Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi.

---

This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint."

"Since the concept of command responsibility in new in Indonesia, there are various misperception and misinterpretation on this matter. This article is dedicated to the millitary officers, judiciares, and lawyers in order to help them to understood the concept of command responsibility in international humanitarian law and also in human rights law and to avoid the misperception and misinterpretation. Several important element is discussed by the writer such as the concepts of command responsibility and superiors command, type of violation in international humanitarian law and human rights law, and the application of command responsibility"

"Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada negara Myanmar atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya berdasarkan doctrine of imputability, dan tindakan yang harus dilakukan negara Myanmar berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini bahwa Negara Myanmar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perlakuan dan tindakan terhadap etnis Rohingya karena melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional. Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya berdasarkan doctrine of imputability bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan pembiarannya dilakukan oleh Pemerintah Sipil, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintahan negaranya, baik militer maupun sipil yang merupakan organ negara, dimana atas tindakan pelanggaran atas genosida tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban negara. Myanmar harus melakukan reparasi berupa restitusi dengan menstabilkan keadaan politik dan ekonomi negara serta memberikan pernyataan sah tentang keberlakuan status kewarganegaraan melalui pengakuan eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, serta wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan yang dilakukan terhadap fasilitas etnis Rohingya dengan melakukan pemberlakuan aturan tentang wilayah tempat tinggal yang sah serta memfasilitasi sekolah untuk pendidikan serta fasilitas kesehatan yang layak bagi etnis Rohingya. Myanmar juga harus memberikan kepuasan atau satisfaction dengan mengakui adanya pelanggaran berat hak asasi manusia kepada etnis Rohingya yang tindakannya dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan juga pengakuan atas pembiaran oleh Pemerintah Sipil serta memberikan permintaan maaf terbuka dan disuarakan di hadapan Internasional.

---

This study discusses the accountability that can be asked to the state of Myanmar for the gross violations of human rights experienced by the Rohingya ethnic based on the doctrine of imputability, and the actions that the state must take based on the principle of state responsibility. This study uses a normative research method with descriptive analytical research characteristics through a case approach, with data collection techniques through library research. The conclusion of this study is that the State of Myanmar can be held accountable for the treatment and actions of the Rohingya because it violates the provisions stipulated in the provisions of Human Rights in International Law. The form of accountability for gross violations of human rights experienced by the Rohingya ethnicity is based on the doctrine of imputability that acts of human rights violations are carried out by the Myanmar Military Junta and the omission is carried out by the Civilian Government, so that the crimes committed by the government of the country, both military and civilian, are organs. the state, where the act of violating the genocide can be held accountable for the state. Myanmar must make reparations in the form of restitution by stabilizing the country's political and economic conditions and provide a valid statement of the validity of citizenship status through recognition of the existence of the Rohingya ethnicity in Myanmar, and must provide compensation for damage done to Rohingya ethnic facilities by enforcing rules regarding the area of ​​residence. and facilitate schools for proper education and health facilities for the Rohingya. Myanmar must also give satisfaction or satisfaction by acknowledging the existence of gross violations of human rights against the Rohingya ethnic whose actions were carried out by the Myanmar Military Junta and also acknowledging the omission by the Civilian Government and providing an open and voiced apology before the international for gross violations of human rights and omissions that have been committed. carried out by the state of Myanmar against the Rohingya ethnic."

"Advokat dalam menjalankan praktek profesi nya dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbul pertanggungjawaban perdata dari advokat kepada kliennya. Permasalahan yang perlu dijawab dalam kaitan dengan pertanggungjawaban tersebut antara lain apakah yang menjadi dasar dari perta ggung jawaban perdata, bagaimanakah hubungan dan kewajiban dari advokat kepada kliennya dan bagaimana pula pelaksanaan pertanggungjawaban perdata dari advokat kepada kliennya. Guna menjawab permasalahan tersebut di atas maka tulisan ini dibuat . Tulisan ini disusun melalui pelaksanaan penelitian secara normatif/kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Dasar dari pertanggungjawaban perdata ialah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum terjadi antara advokat dengan kliennya. Hubungan ini terwujud baik melalui perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Advokat memiliki sejumlah kewajiban kepada kliennya antara lain melakukan usaha terbaik dan memberikan hasil terbaik, bekerja secara teliti dan hati-hati, menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan, menjaga kompetensi keahlian dan memelihara komunikasi. Pertanggungjawaban perdata dari advokat atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang telah merugikan klien dilaksanakan dengan cara membayar ganti rugi yang ditanggung oleh advokat yang bersangkutan baik sendiri maupun bersama-sama atau yang ditanggung oleh pihak ketiga yaitu asuransi tanggung gugat profesional. Advokat yang dalam menjalankan praktek profesinya telah melakukan kesalahan dan karenanya timbul kerugian kepada klien akan memikul pertanggungjawaban perdata kepada kliennya tersebut. (MMS)"