Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Controversy on the bill on emergency law in Indonesia"

"Di era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"

"ABSTRAKDi era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang rawan akan keadaan bahaya. Untuk itu, perangkat hukum yang ada haruslah memadai agar dapat mengatasi keadaan bahaya tersebut. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif pada saat negara berada di dalam keadaan bahaya seringkali diiringi dengan kesewenang-wenangan. Skripsi ini akan menjabarkan dan meninjau kembali kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif dalam rangka mengatasi keadaan bahaya dari masa ke masa dan mengklasifikasi teori keadaan bahaya yang dianut dari masing-masing masa pengaturan tersebut. Penelitian ini juga akan membandingkan pengaturan konstitusi di Indonesia terkait Keadaan Bahaya dengan konstitusi di negara-negara lainnya. Akhirnya, skripsi ini menemukan bahwa Kewenangan Pemegang Kekuasaan Eksekutif terkait Keadaan Bahaya Indonesia dewasa ini mencakup bidang-bidang terkait orang, tempat, barang, kebebasan berekspresi, komunikasi, transportasi, dan perundang-undangan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pengaturan Kewenangan Pemegang Kekuasaan Eksekutif di Indonesia saat ini condong kepada teori keadaan bahaya Carl Schmitt, dan pengaturan konstitusi di Indonesia sama sekali tidak mengikuti tren pengaturan negara-negara lain

---

ABSTRACTIndonesia is full of state of emergency hazards. Therefore, it rsquo s law needs to be able to overcome those threats. But the given authority of the Executive in times of emergency could become a tool of abuse. This Thesis will describe and review those power in times of emergency from time to time and determine which theory of exception that it imply. This research will also compare constitutional statutes pertaining state of emergency in Indonesia with other countries. By the end of this thesis, we will be able to know the authority of the Executive of Indonesia in times of emergency which include the matter of individual freedom, places, the use and claiming of material things, freedom of expression, communication, transportation, and in regards of rules. We shall be able to conclude that the authority that are given to the Executive of Indonesia regarding state of emergency are more of a Carl Schmitt rsquo s state of exception view than the Hans Kelsen rsquo s one. This research will also show that the rule in the constitution of Indonesia pertaining state of emergency doesn rsquo t follow the current trend of rulling in many countries."

"Attempting political democratization, strengthening macroeconomic condition, and developing independent judiciary have been three sector paid more concerns in Indonesia. Beside, administrative reform in Indonesia is considered another sector that is so worth to perform since it plays significant role as prerequisite infrastructure in which other reform efforts are preceded as well as dealing with daily life public services. In doing so, taking administrative procedure law in other well-developed countries, such as the U.S, Germany, and the Netherland, Indonesia government are about to make draft of Government Administration Law. By using point of view as a practicioner of German public servant, this article emphasizes fundamental aspect of this effort in comparison to what has been preceded in Germany as well. That is distinguishing as well as separating administration from branch of political power, especially the executive, in order to maintain its independence and neutrality. It is what the respective legal draft is supposed to afford."