Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan penampilan awal perwujudan nyata aspirasi bangsa Indonesia secara formal. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan itu harus diisi melalui perjuangan-perjuangan nasional berikutnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang diinginkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Perjuangan pengisian kemerdekaan itu baru dilakukan secara terarah dan terkonsepsional setelah Orde Baru ingin kembali secara murni dan konsekwen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Berlandaskan kepada ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan dasar strategi nasional yaitu Pancasila dan dari tempaan pengalaman hidup yang dialami lewat seragkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, agar dapat hidup layak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan bangsa - bangsa lain, maka bangsa Indonesia menentukan pandangan hidupnya sendiri sesuai falsafah yang dianut. Disamping itu dengan mensyukuri rakhmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia-bumi, tanah air yang terletak di daerah katulistiwa dengan daerah tropisnya, yang berbentuk negara kepulauan dengan posisi silangnya yang bernilai strategis tinggi serta kekayaan alam yang melimpah ruah, maka bangsa Indonesia telah menetapkan cara pandang atau wawasan tentang dirinya sendiri dan lingkungannya.Cara pandang atau wawasan itu adalah apa yang dinamai dengan "Wawasan Nusantara". Wawasan Nusantara itu adalah pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia dengan segala apa yang terdapat di atmosfir, di permukaan dan di dalam bumi/tanah serta di dalam laut/tanah laut sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dengan segenap potensi kekuatan bangsa. Wawasan.husantara ini tidak lain merupakan penerapan dan pengejaan dari Pancasila serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu wawasan nusantara diberi kedudukan sebagai doktrin nasional dalam upaya bangsa Indonesia untuk mencapai cita - cita nasionalnya.Wawasan Nusantara sebagai doktrin nasional yang digunakan sebagai landasan operasionalisasi seluruh kegiatan kehidupan nasional, memiliki penjabaran wajah sebagai berikut:a. Wawasan wilayah, melandasi kewilayahan nasional.b. Wawasan pembangunan nasional, melandasi dan berperan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.c. Wawasan nasional, melandasi konsepsi ketahanan nasional.d. Wawasan pertahanan keamanan nasional, melandasi dan berperan untuk pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta.Penampilan penjabaran wajah yang demikian rupa itu maka wawasan nusantara akan memberikan peranannya dalam kehidupan nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga menumbuhkan rasa tanggung-jawab atas pemanfaatan lingkungan, membangun dan menegakkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasional. Serta merentang kendali antar hubungan internasional dalam rangka keikutsertaan bangsa Indonesia menegakkan ketertiban dan kebahagiaan umat manusia dunia."

"Karakter negara kepulauan seperti Indonesia mengandung potensi disintegrasi yang tinggi, dengan minimal mengandung potensi fragmentasi dan atau kontraksi negara yang sangat tinggi pula. Dapat dilihat dari upaya pemekaran wilayah (administratif) yang menggebu-gebu, untuk tingkat provinsi ke bawah. Diselenggarakan pemilihan umum pada berbagai jenjang, mulai dari nasional hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai ajang konpetisi terbuka. Secara hipotesis maupun faktual, potret seperti itu menimbulkan serangkaian pertanyaan mengenai instrumen apa yang dapat meredusir dan meredam kecenderungan fragmentasi sosial-politik, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional yang mana salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan iptek, khususnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, sistem sebagus apapun tidak ada yang sempurna. Semua akan kembali kepada manusia yang membangun, menerapkan, dan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk iptek, bagi peningkatan ketahanan nasional yang muaranya adalah kemaslahatan publik. "

