Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Peningkatan ke layanan premium di electronic wallet (e-wallet) membutuhkan informasi pribadi pengguna seperti kartu tanda penduduk (KTP). Dengan banyaknya isu privasi yang terjadi, penelitian terkait privasi informasi di konteks e-wallet dan mobile payment justru masih jarang. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi privacy concerns pada peningkatan ke layanan premium e-wallet dengan basis model antecedents–privacy concerns–outcomes (APCO) lalu meninjau fenomena privacy paradox melalui teori privacy calculus. Model diuji menggunakan metode covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) dengan data survei yang terkumpul dari 804 pengguna e-wallet Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa privacy awareness, information sensitivity, privacy policy, dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap privacy concerns pengguna. Lalu, trust, perceived benefits, dan privacy concerns berpengaruh secara signifikan terhadap intention to upgrade ke layanan premium. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris fenomena privacy paradox yang disebabkan oleh hubungan yang lebih kuat antara perceived benefits dengan intention to upgrade dibandingkan privacy concerns dengan intention to upgrade. Penelitian ini memperdalam pengetahuan dalam konteks e-wallet dan mobile payment dengan memperkenalkan layanan premium serta memberikan wawasan terkait perilaku privasi pengguna.

---

Premium services upgrade in electronic wallets (e-wallets) requires the user’s personal information such as identity cards. With so many privacy issues occurring, research related to information privacy in the context of e-wallet and mobile payment is still scarce. This study analyzes the factors that affect privacy concerns in upgrading to premium e-wallet services on the antecedents–privacy concerns–outcomes (APCO) model and then examines the privacy paradox phenomenon using the privacy calculus theory. The model was tested using the covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) method with survey data collected from 804 Indonesian e-wallet users. The results of this study indicate that privacy awareness, information sensitivity, privacy policy, and trust significantly affect privacy concerns. Furthermore, trust, perceived benefits, and privacy concerns significantly affect the intention to upgrade into premium services. This study also found empirical evidence of the privacy paradox phenomenon caused by a stronger relationship between perceived benefits and intention to upgrade compared to privacy concerns with the intention to upgrade. This study deepens the body of knowledge in the context of e-wallet and mobile payment by introducing premium services and also provides insight related to its users’ privacy behavior.

"

"Diskursus mengenai keterkaitan hak asasi manusia dengan dampak perubahan iklim mulai berkembang dan menjadi sorotan internasional seiring munculnya dampak terhadap manusia yang tidak pernah terjadi atau dirasakan sebelumnya. Dampak-dampak yang timbul dari perubahan iklim dianggap akan menghambat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan diskusi mengenai perubahan iklim dan kaitannya dengan hak asasi manusia juga ditunjukkan melalui penggunaan argumen hak asasi manusia dalam praktik-praktik litigasi perubahan iklim—yang merupakan respons kegagalan atau ketidaklayakan kebijakan suatu negara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia kemudian menjadi salah satu alat yang paling banyak digunakan dan paling efisien dalam meminta negara melakukan upaya mitigasi dan adaptasi yang serius guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dari dampak perubahan iklim. Berbagai putusan pengadilan yang mengadili gugatan litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia telah merumuskan kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari ancaman perubahan iklim yang kemudian mereformasi kebijakan mitigasi dan adaptasi negara yang bersangkutan.  Argumen hak asasi manusia pun menjadi strategi yang relevan bagi Indonesia untuk mendorong upaya mitigasi dan adaptasi yang serius sebab Indonesia termasuk dalam negara yang rentan berhadapan dengan dampak perubahan iklim. Di sisi lain, pengaturan dan jaminan mengenai hak atas lingkungan hidup di Indonesia cukup komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hendak melihat tanggungjawab negara atas perlindungan hak asasi manusia dari dampak perubahan iklim, mekanisme yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban negara atas perlindungan dari dampak perubahan iklim, dan bagaimana argumen hak asasi manusia relevan digunakan dalam mekanisme tersebut.

---

The discourse on the relationship between human rights and climate change impacts began to develop and became an international spotlight as the unprecedented impacts on human emerged. The impacts arising from climate change are considered to intervene with the protection and enjoyment of human rights such as the right to life, the right to health, and the right to a good and healthy environment. The development of the discussion on climate change and its relation to human rights is also shown by the use of human rights arguments in climate change litigation practices—which is a response to the failure or inadequacy of a country's climate policies. Human rights-based climate change litigation hitherto has become one of the most widely used and most efficient tools in demanding countries to undertake serious mitigation and adaptation efforts to ensure the protection of human rights from climate change impacts. Various court decisions adjudicating human rights-based climate change litigations have formulated state obligations to protect human rights from the threat of climate change which in turn reformed the country's mitigation and adaptation policies. The human rights argument has also become a relevant strategy for Indonesia to encourage serious mitigation and adaptation efforts as Indonesia is one of the countries that is vulnerable to the impacts of climate change. On the other hand, the constitution and other relevant laws also guarantee the right to the environment in Indonesia. Therefore, this study aims to look at the state's obligations to protect human rights from the impacts of climate change, the mechanisms that can be used to hold the state accountable for the protection from climate change impacts, and how relevant human rights arguments are used in these mechanisms. "

