Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kebebasan intelektual di perpustakaan yang dipertentangkan dengan kebijakan serta pelaksanaan sensor dari pemerintah yang direpresentasikan dalam serial animasi ?Toshokan Sensô (Library War)?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serial animasi ?Toshokan Sensô (Library War)? memunculkan unsur-unsur kebebasan intelektual seperti kebebasan mendapatkan informasi dan koleksi perpustakaan, kebebasan mencari informasi, kebebasan menyebarkan informasi, peraturan mengenai kebebasan intelektual di perpustakaan dan tindakan pertahanan terhadap kebebasan intelektual. Sementara unsur-unsur kebijakan sensor dari pemerintah dalam serial animasi ?Toshokan Sensô (Library War)? disajikan melalui adegan berupa razia buku, pembakaran buku, peraturan mengenai sensor dan juga pembatasan usia pengguna perpustakaan. Saran penulis adalah agar perpustakaan tetap mempertahankan kebebasan intelektual sebagai bentuk demokrasi di perpustakaan.

---

The Focus of the study is intellectual freedom in library against censorship conducted by the government as represented in ?Toshokan Sensô (Library War)? animation series. This research is qualitative descriptive interpretive with semiotics approach. The research shows that ?Toshokan Sensô (Library War)? animation series contains intellectual freedom elements such as freedom to get information and library collection, freedom to search information, freedom to disseminate information, library act and actions to defend intellectual freedom. Meanwhile, book inspections, book burning actions, media censorship act and age-restriction of library user are categorized as censorship elements appear in the animation. The researcher suggests library to keep defending intellectual freedom in library as the form of library democracy."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya."

"Skripsi ini membahas mengenai proses manajemen Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pelayanan informasi publik belum berjalan baik karena belum maksimalnya fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan Pelayanan Informasi Publik KPK, akibatnya kendala yang signifikan pun bermunculan seiring pencapaian tujuan organisasi. Pejabat Pengelola Informasi Publik selaku manajer perlu meninjau kembali dan menyusun rencana jangka panjang, visi, misi, strategi dan target yang akan dicapai secara tegas dari Pelayanan Informasi Publik KPK agar dapat memenuhi hak publik terhadap akses informasi.

---

AbstractThe focus of this study is the process of public information service management in The Corruption Eradication Commission based on the two functions of management: planning and organizing. This research uses a qualitative approach with case study method and collecting data using interviews and document review. The result shows that the public information service management has not performed well because the planning and organizing functions have not been fully implemented. Consequently, some problems appear during the process of achieving goal. Pejabat Pengelola Informasi Publik as the top manager should thoughtfully consider and clearly arrange the strategic planning, vision, mission, strategy, and target in order to fulfill the public right of information access. "

"Demokratisasi sedang menjadi bahan pembicaraan dan harapan masyarakat saat sekarang. Ha katas kemerdekaan akses informasi juga mengetengah bahkan sudah disusun rancangan undang-undangnya. Apabila undang-undang akses informasi nantinya disetujui, akan menjadi kewajiban pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk menyediakan informasi khususnya dengan pelaksanaan tugas mereka. Menydiakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berarti melakukan dokumentasi dengan benar. Uraian ini membahas kaitan antara dokumentasi, informasi, dan demokratisasi. Bagi bangsa yang budaya dokuementasinya belum dalam, rasanya kita perlu lebih awal mengenalkan kebiasaan mendokumentasikan apa-apa yang berguna sejak usia dini. Selain itu juga memulai penyadaran akan pentingnya dokumentasi keluarga."