"Sebuah penemuan revolusioner dibidang teknologi komunikasi elektronika telah menyuguhkan pentas bagi seluruh lingkungan baru yang akan memberikan keleluasaan kepada perseorangan untuk berhubungan langsung dengan siapa saja dimana saja di dunia ini. Jaman global ini menyediakan peluang untuk meningkatkan kemajuan, tetapi sekaligus mengandung kerawanan. Letak persoalannya adalah tinggal sikap diri kita masing masing, mau kemana, kearah merangkul hal hal yang positip, baik, menguntungkan diri kita selaku pribadi dan bangsa untuk kehidupan lahir maupun batin, ataukah menempuh jalan yang menjerumuskan kita kepada kehancuran. Telekomputer pribadi untuk semua orang, akan menjadi kenyataan. Pemakaian telekomputer akan menjadi terdesentralisasi seluruhnya, sepenuhnya individual, dapat digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi. Bagi kita bangsa Indonesia yang sedang membangun tidak ada pilihan lain kecuali menerima kehadiran fenomenon teknologi komunikasi elektronika ini, dengan tujuan memanfaatkannya sebagai alat untuk lebih menyempurnakan diri sebagaimana seutuhnya yang cerdas dan bermoral. Penulis tesis, mengetengahkan sisi baik dan buruk dari kehadiran jaringan informasi adimarga dan mengajak pengguna ( users ) menjadi pejuang dipiomatik superhighway, karena sebagai bangsa Indonesia wajib melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, secara konsekuen. Fenomena teknologi komunikasi elektronika, jaringan informasi adimarga ini masuk ke Indonesia, Baru pada tahun 1994, namun diharapkan akan menjadi alat yang ampuh dalam pembangunan nasional, mempercepat terbentuknya SDM yang cerdas, berkualitas, sebagai tulang punggung gerakan pembaharuan nasib bangsa Indonesia. Tetapi ternyata tak lepas dari adanya ATHG yang timbul kepada bangsa Indonesia akibat dari hadirnya fenomenon ini., berupa antara lain psy-war ( perang psikologi ) anti Republik Indonesia, disinformasi tentang Pancasila dan UUD 1945. Bangsa yang menguasai teknologi akan menjadi bangsa yang mempunyai ketahanan nasional yang handal. Ketahanan nasional adalah jawaban tunggal, agar bangsa, negara jaya dan kekal. Maka diupayakan atau dicari jalan keluarnya."

"Tesis ini membahas tentang pertarungan wacana kekuasaan dan kapital dalam era keterbukaan saat perdebatan antara Pilkada langsung dan Pilkada melalui DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada tahun 2014. Pertarungan wacana dan kapital pada era keterbukaan memiliki relevansi stabilitas dan ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dari berbagai dokumen dan informan yang mewakili partai politik, media massa, pengguna media sosial dan konsultan politik. Temuan penelitian menunjukkan tiga hal, pertama, dalam kasus penyusunan UU Pilkada tahun 2014 ini, kekuatan wacana Foucault mampu menekan dan mengalahkan kekuasaan otoritas legal rasional Weber . Kedua, para aktor mendukung sistem Pilkada langsung atau Pilkada DPRD lebih pada faktor kekuasaan dan atau penguasaan kapital. Habitus dan arena sangat menentukan kemenangan para aktor dalam perdebatan Pilkada langsung dan Pilkada DPRD. Ketiga,keterbukaan informasi di Indonesia membuka partisipasi media dan publik yang memberikan dampak pada legitimasi dan ndash; untuk jangka lebih panjang ndash; berdampak pada stabilitas dan ketahanan nasional.

---

This thesis discusses the fight power discourse and capital in the era of the current debate between direct local elections and indirect local elections in the discussion of the bill of local elections in 2014. The fight discourse and capital in the era of relevance stability and national resilience. This study uses a qualitative method presented descriptively. The findings show three things first, in the case of the preparation of the local election law in 2014, the power of discourse Foucault is able to suppress and defeat the power of rational legalauthority Weber . Second, the direct election system supporting actor or more on the indirect local elections by local Parlement and the power factor or control of capital. Habitus and field decisive victory of the actors in the debate over direct elections and parliament elections. Third, information disclosure in Indonesia opened the participation of media and public have an impact on the legitimacy and for the longer term impact on the stability and national resilience. "

"Teeknologi memudahkan mendapatkan berbagai informasi. Berbagai sumber dapat mudah diakses. Kecepatan Memberikan informasi terkini di media sosial telah menjadisalah satu kebutuhan akhir-akhir ini. Secara tidak langsung membantu penyebaran berbagai informasi di Indonesia. Kemutakiran teknologi membuat tidak ada barrier geografis, batas-batas norma,etika, semakin tak terlihat nyata. Berbagai kemudahan yang ditawarkan akan memiliki nilai manfaat lebih tinggi apabila kebenaran informasi dapat dipertanggung jawabkan. disisi lain sebagai seorang manusia tetap memiliki hak asasi yang melekat, demikian pula sebagai warga negara. Oleh karena itu maka dalam mengakses, memanfaatkan dan menyebarluaskan berbagai informasi yang diperoleh diperlukan suatu filter yang disebut literasi informasi. Setiap orang yang telah memiliki literasi informasi tidak dengan mudah menyebarluaskan informasi tanpa memeriksa lebih dahulu kebenarannya. Penyebaran berbagai informasi yang benar serta santun akan membuat penerima informasi menalar dengan baik sehingga tidak mudah terpancing berbuat hal yang meresahkan. Dengan demikian literasu sangat penting utuk mendukung ketahanan nasional."