"Perubahan iklim merupakan permasalahan besar manusia saat ini. Dampak dari perubahan iklim dapat melanggar hak asasi manusia. Mengutip beberapa penelitian mengenai Carbon Majors, ditemukan bahwa emisi yang utamanya berasal dari industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim melalui gas rumah kacanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah korporasi yang berkontribusi menyebabkan dampak perubahan iklim dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan iklim berdampak pada hak asasi manusia, bagaimana kewajiban hak asasi manusia oleh korporasi terkait dampak perubahan iklim serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi melalui mekanisme litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder mulai dari peraturan, putusan pengadilan, jurnal ataupun buku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim memang berdampak pada hak asasi manusia dan bahwa korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia dan dapat dimintakan tanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim. Terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan argumen hak asasi manusia atas dampak perubahan iklim, yaitu melalui gugatan pelanggaran hak dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Alangkah baiknya apabila Pemerintah membuat peraturan yang mengikat yang mengatur mengenai kewajiban korporasi terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia perubahan iklim melalui aktivitasnya.

---

Climate change is a major problem for mankind right now. The impact of climate change can violate many human rights. Citing several studies on Carbon Majors, it was found that emissions mainly from the fossil fuel industry are one of the major contributors to climate change through their greenhouse gases. This raises the question of whether corporations that contribute to climate change impacts can be held accountable or not. This research will examine and analyze how climate change impacts on human rights, how the obligations of human rights by corporations are related to the impacts of climate change as well as how the corporation is accountable through human rights-based climate change litigation mechanisms. This research is a juridical-normative research and qualitative analysis of various types of data. This research used secondary data ranging from regulations, court decisions, journals or books. The results of this study find that climate change does have an impact on human rights and that corporations have human rights obligations and can be held accountable for their contribution to climate change. There are two ways that can be used to hold corporations accountable, those are, using human rights arguments for the impacts of climate change through lawsuits for violation of rights and civil lawsuits for unlawful acts. It would be better if the Government made binding regulations governing corporate obligations related to human rights and climate change. This is necessary so that every action takes to prevent climate change human rights violations through their activities."

"ABSTRAKDalam menghadapi persaingan global, kunci memenangkan persaingan di dalam bisnis jasa konstruksi adalah kualitas produk yang tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing. Di dalam Laporan Ketidaksesuaian Produk atau Non-Conforming Product tahun 1995 dan 1996 di PT. X, jumlah produk yang tidak diterima pelanggan cukup banyak, penyebab utama banyaknya Ketidaksesuaian Produk adalah ketidakseimbangan dari faktor input yaitu kemampuan sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehinggga diperlukan suatu upaya menganalisa pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di PT. X saat ini. Penulisan tests ini bertujuan untuk menyempurnakan pengembangan sumber daya manusia di PT. X agar produktivitas kerja meningkat menuju pada peningkatan kualitas hasil kerja karyawannya. Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang diawali dari Program Orientasi, Pelatihan Prosedur/instruksi Kerja dan Non-Prosedur/instruksi Kerja, Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja dan kemampuan serta Pengembangan Perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif melalui kajian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara berstruktur dan tidak berstruktur dengan pengambilan sampling sederhana pada 100 karyawan yang terdiri dari 38 pimpinan dan 62 staff. Temuan utama yang didapat pada penelitian ini adalah tujuan orientasi dan pelatihan tidak jelas arahnya, tidak adanya evaluasi pada orientasi dan pelatihan, pelaksanaan orientasi pegawai tidak ada kontinuitas, penentuan prioritas pelatihan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, banyaknya mutasi yang terlalu sering diadakan tanpa perencanaan, penilaian kinerja dan kemampuan kurang obyektif dan pengembangan perusahaan yang kurang baik karena banyak masalah yang tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan. Strategi yang sebaiknya diambil oleh PT. X adalah melaksanakan pengembangan SDM yang terencana, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan strategi yang sesuai kebutuhan perusahaan yang diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas produk. "

"Dalam memilih taman penitipan anak perlu diperhatikan tujuan fasilitas yang tersedia dan program kegiatan yang diberikan terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini yang berkaitan dengan pemupukan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya. Sehingga proses pendidikan, perawatan dapat berjalan dengan baik dan tidak terhenti atau terbatas oleh kegiatan-kegiatan lain demi terlaksananya peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai bangsa Indonesia seutuhnya"