jaringan sosial di masyarakat."

"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."

"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah. Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

---

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.

Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance."